Berita

Kepala BPIW yang diwakili Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Benny Hermawan menjadi salah satu narasumber dalam talkshow yang digelar Pusat Pengembangan Kompetensi Bina Marga, Pembiayaan Infrastruktur, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Pusbangkom BPW) BPSDM Kementerian PU di Bandung, Rabu, 28 Mei 2025.   Kepala Pusat Pusbangkom JPW, Doedoeng Zenal Arifin berlaku sebagai moderator dalam Talkshow yang mengambil tema “Strategi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur dan Wilayah 2025-2029”. Dalam paparannya, Benny menjelaskan bahwa tugas BPIW yang utama adalah melaksanakan keterpaduan dan sinergi infrastruktur PU dalam konteks pengembangan wilayah. Tujuannya agar infrastruktur yang sudah dibangun, bisa dioptimalkan, yang direncanakan bisa optimal, sehingga pembangunan yang dilakukan lebih efisien dan efektif.”’Hal itu yang ditekankan Kepala BPIW,” ujarnya.   Benny juga menegaskan bahwa perencanaan yang dilakukan BPIW merespon arahan kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang tentunya mengacu pada 8 Asta Cita Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Asta Cita menurutnya ada beberapa peran Kementerian PU seperti memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.   Kementerian PU juga menjalankan Asta Cita terkait peningkatan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. Disebutkan juga bahwa Kementerian PU berperan dalam Asta Cita terkait memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM).   “Kementerian PU juga berperan dalam upaya mendorong renovasi sekolah rakyat. Esensi pembangunan sekolah rakyat ini adalah bagaimana intervensi Kementerian PU dan Kemensos bisa memutus rantai kemiskinan melalui penyiapan sekolah rakyat,” tuturnya. Menurut Benny Kementerian PU juga menjalankan Asta Cita dalam hal membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.   Dalam konteks pembangunan inrastruktur bidang PU, kata Benny, Kementerian PU melaksanakan beberapa pembangunan infrastruktur seperti pembangunan di sektor sumber daya air, yang dikaitkan dengan program prioritas nasional kedua, terkait mendukung kemandirian bangsa melalui swasembada; penyelenggaraan jalan dalam mendukung prioritas nasional ketiga. Kemudian, peningkatan kualitas akses menyangkut keciptakaryaan seperti pengelolaan sampah, air minum dan sanitasi. Selain itu Kementerian PU mendapat tugas baru terkait prasarana strategis melalui revitalisasi sarana prasarana pendidikan, salah satunya sekolah/madrasah.   Ia juga menjelaskan mengenai Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) yang merupakan dokumen teknokratik perencanaan untuk seluruh provinsi di Indonesia. “Tentunya, dokumen RPIW disesuaikan Asta Cita. RPIW menurutnya menjadi arahan pelaksanaan Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil), Konsultasi Regional, dan lainnya. “Kepala BPIW meminta kita aktif di forum-forum tersebut, agar di situlah kita menjaga target Kementerian PU dan memperkuat pemanfaatan infrastruktur,” ujarnya.   Target Kementerian PU tersebut menurutnya adalah mencapai PU 608 yakni mencapai efisiensi investasi (ICOR kurang dari 6). Kemudian pengentasan kemiskinan menuju 0%, dan pendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 8%/tahun.   Dalam bagian akhir talkshow  Benny mengatakan bahwa BPIW dalam merencanakan dan memprogramkan infrastruktur, harus benar-benar menjalankan keterpaduan infrastruktur bidang PU. ‘Jadi infrastruktur harus bermanfaat untuk perbaikan kualitas kehidupan kita, tidak hanya untuk sekarang, tapi ke depan. Jangan lupa, kita ada generasi ke depan,” tuturnya. Ia juga menekankan mengenai perbaikan lingkungan melalui pengembangan infrastruktur.   Benny juga mengatakan bahwa, keterpaduan dan sinergi perencanaan, sinkronisasi program maupun monitoring dan evaluasi, juga bukan tujuan akhir “Namun yang terpenting bagaimana kita dapat mewujudkan sasaran yang disampaikan Menteri PU, terkait target PU 608 dan hal itu menjadi pegangan kita dalam memprogramkan infrastruktur 5 tahun ke depan,” tukasnya.   Talkshow ini juga menghadirkan Asisten Deputi Penyelenggaraan Tata Ruang dan Penataan Agraria, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Djuang Fadjar Sodikin dan Koordinator Substansi Penataan Tanah, Kantor Wilayah BPN Jawa Barat, R. Bambang Triantoro. (Hen/Tiara)  

Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) melakukan rapat pembahasan progres reviu Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) 14 Provinsi di Wilayah Timur Indonesia. Rapat dipimpin oleh Pranoto selaku Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III  dan akan dilaksanakan selama 4 hari, sejak Senin 14 April hingga 17 April 2025. Adapun 14 Provinsi dimaksud adalah Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Gorontalo. Pranoto mengatakan, rapat reviu RPIW penting dilakukan karena peranannya sebagai acuan perencanaan pembangunan infrastruktur, yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045, asta cita Presiden terpilih, serta dokumen perencanaan daerah. “Dokumen ini adalah dokumen yang penting sehingga perlu dilakukan reviu minimal 1 kali dalam 5 tahun sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2022. Selain itu, perlu dilakukan penyesuaian dan pembaharuan data-data yang ada dalam RPIW” ucap Pranoto. Terkait RPIW, Pranoto juga menambahkan beberapa data yang ada dalam dokumen tersebut masih bersifat proyeksi sehingga tidak hanya diperlukan pembaharuan data di tahun 2025, melainkan perlu juga menyesuaikan dengan kondisi wilayah dan infrastruktur PU terkini. Hal ini mengharuskan dilakukan analisis kembali terhadap isu-isu serta hasil evaluasi infrastruktur, agar dapat menghasilkan program dan rencana aksi infrastruktur PU yang sinkron dengan  Rencana Strategis (Renstra).   Dalam rapat ini Pranoto menyampaikan, sesuai arahan dari Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti dan Kepala BPIW Bob Arthur agar reviu RPIW dapat diselesaikan April Tahun 2025 sebelum dilanjutkan dengan verifikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah. “Dalam hal ini  tidak hanya pemerintah pusat yang terfokus dalam penyelesaian program, para pemerintah daerah juga nantinya akan terlibat dalam setiap kegiatan pengembangan daerah,” ungkap Pranoto. “Memacu, menumbuhkan, dan mengembangkan wilayah adalah tanggung jawab kita, sesuai dengan indikator yang kita pedomani yaitu seberapa jauh suatu wilayah berkembang selama kita lakukan pengembangan disana,” tuturnya. Selain itu, Ia menambahkan bahwa RPIW merupakan dokumen teknokratik dimana analisis, rekomendasi dan kebijakan yang didasarkan pada pendekatan ilmiah dan teknis. Ia juga berharap agar pegawai di lingkungan Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah III dapat bekerja dengan lebih fokus agar dapat menyelesaikan reviu RPIW sebelum tenggat waktu yang disepakati.  Rapat pembahasan progres reviu RPIW ini turut dihadiri oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, serta staf Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah III, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.(Mut /Tiara)

Rapat Pembahasan Ringkasan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) Tahun 2023-2029 memasuki hari ketiga. Rapat yang digelar di Kantor BPIW, Jakarta, Rabu 27 September 2023 ini membahas tiga RPIW provinsi, yakni RPIW Riau, RPIW Kalimantan Selatan dan RPIW Sumatera Selatan. Kepala BPIW Kementerian PUPR, Yudha Mediawan menekankan, untuk seluruh RPIW  yang disusun perlu menampilkan potensi kerja sama terkait pembiayaan infrastruktur PUPR. “Seperti KPBU (Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha,-), potensi pembangunan mana saja yang dapat dilakukan dengan skema KPBU,” harap Yudha. Ia mengatakan, ada