Berita

Pelaksanaan Desk Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) 2025 memasuki hari kedua pada Jumat, 12 Desember 2025. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada hari ini dibagi menjadi 3 Desk. Pada Desk 1  pembahasan difokuskan pada Prioritas Nasional (PN) 3 untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan, Desk 2 pada PN 2 untuk wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, serta Desk 3 pada PN 6 dan PN 8 pada wilayah Sulawesi dan Papua. Desk 1 sesi pertama dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah 1C, Zaldy Sastra. Pembahasan pada Desk ini difokuskan pada lima provinsi di Pulau Kalimantan dengan tema prioritas nasional 3. Beberapa pembahasan yaitu antara lain pekerjaan pembangunan jalan di lima provinsi tersebut yang sebagian diakomodasi dan sebagian lagi ditangguhkan untuk menjadi skema Inpres Jalan Daerah (IJD). Adapun rencana pembangunan duplikasi Jembatan Barito 1 yang menghubungkan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah ditangguhkan ke program tahun 2028. Sesi kedua yang dipandu oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah 1A, Hasna Widiastuti, meninjau usulan program lanjutan pembangunan Jalan Bebas Hambatan di Aceh dan Sumatera Utara yang diakomodasi namun masih membutuhkan penyempurnaan Readiness Criteria (RC). Selain itu, penataan Kawasan Pariwisata seperti Danau Toba, Balerong di Sumatera Utara dan Kawasan Cagar Budaya Permukiman Tradisional di Kabupaten Lingga Kepulauan Riau juga diakomodasi dengan beberapa catatan. Beberapa pembangunan jalan dan jembatan yang ditangguhkan diarahkan ke sumber pendanaan lainnya atau digeser ke pembangunan tahun 2028. Sesi Ketiga yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah IB, Fransisco, menyoroti beberapa program yang diakomodasi antara lain: Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Ujung Jabung, Jalan Tol Jambi-Rengat, dan Jembatan Sei Rambut di Provinsi Jambi yang merupakan jembatan pendukung kawasan swasembada pangan. Kemudian pembangunan Jalan Tol Betung Sumatera Selatan diakomodasi dengan catatan mendapatkan persetujuan KLH untuk beberapa seksi. Penataan Kawasan Pariwisata Bukit Peramun Bangka Belitung juga diakomodasi namun perlu dipastikan kembali Readiness Criteria-nya. Pada sesi pertama di Desk 2, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.C, Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II, Allien Dyah Lestary, memimpin diskusi yang berfokus pada PN 2 untuk Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Pembahasan untuk tiga provinsi tersebut menunjukkan bahwa masing-masing wilayah telah mengusulkan kawasan prioritas sesuai dengan karakter dan kebutuhan daerah. Namun, beberapa lokasi di NTT masih memerlukan konfirmasi kesiapan karena belum memiliki reviu desain. Usulan tambahan juga disampaikan, antara lain penanganan abrasi di tiga muara sungai di Lombok Barat, pembangunan jaringan irigasi air baku dari Bendungan Napun, kebutuhan dukungan infrastruktur di Motaain dan Atambua, serta pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) yang masih memerlukan reviu rencana konstruksi dan konfirmasi deliniasi. Pada pembahasan sesi kedua yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.A, Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II, Bernadi Haryawan, pembahasan difokuskan pada PN 2 untuk Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Pembahasan untuk Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten difokuskan pada sinkronisasi usulan infrastruktur dengan kesiapan dokumen teknis serta kebutuhan koordinasi lintas kementerian/lembaga (K/L). Untuk pembahasan pada Provinsi DKI Jakarta, pemerintah daerah diminta memastikan kelengkapan dokumen kesiapan serta penyesuaian rencana penataan kawasan dengan kebutuhan layanan dasar. Kemudian pada provinsi Jawa Barat, isu utama meliputi pemanfaatan SPAM Ciasem yang masih memiliki idle capacity besar, kebutuhan pelengkapan