Memuat halaman...

Desk Rakorbangwil Hari Pertama: Bahas Swasembada Pangan (Sumatera-Kalimantan) hingga Hilirisasi (Sulawesi-Maluku-Papua)

11 Desember 2025

185

Desk Rakorbangwil Hari Pertama: Bahas Swasembada Pangan (Sumatera-Kalimantan) hingga Hilirisasi (Sulawesi-Maluku-Papua)

Rangkaian Rapat Koordinasi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (Rakorbangwil) Bidang Pekerjaan Umum memasuki tahapan akhir, yakni Desk Rakorbangwil yang digelar 11-17 Desember 2025 secara hybrid.

Desk Rakorbangwil dilaksanakan secara hybrid (daring dan luring) yang terbagi menjadi tiga desk dengan melibatkan perwakilan dari 28 Kementerian/Lembaga antara lain Kementerian PU, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Badan Gizi Nasional (BGN), serta Pemerintah Provinsi/Kabupaten.

Pada hari pertama, Kamis, 11 Desember 2025, Desk Rakorbangwil 2025 membahas Prioritas Nasional (PN) di setiap wilayah, yakni Desk I yang membahas PN-2 tentang Swasembada Pangan, Air, dan Energi di wilayah Sumatera dan Kalimantan, Desk II membahas PN-4 tentang Penguatan SDM Melalui Penyediaan Prasarana Staregis di wilayah Jawa. Sedangkan, Desk III membahas PN-5 tentang Hilirisasi dan Industrialisasi di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

Pelaksanaan Desk I Rakorbangwil berlangsung dalam tiga sesi. Sesi 1, dipimpin Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A, Hasna Widiastuti, membahas progres dan catatan usulan pembangunan infrastruktur air minum, sanitasi, persampahan, dan pariwisata di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau. Sesi ini juga mengakomodasi usulan mendesak pasca bencana banjir dan longsor untuk SPAM, TPST, dan infrastruktur strategis, dengan catatan perlunya verifikasi teknis antara peningkatan atau pembangunan baru.

Pada Sesi 2, dipimpin Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B, Fransisco, meninjau sejumlah usulan seperti jaringan Irigasi D.I. Air Manjuto (Bengkulu), TPST Kerinci–Sungai Penuh dan Pengendalian Banjir Batang Merao (Jambi), SPAM Rantau Alai, Unsri, dan normalisasi sungai (Sumatera Selatan), SPAM Simpang Renggiang dan Pengaman Pantai Juru Seberang (Babel), serta SPAM Rejomulyo dan Way Khilau (Lampung). Seluruh usulan tersebut dapat diakomodasi, namun tetap memerlukan penyempurnaan Readiness Criteria (RC) dan penyesuaian teknis.

Selanjutnya, Pada Sesi 3, dipimpin Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.C, Zaldy Sastra, menyoroti kesiapan pembangunan beragam infrastruktur di seluruh provinsi Kalimantan, mulai dari SPAM, irigasi, pengendalian banjir, pengamanan pantai, hingga sistem limbah dan persampahan. Secara keseluruhan, setiap sesi Desk I menegaskan bahwa kelengkapan RC, kejelasan nomenklatur, dan koordinasi lintas balai menjadi kunci agar usulan dapat melaju ke agenda Konreg dan Musrenbang Nasional sebagai dasar penetapan prioritas program tahun berikutnya.

Selanjutnya untuk Desk II Rakorbangwil terdapat 2 sesi pembahasan. Sesi 1 dipimpin oleh Ketua Tim Pengembangan Infrastruktur Wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.A, Raymond Tirtoadi untuk pembahasan Provinsi Jawa Barat. Pada sesi tersebut dibahas terkait pekerjaan retrofit Rumah Sakit, Sekolah/Universitas, dan Infrastruktur Penguat Keamanan Publik di beberapa provinsi di Jawa Barat.

Pada sesi 2 dengan pimpinan koordinator desk oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.B, Erwin Adhi Setyadi membahas Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dalam sesi tersebut, pada Provinsi Jawa Tengah dibahas terkait pembangunan Stadion Wergu Wetan, rehabilitasi Stadion Joyokusumo, hingga pembangunan Paralympic Training Center Karanganyar Tahap II. Untuk Provinsi Jawa Timur, dilakukan pembahasan terkait pembangunan KDP UIN Sunan Ampel Surabaya. Untuk keseluruhan usulan kegiatan yang akan diakomodir oleh Kementerian PU, kewajiban ada di Pemerintah Daerah untuk menyediakan RC, FS dan DED.

Desk III BPIW berlangsung dalam tiga sesi yang membahas kesiapan pembangunan infrastruktur di Sulawesi, Maluku Utara, dan Papua Barat. Pada sesi pertama, yang dipimpin Kepala Bidang PIW III.A, Setyo Purnomo, disepakati bahwa dua usulan dari Sulawesi ditangguhkan, yaitu pembangunan Pasar Salakan di Banggai Kepulauan serta akses menuju KI Takalar. Penundaan ini dipicu oleh permasalahan hukum lahan, belum lengkapnya dokumen RC seperti DED dan RAB, serta ketidaksiapan lahan pada sejumlah ruas akses yang menjadi prioritas, sementara KI Takalar ditargetkan beroperasi pada 2027.

