Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan dan sasaran global tahun 2030, yang dideklarasikan baik oleh negara maju maupun negara berkembang di Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada September 2015.
Dari 17 tujuan SDGs tersebut Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional BPIW Kementerian PUPR, Zevi Azzaino mengatakan ada sembilan tujuan SDGs yang didukung kementerian PUPR. Hal itu disampaikannya saat mewakili Kepala BPIW Kementerian PUPR sebagai pembicara pada seminar yang digelar Fakultas Teknik Universitas Pelita Bangsa. Seminar dengan tema “Strategy and Challenges of Young Techopreneur to Face SDGs-Based Developments”, dilaksanakan di Gedung B Lantai 6 Kampus Universitas Pelita Bangsa, Bekasi, Jawa Barat, Minggu, 3 Maret 2024.
Lebih lanjut Zevi menjelaskan kesembilan tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut yakni Tanpa Kemiskinan, Tanpa Kelaparan, Air Bersih dan Sanitasi Layak, Energi Bersih dan Terjangkau, Industri, Inovasi dan Infrastruktur, Berkurangnya Kesenjangan, Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan, Penanganan Perubahan Iklim, dan Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.
Ada sejumlah strategi pembangunan infrastruktur PUPR untuk mendukung SDGs tersebut. Dicontohkannya terkait tujuan SDGs yang pertama yakni Tanpa Kemiskinan, maka Kementerian PUPR sudah mulai menangani masalah yang ada di perkotaan dan di perdesaan, seperti masalah air minum dan limbah.
Strategi atau arah pembangunan infrastruktur PUPR untuk mendukung SDGs tujuan yang pertama tersebut berupa Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat, Skala Regional Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota, Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Berbasis Masyarakat, dan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota. “Hal itu dilakukan Kementerian PUPR, karena pada rata-rata masyarakat yang kurang mampu, masalah air minum dan limbahnya masih perlu ditangani,” ujarnya.
Selain itu untuk tujuan SDGs yang kedua yakni Tanpa Kelaparan ada dua output yakni Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Individu dan Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat.
Ia juga menjelaskan Kementerian PUPR juga memegang peranan penting dalam aksi implementasi Pembangunan Berketahanan Iklim (PBI) pada semua sektor prioritas, yaitu: Kelautan dan Pesisir (khususnya Subsektor Pesisir), Air, Pertanian, dan Kesehatan. Khusus untuk Sektor Air (Ditjen Sumber Daya Air dan Cipta Karya), Kementerian PUPR berperan sebagai Kementerian/ Lembaga yang punya posisi kunci.
Dengan demikian, ketahanan iklim pada sektor air sangat bergantung pada kinerja Kementerian PUPR selaku Kementerian/Lembaga kunci, sebab potensi bahaya perubahan iklim pada sektor air dapat berdampak pada pembangunan multi sektor, seperti pertanian, permukiman, perkotaan, dan juga kesehatan masyarakat.
Narasumber lain yang dihadirkan pada seminar tersebut yakni Ketua Umum Forum Insinyur Muda (FIM) Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Haudhi Ramdayuza. Dalam paparannya Haudhi mengatakan bahwa ketika membicarakan mengenai technopreneur didasari pada SDGs. Technopreneur merupakan seseorang yang membuat sebuah peluang usaha dengan memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang pesat saat ini. Seseorang disebut technopreneur bila memiliki beberapa keahlian seperti kreativitas, keahlian teknologi, dan kewirausahaan.
Kegiatan ini dibuka Wakil Dekan Fakultas Teknik Universitas Pelita Bangsa, Muhamad Fatchan dan diikuti seluruh civitas akademika Universitas Pelita Bangsa. (Hen/Tiara)
