Memuat halaman...

Bupati Supiori Audiensi dengan Kementerian PU: Pemkab Supiori Sampaikan Usulan Infrastruktur

12 Desember 2025

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Supiori, Provinsi Papua, melakukan kunjungan untuk menyampaikan usulan dukungan pembangunan infrastruktur beserta dengan penganggaran kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam audiensi yang digelar di Jakarta, Kamis, 11 Desember 2025. Kunjungan tersebut dipimpin oleh Bupati Supiori, Heronimus Mansoben bersama Wakil Bupati Hasanudin Nunsi dengan didampingi oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Delfinus Mansoben, Wakil Ketua 1 DPRK Torry Kafiar beserta Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Supiori. Audiensi tersebut, merupakan kesempatan emas sebagai bagian dari upaya mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) di Provinsi Papua.

Audiensi ini diterima oleh Kementerian Pekerjaan Umum, yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan, Yudha Mediawan, dengan didampingi oleh Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, Krisno Yuwono, dan Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Pranoto serta Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program Sekretariat Jenderal Kementerian PU, Dodi Priyono.

Pada kesempatan tersebut, Yudha Mediawan menyampaikan bahwa Kementerian PU membuka ruang koordinasi dengan pemerintah daerah sepanjang usulan yang disampaikan sesuai dengan kewenangan kementerian dan kesiapan dokumen teknis yaitu Readiness Criteria. “Usulan daerah akan ditelaah lebih lanjut sesuai dengan Readiness Criteria, kesesuaian dengan prioritas nasional, kebijakan finansial, serta kondisi ketersediaan anggaran. Sedangkan untuk kawasan hutan di sekitar wilayah Korido yang telah berubah peruntukan menjadi area penggunaan lain (APL) perlu didukung dengan kejelasan status legal dari Kantor Pertanahan ataupun ATR/BPN agar dapat dimanfaatkan/dilintasi infrastruktur jalan sebagai akses dan konektivitas. Koordinasi teknis dengan unit organisasi teknis terkait perlu terus diperkuat agar program yang diusulkan benar-benar siap dilaksanakan,” ujarnya.

Dalam paparannya, Bupati Supiori menyampaikan bahwa dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan infrastruktur di wilayah kepulauan, baik itu melalui alokasi dana alokasi khusus (DAK) atau mekanisme pendanaan lainnya. “Kabupaten Supiori merupakan wilayah perbatasan dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Infrastruktur pengaman pantai, konektivitas jalan antar distrik, jembatan penghubung kampung, serta akses air bersih menjadi kebutuhan mendesak yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Heronimus. Ia menambahkan bahwa usulan infrastruktur tersebut disusun untuk mendukung pengurangan kemiskinan, peningkatan layanan dasar, serta penguatan kedaulatan wilayah perbatasan negara.

Secara khusus, Heronimus menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian PU terhadap usulan DAK bidang jalan yang diajukan Pemerintah Kabupaten Supiori, sebagai bentuk dukungan nyata pemerintah pusat terhadap peningkatan konektivitas dan pelayanan dasar di wilayah perbatasan Pulau Papua. “Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kementerian PU untuk mengakomodir usulan DAK bidang jalan yang sangat dibutuhkan masyarakat Supiori untuk meningkatkan aksesibilitas dan mendukung pertumbuhan wilayah,” ujarnya.

Sementara itu, Pranoto menyampaikan bahwa beberapa program strategis telah masuk dalam Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) yang disusun oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW). “Beberapa usulan yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Supiori telah direncanakan, diprogramkan, dan tertuang dalam dokumen teknokratik RPIW Provinsi Papua yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 817/KPTS/M/2024 tentang Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Salah satunya pembangunan Jalan Lingkar Supiori, dan juga telah diakomodasi pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 367/KPTS/M/2023 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional 2020-2040 yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga. Namun demikian, pelaksanaannya masih memerlukan tahapan yang cukup panjang karena harus melalui proses penajaman program, kesiapan teknis, serta penyesuaian dengan prioritas dan ketersediaan anggaran,” ujar Pranoto.

Melalui audiensi ini, diharapkan terbangun sinergi yang lebih kuat antara Pemkab Supiori dan Kementerian PU dalam merencanakan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan. Dukungan infrastruktur yang tepat sasaran diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan konektivitas wilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Supiori. Bupati Supiori berharap Kementerian PU dapat mengakomodasi usulan pendanaan pembangunan infrastruktur di bidang lainnya.

