Realisasi agenda Nawacita berupa membangun dari pinggiran terus dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW). Saat ini BPIW tengah menyusun Rencana Pengembangan Pulau – Pulau Kecil Terluar (PPKT) di Kab. Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rencana ini disusun berbasis pengembangan wilayah yang berkelanjutan, sesuai dengan potensi sumber daya alam dan kebutuhan pengembangan kawasan yang terintegrasi dengan kota-kota sekitarnya. Hal itu dilakukan untuk menindaklanjuti amanah Keputusan Presiden No 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau – Pulau Kecil Terluar.
Untuk menindaklanjuti tujuan tersebut, BPIW mengadakan Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat pada Rabu 8 Mei 2019 di Kantor Bupati Rote Ndao. Agusta Ersada Sinulingga sebagai Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan BPIW Kementerian PUPR, mengatakan rapat koordinasi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal penjaringan aspirasi daerah dalam rangka penyusunan Masterplan, Development Plan, Pra Studi Kelayakan, dan Pra Desain Kota Kecil Ba’a Kab. Rote Ndao di Nusa Tenggara Timur.
Dalam sambutannya tersebut Agusta menegaskan bahwa Pengembangan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) di Kabupaten Rote Ndao dilakukan sesuai dengan potensi unggulan kawasan, berbasis pengembangan wilayah berkelanjutan. “Masterplan ini disusun untuk meningkatkan fungsi kota kecil di PPKT dan wilayah sekitarnya, dengan adanya masterplan ini pengembangan Perkotaan Ba’a diharapkan dapat di akselerasi dan lebih terintegrasi”, sambung Agusta.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekertaris Daerah Kabupaten Rote Ndao menyatakan apresiasinya atas penyusunan masterplan ini, Untung menyampaikan bahwa saat ini pemerintah daerah telah berupaya untuk mendorong pertumbuhan kawasan di Kabupaten Rote Ndao, antara lain dengan mengembangkan potensi perikanan di kawasan pesisir serta pengembangan potensi wisata. Kabupaten Rote Ndao saat ini juga tengah mendorong Kota Terpadu Mandiri (KTM) Batutua yang terletak di Rote Barat Daya sebagai upaya mengembangkan pusat pertumbuhan baru. Untung menambahkan, terlepas dari potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Rote Ndao, terdapat permasalahan yang terjadi di pulau terluar, salah satunya yaitu terbatasnya fasilitas dan kesejahteraan aparat keamanan.
Dalam rapat ini BPIW menjaring aspirasi dari pemerintah daerah terkait program pembangunan yang telah dilaksanakan dan juga program yang diperlukan dalam rangka pengembangan kawasan. Hasil dari jaring aspirasi ini nantinya menjadi masukan dalam penyusunan Masterplan, Development Plan, Pra Studi Kelayakan, dan Pra Desain Kota Kecil Ba’a Kab. Rote Ndao. (hkl/mut/aje)