memuat angka perkiraannya setiap potensi pembangunan dengan cara KPBU. “Saya minta ada walau tidak detail angkanya, namun angka itu harus dari perhitungan dengan metodenya yang dapat dipertanggungjawabkan,” terang Yudha. Menurutnya, penanganan infrastruktur PUPR dapat dilakukan melalui berbagai skema pendanaan. “Tidak harus selalu tergantung APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,-red), namun bisa juga royalti kawasan industri, skema KPBU atau B to B (Business to Business,-red),” terangnya. Di tempat sama, Sekretaris BPIW, Benny Hermawan menyampaikan, RPIW untuk rencana aksi agar bisa semakin dikerucutkan dengan memilih program yang sangat prioritas. “Semua rencana aksi yang ada memang penting untuk pembangunan infrastruktur, namun dari yang disusun harus ada rangking prioritasinya. Misalkan, super prioritas hingga prioritas saja,” terangnya.      Pada hari ketiga, Rapat Pembahasan Ringkasan RPIW, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A, Puswil I BPIW, Hasna Widiastuti menyampaikan skenario pengembangan wilayah Provinsi Riau, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B, Puswil I BPIW, Sosilawati menyampaikan skenario pengembangan wilayah Provinsi Sumatera Selatan, serta Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I.C, Puswil I BPIW, Zaldy Sastra menyampaikan skenario pengembangan wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.      Hasna menjelaskan, Provinsi Riau sebagai pusat pengembangan ekonomi dan pusat industri melalui hilirasi industri berbasis perkebunan, perikanan, dan pertambangan. Pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi untuk mendukung pengembangan industri. “Termasuk wilayah Kerja sama Indonesia- Malaysia-Thailand Growth Triangle,” terangnya.  Menurutnya, sektor Unggulan di Provinsi Riau adalah sektor industri pengolahan yang berupa industri minyak bumi di Dumai dan Bengkalis, Industri pengolahan minyak kelapa sawit yang tersebar di seluruh kab/kota, industri karet di Kampar, Pekanbaru, Indragiri Hulu  serta industri pulp dan kertas di Pelalawan, Siak dan Kampar. Lebih lanjut, Ia mengatakan, Isu lalu lintas  di Riau berupa kemacetan  yang  memerlukan penanganan  flyover, dan masih  ada  jalan  dalam kondisi tidak mantap (6,58%). “Kemudian, menurunnya daya tampung sungai dan sistem drainase mengakibatkan kerentanan resiko genangan banjir,” terangnya. Untuk perkotaannya, lanjut Hasna, pengembangan Pusat Kegiatan Nasional Pekanbaru sebagai kota pintar, layak hidup, dan berkelanjutan. Sebab, memainkan peran vital dalam pertumbuhan ekonomi regional, terutama di wilayah Sumatera. Menurutnya, Pekanbaru berpeluang menjadi salah satu kota tujuan investasi terbaik di Indonesia pada 2030. Hal itu hasil survei McKinsey, Boston Consulting Group. Kemudian, untuk industrialisasi pengembangan kawasan pelabuhan dan industri di pesisir Provinsi Riau  besar  untuk menyerap  pasar  pelayaran  di  Selat  Melaka sebagai  pelabuhan segmen curah cair dan turunannya serta curah kering.  Industri besar sudah ada Pabrik  Kelapa  Sawit,  Industri  Minyak Goreng   (Wilmar),  serta pengolahan  minyak Pertamina Refinery. Kemudian, Jalan  tol   Pekanbaru  –  Dumai menghubungkan  Ibu   Kota Provinsi  Riau   dengan Kota Dumai sebagai kota pelabuhan dengan industri perminyakan dan agribisnis yang maju. “Saat ini sektor industri pengolahan sawit menyerap tenaga  kerja langsung tidak kurang dari 5,2 juta  orang dan menghidupi hingga 20 juta  orang,” paparnya. Nilai   ekspor  Dumai meningkat  10,98%  dibanding  2021   sebesar  $  17.142,58 Juta dengan Tiongkok,  India,   dan   Belanda  sebagai  negara  tujuan ekspor dengan  nilai terbesar. Nilai  impor Dumai meningkat 74,4%  dibanding 2021  sebesar $ 1.070,71  Juta  dengan Kanada, Malaysia, dan  Tiongkok sebagai negara asal impor dengan nilai terbesar.  