Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR mendukung percepatan pengembangan infrastruktur di wilayah Madura dan kepulauan di sekitarnya. Hal itu terungkap dalam seminar online “Pengembangan Wilayah Madura dan Kepulauan” yang digelar Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Puswil) II BPIW di kantor BPIW, Rabu, 15 September 2021 hingga Kamis, 16 September 2021.
Kepala Puswil II BPIW, Kuswardono saat membuka acara mengungkapkan, setelah pembubaran Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura (BPWS) berdasarkan Perpres 112/2020 dan Kepmen PUPR Nomor 1018/KPTS/M/2021 tentang Pengalihan Tugas BPWS kepada Kementerian PUPR, maka Puswil II BPIW yang diberi amanah akan menyusun rencana induk dan rencana kegiatan pengembangan wilayah Suramadu.
Ia menjelaskan, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024 terdapat empat kabupaten yang terletak di koridor pemerataan. "Pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk memacu pertumbuhan di luar koridor petumbuhan, sehingga terbentuk pusat-pusat pelayanan dasar baru yang menjangkau daerah pelayanan yang lebih luas," terang Kuswardono.
Selain itu, lanjutnya, fokus pembangunannya untuk peningkatan kualitas pelayanan dasar, penguatan konektivitas, dan pengarustumaaan penangulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim.
Ia juga mengatakan, pengembangan Pulau Madura dihadapkan pada tantangan yang cukup berat, yakni daerah yang secara kondisi geografis cukup kering. "Namun demikian, Pulau Madura memiliki beberapa potensi untuk didukung dan dikembangkan seperti perikanan dan industri garam," terangnya.
Menurutnya, saat ini industri garam di Madura masih belum menghasilkan garam yang siap ekspor. Garam yang untuk ekspor masih harus dikelola di Surabaya. "Kita mengharapkan prospek investasi disana (Pulau Madura,-red). Kita juga punya rencana untuk mengembangkan infrastruktur menuju pelabuhan Madura,” ujarnya.
Ia juga berharap, pembangunan infrastruktur fisik disertai dengan pembangunan non fisik, sehingga dapat mempercepat peningkatkan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) di wilayah Madura dan Kepulauan.
Seminar ini dimoderatori Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II A, BPIW, Entatarina Simanjuntak. Ia juga menerangkan, seminar tersebut bertujuan untuk menampung berbagai masukan untuk penyusunan rencana pengembangan Wilayah Madura sebagai bagian dari Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) Pulau Jawa.
Pada pelaksanaan Rabu 15 September 2021, menghadirkan nara sumber, yakni Jayadi, Koordinator Jawa II dan Bali dari Bappenas menyampaikan materi Arahan Kebijakan Nasional Pengembangan Wilayah Madura dan Kepulauan.
Menurutnya, secara fisik lingkungan topografi dan geologi wilayah Wilayah Madura dan kepulauan tingkat kesuburan tanah pertanian kurang memadai, karena tanahnya yang tidak berasal dari gunung berapi
“Berdasarkan indikator makro ekonomi, tingkat kemiskinan, indek pembangunan manusia (IPM), dan tingkat pengangguran wilayah Madura dan kepulauan relatif tertinggal dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Timur,” terangnya.
Jayadi menyatakan sesuai dengan RPJMN 2020-2024 dimana Wilayah Madura berada pada koridor pemerataan, maka pendekatan pengembangan wilayah Madura diarahkan pada hilirisasi sektor primer, kecuali Kabupaten Bangkalan berpotensi sebagai pisat pertumbuhan industri mengingat kabupaten ini menjadi bagian dari PKN Gerbangkertasusila.
Dodi Slamet Riyadi, Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan, pendekatan pengembangan wilayah Madura dan Kepulauan diarahkan pada pusat pertumbuhan eksisting, yakni Kabupaten Bangkalan sebagai bagian dari Gerbangkertosusila serta peningkatan infrastruktur eksisting Madura dan kepulauan.
“Berdasarkan Perpres 80/2019 perkiraan kebutuhan investasi wilayah Madura dan kepulauan, baik infrastruktur maupun non infrastruktur mencapai Rp 5,51 T,” terangnya.