Menanggapi hal tersebut, Yudha menyampaikan arahan agar Pemkab Supiori segera menindaklanjuti percepatan proses pengusulan secara administratif sebagai langkah penguatan koordinasi lintas kementerian dan percepatan pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Untuk mendorong percepatan realisasi usulan tersebut, kami sarankan Pemkab Supiori segera menyampaikan surat resmi kepada Menteri PU” tutupnya. (Zim/Tiara)

#Papua #RPIW #Supiori #Kementerian PU #BPIW #PFID

Berita Terkait

Kepala BPIW Terima Kunjungan DPRD Papua Barat Bahas Pembangunan Infrastruktur Teluk Wondama

4 Juni 2025

399

Kepala BPIW Terima Kunjungan DPRD Papua Barat Bahas Pembangunan Infrastruktur Teluk Wondama

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Bob Arthur Lombogia menerima kunjungan dari DPRD Komisi A dan Komisi C, DPDRI Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat (Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Teluk Wondama) di Gedung Kementerian PU, Jakarta. Kunjungan tersebut untuk melakukan koordinasi terkait usulan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum di Kabupaten Teluk Wondana. Dalam pertemuan tersebut turut hadir Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Keterpaduan Pembangunan, Edy Juharsyah, serta Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah III, Pranoto. Sementara dari pihak DPRD Papua Barat hadir Wakil Ketua DPRD Kabupaten Teluk Wondama Bernardi A. Imburi, Gayus Baibaba DPRD-Ketua Komisi A, Yulianan Manupapami DPRD-Ketua Komisi C, dan jajaran yang terdiri dari Mohamad Afif, Irza Hadi, Ambos Waropen, dan Sri Maryani sebagai Sekretaris Dewan DPDRI, serta Said Kasim Kepala Dinas PUPR Teluk Wondama beserta jajaran. Bob Arthur menyambut baik kedatangan rombongan dan menyampaikan apresiasinya atas inisiatif daerah dalam mendorong pembangunan wilayah. Ia menegaskan bahwa Kementerian PU terbuka terhadap masukan dari daerah. Dalam kesempatan tersebut, DPRD Provinsi Papua Barat menyampaikan 4 (empat) usulan utama. Pertama, penanganan infrastruktur jalan dan jembatan daerah ruas Wasior-Resiei-Tandia yang rusak akibat bencana banjir bandang dan longsor pada tahun 2010. Kedua, penanganan infrastruktur jalan dan jembatan nasional Trans Papua ruas Manokwari – Teluk Wondama – Nabire yang saat ini masih memiliki konstruksi tanah dan dalam kondisi rusak berat dengan tingkat kemantapan dibawah 50%. Ketiga, penanganan situs purbakala dan peradaban masyarakat Papua di Situs Aitumiere yang berada di Bukit Arbinyeri untuk mendukung agenda persiapan perayaan 1 abad Situs Aitumiere yang akan dilaksanakan pada 25 Oktober 2025, dengan perkiraan akan hadir 20.000 tamu undangan. Keempat, usulan pembangunan/rehabilitasi pasar sebagai pengganti pasar tradisional yang tidak layak di Pasar Iriyati atau Pasar Sanwai, dengan status lahan milik Pemda seluas masing-masing 2 hektar. Menanggapi hal tersebut, Bob menyatakan akan menindaklanjuti usulan yang masuk sesuai dengan kewenangan dan ketersediaan dana untuk penanganannya, dengan syarat utama telah memenuhi kelengkapan dokumen Readiness Criteria (RC) dan lahan yang dibutuhkan. Salah satu langkah awal yang akan dilakukan adalah melaporkan usulan penanganan tersebut kepada Wakil Menteri PUPR dan unit organisasi terkait. “Kami akan identifikasi lebih lanjut apakah kerusakan jalan dan jembatan merupakan tanggung jawab pemerintah pusat atau daerah, sehingga penanganannya bisa segera dilakukan. Penanganan jalan daerah yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor dapat menggunakan skema Inpres sedangkan penanganan Situs Aitumiere dan pembangunan/rehabilitasi pasar akan dikoordinasikan dengan unor dan K/L terkait,” jelas Bob. Sementara itu, Bernardi A. Imburi berharap seluruh usulan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti secara konkret oleh Kementerian PU. Ia juga berharap dokumen perencanaan yang telah diberikan dapat menjadi dasar pelaksanaan pembangunan yang lebih merata di Papua Barat. “Kami percaya, melalui sinergi ini, harapan masyarakat Teluk Wondama untuk menikmati infrastruktur yang lebih baik bisa segera terwujud,” tutup Bernard. (Fir/Tiara/Srk)