dokumen pengelolaan dan status lahan, serta rencana pembangunan jaringan irigasi Cikalong yang masuk prioritas ketahanan pangan dengan catatan kesiapan pembebasan lahan dan penyelarasan program cetak sawah. Sementara itu, pembahasan pada Provinsi Banten menyoroti kebutuhan dukungan pada jaringan irigasi tersier, status kewenangan usulan termasuk kegiatan Inpres di Cipanas, serta kebutuhan kajian teknis seperti neraca air Sungai Cibanten, peningkatan kapasitas Instalasi Pengolahan Air (IPA) Dalung, dan dampaknya terhadap layanan IPA Banten Lama, seluruhnya memerlukan konfirmasi kesiapan daerah sebelum dapat ditindaklanjuti. Selanjutnya pada sesi pertama di Desk 3, pembahasan dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.A, Setyo Purnomo yang difokuskan pada penataan Kawasan Soroako yang membutuhkan penyempurnaan dokumen lingkungan, penetapan lokasi terbaru, serta verifikasi kesiapan RC. Pemerintah provinsi dan kabupaten menyampaikan progres Rencana Pembangunan Infrastruktur Permukiman (RPIP) Soroako serta dukungan pendanaan dari PT Vale Indonesia, sementara unit teknis Kementerian PU menegaskan perlunya konfirmasi kebutuhan anggaran dan kesiapan dokumen pendukung sebelum dapat diakomodasi dalam penganggaran 2027. Selanjutnya pada sesi kedua yang di pimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.C, Andie Pramudita Saidhidayat, pembahasan Desk menyoroti kesiapan usulan penataan Kawasan Kota Anggi, Kawasan Wisata Teluk Triton, serta Land Development pusat pemerintahan Daerah Otonom Baru (DOB) Papua Pegunungan. Sejumlah usulan di Papua Barat masih ditangguhkan karena belum masuk prioritas nasional sektor terkait, belum selaras dengan dokumen perencanaan lintas K/L, serta belum siap dari sisi RC dan delineasi lokasi. Sementara itu, usulan penataan kawasan DOB Papua Pegunungan memperoleh catatan positif dan diakomodasi, dengan penegasan perlunya kejelasan status lahan dan kelengkapan dokumen teknis sebelum pelaksanaan fisik yang direncanakan mulai 2027. Pada sesi ketiga atau terakhir, pembahasan Desk III beralih ke wilayah Jawa yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah PIW II.B, Erwin Adhi Setyadi. Pembahasan menekankan sinkronisasi rencana pengendalian banjir, rehabilitasi jaringan irigasi, pengembangan SPAM, serta sistem pengelolaan persampahan. Sejumlah pekerjaan berada pada tahap penyusunan feasibility study (FS), detail engineering design (DED), maupun review dokumen teknis, sementara beberapa usulan ditangguhkan karena kendala kesiapan lahan, ketidaksesuaian zonasi, atau lokasi yang tidak direkomendasikan secara teknis. Selain itu, beberapa proyek strategis seperti SPAM lintas kabupaten, rehabilitasi irigasi Daerah Irigasi (DI) Siman, serta penanganan banjir di berbagai daerah telah memenuhi prasyarat dan siap untuk diakomodasi melalui skema pendanaan APBN, loan, maupun KPBU sesuai dengan ketentuan operasional yang berlaku.(MBA/Fir/Zim)

Rangkaian Rapat Koordinasi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (Rakorbangwil) Bidang Pekerjaan Umum memasuki tahapan akhir, yakni Desk Rakorbangwil yang digelar 11-17 Desember 2025 secara hybrid. Desk Rakorbangwil dilaksanakan secara hybrid (daring dan luring) yang terbagi menjadi tiga desk dengan melibatkan perwakilan dari 28 Kementerian/Lembaga antara lain Kementerian PU, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Badan Gizi Nasional (BGN), serta Pemerintah Provinsi/Kabupaten. Pada hari pertama, Kamis, 11 Desember 2025, Desk Rakorbangwil 2025 membahas Prioritas Nasional (PN) di setiap wilayah, yakni Desk I yang membahas PN-2  tentang Swasembada Pangan, Air, dan Energi di wilayah Sumatera dan Kalimantan, Desk II membahas PN-4 tentang Penguatan SDM Melalui Penyediaan Prasarana Staregis di wilayah  Jawa. Sedangkan, Desk III membahas PN-5 tentang Hilirisasi dan Industrialisasi di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua. Pelaksanaan Desk I Rakorbangwil berlangsung dalam tiga