Guna menjaring masukan dalam pengembangan pariwisata di Palau Papua, BPIW Kementerian PUPR melalui Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Puswil) III menggelar Focus Group Discussion (FGD) Strategi Pengembangan Infrastruktur Pendukung Pariwisata di Pulau Papua yang dilaksanakan di Jakarta, Kamis, 30 April 2021. FGD ini juga digelar secara virtual (video conference) yang diikuti oleh perwakilan Pemerintah Daerah.
Kepala Puswil III, BPIW, M. Rudy Siahaan mengatakan, kegiatan FGD ini menjadi wadah yang dapat menampung usulan-usulan daerah. Sehingga perwakilan dari daerah dapat memberikan saran dan masukan terkait program pembangunan pariwisata di Pulau Papua.
Ia menerangkan, percepatan pengembangan di Pulau Papua merupakan implementasi dari visi-misi Presiden serta Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024. "Yakni, terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong," terangnya.
Termasuk, lanjutnya, implementasi dari Inpres No. 9/2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat, sehingga pembangunan infrastruktur yang dilakukan dapat mendukung kesejahteraan di Tanah Papua, termasuk perkembangan sektor Pariwisata.
Rudy mengatakan, dalam rangka pengembangan sektor pariwisata ada beberapa kawasan yang perlu mendapat dukungan infrastruktur PUPR, seperti Kawasan Taman Nasional (TN) Teluk Cendrawasih, TN Lorentz dan TN Wazur. "Kemudian ada KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional,-red), yakni KSPN Raja Ampat, KSPN Teluk Cendrawasih, KPNS Wazur, KSPN Agats-Asmat, KSPN Sentani dan KSPN Biak," terangnya.
Ia menegaskan, ada juga dukungan untuk Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KPPN) yakni, KPPN Suaka Alam Perairan Kepulauan Waigeo, Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat, dan Wisata Perairan Kepulauan Padaido dan Laut Sekitarnya. Rudy berharap, kegiatan ini dapat benar-benar mendukung percepatan pengembangan pariwisata di Pulau Papua.
Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wlayah III.C, BPIW, Doedoeng Zenal Arifin mengatakan, pemerintah telah mencanangkan sektor pariwisata dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan struktur ekonomi yang kokoh.
Untuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (Riparnas) di Pulau Papua ada beberapa yang akan dikembangkan, yakni Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) Sorong-Raja Ampat dsk, DPN Manokwari-Fak-fak dsk, DPN Timika – Lorentz dsk, DPN Merauke–Wazur dsk, DPN Biak–Numfor dsk, serta DPN Sentani-Wamena dsk.
Doedoeng juga mengatakan, pihaknya mengharapkan seluruh perwakilan daerah yang ikut FGD dapat mengusulkan beragam pengembangan. "Agar dalam penyusunan rencana pengembangan infrastruktur PUPR jangka menengah dan jangka Panjang terkait pariwisata di Pulau Papua dapat dilakukan makin terpadu," terangnya.
Ia menambahkan, FGD ini bertujuan juga sebagai brainstorming terkait strategi pengembangan kawasan pariwisata di Pulau Papua. "Termasuk salah satu upaya pemulihan ekonomi dan pengembangan wilayah di Papua," ujar Doedoeng.
Ia berharap, seluruh pemda di Pulau Papua memberikan usulan atau proposal terkait rencana pengembangan kawasan pariwisata di daerahnya masing-masing. "Baik untuk kawasan pariwisata prioritas maupun kawasan pariwisata baru. Pada FGD ini usulan program infrastruktur PUPR belum dibahas rinci karena masih terkait pengembangan kawasan pariwisata secara makro," tegas Doedoeng.
Kegiatan ini dihadiri para nara sumber, yakni Asisten Deputi Akses Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Suparman, Direktur Pengembangan Destinasi Regional II, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wawan Gunawan, Plt. Direktur Regional, Bappenas, Ika Retna Wulandary serta Akademisi/Pakar Pariwisata, Myra P. Gunawan.
Suparman mengatakan, rekomendasi prioritas dari pemerintah adalah penguatan akses atau konektivitas darat dan udara menuju destinasi wisata.
“Selain itu, perlu penyelenggaraan kegiatan wisata dengan pola ekowisata berbasis masyarakat, untuk membangkitkan pendanaan bagi usaha pelestarian sumber daya sebagai atraksi wisatanya dengan keterlibatan penuh masyarakat setempat,” terangnya.
Wawan Gunawan, pengembangan destinasi wisata di Pulau Papua saat ini fokus pada daya tarik wisata Destinasi Pariwisata Provinsi (DTW DPP), yakni Papua Barat adalah Raja Ampat dan sekitarnya, untuk Papua adalah Biak– Teluk Cendrawasih dan sekitarnya.
“Hal lain yang perlu diperhatikan adalah Penyediaan infrastruktur jaringan air bersih, toilet bersih standar internasional, sistem pengelolaan sampah, gas, listrik, dan sarana komunikasi agar disediakan secara optimal di destinasi wisata,” jelasnya.
Ika Retna Wulandary mengatakan, dampak dari pandemi Covid-19 sejak April 2020 kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) mengalami pengurangan signifikan. Penurunan disebabkan adanya travel ban ataupun travel restriction dari dan menuju Indonesia.
“Untuk pemulihan sektor pariwisata difokuskan pada peningkatan perjalanan wisatawan nusantara. Peningkatan wisnus diyakini akan lebih cepat pulih dibandingkan wisman. Hal itu ditandai dari aktivitas transportasi nasional, baik moda transportasi darat, laut, dan udara yang mulai bergerak ke atas dari titik terendahnya,” terangnya.
Myra P. Gunawan mengatakan, Pariwisata Pulau Papua itu bukan untuk pariwisata massal, tapi lebih cocok wisatawan allocentric serta volunteer tourists. “Tidak bisa diharapkan semua orang menjadi wisatawan ke Papua,” terangnya. Menurutnya, pariwisata di sana perlu diprioritas bagi masyarakat Papua serta intra-regional untuk melakukan leisure dan rekreasi.
FGD ini juga diikuti perwakilan Unor di Kementerian PUPR, perwakilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan Papua Barat, serta perwakilan Bappeda kabupaten/kota di Pulau Papua.(ris/infoBPIW)
