Rakorbangwil 2025 Hari Kedua, BPIW Lanjutkan Rangkaian Pembahasan Program Prioritas Nasional TA 2027

Pelaksanaan Desk Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) 2025 memasuki hari kedua pada Jumat, 12 Desember 2025. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada hari ini dibagi menjadi 3 Desk. Pada Desk 1  pembahasan difokuskan pada Prioritas Nasional (PN) 3 untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan, Desk 2 pada PN 2 untuk wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, serta Desk 3 pada PN 6 dan PN 8 pada wilayah Sulawesi dan Papua.

Desk 1 sesi pertama dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah 1C, Zaldy Sastra. Pembahasan pada Desk ini difokuskan pada lima provinsi di Pulau Kalimantan dengan tema prioritas nasional 3. Beberapa pembahasan yaitu antara lain pekerjaan pembangunan jalan di lima provinsi tersebut yang sebagian diakomodasi dan sebagian lagi ditangguhkan untuk menjadi skema Inpres Jalan Daerah (IJD). Adapun rencana pembangunan duplikasi Jembatan Barito 1 yang menghubungkan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah ditangguhkan ke program tahun 2028.

Sesi kedua yang dipandu oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah 1A, Hasna Widiastuti, meninjau usulan program lanjutan pembangunan Jalan Bebas Hambatan di Aceh dan Sumatera Utara yang diakomodasi namun masih membutuhkan penyempurnaan Readiness Criteria (RC). Selain itu, penataan Kawasan Pariwisata seperti Danau Toba, Balerong di Sumatera Utara dan Kawasan Cagar Budaya Permukiman Tradisional di Kabupaten Lingga Kepulauan Riau juga diakomodasi dengan beberapa catatan. Beberapa pembangunan jalan dan jembatan yang ditangguhkan diarahkan ke sumber pendanaan lainnya atau digeser ke pembangunan tahun 2028.

Sesi Ketiga yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah IB, Fransisco, menyoroti beberapa program yang diakomodasi antara lain: Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Ujung Jabung, Jalan Tol Jambi-Rengat, dan Jembatan Sei Rambut di Provinsi Jambi yang merupakan jembatan pendukung kawasan swasembada pangan. Kemudian pembangunan Jalan Tol Betung Sumatera Selatan diakomodasi dengan catatan mendapatkan persetujuan KLH untuk beberapa seksi. Penataan Kawasan Pariwisata Bukit Peramun Bangka Belitung juga diakomodasi namun perlu dipastikan kembali Readiness Criteria-nya.

Pada sesi pertama di Desk 2, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.C, Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II, Allien Dyah Lestary, memimpin diskusi yang berfokus pada PN 2 untuk Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Pembahasan untuk tiga provinsi tersebut menunjukkan bahwa masing-masing wilayah telah mengusulkan kawasan prioritas sesuai dengan karakter dan kebutuhan daerah. Namun, beberapa lokasi di NTT masih memerlukan konfirmasi kesiapan karena belum memiliki reviu desain. Usulan tambahan juga disampaikan, antara lain penanganan abrasi di tiga muara sungai di Lombok Barat, pembangunan jaringan irigasi air baku dari Bendungan Napun, kebutuhan dukungan infrastruktur di Motaain dan Atambua, serta pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) yang masih memerlukan reviu rencana konstruksi dan konfirmasi deliniasi.

Pada pembahasan sesi kedua yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.A, Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II, Bernadi Haryawan, pembahasan difokuskan pada PN 2 untuk Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Pembahasan untuk Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten difokuskan pada sinkronisasi usulan infrastruktur dengan kesiapan dokumen teknis serta kebutuhan koordinasi lintas kementerian/lembaga (K/L). Untuk pembahasan pada Provinsi DKI Jakarta, pemerintah daerah diminta memastikan kelengkapan dokumen kesiapan serta penyesuaian rencana penataan kawasan dengan kebutuhan layanan dasar. Kemudian pada provinsi Jawa Barat, isu utama meliputi pemanfaatan SPAM Ciasem yang masih memiliki idle capacity besar, kebutuhan pelengkapan dokumen pengelolaan dan status lahan, serta rencana pembangunan jaringan irigasi Cikalong yang masuk prioritas ketahanan pangan dengan catatan kesiapan pembebasan lahan dan penyelarasan program cetak sawah.

Sementara itu, pembahasan pada Provinsi Banten menyoroti kebutuhan dukungan pada jaringan irigasi tersier, status kewenangan usulan termasuk kegiatan Inpres di Cipanas, serta kebutuhan kajian teknis seperti neraca air Sungai Cibanten, peningkatan kapasitas Instalasi Pengolahan Air (IPA) Dalung, dan dampaknya terhadap layanan IPA Banten Lama, seluruhnya memerlukan konfirmasi kesiapan daerah sebelum dapat ditindaklanjuti.

Selanjutnya pada sesi pertama di Desk 3, pembahasan dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.A, Setyo Purnomo yang difokuskan pada penataan Kawasan Soroako yang membutuhkan penyempurnaan dokumen lingkungan, penetapan lokasi terbaru, serta verifikasi kesiapan RC. Pemerintah provinsi dan kabupaten menyampaikan progres Rencana Pembangunan Infrastruktur Permukiman (RPIP) Soroako serta dukungan pendanaan dari PT Vale Indonesia, sementara unit teknis Kementerian PU menegaskan perlunya konfirmasi kebutuhan anggaran dan kesiapan dokumen pendukung sebelum dapat diakomodasi dalam penganggaran 2027.

Selanjutnya pada sesi kedua yang di pimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.C, Andie Pramudita Saidhidayat, pembahasan Desk menyoroti kesiapan usulan penataan Kawasan Kota Anggi, Kawasan Wisata Teluk Triton, serta Land Development pusat pemerintahan Daerah Otonom Baru (DOB) Papua Pegunungan. Sejumlah usulan di Papua Barat masih ditangguhkan karena belum masuk prioritas nasional sektor terkait, belum selaras dengan dokumen perencanaan lintas K/L, serta belum siap dari sisi RC dan delineasi lokasi. Sementara itu, usulan penataan kawasan DOB Papua Pegunungan memperoleh catatan positif dan diakomodasi, dengan penegasan perlunya kejelasan status lahan dan kelengkapan dokumen teknis sebelum pelaksanaan fisik yang direncanakan mulai 2027.

Pada sesi ketiga atau terakhir, pembahasan Desk III beralih ke wilayah Jawa yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah PIW II.B, Erwin Adhi Setyadi. Pembahasan menekankan sinkronisasi rencana pengendalian banjir, rehabilitasi jaringan irigasi, pengembangan SPAM, serta sistem pengelolaan persampahan. Sejumlah pekerjaan berada pada tahap penyusunan feasibility study (FS), detail engineering design (DED), maupun review dokumen teknis, sementara beberapa usulan ditangguhkan karena kendala kesiapan lahan, ketidaksesuaian zonasi, atau lokasi yang tidak direkomendasikan secara teknis. Selain itu, beberapa proyek strategis seperti SPAM lintas kabupaten, rehabilitasi irigasi Daerah Irigasi (DI) Siman, serta penanganan banjir di berbagai daerah telah memenuhi prasyarat dan siap untuk diakomodasi melalui skema pendanaan APBN, loan, maupun KPBU sesuai dengan ketentuan operasional yang berlaku.(MBA/Fir/Zim)