Pemerintah kini sedang memfokuskan penanggulangan kemiskinan ekstrem dan stunting. Kemiskinan ekstrem Indonesia tahun 2021 mencapai sebesar 4 persen, maka Presiden memberikan arahan upaya penanggulangan agar kemiskinan ekstrem pada 2024 dapat mencapai 0 persen.
Sehubungan dengan hal itu, BPIW Kementerian PUPR melakukan Rapat Koordinasi Integrasi Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) Cipta Karya dan Program Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS) dalam penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem, di ruang rapat BPIW, 25 Oktober 2021.
Kepala BPIW Racman Arief Dienaputra menjelaskan kemiskinan ekstrem adalah kondisi kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem. Adapun kriteria miskin ekstrem antara lain penghasilan USD 1,9 dollar Amerika/hari, termasuk dalam 360 kab/kota fokus penanganan stunting oleh Bappenas, prevalensi stunting tinggi, persentase sanitasi layak rendah, persentase air minum layak rendah, dan ada/tidaknya target penanganan kawasan kumuh 2020-2024.
Dikatakannya juga bahwa penanggulangan kemiskinan ekstrem dilakukan secara bertahap di 35 kabupaten/kota prioritas pada 2021, 212 kabupaten/kota wilayah prioritas perluasan pada 2022, hingga mencapai keseluruhan 514 kabupaten/kota secara nasional (2023-2024).
“Salah satu arahan kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem yaitu menurunkan wilayah kantong kemiskinan dengan meningkatkan akses terhadap layanan dasar dan meningkatkan konektivitas antar wilayah,” tuturnya. Kebijakan ini menurutnya dapat diupayakan oleh Kementerian PUPR melalui Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) dan Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS).
Program IBM di bawah Ditjen Cipta Karya kata Rachman, merupakan program penyediaan infrastruktur dasar meliputi air bersih, sanitasi, limbah, dan infrastruktur permukiman lainnya dengan menekankan partisipasi masyarakat, baik di daerah perdesaan maupun perkotaan.
Program tersebut ada delapan macam yakni Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan Padat Karya, Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Sanitasi Perdesaan Padat Karya, Sanitasi Ponpes- Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK), Tempat Pembuangan Sampah Reduce, Reuse, dan Recycle (TPS 3R), Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), dan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). “Program IBM utamanya dilakukan di lokasi-lokasi permukiman Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),” ucapnya.
Sedangkan Program BSPS di bawah Ditjen Perumahan menurutnya adalah bantuan pemerintah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk mendorong dan meningkatkan kualitas rumahnya beserta prasarana, sarana dan utilitas umumnya. Terdapat dua bentuk BSPS, yaitu Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) dengan besaran bantuan mencapai Rp 20.000.000, dan Pembangunan Baru Rumah Swadaya (PBRS) dengan besaran bantuan mencapai Rp 35.000.000.
Dikatakannya juga bahwa ada 35 Kabupaten/Kota prioritas dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem pada Implementasi Tahap I Tahun 2021 yang tersebar di tujuh provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, Maluku, Papua Barat, dan Papua. “Terdapat 212 Kabupaten/Kota prioritas dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem pada implementasi Tahun 2022 yang tersebar di 25 provinsi,” tutur Rachman.
Ia berharap kolaborasi yang dilakukan baik dengan Ditjen Perumahan dan Cipta Karya, serta dengan Kementeriann/Lembaga lainnya dapat membantu menanggulangi kemiskinan ekstrem dan stunting tersebut.
Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid menambahkan hingga akhir tahun sebanyak 5.500 unit rumah akan dibangun untuk mendukung penanggulangan kemiskinan ekstrem dan stunting. Penyediaan rumah tersebut untuk 35 kabupaten/kota. Namun yang lebih penting menurutnya adalah pembangunan infastruktur yang akan dibangun tersebut dapat tepat sasaran.
Kegiatan yang juga dilakukan melalui video conference ini diikuti Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres Suprayoga Hadi. Menurut Suprayoga Wapres Ma’ruf Amin meminta agar kementerian/lembaga dapat terus bersinergi dan berkoordinasi agar dapat mengatasi permasalahan kemiskinan ekstrem dan stunting tersebut.
Sedangkan Sekretaris Utama (Sestama) Badan Kependudukan Keluarga Berencana (BKKBN) Tavip Agus Rayanto mengatakan pihaknya siap memberikan data-data terkait hal itu, hingga kawasan perdesaan, mengingat BKBBN telah melaksanakan pendataan beberapa waktu yang lalu.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Andi Megantara mengatakan data yang sudah ada di BKKBN, perlu dikoordinasikan dengan pemerintah daerah setempat, sehingga didapat data yang disetujui semua pihak untuk penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting.
Turut hadir dalam pertemuan itu, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah I BPIW Hari Suko Setiono dan Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A. Melva Eryani Marpaung serta Kasubdit Perencanaan Teknis Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya Kusumawardhani. (Hen/infobpiw)