sesi. Sesi 1, dipimpin Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A, Hasna Widiastuti, membahas progres dan catatan usulan pembangunan infrastruktur air minum, sanitasi, persampahan, dan pariwisata di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau. Sesi ini juga mengakomodasi usulan mendesak pasca bencana banjir dan longsor untuk SPAM, TPST, dan infrastruktur strategis, dengan catatan perlunya verifikasi teknis antara peningkatan atau pembangunan baru. Pada Sesi 2, dipimpin Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B, Fransisco, meninjau sejumlah usulan seperti jaringan Irigasi D.I. Air Manjuto (Bengkulu), TPST Kerinci–Sungai Penuh dan Pengendalian Banjir Batang Merao (Jambi), SPAM Rantau Alai, Unsri, dan normalisasi sungai (Sumatera Selatan), SPAM Simpang Renggiang dan Pengaman Pantai Juru Seberang (Babel), serta SPAM Rejomulyo dan Way Khilau (Lampung). Seluruh usulan tersebut dapat diakomodasi, namun tetap memerlukan penyempurnaan Readiness Criteria (RC) dan penyesuaian teknis. Selanjutnya, Pada Sesi 3, dipimpin Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.C, Zaldy Sastra, menyoroti kesiapan pembangunan beragam infrastruktur di seluruh provinsi Kalimantan, mulai dari SPAM, irigasi, pengendalian banjir, pengamanan pantai, hingga sistem limbah dan persampahan. Secara keseluruhan, setiap sesi Desk I menegaskan bahwa kelengkapan RC, kejelasan nomenklatur, dan koordinasi lintas balai menjadi kunci agar usulan dapat melaju ke agenda Konreg dan Musrenbang Nasional sebagai dasar penetapan prioritas program tahun berikutnya. Selanjutnya untuk Desk II Rakorbangwil terdapat 2 sesi pembahasan. Sesi 1 dipimpin oleh Ketua Tim Pengembangan Infrastruktur Wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.A, Raymond Tirtoadi untuk pembahasan Provinsi Jawa Barat. Pada sesi tersebut dibahas terkait pekerjaan retrofit Rumah Sakit, Sekolah/Universitas, dan Infrastruktur Penguat Keamanan Publik di beberapa provinsi di Jawa Barat. Pada sesi 2 dengan pimpinan koordinator desk oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.B, Erwin Adhi Setyadi membahas Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dalam sesi tersebut, pada Provinsi Jawa Tengah dibahas terkait pembangunan Stadion Wergu Wetan, rehabilitasi Stadion Joyokusumo, hingga pembangunan Paralympic Training Center Karanganyar Tahap II. Untuk Provinsi Jawa Timur, dilakukan pembahasan terkait pembangunan KDP UIN Sunan Ampel Surabaya. Untuk keseluruhan usulan kegiatan yang akan diakomodir oleh Kementerian PU, kewajiban ada di Pemerintah Daerah untuk menyediakan RC, FS dan DED. Desk III BPIW berlangsung dalam tiga sesi yang membahas kesiapan pembangunan infrastruktur di Sulawesi, Maluku Utara, dan Papua Barat. Pada sesi pertama, yang dipimpin Kepala Bidang PIW III.A, Setyo Purnomo, disepakati bahwa dua usulan dari Sulawesi ditangguhkan, yaitu pembangunan Pasar Salakan di Banggai Kepulauan serta akses menuju KI Takalar. Penundaan ini dipicu oleh permasalahan hukum lahan, belum lengkapnya dokumen RC seperti DED dan RAB, serta ketidaksiapan lahan pada sejumlah ruas akses yang menjadi prioritas, sementara KI Takalar ditargetkan beroperasi pada 2027. Sesi kedua yang dipimpin Kepala Bidang PIW III.B, Sukamto, membahas usulan dari Maluku Utara. Sebagian besar rencana penataan kawasan seperti Lelilef, Weda, Lukulamo, Sagea, serta preservasi jalan pendukung KI Weda Bay diakomodasi dalam Pra-Konreg. Namun sejumlah kelengkapan RC termasuk RDTR, penyiapan lahan, serta dokumen perencanaan seperti basic design dan DED masih perlu dilengkapi. Bappenas menegaskan pentingnya dukungan infrastruktur bagi KI Weda Bay yang menjadi prioritas RPJMN. Sesi ketiga ditutup oleh Kepala Bidang PIW III.C, Andie Pramudita Saidhidayat, dengan keputusan menangguhkan pembangunan akses menuju KI Fakfak di Papua Barat. Lokasi kawasan industri masih dalam proses peninjauan ulang untuk digeser mendekati sumber gas, sehingga identifikasi jalan belum dapat dilakukan. Selain itu, skema Inpres Jalan Daerah (IJD) tidak dapat mengakomodasi pembangunan jalan baru, sehingga usulan belum bisa dilanjutkan hingga lokasi KI ditetapkan secara resmi. Desk Rakorbangwil diperlukan agar setiap usulan pembangunan dari Pemerintah Daerah dapat ditelaah secara teknis, disinkronkan dengan prioritas nasional, dan diintegrasikan antar-sektor sehingga hanya program yang paling prioritas, feasible, dan berdampak yang maju ke tahap perencanaan dan penganggaran selanjutnya yaitu Konsultasi Regional (Konreg) PU.(Zim/Tsy/Cid)

