Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong adanya percepatan pengembangan infrastruktur PUPR di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur-Yogyakarta-Prambanan (BYP), Kota Surakarta sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), dan Kawasan Metropolitan Kedungsepur.
“Infrastruktur PUPR merupakan salah satu motor penggerak pengembangan kawasan perkotaan Kedungsepur dan Solo, serta kawasan pariwisata BYP,” ungkap Kepala BPIW Kementerian PUPR, Yudha Mediawan saat memimpin Tim BPIW melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) Monitoring Pelaksanaan Infrastruktur PUPR di Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta, Senin-Rabu 5-7 Februari 2024.
Ia mengakui, kegiatan Kunker dilakukan Tim BPIW Kementerian PUPR untuk memastikan progres keterlaksanaan program infrastruktur prioritas di Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta dan mengkonfirmasi kebutuhan dukungan program lanjutan sesuai Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW).
Kementerian PUPR mendukung program pengembangan pariwisata di KSPN BYP dilaksanakan Pemerintah Pusat secara terintegrasi melalui program Integrated Tourism Development Plan (ITDP). ITDP merupakan kegiatan kerja sama program pengembangan pariwisata Indonesia dengan Bank Dunia.
Tim BPIW mengawali kunjungan lapangan di proyek pembangunan underpass Simpang Joglo, Kota Solo, Jawa Tengah. Pembangunan tersebut merupakan sinergi dari Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Solo dalam upaya meningkatkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas di Simpang Joglo. Pembangunan tersebut diharapkan selesai pada November 2024.
Kemudian, Kunker berlanjut ke lokasi pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo. Jalan Tol tersebut merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang konstruksinya terus berjalan dan memberikan peningkatan progres. Keberadaan jalan tol tersebut diharapkan akan meningkatkan perekonomian dan konektivitas wilayah segitiga emas Yogyakarta, Solo, dan Semarang (Joglosemar), termasuk, akses ke KSPN BYP.
Monitoring hari pertama ditutup dengan kunjungan ke pembangunan Sistem Pengadaan Air Minum (SPAM) Wosusokas. SPAM yang menggunakan air baku dari Bendungan Serbaguna di Wonogiri, yakni Waduk Gajah Mungkur ini rencananya akan melayani 4 Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kab. Wonogiri, Kab. Sukoharjo, Kota Surakarta, dan Kab. Karanganyar. Target layanan SPAM ini mencakup 60 ribu sambungan rumah. Yudha berharap, pembangunan SPAM Wosusokas dapat meningkatkan akses aman air minum di wilayah Solo dan sekitarnya.
Selanjutnya Tim BPIW melakukan monitoring ke beberapa infrastruktur yang termasuk ke dalam program ITDP BYP di Yogyakarta dan Magelang. Kunjungan pertama dilakukan ke SPAM Berbah di Kabupaten Sleman, yang menggunakan sumber air baku dari Sungai Opak. Pembangunan air baku dan SPAM Berbah telah selesai dan saat ini pada masa commissioning. Namun, proyek ini masih menyisakan persoalan pembangunan sambungan rumah (SR). Yudha berharap bahwa pembangunan SPAM Berbah ini segera dilanjutkan dengan pembangunan sambungan rumah.
Monitoring juga dilakukan pada pengembangan sarana hunian pariwisata (Sarhunta) di kawasan Wanurejo, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Konsep desain Sarhunta KSPN Borobudur menggunakan elemen-elemen budaya dan menciptakan suasana khas. Berdasarkan wawancara dengan salah seorang pemilik, Sarhunta di daerah Magelang akan penuh ketika ada event di Borobudur.
Tim BPIW juga mengunjungi pembangunan lapangan seni Borobudur di Kujon. Lapangan Kujon rencananya akan menjadi area relokasi eks pedagang dan area parkir dari zona 2 Kawasan Borobudur. Meskipun konstruksi lapangan Kujon berprogres baik, namun terdapat kekhawatiran bahwa para pedagang enggan dan tidak bersedia pindah dari zona 2.
Pada hari terakhir, Tim BPIW melakukan kunjungan lapangan ke Proyek Pengendalian Banjir Rob Tambak Lorok dan Pembangunan Tanggul Laut Semarang-Demak. Proyek pengendalian banjir rob Tambak Lorok mencakup pembangunan tanggul laut dan merupakan kelanjutan pembangunan tanggul tahap 1 yang dilakukan pada tahun 2017. Ditargetkan bahwa tanggul laut Tambak Lorok akan selesai dibangun pada Oktober 2024. Untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, Yudha mengatakan bahwa pembangunan tanggul Tambak Lorok ini harus diterpadukan dengan pembangunan infrastruktur permukiman, termasuk penyediaan SPAM dan sistem sanitasi. Aliran buangan permukiman nelayan yang tidak lagi dibuang langsung ke laut karena adanya tanggul akan menimbulkan masalah lingkungan yang serius.
Selanjutnya, Pembangunan Tanggul Laut Semarang-Demak telah menunjukkan progress yang menggembirakan karena persoalan pembebasan tanah musnah sudah mencapai lebih dari 70%. Meski menyisakan masalah lahan ini, konstruksi telah mulai dilakukan dan ditargetkan selesai seluruhnya pada Februari 2027.
Kegiatan monitoring Tim BPIW ini diikuti juga Sekretaris BPIW, Benny Hermawan, Kepala Pusat Pengembangan Infrastrukur PUPR Wilayah I BPIW, Boby Ali Azhari, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur II.A, Puswil II BPIW, Entatarina Simanjuntak beserta jajaran staf di lingkungan BPIW. Termasuk, perwakilan Unit Pelaksana Teknis/Balai Kementerian PUPR di Jawa Tengah dan Yogyakarta.(Ris/Tiara)