Untuk Kawasan Perbatasan, lanjutnya, perlu ada penguatan  kedaulatan, keamanan, dan kesejahteraan di Kawasan Perbatasan Riau. Sebagai kawasan perbatasan, Bengkalis ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Strate Nasional. Di tempat sama, Zaldy Sastra menyampaikan, Provinsi Kalimantan Selatan memiliki potensi dari pertambangan dan penggalian, yakni Batubara dan Lignit. Untuk sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan adalah padi, kelapa sawit dan perikanan “Industri Pengolahan, ada potensi industri makanan dan minuman, minyak kelapa sawit,” terangnya. Untuk kawasan perkotaan ada termuat dalam RTRWN / RTR Kepulauan / RTRW Provinsi Kalimantan Selatan. “Termuat dalam arahan kebijakan RPJMN 2020 – 2024, serta terdapat dukungan simpul transportasi skala internasional,” terangnya. Ia menilai, Provinsi Kalimantan Selatan sangat berpotensi sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa Berbasis Agroindustri dan Sentra Pangan Lestari.  Sementara itu, Sosilawati menyampaikan, Kota Palembang, Musi Banyuasin dan Muara Enim merupakan penyumbang PDRB tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan dengan sektor industri pengolahan untuk Kota Palembang serta pertambangan dan penggalian untuk Kab. Musi Banyuasin dan Muara Enim. “Dominasi sektor pertanian terdapat di Kabupaten Banyuasin,  Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,” terangnya. Untuk nilai ekspor unggulan Provinsi Sumatera Selatan berupa karet dan barang dari karet, bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewani. Untuk perkotaan, ujar Sosilowati, perlu optimalisasi  infrastruktur  perkotaan  yang  mendukung pengembangan pusat perdagangan dan transportasi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. “Untuk skenario pengembangan wilayah Provinsi Sumatera Selatan, yakni mewujudkan infrastruktur yang mampu mendorong pengembangan wilayah berbasis potensi unggulan,” terangnya.  Strateginya yakni, perlu meningkatkan Infrastruktur pendukung sektor Industri di Sumatera Selatan yang dapat mendorong industri berdaya saing dan berkelanjutan. “Mewujudkan infrastruktur pendukung pertanian sehingga dapat mengakselerasi produksi dan distribusi hasil pertanian, serta terpenuhinya infrastruktur dasar perkotaan dan prasarana mitigasi bencana yang memadai untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya perkotaan secara berkelanjutan,” jelasnya.(Ris/Tiara)  

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan penajaman materi Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) Tahun 2023-2029. Penyusunan RPIW merupakan implementasi Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR. Hal itu terungkap dalam "Rapat Pembahasan Ringkasan RPIW" yang dipimpin langsung Kepala BPIW Kementerian PUPR, Yudha Mediawan di Kantor BPIW, Jakarta, Senin 25 September 2023. Yudha menyatakan, saat ini jajaran BPIW masih punya waktu untuk melakukan pematangan dan penajaman pada RPIW yang sudah disusun. "RPIW paling lambat diselesaikan awal Oktober 2023, sehingga cukup waktu untuk dilakukan penajaman program yang bersumber dari rencana aksi yang ada dalam RPIW," terang Yudha saat membuka rapat. Menurutnya, RPIW perlu disusun dengan matang karena merupakan acuan yang mewarnai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR 2025-2029. Terlebih juga, RPJMN 2025-2029 memiliki target yang besar berdasarkan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RaRPJPN) 2025-2045 yang disusun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) "Misalnya kapasitas tampung air baku 2045, ditargetkan 200 m3/kapita/tahun dengan baseline 66,67 m3/kapita/tahun pada 2025," ungkap Yudha. Ia juga menyatakan, untuk mencapai hal tersebut diperlukan jiwa seni yang kreatif dan inovatif dalam mewujudkan target-targetnya. Selain itu, Yudha juga menegaskan, RPIW akan menjadi bahan memorandum program untuk Rapat