Jakarta – Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum kembali menggelar Rapat Persiapan Desk Rakorbangwil Tahun 2025 pada Jumat, 5 Desember 2025, sebagai langkah lanjutan sebelum memasuki Forum Desk Rakorbangwil yang akan menjadi tahap final pemrograman infrastruktur Pekerjaan Umum (PU) untuk Tahun Anggaran 2027.   Kepala BPIW, Bob Arthur Lombogia, dalam arahannya menekankan pentingnya keseriusan dalam mengawal proses desk sehingga kebutuhan program dari daerah dan unit organisasi teknis dapat terakomodasi dengan baik. Bob juga menegaskan bahwa setiap pembangunan harus memberikan nilai manfaat yang berkelanjutan.“Membangun harus ada revenue-nya. Semua usulan daerah maupun unit organisasi harus dikaitkan/di-tagging ke Prioritas Nasional agar selaras dengan arah pembangunan,” ujarnya.   Bob menambahkan bahwa para Kepala Pusat, Kepala Bidang serta petugas desk diminta mengawal proses pemrograman dengan serius agar program prioritas dapat dirumuskan dengan efektif dan tepat sasaran.   Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino, menjelaskan bahwa Desk Rakorbangwil akan berlangsung pada 11–17 Desember 2025 secara hybrid, dengan BPIW dan unit organisasi teknis hadir secara offline, sementara kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah mengikuti secara online. “Desk Rakorbangwil diikuti oleh BPIW, Unor teknis, K/L dan pemda. Tahun ini formatnya hybrid agar koordinasi lebih fleksibel namun tetap komprehensif,” kata Zevi.   Rapat ini dipimpin oleh Kepala Bidang Keterpaduan Program dan Anggaran, Alis Listalatu, yang memaparkan alur pemrograman Rakorbangwil 2025. Ia menjelaskan bahwa desk merupakan tahap akhir dari serangkaian proses perencanaan, dimulai dari Pra-Rakorbangwil, dilanjutkan reviu lintas K/L dan pemda, kemudian Kick Off Rakorbangwil pada 4 Desember 2025, dan input catatan Pemda pada 4–9 Desember 2025.   “Output forum desk ini nantinya adalah penetapan kawasan atau lokus prioritas beserta program/kegiatan TA 2027 yang mendukung Prioritas Nasional, serta catatan hasil pembahasan desk,” jelasnya. Secara teknis, pelaksanaan desk akan dibagi menjadi tiga desk per hari, yang masing-masing membahas wilayah berbeda dan program nasional sebagai fokus utama pembahasan.   Melalui rapat persiapan ini, BPIW memastikan seluruh perangkat dan tim siap untuk mengawal Desk Rakorbangwil sebagai tahapan strategis dalam merumuskan program infrastruktur tahun 2027 agar lebih tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan daerah, dan mendukung Prioritas Nasional.(MBA/Tiara)

Kementerian Pekerjaan Umum melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah kembali menyelenggarakan Kick Off Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) tahun 2025 untuk pemrograman infrastruktur tahun 2027 di Jakarta, 4 Desember 2025. Rakorbangwil adalah forum koordinasi program dan anggaran pengembangan infrastruktur PU dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait dan Pemerintah Daerah. Di dalam forum ini dibahas program tahunan yang berasal dari Memorandum Program dan Anggaran serta program tahunan yang berasal dari K/L terkait. Tujuan forum ini adalah untuk menyepakati program keterpaduan pengembangan infrastruktur PU tahun 2027.   