Berita

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Supiori, Provinsi Papua, melakukan kunjungan untuk menyampaikan usulan dukungan pembangunan infrastruktur beserta dengan penganggaran kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam audiensi yang digelar di Jakarta, Kamis, 11 Desember 2025. Kunjungan tersebut dipimpin oleh Bupati Supiori, Heronimus Mansoben bersama Wakil Bupati Hasanudin Nunsi dengan didampingi oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Delfinus Mansoben, Wakil Ketua 1 DPRK Torry Kafiar beserta Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Supiori. Audiensi tersebut, merupakan kesempatan emas sebagai bagian dari upaya mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) di Provinsi Papua. Audiensi ini diterima oleh Kementerian Pekerjaan Umum, yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan, Yudha Mediawan, dengan didampingi oleh Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, Krisno Yuwono, dan Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Pranoto serta Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program Sekretariat Jenderal Kementerian PU, Dodi Priyono. Pada kesempatan tersebut, Yudha Mediawan menyampaikan bahwa Kementerian PU membuka ruang koordinasi dengan pemerintah daerah sepanjang usulan yang disampaikan sesuai dengan kewenangan kementerian dan kesiapan dokumen teknis yaitu Readiness Criteria. “Usulan daerah akan ditelaah lebih lanjut sesuai dengan Readiness Criteria, kesesuaian dengan prioritas nasional, kebijakan finansial, serta kondisi ketersediaan anggaran. Sedangkan untuk kawasan hutan di sekitar wilayah Korido yang telah berubah peruntukan menjadi area penggunaan lain (APL) perlu didukung dengan kejelasan status legal dari Kantor Pertanahan ataupun ATR/BPN agar dapat dimanfaatkan/dilintasi infrastruktur jalan sebagai akses dan konektivitas. Koordinasi teknis dengan unit organisasi teknis terkait perlu terus diperkuat agar program yang diusulkan benar-benar siap dilaksanakan,” ujarnya. Dalam paparannya, Bupati Supiori menyampaikan bahwa dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan infrastruktur di wilayah kepulauan, baik itu melalui alokasi dana alokasi khusus (DAK) atau mekanisme pendanaan lainnya. “Kabupaten Supiori merupakan wilayah perbatasan dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Infrastruktur pengaman pantai, konektivitas jalan antar distrik, jembatan penghubung kampung, serta akses air bersih menjadi kebutuhan mendesak yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Heronimus. Ia menambahkan bahwa usulan infrastruktur tersebut disusun untuk mendukung pengurangan kemiskinan, peningkatan layanan dasar, serta penguatan kedaulatan wilayah perbatasan negara. Secara khusus, Heronimus menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian PU terhadap usulan DAK bidang jalan yang diajukan Pemerintah Kabupaten Supiori, sebagai bentuk dukungan nyata pemerintah pusat terhadap peningkatan konektivitas dan pelayanan dasar di wilayah perbatasan Pulau Papua. “Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kementerian PU untuk mengakomodir usulan DAK bidang jalan yang sangat dibutuhkan masyarakat Supiori untuk meningkatkan aksesibilitas dan mendukung pertumbuhan wilayah,” ujarnya. Sementara itu, Pranoto menyampaikan bahwa beberapa program strategis telah masuk dalam Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) yang disusun oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW). “Beberapa usulan yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Supiori telah direncanakan, diprogramkan, dan tertuang dalam dokumen teknokratik RPIW Provinsi Papua yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 817/KPTS/M/2024 tentang Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Salah satunya pembangunan Jalan Lingkar Supiori, dan juga telah diakomodasi pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 367/KPTS/M/2023 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional 2020-2040 yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga. Namun demikian, pelaksanaannya masih memerlukan tahapan yang cukup panjang karena harus melalui proses penajaman program, kesiapan teknis, serta penyesuaian dengan prioritas dan ketersediaan anggaran,” ujar Pranoto. Melalui audiensi ini, diharapkan terbangun sinergi yang lebih kuat antara Pemkab Supiori dan Kementerian PU dalam merencanakan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan. Dukungan infrastruktur yang tepat sasaran diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan konektivitas wilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Supiori. Bupati Supiori berharap Kementerian PU dapat mengakomodasi usulan pendanaan pembangunan infrastruktur di bidang lainnya. Menanggapi hal tersebut, Yudha menyampaikan arahan agar Pemkab Supiori segera menindaklanjuti percepatan proses pengusulan secara administratif sebagai langkah penguatan koordinasi lintas kementerian dan percepatan pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Untuk mendorong percepatan realisasi usulan tersebut, kami sarankan Pemkab Supiori segera menyampaikan surat resmi kepada Menteri PU” tutupnya. (Zim/Tiara)