Koordinasi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (Rakorbangwil) Kementerian PUPR tahun 2023 dalam rangka menyusun program Tahun Anggaran (TA) 2025. Di tempat yang sama, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah (Kapuswil) I BPIW, Boby Ali Azhari memaparkan ringkasan RPIW Provinsi untuk Pulau Sumatera dan Kalimantan. Boby mengatakan, temuan isu infrastruktur PUPR di Pulau Sumatera, antara lain untuk Provinsi Sumatera Utara adalah kinerja pelayanan infrastruktur persampahan sangat minim pada Kawasan Deli Serdang, Simalungun, Mandailing Natal, dan Nias Barat. Untuk Provinsi Kepulauan Riau, ungkap Boby, Pulau Batam memiliki Bendungan Sei Gong, Pulau Bintan memiliki Embung Daerah Aliran Sungai (DAS) Kawal, dan Kab. Natuna memiliki Embung Sebayar, namun belum difungsikan secara optimal untuk penyediaan air minum di wilayah Batam-Bintan dan kawasan Perbatasan Natuna yang mengalami defisit air. "Baik air baku, maupun air minum," terangnya. Provinsi Riau, lanjut Boby, persoalan belum siapnya Peraturan Daerah (Perda) soal tarif air menjadi salah satu penyebab lambatnya daerah memanfaatkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Durolis. Ia mengatakan, di Provinsi Lampung sebagian besar fasilitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) tidak berfungsi. "Karena kurangnya faktor operasional rutin yang tidak dilaksanakan secara berkala," terang Boby. Untuk Provinsi Jambi, Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci belum memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Adapun untuk isu di Pulau Kalimantan, lanjut Boby, Provinsi Kalimantan Timur adalah adanya keterbatasan aksesibilitas dan prasarana dasar menuju pariwisata unggulan yang berada di Kabupaten Berau, Destinasi Prioritas Pariwisata (DPP) Baru Derawan Berau. Untuk Provinsi Kalimantan Tengah adalah neraca air surplus namun belum dimanfaatkan secara optimal. Provinsi Kalimantan Selatan masih adanya idle sambungan rumah dari SPAM Regional yang memerlukan koordinasi antara Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Balai Pengelola Air Minum (BPAM) dan calon pelanggan di Barito Kuala. Dan Provinsi Kalimantan Barat, lanjut Boby, tempat penampungan sampah akhir mayoritas open dumping. Kalimantan Utara masalah infrastruktur dasar kawasan, serta sebaran infrastruktur dasar yang belum merata, terdapat beberapa wilayah yang belum terlayani. Rapat Pembahasan Ringkasan RPIW akan dilaksanakan secara maraton mulai dari Senin 25 September hingga Kamis 5 Oktober 2023. Pada hari pertama Rapat Pembahasan Ringkasan RPIW, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A, Puswil I BPIW, Hasna Widiastuti menyampaikan skenario pengembangan wilayah Provinsi Sumatera Utara, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B, Puswil I BPIW, Sosilawati menyampaikan skenario pengembangan wilayah Provinsi Jambi, serta  Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I.C, Puswil I BPIW, Zaldy Sastra menyampaikan skenario pengembangan wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.     Rapat Pembahasan Ringkasan RPIW ini turut dihadiri Sekretaris BPIW, Benny Hermawan, Kepala Pusat Pengembangan Wilayah Nasional (Kapusnas) yang juga pelaksana tugas Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah (Plt Kapuswil) III BPIW, Zevi Azzaino, Kapuswil II BPIW, Melva Eryani Marpaung serta hadir juga seluruh pejabat administrator di lingkungan BPIW lainnya.(Ris/Tiara)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR  kembali menggelar kegiatan Pembahasan Ringkasan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW), di ruang rapat lantai 2 BPIW, Jakarta Selatan, Selasa, 26 September 2023. Pada hari kedua ini, dibahas Ringkasan RPIW untuk empat provinsi yakni Provinsi Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kalimantan Timur, dan Bengkulu. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional Zevi  Azzaino mengatakan pembahasan ringkasan RPIW ini dilakukan untuk menyesuaikan arahan Pembangunan infrastruktur dengan target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Kegiatan yang dimoderatori Kepala Bidang Keterpaduan Program Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Mangapul L. Nababan ini dengan diawali pembahasan Provinsi Sumatera Utara yang dipaparkan Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A., Hasna Widiastuti.  Provinsi Sumatera Utara sebagai pusat kegiatan perekonomian strategis di wilayah Indonesia bagian barat dan menjadi gerbang utama wisatawan mancanegara di bagian utara Pulau Sumatera. Permasalahan yang ada di provinsi ini antara lain ketimpangan pembangunan wilayah pantai timur–dataran tinggi–dan pantai barat, dan defisit ketersediaan air dari infrastruktur seperti di Wilayah Sungai (WS) Belawan–Ular–Padang. Skenario pengembangan wilayah Provinsi Sumatera Utara dikembangkan dalam empat fokus pengembangan wilayah yakni industrialisasi (manufaktur), pertanian (agrikultur), pariwisata, dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) terutama di Pulau Nias. Dengan beberapa rencana aksi diantaranya Pembangunan Sarana Pengendalian Banjir dan Rob, membangun jalan tol untuk mendukung KI Sei Mangke-Kuala Tanjung. Penyediaan Air Minum (Pangururan, Simanindo, dan Muara), Pembangunan Rumah Swadaya  dalam mendorong KSPN Tangkahan, Pembangunan irigasi di Kab. Nias dan Nias Utara, dan Pembangunan jalan lokal Kawasan Pertanian Terpadu. Paparan berikutnya terkait Ringkasan RPIW Provinsi Kalimantan Timur yang disampaikan Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I.C, Zaldy Sastra. Menurutnya beberapa isu strategis  di Provinsi Kalimantan Timur yakni abrasi di Pulau Derawan dan Pulau Maratua hingga 1,3 km dan kerusakan jalan pada ruas Tanjung Redep–Biduk Biduk. Kemudian, skenario pengembangan difokuskan pada kawasan perkotaan penyangga IKN, salah satunya adalah telah direncanakan pengembangan Superhub Ekonomi di Kalimantan Timur di IKN-Balikpapan-Samarinda sebagai wilayah penyangga. Salah satu rencana aksi pembangunan infrastruktur terkait Peta Rencana Aksi Fokus Perkotaan Penyangga IKN yakni Jaringan air baku yang dibangun/ditingkatkan. Sementara Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B, Sosilawati menyampaikan paparan Ringkasan RPIW Provinsi Bengkulu. Beberapa isu strategis di provinsi ini terkait Pulau 3T yakni Pulau Enggano. Permasalahan yang ada di pulau ini terkait pengadaan air baku, pembangunan jalan, penyediaan air minum, sanitasi, dan perumahan.  Disampaikannya juga terkait skenario pengembangan wilayah Provinsi Bengkulu, PKN Bengkulu, dan pengentasan kemiskinan pada kawasan 3T. Kemudian, salah satu Rencana aksi terkait Pulau 3T di Pulau Enggano yakni Pembangunan jalan trans Pulau Enggano (2024). Sedangkan untuk Provinsi Bangka Belitung Sosilawati mengatakan salah satu isu strategisnya terkait Rencana Pembangunan Jalan Trans Bangka dan Trans Belitung. Hal ini termuat dalam RTRW, RTRW Provinsi, dan RPJMN. Rencana jalan lingkar ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pada kawasan barat-selatan Pulau Bangka dan kawasan utara-selatan Pulau Belitung. Salah satu skenario pengembangan provinsi ini adalah fokus industri-KI Sadai Pertanian-KPPN Bangka. Pembangunan Jalan Trans Bangka tersebut masuk dalam  bagian Rencana Aksi Fokus industri–KI Sadai. Pada kesempatan itu Kepala BPIW Kementerian PUPR, Yudha Mediawan memberikan beberapa arahan. Salah satunya terkait isu strategis Provinsi Bangka Belitung yakni mengenai capaian akses terhadap air minum yang mencapai 73,36 %.  