Forum yang tahun ini mengangkat tema Sinkronisasi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Berkeadilan untuk Rakyat Sejahtera dan Indonesia Maju ini dibuka langsung oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Ibu Diana Kusumastuti. Wamen Diana menegaskan, Rakorbangwil menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam menerjemahkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto menjadi aksi konkret di lapangan. “Pembangunan infrastruktur PU harus memperkuat swasembada pangan, energi, dan air. Membuka lapangan kerja, memperkuat daerah serta mendorong ekonomi yang merata,” kata Wamen Diana.   Wamen Diana menyampaikan rekapitulasi capaian pembangunan infrastruktur PU tahun 2025 dan target pembangunan tahun 2027. Beliau juga menyampaikan ada tiga strategi dalam penyusunan program infrastruktur PU TA 2027, yaitu: Pertama memastikan penyusunan program infrastruktur PU TA 2027 memedomani Asta Cita dan berbasiskan potensi keunggulan wilayah, pemenuhan kebutuhan layanan dasar, dan mendukung pemerataan ekonomi wilayah. Kedua, melanjutkan dukungan infrastruktur yang berkeadilan untuk memenuhi target-target Inpres dan Infrastruktur Berbasis Masyarakat. Ketiga, memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas K/L dan pemerintah daerah.   Hadir pula dalam forum tersebut Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Muhammad Rachmat Kaimudin. Beliau menyampaikan mengenai kebijakan pembangunan infrastruktur yang terpadu, di antaranya bahwa pembangunan harus dipastikan terpadu dan mendukung pelaksanaan prioritas nasional yang tertuang dalam Asta Cita, RPJMN, RPJP, serta Instruksi Presiden.   Untuk Sektor Pekerjaan Umum, Beliau menyampaikan bahwa perlu perhatian pada infrastruktur terkait air, konektivitas/jalan, pengembangan SDM, pengelolaan sampah, dan pengembangan energi bersih. “Infrastruktur membutuhkan pendanaan yang besar. Kebutuhan investasi infrastruktur untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% diperkirakan mencapai 10 ribu triliun Rupiah. Ini tentu tidak cukup hanya dengan APBN, dan memerlukan cara-cara strategis dan kreatif dalam pembiayaan”, jelasnya.   Kepala BPIW, Bob Arthur Lombogia dalam laporannya mengatakan bahwa Rakorbangwil dilaksanakan sebagai forum pemrograman tahunan yang menjadi tahapan awal perencanaan pemrograman infrastruktur PU sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Menteri PU nomor 6 tahun 2022. Rakorbangwil juga menjadi bagian dari proses perencanaan & penganggaran pembangunan nasional sesuai PP 17 tahun 2017. “Perencaanaan 2027 dilaksanakan setahun lebih awal agar kita memiliki waktu yang cukup untuk melakukan verifikasi, validasi, dan penajaman kesiapan lokus prioritas beserta kebuthan programnya” ujarnya.   Dalam kesempatan berdialog dengan media, Wakil Menteri PU menyatakan bahwa untuk lokus prioritas pembangunan tahun 2027 tentunya semua provinsi mendapat perhatian yang sama. “Semua mendapatkan fokus, namun kita akan melihat masukan dari K/L dan daerah pada rakorbangwil ini untuk menjadi dasar penentuan provinsi mana yang lebih membutuhkan. Tentunya adanya wilayah yang terdampak bencana seperti sekarang ini, akan menjadi pertimbangan penting untuk menentukan lokus prioritas”, ujarnya.     Kick off Rakorbangwil ini dihadiri pula oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Ibu Wida Nurfaida; jajaran Pejabat Tinggi Madya Kementerian PU beserta tim; Kepala Balai Kementerian PU seluruh Indonesia, Perwakilan K/L terkait pembangunan infrastruktur PU; serta Bappeda, Bapperinda, dan Bappelitbangda dari semua provinsi yang hadir secara online. Forum ini akan dilanjutkan dengan diskusi dalam format desk  per provinsi yang akan dilaksanakan pada 11 hingga 17 Desember 2025 mendatang. (MBA/Tiara)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) kembalimenunjukkan kinerja terbaiknya dengan berhasil meraih Juara2 pada Transformasi Digital Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Tahun 2025 untuk kategori Unit Organisasi Setara Eselon I. Prestasi ini menjadi bukti konsistensi BPIW dalammendorong penerapan teknologi