National Urban Development Strategy (NUDS) merupakan bagian dari kegiatan National Urban Development Project (NUDP) sebagai basis kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman perkotaan nasional dalam menghadapi tantangan dunia terkait pengembangan kawasan perkotaan. Kebijakan dan strategi nasional jangka panjang tersebut dikembangkan berdasarkan sistem kota-kota dan karakteristik wilayah dengan memperhatikan pada standar global yang berlaku untuk mewujudkan kota masa depan berdasarkan prinsip-prinsip layak huni, kota hijau (green and ecologically sustain), dan kota cerdas.
Saat membuka Diskusi Inception Report (Laporan Awal) dan Task 1-4 Report NUDS, di Jakarta Selatan, Rabu, 28 Februari 2024, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, BPIW Kementerian PUPR, Zevi Azzaino menyampaikan bahwa output yang dihasilkan NUDS berupa strategi dan skenario pengembangan perkotaan nasional, serta Norma, Standar, Pedoman, Manual (NSPM) dan Key Performance Indicators (KPI). Output disusun berdasarkan standar yang disepakati secara global (NUA, SDGs, Paris Agreement, dan lainnya) untuk mewujudkan kota layak huni (liveable), kota hijau (green and ecologically sustain), dan kota cerdas (smart city).
Pembahasan Inception Report dan Task 1-4 Report NUDS diawali dengan penyampaian materi oleh konsultan NUDS, kemudian dilanjutkan sesi tanggapan dengan menjaring masukan dari Ketua CPMU NUDP, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri, serta praktisi kelembagaan perkotaan. Diskusi ini dimoderatori oleh Hendricus Andy Simarmata selaku Urban Infrastructure Planning Expert for NUDS.
Ketua CPMU NUDP, Firman Napitupulu, menyampaikan bahwa untuk ke depannya perlu dilakukan pertemuan secara berkala dengan berbagai Kementerian/Lembaga terkait untuk bersama-sama mengawal penyusunan dokumen strategis pengembangan perkotaan nasional.
Selain itu, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I selaku Ketua Tim Sekretariat CPMU NUDP, Boby Ali Azhari, menyampaikan bahwa penyusunan NUDS perlu melibatkan pihak swasta yang telah memiliki pengalaman dalam pengelolaan Kawasan perkotaan, sebagai contoh pengelola Kawasan BSD di Tangerang Selatan.
Dalam kegiatan ini turut hadir Melva Eryani Marpaung selaku Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II BPIW, Pranoto selaku Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III BPIW, serta perwakilan dari Kementerian/Lembaga yang hadir secara online, yakni Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian ATR/BPN. Pada kegiatan tersebut ketua tim Task I hingga IV memaparkan Inception Report masing-masing. (Hen/Tiara)