Yanti Kumalandari, Kasubdit Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka dari Kementerian Investasi/ BKPM mengatakan, berdasarkan daftar proyek prioritas strategis Tahun Anggaran 2021 untuk Industri garam di Madura, yakni Sampang 40%, Sumenep 38%. “Untuk lahan garam di wilayah Madura dan Kepulauan tertinggi di Kabupaten Sampang 47% dan Kabupaten Sumenep 34%,” terangnya.
Ia mengakui, produksi garam petani tambak di Madura dan Kepulauan mengalami over capacity tetapi kualitas standar industri masih rendah.
Pada pelaksanaan seminar, Kamis 16 September 2021, menghadirkan nara sumber, yakni Sri Muti’atun Sintawati, Kepala Bidang Infrastruktur Keciptakaryaan dan Kewilayahan dari Bappeda Provinsi Jawa Timur mengatakan, tingkat peran wilayah Madura dan Kepulauan signifikan dalam konstelasi Provinsi Jawa Timur.
Hal itu dilihat dari luas wilayahnya yang mencapai 10% dari luas Jawa Timur dan kependudukan 10% dari penduduk Jawa Timur. “Kontribusi Madura terhadap Jawa Timur, dari pertambangan dan penggalian 16,19%, pertanian, kehutanan dan perikanan 11,2%,” terangnya. Ia juga menjelaskan, SDM Madura masih perlu perhatian. Sebab, nilai IPM dan harapan hidupnya masih rendah.
Mengingat kondisi geografis Wilayah Madura berupa gugusan ratusan pulau, kehandalan infrastruktur transportasi laut dan udara sangat menentukan pengembangan Wilayah Madura.
Andi Rizaldi, Kepala Biro Perencanaan dari Kementerian Perindustrian, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015 – 2035 menjadi acuan dalam pembuatan Rencana Pengembangan Industri Provinsi (RPIP) dan Rencana Pengembangan Industri Kabupaten (RPIK). “Untuk RPIP telah disusun berdasarkan Perda No 3 Tahun 2019 untuk periode 2019-2039,” terangnya.
Menurutnya, dalam pengembangan SDM industri, Kementerian Perindustrian dapat memberikan dukungan capacity building SDM industri. Ia juga mengatakan, Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di Kabupaten Bangkalan terdapat 2 rencana industri di Bangkalan, yakni Madura Industrial Seaport City dan Industri Pelabuhan terpadu Pelabuhan Tanjung Bulupandan.
Bernadette Endah Sekar Mayashanti, Kepala Bagian Perencanaan dari Kementerian Perhubungan mengatakan, saat ini angkutan umum massal berbasis rel di Madura dan Kepulauan masih dalam proses studi. Adapun kegiatan dalam Renstra Kementerian Perhubungan 2020-2024 di Madura dan Kepulauan itu untuk Bangkalan adalah pembangunan Pelabuhan Tanjung Bulupandan, rehabilitasi dan replacement fasilitas Pelabuhan Donggala dan Pelabuhan Wani.
Pamekasan adalah pembangunan fasilitas Pelabuhan Telaga Biru, Pelabuhan Branta, Pelabuhan Sapeken, Pelabuhan Sapudi, dan Pelabuhan Masalembu, serta Sumenep adalah pembangunan kapal penyeberangan perintis Sapudi – Kangean, Pembangunan Bandara Perairan Gili Iyang, pembagunan Pelabuhan Pagerungan, penyelenggaraan angkutan bandara perintis di Sumenep, rehabilitasi dan pengembangan Bandara Trunojoyo Sumenep, pengembangan Bandara Harun Thohir.
Susiati, Kepala Bidang Destinasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur mengatakan, dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) 2010-2025, Madura dan Kepulauan memiliki 2 Kawasan Prioritas Pariwisata Nasional (KPPN), yaitu KPPN Pamekasan dan KPPN Sumenep.
Ia mengatakan, Pada Perda 6/2017 tentang Ripparda Jawa Timur, terdapat KSPP Bangkalan-Sampang, Pamekasan dan sekitarnya dan KSPP Sumenep dan sekitarnya dengan tema pengembangan pengembangan wisata halal dan wisata bahari. “Potensi wisata Madura dan Kepulauan sendiri, yakni pantai dan pulau kecil, budaya yang kuat dengan nuansa muslim yang kental, potensi wisata religi, peninggalan sejarah dan budaya, serta terdapat ikon satu satunya yang hanya ada di Madura yaitu Karapan Sapi,” terangnya.(ris/hen/infoBPIW)
