Pemilihan Fokus dan Lokus Kota Baru di Jayapura
Layanan Informasi BPIW     |     18 Jun 2019     |     10:06     |     117
Pemilihan Fokus dan Lokus Kota Baru di Jayapura
Foto Pemilihan Fokus dan Lokus Kota Baru di Jayapura

Penajaman pembahasan rencana pengembangan Kota Baru di Jayapura terus dilakukan. Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi antara Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura yang dipimpin Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Agusta Ersada Sinulingga di kantor BPIW, Rabu (12/6).

Rapat ini dihadiri Bupati Jayapura, Mathius Awaitaouw, perwakilan dari Bappeda Jayapura, Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Dalam Negeri.

Agusta mengatakan, Jayapura merupakan salah satu lokasi yang direncanakan terdapat kota baru. “Adapun pertemuan ini untuk mendapatkan informasi dari jajaran Pemkab Jayapura mengenai isu strategis pengembangan kawasan kabupaten yang dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan lokasi dan deliniasi perencanaan Kota Baru di Jayapura,” terangnya.

Menurutnya, untuk penentuan lokasi dan deliniasi kota baru Jayapura diperlukan koordinasi dan kesepakatan lebih lanjut antara Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kota dan Kabupaten Jayapura.

Pada kesempatan ini, Mathius mengusulkan, pembangunan kota baru lebih baik di kawasan kabupaten dikarenakan lokasinya jauh dari perbukitan. “Kemudian, ada potensi yang bisa dikembangkan yaitu potensi kakao,” terangnya. Ia menambahkan, belum lama ini juga ada musibah banjir bandang di Sentani, sehingga perlu adanya pembangunan di kawasan baru untuk memindahkan pusat perkotaan yang memiliki potensi bencana di daerah tersebut.

Sementara itu jajaran Bappenas mengusulkan lokasi kota baru agar tetap berada di kota Jayapura,  sedangkan untuk penanganan bencana di Kabupaten Jayapura bisa dilakukan dengan pendekatan pascabencana yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi sama seperti penanganan bencana di daerah lainnya.

Terlebih, pembangunan kota baru tidak untuk kepentingan masing-masing kota dan kabupaten, tetapi harus memberikan dampak sekurang-kurangnya skala regional dan mendukung isu strategis nasional. (aje/infoBPIW)

Bagikan / Cetak:

Berita Terkait: