Desk Rakorbangwil Kementerian Bidang PUPR Dimulai, Diikuti 13 Kementerian/Lembaga

Layanan Informasi BPIW     |     22 Feb 2024     |     02:02     |     2833
Desk Rakorbangwil Kementerian Bidang PUPR Dimulai, Diikuti 13 Kementerian/Lembaga
Kepala BPIW Kementerian PUPR, Yudha Mediawan saat membuka kegiatan Desk Rakorbangwil

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR menggelar Rapat Desk  Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) Bidang PUPR Tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, yakni 22 dan 23 Februari 2024 di Cirebon, Jawa Barat. Saat membuka kegiatan tersebut, Kepala BPIW Kementerian PUPR, Yudha Mediawan mengatakan pelaksanaan Rakorbangwil ini bertujuan untuk mendukung terpadunya pengembangan infrastruktur wilayah dan sinergi lintas sektor. 

Hasil Rakorbangwil ini akan menjadi input bagi penyusunan Rancangan Awal RPJMN 2025-2029 dan referensi bagi proses pemrograman dan penganggaran infrastruktur tahunan, antara lain pada Forum Konsultasi Regional (Konreg) Kementerian PUPR yang melibatkan pemerintah daerah yang direncanakan dilaksanakan pada bulan Maret 2024, Rakortekrenbang yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri, hingga Musrenbangnas.

Dikatakannya juga bahwa dalam rangka penguatan fondasi transformasi pembangunan dan pencapaian target pada tahap pertama 2025-2029, Kementerian PUPR telah menyusun rancangan program/kegiatan jangka menengah dengan mempertimbangkan target jangka panjang dan jangka menengah nasional, evaluasi pembangunan infrastruktur PUPR pada periode sebelumnya, serta kajian dalam Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW). 

Terkait program jangka menengah PUPR menurutnya ada tiga kategori rancangan program jangka menengah tersebut yakni Major Project atau Proyek Strategis, Proyek Prioritas Nasional Lainnya, dan Program Pemerataan Pembangunan Wilayah. “Bapak Menteri PUPR juga mengarahkan agar rancangan program/kegiatan 2025-2029 fokus pada program pemanfaatan infrastruktur yang telah terbangun,” ucapnya. Hal ini bertujuan agar kita dapat mengoptimalkan manfaat dari infrastruktur yang telah dibangun pada periode sebelumnya untuk dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Melalui rapat Desk Rakorbangwil yang diselenggarakan dua hari ini, Yudha berharap partisipasi dari seluruh Kementerian/Lembaga terkait dan Unit Organisasi (unor) Teknis di lingkungan Kementerian PUPR dalam proses penyusunan dan sinkronisasi program/kegiatan infrastruktur Tahun Anggaran (TA) 2025. 

Ia juga berharap perwakilan Kementerian/Lembaga dapat memberikan masukan terhadap Rancangan Proyek Strategis Infrastruktur PUPR TA 2025 dan mendiskusikan program/kegiatan Kementerian/Lembaga yang selaras dengan rancangan program/kegiatan PUPR. “Untuk Kementerian PPN/Bappenas, saya berharap hasil dari Rakorbangwil ini akan memberikan masukan bagi penyusunan Rancangan Awal RPJMN 2025-2029,” ucapnya.

Selain itu, integrasi program/kegiatan lintas sektor ini juga perlu dikoordinasikan dengan program/kegiatan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Untuk itu, ia berharap Kementerian Dalam Negeri dapat mengkoordinasikan program/kegiatan pemerintah daerah yang mendukung program/kegiatan di tingkat pusat.

Sementara itu Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional selaku Ketua Panitia Penyelenggara, Zevi Azzaino menjelaskan kegiatan ini diikuti 13 Kementerian/Lembaga dan unor di lingkungan Kementerian PUPR yakni Ditjen Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Perumahan, Sekretariat Jenderal, dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. 

Ke-13 Kementerian/Lembaga yang hadir secara langsung maupun melalui online yakni Kementerian PPN/Bappenas, Perhubungan, Perindustrian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dalam Negeri, Kesehatan, serta Lingkungan Hidup dan Kehutanan.   

Selain itu juga diikuti Kementerian Pertanian, Agraria dan Tata Ruang/BPN, Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral, PUPR, dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan. 

Dikatakannya juga bahwa kegiatan Rakorbangwil ini dibagi tiga desk yakni desk I membahas pembangunan infrastruktur PUPR untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan, desk II  wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, serta  desk III untuk wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua. 

Kegiatan ini dihadiri  Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan, Ditjen Perumahan, Edward Abdurrahman, Sekretaris BPIW, Benny Hermawan, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Boby Ali Azhari,  Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II, Melva Eryani Marpaung, dan Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III, Pranoto. Selain itu juga dihadiri perwakilan unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR,  Pejabat Administrator dan staf di lingkungan BPIW. 

Usai pembukaan langsung dilakukan pembahasan di tiga desk. Desk I dipimpin Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Boby Ali Azhari,  desk II dipimpin Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II, Melva Eryani Marpaung, dan desk III dipimpin Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III, Pranoto. (Hen/Tiara)

 

Bagikan / Cetak:

Berita Terkait: