Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR kembali menggelar kegiatan Pembahasan Ringkasan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW), di ruang rapat lantai 2 BPIW, Jakarta Selatan, Selasa, 26 September 2023. Pada hari kedua ini, dibahas Ringkasan RPIW untuk empat provinsi yakni Provinsi Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kalimantan Timur, dan Bengkulu.
Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional Zevi Azzaino mengatakan pembahasan ringkasan RPIW ini dilakukan untuk menyesuaikan arahan Pembangunan infrastruktur dengan target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.
Kegiatan yang dimoderatori Kepala Bidang Keterpaduan Program Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Mangapul L. Nababan ini dengan diawali pembahasan Provinsi Sumatera Utara yang dipaparkan Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A., Hasna Widiastuti.
Provinsi Sumatera Utara sebagai pusat kegiatan perekonomian strategis di wilayah Indonesia bagian barat dan menjadi gerbang utama wisatawan mancanegara di bagian utara Pulau Sumatera. Permasalahan yang ada di provinsi ini antara lain ketimpangan pembangunan wilayah pantai timur–dataran tinggi–dan pantai barat, dan defisit ketersediaan air dari infrastruktur seperti di Wilayah Sungai (WS) Belawan–Ular–Padang.
Skenario pengembangan wilayah Provinsi Sumatera Utara dikembangkan dalam empat fokus pengembangan wilayah yakni industrialisasi (manufaktur), pertanian (agrikultur), pariwisata, dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) terutama di Pulau Nias. Dengan beberapa rencana aksi diantaranya Pembangunan Sarana Pengendalian Banjir dan Rob, membangun jalan tol untuk mendukung KI Sei Mangke-Kuala Tanjung. Penyediaan Air Minum (Pangururan, Simanindo, dan Muara), Pembangunan Rumah Swadaya dalam mendorong KSPN Tangkahan, Pembangunan irigasi di Kab. Nias dan Nias Utara, dan Pembangunan jalan lokal Kawasan Pertanian Terpadu.
Paparan berikutnya terkait Ringkasan RPIW Provinsi Kalimantan Timur yang disampaikan Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I.C, Zaldy Sastra. Menurutnya beberapa isu strategis di Provinsi Kalimantan Timur yakni abrasi di Pulau Derawan dan Pulau Maratua hingga 1,3 km dan kerusakan jalan pada ruas Tanjung Redep–Biduk Biduk.
Kemudian, skenario pengembangan difokuskan pada kawasan perkotaan penyangga IKN, salah satunya adalah telah direncanakan pengembangan Superhub Ekonomi di Kalimantan Timur di IKN-Balikpapan-Samarinda sebagai wilayah penyangga. Salah satu rencana aksi pembangunan infrastruktur terkait Peta Rencana Aksi Fokus Perkotaan Penyangga IKN yakni Jaringan air baku yang dibangun/ditingkatkan.
Sementara Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B, Sosilawati menyampaikan paparan Ringkasan RPIW Provinsi Bengkulu. Beberapa isu strategis di provinsi ini terkait Pulau 3T yakni Pulau Enggano. Permasalahan yang ada di pulau ini terkait pengadaan air baku, pembangunan jalan, penyediaan air minum, sanitasi, dan perumahan. Disampaikannya juga terkait skenario pengembangan wilayah Provinsi Bengkulu, PKN Bengkulu, dan pengentasan kemiskinan pada kawasan 3T. Kemudian, salah satu Rencana aksi terkait Pulau 3T di Pulau Enggano yakni Pembangunan jalan trans Pulau Enggano (2024).
Sedangkan untuk Provinsi Bangka Belitung Sosilawati mengatakan salah satu isu strategisnya terkait Rencana Pembangunan Jalan Trans Bangka dan Trans Belitung. Hal ini termuat dalam RTRW, RTRW Provinsi, dan RPJMN. Rencana jalan lingkar ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pada kawasan barat-selatan Pulau Bangka dan kawasan utara-selatan Pulau Belitung. Salah satu skenario pengembangan provinsi ini adalah fokus industri-KI Sadai Pertanian-KPPN Bangka. Pembangunan Jalan Trans Bangka tersebut masuk dalam bagian Rencana Aksi Fokus industri–KI Sadai.
Pada kesempatan itu Kepala BPIW Kementerian PUPR, Yudha Mediawan memberikan beberapa arahan. Salah satunya terkait isu strategis Provinsi Bangka Belitung yakni mengenai capaian akses terhadap air minum yang mencapai 73,36 %. Persentase ini menurutnya cukup tinggi, sama halnya dengan akses terhadap sanitasi yang mencapai 75,9%, dan kemantapan jalan yang mencapai 99,5% yang diatas rata rata nasional. Bila mengejar target 2045, ia melihat untuk mencapai 100% tinggal sedikit lagi. Namun bila bicara penataan kawasan menurutnya masih ada peluang untuk dilakukan penataan kawasan, karena dilakukan berdasarkan pulau. “Tinggal kita bisa melihat nanti dukungannya ke arah mana?” tuturnya.
Beberapa pejabat yang hadir memberikan masukan, seperti Sekretaris BPIW Benny Hermawan yang mengatakan bahwa isu infrastruktur PUPR dapat dibuat dari makro sampai ke mikro. Selain itu juga dimasukkan mengenai usulan jalan baru misalnya di Sumatera Utara. Sedangkan Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II, Melva Eryani Marpaung mengatakan ketika merencanakan pembangunan infrastruktur suatu kawasan, maka dicek juga sumber airnya. Hal ini agar pembangunan infrastruktur tidak menimbulkan biaya tinggi, karena ketidakadaan sumber air.
Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Boby Ali Azhari mengatakan semua masukan akan ditampung, untuk kemudian dilakukan perbaikan ringkasan RPIW tersebut. (Hen/Tiara)
