Memuat halaman...

Hari Terakhir Desk Rakorbangwil 2025, Kementerian Pekerjaan Umun (PU) Tegaskan Pentingnya Readiness Criteria dan Sinkronisasi Perencanaan

17 Desember 2025

Desk Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) 2025 memasuki hari terakhir pada Rabu, 17 Desember 2025. Desk 1 untuk pembahasan 4 provinsi yang masih difokuskan pada Prioritas Nasional (PN) 3 untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan, desk 2 pada PN 2 untuk wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, serta desk 3 pada PN 4 pada wilayah Sulawesi dan Papua.

Desk 1 dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.C, Zaldy Sastra yang membahas Program Penataan kawasan prioritas blok teras Samarinda-Zona Kota Tua yang diakomodasi untuk diteruskan pada Tahun Anggaran (TA) 2027. Program yang termasuk program Integrated City Planning (ICP) ini sudah memasuki pembangunan tahap 2 di tahun 2025.

Desk 2 membahas PN 5 tentang Hilirisasi dan Industrialisasi di wilayah Jawa, khususnya Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.B, Erwin Adhi Setyadi.

Kementerian PU mengakomodasi sejumlah revitalisasi pasar di Jawa Tengah (Pasar Babadan, Pagi Pemalang, Guci, Adiwarna, Induk Purwodadi, Kretek, Belik, Gubug, dan Jember) untuk masuk dalam Renstra 2025-2029 dengan syarat percepatan pemenuhan Readiness Criteria (RC) dan reviu teknis anggaran. Sementara itu, untuk wilayah Jawa Timur, usulan Pasar Kesamben dan Jembatan Manyar No. 10 dinyatakan ditangguhkan dari perencanaan 2027 karena pengerjaannya telah dimulai dan ditargetkan tuntas pada tahun 2026.

Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.B, Erwin Adhi Setyadi, menegaskan bahwa seluruh usulan yang diakomodasi wajib dilengkapi dokumen RC, Feasibility Study (FS), dan Detail Engineering Design (DED). Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi perencanaan agar hanya program yang benar-benar prioritas dan siap secara teknis yang dapat melaju ke tahap Konsultasi Regional (Konreg) dan Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional. Selain itu, penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) harus dilakukan lebih awal secara paralel dengan DED guna menjamin ketepatan waktu pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

Selanjutnya pada sesi pertama desk 3, pembahasan dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.A, Setyo Purnomo membahas dukungan pada sektor prasarana strategis di Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Selatan. Di Gorontalo, pembahasan difokuskan pada Program Sekolah Rakyat di Kabupaten Bone Bolango dengan penekanan pada kesiapan teknis, pemenuhan RC, serta tahapan verifikasi dan koordinasi lintas kementerian dan daerah. Sementara itu, di Sulawesi Selatan dibahas pembangunan Stadion Sudiang sebagai bagian dari penguatan kawasan prioritas, yang telah dilengkapi dengan dokumen perencanaan dan skema pendanaan. Hasil Rakorbangwil 2025 menyimpulkan bahwa kedua program tersebut dapat diakomodasi dengan tetap memperhatikan kesiapan teknis dan penyesuaian kebijakan anggaran.

Kemudian pada sesi kedua, pembahasan dipimpin oleh Ketua Tim Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.C, Stephanus Raden Kristianto yang membahas terkait dengan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap 3 Kab. Biak Numfor, Sekolah Rakyat Tahap 3 Kab. Jayapura dan Sekolah Rakyat Tahap 3 Kab. Sarmi yang ketiganya disepakati untuk ditangguhkan.(MTZ/Tiara)

#Desk Rakorbangwil #BPIW

Berita Terkait

Rakorbangwil 2025 Hari Kedua, BPIW Lanjutkan Rangkaian Pembahasan Program Prioritas Nasional TA 2027

12 Desember 2025

107

Rakorbangwil 2025 Hari Kedua, BPIW Lanjutkan Rangkaian Pembahasan Program Prioritas Nasional TA 2027

