Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen mendukung percepatan intervensi untuk Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Hal itu diungkapkan Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rachman Arief Dienaputra dalam kegiatan "Pemantauan dan Evaluasi PK-22 dan Survei terkait NIK di Kabupaten Boyolali" di Kantor Bupati Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, Kamis 17 November 2022.

Dalam upaya PKE sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2022, Arief menjelaskan, Menteri PUPR mendapat tiga tugas yakni, melakukan evaluasi, pengkajian, dan penyempurnaan kebijakan, program, dan anggaran di bidang PUPR dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Kemudian, menyiapkan ketersediaan air bersih, sanitasi, dan penataan lingkungan. "Memberikan bantuan perbaikan rumah atau pembangunan rumah baru serta relokasi pemukiman bagi keluarga miskin ekstrem,” terangnya.

Arief juga menyampaikan, target PKE dilakukan beberapa tahap, yakni implementasi tahap I pada Juli-Desember tahun 2021 terhadap 35 kab./kota di 7 provinsi, tahap II pada tahun 2022 terhadap 212 kab./kota di 25 provinsi. Untuk implementasi tahap III pada tahun 2023-2024 terhadap 514 kab./kota di 34 provinsi, sehingga tahun 2024 diharapkan 0% kemiskinan ekstrem.

Menurutnya, skema dukungan program Kementerian PUPR dalam PKE dilakukan melalui integrasi Program Cipta Karya dan Program Perumahan pada lokus prioritas yang merupakan klaster permukiman. Program Cipta Karya meliputi perbaikan akses air bersih, sanitasi, limbah, persampahan, jalan lingkungan dan Program Perumahan meliputi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Di tempat sama, Bupati Boyolali, M. Said Hidayat dalam sambutannya mengatakan, perlu pemutakhiran data yang cepat terkait kemiskinan ekstrem karena data masyarakat cepat berubahnya. Ia menjelaskan, berdasarkan update data jumlah penduduk Boyolali mencapai 1.047.780 jiwa atau 344.299 Kepala Keluarga (KK). "Untuk keluarga dengan kondisi sangat miskin atau ekstrem ada sekitar sembilan KK. Sedangkan jumlah keluarga miskin 35.640 KK atau 10,35 persen. Kemudian jumlah Keluarga rawan kemiskinan 93.059 KK atau 27,03 persen," terang M. Said.

Ia mengakui, Pemkab Boyolali sudah melakukan langkah-langkah strategis yang disiapkan untuk menangani kemiskinan, mulai dari pendidikan, penyediaan lapangan kerja dan lainnya. Ia meyakini, penurunan angka pengangguran dan kemiskinan ditandai dengan ketercukupan lapangan pekerjaan yang berimbas pada meningkatnya daya beli.

Di tempat sama, Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi (ADPIN) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Sukaryo Teguh Santoso mengatakan, BKKBN melalui kader di daerah telah melakukan monitoring dan evaluasi terpadu dalam rangka pemantauan pendataan keluarga 2022 (PK-22) dan survei terkait Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Menurutnya, kegiatan tersebut bertujuan untuk melihat kualitas data yang telah dikumpulkan oleh kader PK-22 dengan berkolaborasi lintas kementerian/lembaga yakni BKKBN, TNP2K, Kemenko PMK dan Kementerian PUPR. Ia melanjutkan, mekanisme pemantauan dan evaluasi dilakukan melalui kunjungan rumah ke keluarga yang telah didata PK-22 dengan memverifikasi data melalui pencocokan NIK pada Kartu Keluarga.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Andie Megantara mengatakan, pemerintah daerah berperan penting dalam melaksanakan program intervensi, menetapkan target sasaran, dan kebijakan PKE yang tepat.

Menurutnya, supaya menjangkau masyarakat miskin ekstrem dengan tepat sasaran, maka pemerintah telah menyediakan data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Data P3KE tersebut berbentuk data by name by address yang sudah diverifikasi dan divalidasi dengan sumber berbagai data yang sudah ada seperti dari data BKKBN, DTKS, data kependudukan Kemendagri, dan data lainnya dari BPS. Ia berharap, dengan adanya data P3KE berbagai program dan kebijakan intervensi kemiskinan ekstrem di daerah bisa akurat dan tepat sasaran menjangkau masyarakat miskin ekstrem yang membutuhkan bantuan. (Ris/Tiara/InfoBPIW)