Baca Selengkapnya

Progres Pembahasan Reviu Dokumen RPIW pada Pulau Papua

16 April 2025

496

Progres Pembahasan Reviu Dokumen RPIW pada Pulau Papua

Pembahasan Progres Reviu Dokumen Rencana Pembangunan Infrastruktur Wilayah (RPIW) pada 14 provinsi di Wilayah Timur Indonesia memasuki hari kedua pada 15 April 2025. Dalam kesempatan ini, Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) menggelar pembahasan terkait Pulau Papua. Adapun Pulau Papua yang dibahas meliputi Provinsi Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Pegunungan. Membuka rapat tersebut, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.B, Sukamto menyampaikan bahwa pembahasan Reviu Dokumen RPIW kali ini merupakan diskusi bersama yang berfokus pada Pulau Papua. Rapat kali ini juga dilaksanakan dalam rangka menguatkan peran RPIW sebagai acuan perencanaan pembangunan infrastruktur, yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045, serta Asta Cita Presiden terpilih. Dalam pembahasan reviu RPIW tersebut, diharapkan dapat melakukan pengkinian arah kebijakan dan data terkait sehingga menghasilkan kesesuaian kawasan prioritas. Selain itu, dibutuhkan kesepakatan format reviu RPIW agar selanjutnya dapat terus menjadi acuan bersama pengampu RPIW. “RPIW sendiri punya visi atau tujuan awal, yg sudah ditetapkan oleh Menteri PU. RPIW juga telah memiliki tools sendiri yang tentunya harus kita jaga. Dengan adanya kebijakan baru di RPJMN, diharapkan dapat mendukung tujuan kita bersama,” ujarnya. Rapat berlangsung dengan diskusi yang membahas Progres Reviu Dokumen pada Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan dan Provinsi Papua Pegunungan. Sesuai dengan arahan Wakil Menteri PU dan Kepala BPIW, reviu dokumen diharapkan dapat terselesaikan pada minggu terakhir bulan April 2025. Saat ini, progres dokumen RPIW pada masing-masing Provinsi tersebut sudah terselesaikan pada Bab I dan dalam status on-progress pada Bab II-VII. Rapat membahas reviu tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa RPIW akan menjadi acuan pada Renstra Kementerian PU. Selain itu, disimpulkan bahwa langkah selanjutnya pada reviu dokumen dapat berfokus pada penyelesaian skenario pengembangan wilayah dan diperlukan penyesuaian pada rencana aksinya. Turut hadir dalam pembahasan tersebut, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III C, Andie Pramudita Saidhidayat, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III A, Riska Rahmadia, serta staf di lingkungan Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah III. (Fir/Tir)

Baca Selengkapnya

BPIW Identifikasi Kebutuhan Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan 4 (empat) Provinsi Baru (Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan) dalam Skema Efisiensi

14 Februari 2025

1077

BPIW Identifikasi Kebutuhan Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan 4 (empat) Provinsi Baru (Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan) dalam Skema Efisiensi

Menindaklanjuti pertemuan antara Wakil Menteri PU, Wakil Menteri Dalam Negeri dan Wakil Menteri Keuangan pada tanggal 7 Februari 2025, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah melakukan updating data kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur Kawasan Pusat Pemerintahan (KPP) yang meliputi Pembangunan 3 gedung pemerintahan (Kantor Gubernur, DPRP, dan MRP), beserta infrastruktur pendukungnya (bidang ke-PUan) untuk tahun anggaran 2025 pada Jumat 14 Februari 2025 di Jakarta bersama unit organisasi terkait. Updating dilakukan terhadap indikasi kebutuhan dana yang sebelumnya telah disusun berdasarkan keterpaduan infrastruktur pendukung kawasan pusat pemerintahan dan progres pelaksanaan saat ini dimana beberapa paket telah terkontrak. Indikasi kebutuhan pagu pembangunan infrastruktur sebesar Rp5,9–6 T, namun baru teralokasi sebesar Rp1,5 T pada TA 2024 dan TA 2025. sehingga masih dibutuhkan sekitar Rp4,5 T untuk pembangunan baru infrastruktur. Dalam rangka efisiensi pelaksanaan anggaran TA. 2025 sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2025 maka dilakukan updating melalui identifikasi kebutuhan minimal agar kantor pusat pemerintahan dapat segera berfungsi. "Kami dari BPIW diminta melakukan penajaman identifikasi total kebutuhan pembangunan kawasan pusat pemerintahan dan kebutuhan minimal agar dapat segera berfungsi selaras dengan progress pelaksanaan saat ini, untuk disampaikan ke Wakil Menteri PU sebagai dukungan terhadap amanat undang-undang tentang pembentukan provinsi baru tersebut." Ujar Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III, Pranoto. Ia berharap hasil rapat ini nantinya akan menjadi supply data faktual untuk pimpinan dalam koordinasi selanjutnya. Beberapa program yang dibahas dalam rapat ini antara lain di bidang Sumber Daya Air, yakni program dukungan air baku, pengendali daya rusak air, dan drainase. Dari sektor Bina Marga antara lain program jalan nasional menuju KPP, jalan akses jalan nasional ke KPP, dan jalan poros KPP. Dari sektor Cipta Karya antara lain, pembangunan 3 (tiga) gedung pemerintahan, land development, jaringan air minum, dan sanitasi yang terpadu. Rapat ini dilaksanakan secara hybrid. Hadir dalam rapat tersebut Direktur Bina Penataan Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat terkait program dan anggaran, serta Kepala Subdirektorat Teknis masing masing unit organisasi, dan staf terkait untuk memberikan updating data kebutuhan dana dan kebutuhan minimal sebagai upaya efisiensi terhadap anggaran. (MBA/Tiara)

Baca Selengkapnya