Bank Dunia berkomitmen akan merealisasikan pinjaman anggaran sebesar US$ 49,6 juta untuk pengembangan kota-kota di Indonesia. Hal itu terungkap dalam penandatangan perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia (RI) dengan Bank Dunia untuk National Urban Development Program (NUDP) di Kantor Bank Dunia, Jakarta, akhir pekan kemarin.
Dalam penandatangan perjanjian tersebut Pemerintah Indonesia diwakili Direktur Pinjaman dan Hibah, Kementerian Keuangan, Scenaider C.H. Siahaan dan Bank Dunia diwakili Direktur City Planning Lab, Gayatri Singh.
Penandatanganan tersebut dihadiri juga perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diwakili oleh Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Kementerian Luar Negeri.
Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono mengatakan, NUDP akan banyak melibatkan peran kementerian/lembaga, terutama Kementerian PUPR, Bappenas, Kementerian ATR/BPN serta Kemendagri. Sehingga, NUDP akan mempercepat pengembangan kota yang memiliki karakter berkelanjutan, berciri khas, layak huni, hijau, dan cerdas.
Hadi juga menjelaskan, pada NUDP itu terdapat empat komponen utama, yakni menyiapkan kebijakan, kelembagaan, dan finansial. Kemudian, menyiapkan sistem informasi dan perencanaan. “Melakukan fasilitasi pembangunan perkotaan, serta penyusunan masterplan pembangunan perkotaan,” jelasnya.
Menurutnya, ke depan akan ada beberapa kota yang dipilih dengan kriteria tertentu, untuk dikembangkan dengan anggaran dukungan Bank Dunia tersebut.(ris/infoBPIW)