digital guna mendukungpeningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan publik di lingkungan Kementerian PU. Penghargaan tersebut diumumkan setelah rangkaian penilaianyang berlangsung sepanjang tahun, dimulai dari launching technical meeting, pengumpulan bukti dukung, penilaiantahap I, penilaian tahap II, hingga proses pleno penetapanpemenang. Setiap tahap menjadi bagian penting dalammenilai kesiapan, inovasi, serta keberlanjutan program digitalisasi di tiap unit organisasi. Dalam penilaian akhir, BPIW berhasil menyusul di posisiJuara 2, menegaskan perannya sebagai salah satu motor penggerak digitalisasi di sektor pembangunan infrastruktur. Adapun Direktorat Jenderal Pembiayaan InfrastrukturPekerjaan Umum berhasil meraih Juara 1 dan DirektoratJenderal Bina Konstruksi menempati posisi Juara 3, melengkapi daftar tiga besar unit organisasi terbaik dalamtransformasi digital tahun ini. Capaian tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi BPIW serta menjadi dorongan untuk terus meningkatkan kinerja dan inovasi. Prestasi ini diharapkan mampu memperkuatkomitmen seluruh jajaran dalam mempercepat transformasidigital, sehingga pelayanan dan tata kelola di lingkunganKementerian PU dapat semakin efektif, efisien, dan modern.(Fir/Tiara)  

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) suksesmenyelenggarakan pertandingan Bulu Tangkis dalam rangkamemeriahkan Hari Bakti Pekerjaan Umum (PU) ke-80 Tahun2025 yang mengusung tema “Infrastruktur Berkeadilan, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.” Pertandingan yang berlangsung pada Selasa, 25 November 2025 ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang bertujuan mempereratkebersamaan sekaligus meningkatkan semangat berprestasi di lingkungan Kementerian PU. Kepala BPIW, Bob Arthur Lombogia, secara resmi membukaacara dan menyampaikan bahwa pertandingan ini digelardengan sederhana namun tetap memiliki makna besar bagiinsan PU. Ia menekankan bahwa kegiatan ini bukan hanyasebagai bagian dari perayaan Hari Bakti PU, tetapi juga menjadi momentum penting untuk mengukir prestasi, terlebihsetelah Kementerian PU meraih medali perunggu padaPORNAS KORPRI 2025 di Palembang untuk kategori Ganda Veteran Putra.  “Olahraga Bulu Tangkis mengajarkan banyak nilai positifseperti keterampilan, strategi, kesabaran, kekuatan fisik, sertakerja sama tim. Karena itu, turnamen ini diharapkan dapatmenjadi wadah pembentukan SDM berkualitas, baik secarafisik maupun mental, sekaligus memperkuat karakter, kebersamaan, dan semangat pantang menyerah,” ucapnya.  Dalam kesempatan tersebut, Bob juga menekankanpentingnya kebersamaan yang tercipta melalui olahraga. Iamenyebut bahwa setiap keringat yang tercurah di lapanganakan menjadi energi baru untuk menumbuhkan nilai-nilai dansemangat dalam membangun negeri demi kesejahteraanrakyat. Ia mengajak seluruh peserta untuk menjunjung tinggisportivitas, fair play, menaati aturan permainan, serta menjagakekompakan. Ia juga berpesan kepada wasit, hakim garis, danpanitia untuk menjalankan tugas secara profesional, sertamengimbau para pendukung dari setiap unit organisasi untukmemberi dukungan secara sportif. Pertandingan Bulu Tangkis tahun ini mengusung format three on three (3 on 3), dengan BPIW menurunkan tim yang terdiridari Zevi Azzaino, Indra Maulana, dan Ardi Susanto. Pertandingan berlangsung meriah dan kompetitif namun tetappenuh keakraban. Pada akhir turnamen, keluar sebagai juarapertama Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (DJSDA), juarakedua Direktorat Jenderal Prasarana Strategis (DJPS), sertajuara ketiga Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur(DJPI) dan Ikatan Pensiunan Pekerjaan Umum (IPPU). Menutup rangkaian acara, Bob Arthur Lombogiamenyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telahbekerja keras menyukseskan turnamen ini, serta kepada para mitra kerja Kementerian PU yang turut mendukungsemaraknya kegiatan Hari Bakti PU ke-80. (Fir/Tiara)