Persentase ini menurutnya cukup tinggi, sama halnya dengan akses terhadap sanitasi yang mencapai 75,9%, dan kemantapan jalan yang mencapai 99,5%  yang diatas rata rata nasional. Bila mengejar target 2045, ia melihat untuk mencapai 100% tinggal sedikit lagi. Namun bila bicara penataan kawasan menurutnya masih ada peluang untuk dilakukan penataan kawasan, karena dilakukan berdasarkan pulau. “Tinggal kita bisa melihat nanti dukungannya ke arah mana?” tuturnya. Beberapa pejabat yang hadir memberikan masukan, seperti Sekretaris BPIW Benny Hermawan yang mengatakan bahwa isu infrastruktur PUPR dapat dibuat dari makro sampai ke mikro. Selain itu juga dimasukkan mengenai usulan jalan baru misalnya di Sumatera Utara. Sedangkan Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II, Melva  Eryani Marpaung mengatakan ketika merencanakan pembangunan infrastruktur suatu kawasan, maka dicek juga sumber airnya. Hal ini agar pembangunan infrastruktur tidak menimbulkan biaya tinggi, karena ketidakadaan sumber air. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Boby Ali Azhari mengatakan semua masukan akan ditampung, untuk kemudian dilakukan perbaikan ringkasan RPIW tersebut. (Hen/Tiara)  

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan pembahasan akhir Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) Tahun 2023-2029. Kepala BPIW Kementerian PUPR, Yudha Mediawan mengatakan, hal ini dilaksanakan sebagai implementasi Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR. "Serta diperkuat SE (Surat Edaran,-red) Kepala BPIW Nomor 20/KPTS/KW/2021 tentang Pedoman Muatan RPIW," ungkap Yudha saat membuka Rapat Pembahasan RPIW Wilayah I, II, dan III di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu 23 Agustus 2023. Ia menerangkan, tahap pembahasan akhir dilakukan BPIW sebelum penetapan seluruh RPIW oleh Kepala BPIW. Menurutnya, dokumen RPIW akan menjadi masukan untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2034 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2045, sehingga RPIW Kementerian PUPR sangat perlu untuk segera diselesaikan. Lebih lanjut, Yudha menyatakan, rekomendasi kawasan prioritas dan intervensi infrastruktur PUPR untuk sektor Sumber Daya Air (SDA), Bina Marga (BM), Cipta Karya (CK) dan Perumahan dalam RPIW akan menjadi bahan memorandum program Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) pada Oktober tahun ini dan Konsultasi Regional (Konreg) pada Februari tahun depan. "Sehingga dalam rencana aksi, estimasi nilai rupiah perlu dilengkapi," terang Yudha. Kemudian, Yudha menyampaikan, RPIW yang telah di-digitalisasi akan menjadi bahan Studio Geo Infrastruktur.  "Untuk itu saya harapkan seluruh 34 RPIW Propinsi dapat difinalkan dalam kegiatan 2 hari ini, atau maksimal akhir Agustus," ungkapnya. Ia juga berharap jajaran Puswil di BPIW dapat segera mentuntaskan RPIW, serta jajaran Pusnas dan Setba BPIW dapat terus mengawal finalisasi RPIW untuk keseragaman substansi. Terakhir, Yudha mengatakan, sesuai Permen Nomor 6 Tahun 2022  masa perencanaan RPIW 10 tahun, sehingga tahun depan RPIW perlu diupdate menjadi 2025-2034. Di tempat yang sama, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional (Kapusnas) BPIW, Zevi Azzaino menjelaskan, pembahasan akhir RPIW dilaksanakan guna terwujudnya keseragaman format. “Keseragaman format dilakukan untuk keperluan konversi dari dokumen pdf menjadi  xlsx (tabel) dan geojson (peta). Kemudian, mempermudah kompilasi dan analisis data," ungkap Zevi. Selain itu, lanjutnya, keseragaman format akan memudahkan pencarian data. Ia juga menjelaskan, keseragaman format meliputi standarisasi narasi, standarisasi format tabel, standarisasi format gambar dan standarisasi format tabel rencana aksi. "Standarisasi format tabel rencana aksi dilakukan untuk integrasi data tabel rencana aksi pada Sistem Informasi Pemrograman (SIPro)," terang Zevi. Rapat Pembahasan RPIW ini turut dihadiri Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah (Kapuswil) I BPIW, Boby Ali Azhari, Kapuswil II BPIW, Melva Eryani Marpaung, Kapuswil III BPIW, Abram Elsajaya Barus, serta hadir juga jajaran BPIW lainnya.(Ris/Cid/Tiara)