BPIW Fasilitasi Penanganan Kawasan Kumuh Terintegrasi di Kota Surakarta

Admin Bpiw     |     04 Oct 2021     |     10:10     |     74
BPIW Fasilitasi Penanganan Kawasan Kumuh Terintegrasi di Kota Surakarta
Foto BPIW Fasilitasi Penanganan Kawasan Kumuh Terintegrasi di Kota Surakarta

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui BPIW mendukung adanya percepatan penanganan kawasan kumuh di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah (Jateng). Upaya percepatan penanganan tersebut dengan memfasilitasi kolaborasi program Unit organisasi (Unor) di lingkungan Kementerian PUPR. 

Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rachman Arief mengakui, selama ini Kementerian PUPR sesungguhnya sudah menjalankan penanganan kawasan kumuh perkotaan, namun hasilnya masih belum optimal karena jumlah kawasan kumuh terus bertambah.

"Untuk itu perlu penanganan inovasi yang terintegrasi, melalui kolaborasi program dari unit organisasi eseon I, yakni Ditjen Perumahan dan Ditjen Cipta Karya," ungkap Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rachman Arief saat kunjungan lapangan ke kawasan kumuh perkotaan di wilayah Semanggi, Kota Surakarta, Jateng, Jumat 1 Oktober 2021.

Ia mengungkapkan, kolaborasi penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan merupakan penugasan dari Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono kepada jajaran Kementerian PUPR. Menurutnya, kolaborasi program ini diharapkan terwujud percepatan penanganan kawasan kumuh perkotaan yang lebih baik.

BPIW yang mendapat tugas sebagai lead perencanaan akan memfasilitasi terciptanya perencanaan penanganan kawasan kumuh perkotaan secara terintegrasi. Rachman Arief menjelaskan, tahun ini kolaborasi penanganan kawasan kumuh perkotaan dilaksanakan pada 8 lokasi terpilih, yakni Kota Mataram, Kota Banjarmasin, Kota Surakarta, Kota Pare-Pare, Kabupaten Pemalang, Kota Pontianak, Kota Kediri, dan Kota Bengkulu.

"Survey dari Kementerian PUPR saat ini sudah dilaksanakan pada delapan lokasi. Untuk kemudian ditindaklanjuti agar penanganan untuk kawasan kumuh dapat berjalan optimal sesuai harapan," terangnya.

Arief meyakini, pelaksanaan kolaborasi dapat semakin mengoptimalkan penanganan kawasan kumuh. "Kemudian, kebermanfaatan program Kementerian PUPR dapat makin dirasakan oleh masyarakat di kawasan kumuh karena kualitas rumah dan lingkungan perumahannya sama-sama diperbaiki," ujarnya. 

Penanganan kumuh mengolaborasikan program Kotaku dari Ditjen Cipta Karya dan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Ditjen Perumahan. Program Kotaku bertujuan mempercepat pengurangan luas permukiman kumuh, membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di lokasi permukiman kumuh. Program BSPS berupa bantuan pemerintah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), guna meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumahnya beserta prasarana, sarana dan utilitas umum. 

Kunjungan rombongan yang dipimpin Rachman Arief ke kawasan kumuh Semanggi Selatan dan Semanggi Utara di Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta tersebut dihadiri juga perwakilan dari Ditjen Cipta Karya dan perwakilan Ditjen Perumahan, perwakilan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jateng, perwakilan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jateng. (ris/cit/infoBPIW)

 

Bagikan / Cetak:

Berita Terkait: