BPIW Kementerian PUPR melalui Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III mendukung percepatan pengembangan Kota Sedang Prioritas Nasional di Kota Palopo dan Parepare serta wilayah sekitarnya. Demikian terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Penyusunan MPDP Kota Sedang Prioritas Nasional di Kota Palopo dan Parepare dan serta wilayah sekitarnya” yang digelar di Jakarta, Selasa (25/8). FGD tersebut disiarkan juga secara video conference (Vicon) serta diikuti peserta dari Kementerian/Lembaga (KL), unit organisasi di Kementerian PUPR, dan perwakilan pemerintah daerah.
Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III, BPIW, M. Rudy Siahaan saat menyampaikan arahannya mengatakan, kegiatan FGD tersebut sengaja digelar dengan melibatkan banyak pihak untuk menjaring banyak masukan dan informasi skenario pembangunan di Kota Sedang Prioritas Nasional di Kota Palopo dan Parepare serta wilayah sekitarnya.
"Dari FGD ini akan berlanjut untuk penyusunan MPDP pengembangan Kota Palopo dan Parepare serta wilayah sekitarnya,” terang Rudy. Ia menambahkan, Kementerian PUPR memiliki kemampuan untuk mendukung pengembangan Kota Sedang Prioritas Nasional, antara lain sektor Sumber Daya Air (SDA) seperti, penyediaan air baku di kawasan perkotaan.
“Kemudian sektor Bina Marga atau konektivitas, pengembangan jalan lingkar– jalan lingkar luar, pengembangan jalan penghubung lintas, serta pengembangan jalan akses pelabuhan,” terangnya. Selain itu, lanjutnya, untuk sektor Cipta Karya, seperti pembangunan sistem pengelolaan persampahan skala kota (TPA), Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) serta sistem pengelolaan persampahan berbasis masyarakat/ Tempat Pengelolaan Sampah Reuse Reduce dan Recyle (TPS 3R). Adapun sektor perumahan, pembangunan rumah susun termasuk untuk buruh, pekerja, dan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Di tempat sama, Sugiyantoro, Dosen Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK), Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) ITB memaparkan, secara letak geografis perkotaan memiliki ciri daratan, kepulauan dan pesisir, serta di perbatasan negara.
Ia juga menerangkan, kota sedang adalah kota dan kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani lebih dari 100.000 jiwa dan kurang dari 500.000 jiwa. “Perkotaan memiliki fungsi, antara lain pemerintahan, pendidikan, pertambangan, pariwisata, industri, perdagangan/jasa, budaya atau fungsi lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan,” jelas Sugiyantoro
Di tempat berbeda, Sumedi Andono Mulyo, Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas memaparkan, program prioritas pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
Ia menjelaskan, kegiatan prioritasnya antara lain, pengembangan kawasan strategis, pengembangan sektor unggulan, pengembangan kawasan perkotaan, pemenuhan pelayanan dasar, pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan dan transmigrasi serta pengembangan kelembagaan dan keuangan daerah
Sumedi mengatakan, untuk strategi pertumbuhan wilayahnya, yakni meningkatkan keunggulan kompetitif pusat—pusat pertumbuhan wilayah melalui optimalisasi pembangunan kawasan strategis prioritas sebagai pusat-pusat pertumbuhan wilayah, yaitu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), pariwisata dan kawasan lainnya yang telah ditetapkan.(ris/infoBPIW)
