BPIW Kementerian PUPR menggelar Serial Meeting Midterm Reviu Renstra BPIW 2020-2024 dengan dengan tema “Prioritas Penanganan Kawasan 2020-2024 yang Terintegrasi dan Rencana Kegiatan BPIW TA 2023” selama dua hari, 20 dan 21 April 2022 di BSD Tangerang Selatan Provinsi Banten. Kegiatan ini bertujuan untuk menajamkan konsep Midterm Reviu Renstra BPIW 2020-2024 serta merumuskan prioritisasi rencana kegiatan BPIW TA 2023 yang memperhatikan dinamika kebijakan nasional dan perkembangan isu strategis.
Kegiatan ini mengundang beberapa narasumber dari Kementerian PPN/Bappenas secara online maupun offline untuk mendapatkan berbagai masukan dalam menajamkan konsep Midterm Reviu Renstra tersebut. Hasil dari evaluasi paruh waktu ini diharapkan akan menjadi input bagi BPIW untuk meningkatkan kinerjanya dalam perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR.
“BPIW ditugaskan Bapak Menteri PUPR menjadi penjuru program di Kementerian PUPR. Renstra BPIW yang kami susun sangat berkaitan erat dengan Renstranya Kementerian PUPR dan terkait dengan arah kebijakan yang akan dilakukan Kementerian ini,” ujar Kepala BPIW Rachman Arief Dienaputra saat membuka dan memberikan arahan pada acara tersebut, Rabu, 20 April 2022.
Lebih lanjut Arief menyampaikan bahwa dengan perencanaan yang lebih matang, maka alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur PUPR dapat lebih tepat sasaran. Masukan dari Kementerian PPN/Bappenas diharapkan dapat lebih memperjelas langkah-langkah yang harus dilakukan BPIW dalam perencanaan program infrastruktur PUPR ke depan.
Dalam kesempatan tersebut, Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan, Kementerian PPN/Bappenas Erwin Dimas sebagai narasumber menyampaikan beberapa catatan terkait dengan perencanaan dan pembangunan infrastruktur, antara lain meliputi integrasi lokasi dalam penanganan kawasan permukiman, integrasi dan intervensi dalam pembangunan kawasan strategis dalam kaitannya dengan DAK, serta sinkronisasi data dan informasi yang dilakukan secara berkala.
Erwin menyambut baik langkah Bapak Menteri PUPR yang mengubah strategi penanganan permukiman melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang semula berbasis proyek menjadi pendekatan kawasan. “Hal ini juga dipertegas oleh Kepala BPIW dengan mempertajam lokus prioritas penanganannya melalui kegiatan penanganan kemiskinan ekstrem,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan hal ini sejalan dengan upaya Kementerian PPN/Bappenas dalam menyusun Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk penanganan kawasan kumuh dilakukan dengan penajaman lokus prioritas. Ia berharap BPIW dapat mendukung dengan menyampaikan lokasi prioritas yang tepat untuk kab/kota yang menjadi lokus prioritas penanganan kawasan kumuh tersebut.
Direktur Perencanaan Pendanaan Pembangunan, Deputi Bidang Perencanaan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas Teni Widuriyanti mengatakan tantangan untuk Kementerian PUPR pada tahun 2023 sangat besar, karena harus menyelesaikan pembangunan infrastruktur sebelum periode 2020-2024 berakhir. Menurutnya Kementerian PUPR merupakan sektor yang berperan penting dalam mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga menyampaikan agar Kementerian PUPR mempertajam penggunaan alokasi anggaran untuk dapat memenuhi capaian target yang diharapkan. Selain itu, dalam rangka integrasi pembangunan infrastruktur dengan sektor lainnya diperlukan koordinasi antar unit organisasi (unor) teknis di Kementerian PUPR dan dengan K/L lain.
Plt. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas Taufiq Hidayat Putra menambahkan Kementerian PPN/Bappenas bersama Kementerian PUPR melalui BPIW telah melakukan penajaman kawasan prioritas tahun 2023. Selain itu, pada tahun 2022 terdapat 31 Proyek Strategis Nasional (PSN) dan 33 PSN pada tahun 2023.
“Dari 118 kawasan prioritas 2023 dan PSN yang seakan-akan terpisah, kedua hal tersebut perlu didudukan untuk dapat mendukung satu sama lain. Sehingga perlu dilakukan prioritisasi dari banyaknya kawasan dan infrastruktur prioritas dengan melakukan proses yang interaktif dan iteratif,” ucapnya.
Sebagai tindak lanjut, Taufiq menyampaikan bahwa Kementerian PPN/Bappenas dan BPIW Kementerian PUPR perlu memperkuat monitoring dan evaluasi, karena merupakan tahapan yang penting untuk melakukan penilaian dari prioritas suatu kawasan serta mempertajam kajian untuk dapat mengoptimalkan penanganan kawasan.
Acara ini juga dimoderatori oleh Sekretaris BPIW Iwan Nurwanto dan dihadiri juga oleh Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I Hari Suko Setiono dan Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II Kuswardono. Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Koordinator, dan Sub Koordinator di lingkungan BPIW. (Hen/infobpiw)