Pelaksanaan Desk Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) 2025 memasuki hari kedua pada Jumat, 12 Desember 2025. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada hari ini dibagi menjadi 3 Desk. Pada Desk 1 pembahasan difokuskan pada Prioritas Nasional (PN) 3 untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan, Desk 2 pada PN 2 untuk wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, serta Desk 3 pada PN 6 dan PN 8 pada wilayah Sulawesi dan Papua. Desk 1 sesi pertama dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah 1C, Zaldy Sastra. Pembahasan pada Desk ini difokuskan pada lima provinsi di Pulau Kalimantan dengan tema prioritas nasional 3. Beberapa pembahasan yaitu antara lain pekerjaan pembangunan jalan di lima provinsi tersebut yang sebagian diakomodasi dan sebagian lagi ditangguhkan untuk menjadi skema Inpres Jalan Daerah (IJD). Adapun rencana pembangunan duplikasi Jembatan Barito 1 yang menghubungkan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah ditangguhkan ke program tahun 2028. Sesi kedua yang dipandu oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah 1A, Hasna Widiastuti, meninjau usulan program lanjutan pembangunan Jalan Bebas Hambatan di Aceh dan Sumatera Utara yang diakomodasi namun masih membutuhkan penyempurnaan Readiness Criteria (RC). Selain itu, penataan Kawasan Pariwisata seperti Danau Toba, Balerong di Sumatera Utara dan Kawasan Cagar Budaya Permukiman Tradisional di Kabupaten Lingga Kepulauan Riau juga diakomodasi dengan beberapa catatan. Beberapa pembangunan jalan dan jembatan yang ditangguhkan diarahkan ke sumber pendanaan lainnya atau digeser ke pembangunan tahun 2028. Sesi Ketiga yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah IB, Fransisco, menyoroti beberapa program yang diakomodasi antara lain: Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Ujung Jabung, Jalan Tol Jambi-Rengat, dan Jembatan Sei Rambut di Provinsi Jambi yang merupakan jembatan pendukung kawasan swasembada pangan. Kemudian pembangunan Jalan Tol Betung Sumatera Selatan diakomodasi dengan catatan mendapatkan persetujuan KLH untuk beberapa seksi. Penataan Kawasan Pariwisata Bukit Peramun Bangka Belitung juga diakomodasi namun perlu dipastikan kembali Readiness Criteria-nya. Pada sesi pertama di Desk 2, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.C, Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II, Allien Dyah Lestary, memimpin diskusi yang berfokus pada PN 2 untuk Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Pembahasan untuk tiga provinsi tersebut menunjukkan bahwa masing-masing wilayah telah mengusulkan kawasan prioritas sesuai dengan karakter dan kebutuhan daerah. Namun, beberapa lokasi di NTT masih memerlukan konfirmasi kesiapan karena belum memiliki reviu desain. Usulan tambahan juga disampaikan, antara lain penanganan abrasi di tiga muara sungai di Lombok Barat, pembangunan jaringan irigasi air baku dari Bendungan Napun, kebutuhan dukungan infrastruktur di Motaain dan Atambua, serta pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) yang masih memerlukan reviu rencana konstruksi dan konfirmasi deliniasi. Pada pembahasan sesi kedua yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.A, Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II, Bernadi Haryawan, pembahasan difokuskan pada PN 2 untuk Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Pembahasan untuk Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten difokuskan pada sinkronisasi usulan infrastruktur dengan kesiapan dokumen teknis serta kebutuhan koordinasi lintas kementerian/lembaga (K/L). Untuk pembahasan pada Provinsi DKI Jakarta, pemerintah daerah diminta memastikan kelengkapan dokumen kesiapan serta penyesuaian rencana penataan kawasan dengan kebutuhan layanan dasar. Kemudian pada provinsi Jawa Barat, isu utama meliputi pemanfaatan SPAM Ciasem yang masih memiliki idle capacity besar, kebutuhan pelengkapan dokumen pengelolaan dan status lahan, serta rencana pembangunan jaringan irigasi Cikalong yang masuk prioritas ketahanan pangan dengan catatan kesiapan pembebasan lahan dan penyelarasan program cetak sawah. Sementara itu, pembahasan pada Provinsi Banten menyoroti kebutuhan dukungan pada jaringan irigasi tersier, status kewenangan usulan termasuk kegiatan Inpres di Cipanas, serta kebutuhan kajian teknis seperti neraca air Sungai Cibanten, peningkatan kapasitas Instalasi Pengolahan Air (IPA) Dalung, dan dampaknya terhadap layanan IPA Banten Lama, seluruhnya memerlukan konfirmasi kesiapan daerah sebelum dapat ditindaklanjuti. Selanjutnya pada sesi pertama di Desk 3, pembahasan dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.A, Setyo Purnomo yang difokuskan pada penataan Kawasan Soroako yang membutuhkan penyempurnaan dokumen lingkungan, penetapan lokasi terbaru, serta verifikasi kesiapan RC. Pemerintah provinsi dan kabupaten menyampaikan progres Rencana Pembangunan Infrastruktur Permukiman (RPIP) Soroako serta dukungan pendanaan dari PT Vale Indonesia, sementara unit teknis Kementerian PU menegaskan perlunya konfirmasi kebutuhan anggaran dan kesiapan dokumen pendukung sebelum dapat diakomodasi dalam penganggaran 2027. Selanjutnya pada sesi kedua yang di pimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.C, Andie Pramudita Saidhidayat, pembahasan Desk menyoroti kesiapan usulan penataan Kawasan Kota Anggi, Kawasan Wisata Teluk Triton, serta Land Development pusat pemerintahan Daerah Otonom Baru (DOB) Papua Pegunungan. Sejumlah usulan di Papua Barat masih ditangguhkan karena belum masuk prioritas nasional sektor terkait, belum selaras dengan dokumen perencanaan lintas K/L, serta belum siap dari sisi RC dan delineasi lokasi. Sementara itu, usulan penataan kawasan DOB Papua Pegunungan memperoleh catatan positif dan diakomodasi, dengan penegasan perlunya kejelasan status lahan dan kelengkapan dokumen teknis sebelum pelaksanaan fisik yang direncanakan mulai 2027. Pada sesi ketiga atau terakhir, pembahasan Desk III beralih ke wilayah Jawa yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah PIW II.B, Erwin Adhi Setyadi. Pembahasan menekankan sinkronisasi rencana pengendalian banjir, rehabilitasi jaringan irigasi, pengembangan SPAM, serta sistem pengelolaan persampahan. Sejumlah pekerjaan berada pada tahap penyusunan feasibility study (FS), detail engineering design (DED), maupun review dokumen teknis, sementara beberapa usulan ditangguhkan karena kendala kesiapan lahan, ketidaksesuaian zonasi, atau lokasi yang tidak direkomendasikan secara teknis. Selain itu, beberapa proyek strategis seperti SPAM lintas kabupaten, rehabilitasi irigasi Daerah Irigasi (DI) Siman, serta penanganan banjir di berbagai daerah telah memenuhi prasyarat dan siap untuk diakomodasi melalui skema pendanaan APBN, loan, maupun KPBU sesuai dengan ketentuan operasional yang berlaku.(MBA/Fir/Zim)

Baca Selengkapnya