Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas wilayah dan perlindungan lingkungan hidup melalui dukungan infrastruktur berkelanjutan. Salah satunya perencanaan dan implementasi infrastruktur hijau dengan kemitraan yang luas.
Kepala BPIW, Hadi Sucahyono mengatakan, perencanaan pengembangan infrastuktur hijau perlu disesuaikan dengan kondisi alam, artinya keberadaan infrastruktur tidak merusak ekosistem yang ada, melainkan mengakomodir kepentingan habitat yang ada.
"Pembangunan infrastruktur tetap mendukung pelestarian, konservasi, dan menjaga biodiversitas atau ekosistem dari kondisi setempat," ujar Hadi dalam Rapat Kerja Terbatas (Rakertas) Harmonisasi Rencana Tata Ruang dengan Wilayah Kehutanan Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Nasional yang dilakukan secara virtual di Jakarta, (13/10).
Menurut Hadi, infrastruktur hijau mengusung multi-functionality dan mengaplikasikan ecosystem approach. Ia melanjutkan, beberapa upaya pembangunan infrastruktur PUPR telah memperhatikan upaya perlindungan lingkungan hidup, khususnya wilayah kehutanan berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta pemerintah daerah.
"Penggunaan kawasan hutan untuk mendukung investasi saat ini sedang dilakukan, salah satunya untuk mendukung KSPN Danau Toba, saat ini sedang proses Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk pembangunan kawasan wisata panorama Tele,"paparnya.
Pengendalian pengembangan infrastruktur PUPR di kawasan hutan juga telah dilakukan, salah satunya upaya perlindungan di Tropical Rainforest Heritage of Sumatera (TRHS) yang meliputi Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Nasional Kerinci Seblat, dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang mengadopsi pendekatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur mitigasi satwa kunci.
Kemudian, lanjutnya, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur hijau berkaitan erat dengan ekonomi, bagaimana infrastruktur yang terbangun juga dapat menghidupkan kondisi sosial dan ekonomi daerah.
Ia berharap, pembangunan infrastruktur secara fisik dan fungsional mendukung kawasan strategis serta seimbang dengan perlindungan lingkungan. "Termasuk pembangunan infrastruktur hijau di wilayah kehutanan terus berkoordinasi dengan Kementerian LHK," tegasnya.(Bil/Ris/InfoBPIW)