Sesi kedua yang dipimpin Kepala Bidang PIW III.B, Sukamto, membahas usulan dari Maluku Utara. Sebagian besar rencana penataan kawasan seperti Lelilef, Weda, Lukulamo, Sagea, serta preservasi jalan pendukung KI Weda Bay diakomodasi dalam Pra-Konreg. Namun sejumlah kelengkapan RC termasuk RDTR, penyiapan lahan, serta dokumen perencanaan seperti basic design dan DED masih perlu dilengkapi. Bappenas menegaskan pentingnya dukungan infrastruktur bagi KI Weda Bay yang menjadi prioritas RPJMN.

Sesi ketiga ditutup oleh Kepala Bidang PIW III.C, Andie Pramudita Saidhidayat, dengan keputusan menangguhkan pembangunan akses menuju KI Fakfak di Papua Barat. Lokasi kawasan industri masih dalam proses peninjauan ulang untuk digeser mendekati sumber gas, sehingga identifikasi jalan belum dapat dilakukan. Selain itu, skema Inpres Jalan Daerah (IJD) tidak dapat mengakomodasi pembangunan jalan baru, sehingga usulan belum bisa dilanjutkan hingga lokasi KI ditetapkan secara resmi.

Desk Rakorbangwil diperlukan agar setiap usulan pembangunan dari Pemerintah Daerah dapat ditelaah secara teknis, disinkronkan dengan prioritas nasional, dan diintegrasikan antar-sektor sehingga hanya program yang paling prioritas, feasible, dan berdampak yang maju ke tahap perencanaan dan penganggaran selanjutnya yaitu Konsultasi Regional (Konreg) PU.(Zim/Tsy/Cid)

#Rakorbangwil #BPIW #KementerianPU

Berita Terkait

Hari Terakhir Desk Rakorbangwil 2025, Kementerian Pekerjaan Umun (PU) Tegaskan Pentingnya Readiness Criteria dan Sinkronisasi Perencanaan

17 Desember 2025

158

Hari Terakhir Desk Rakorbangwil 2025, Kementerian Pekerjaan Umun (PU) Tegaskan Pentingnya Readiness Criteria dan Sinkronisasi Perencanaan

Desk Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) 2025 memasuki hari terakhir pada Rabu, 17 Desember 2025. Desk 1 untuk pembahasan 4 provinsi yang masih difokuskan pada Prioritas Nasional (PN) 3 untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan, desk 2 pada PN 2 untuk wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, serta desk 3 pada PN 4 pada wilayah Sulawesi dan Papua. Desk 1 dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.C, Zaldy Sastra yang membahas Program Penataan kawasan prioritas blok teras Samarinda-Zona Kota Tua yang diakomodasi untuk diteruskan pada Tahun Anggaran (TA) 2027. Program yang termasuk program Integrated City Planning (ICP) ini sudah memasuki pembangunan tahap 2 di tahun 2025. Desk 2 membahas PN 5 tentang Hilirisasi dan Industrialisasi di wilayah Jawa, khususnya Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.B, Erwin Adhi Setyadi. Kementerian PU mengakomodasi sejumlah revitalisasi pasar di Jawa Tengah (Pasar Babadan, Pagi Pemalang, Guci, Adiwarna, Induk Purwodadi, Kretek, Belik, Gubug, dan Jember) untuk masuk dalam Renstra 2025-2029 dengan syarat percepatan pemenuhan Readiness Criteria (RC) dan reviu teknis anggaran. Sementara itu, untuk wilayah Jawa Timur, usulan Pasar Kesamben dan Jembatan Manyar No. 10 dinyatakan ditangguhkan dari perencanaan 2027 karena pengerjaannya telah dimulai dan ditargetkan tuntas pada tahun 2026. Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.B, Erwin Adhi Setyadi, menegaskan bahwa seluruh usulan yang diakomodasi wajib dilengkapi dokumen RC, Feasibility Study (FS), dan Detail Engineering Design (DED). Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi perencanaan agar hanya program yang benar-benar prioritas dan siap secara teknis yang dapat melaju ke tahap Konsultasi Regional (Konreg) dan Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional. Selain itu, penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) harus dilakukan lebih awal secara paralel dengan DED guna menjamin ketepatan waktu pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Selanjutnya pada sesi pertama desk 3, pembahasan dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.A, Setyo Purnomo membahas dukungan pada sektor prasarana strategis di Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Selatan. Di Gorontalo, pembahasan difokuskan pada Program Sekolah Rakyat di Kabupaten Bone Bolango dengan penekanan pada kesiapan teknis, pemenuhan RC, serta tahapan verifikasi dan koordinasi lintas kementerian dan daerah. Sementara itu, di Sulawesi Selatan dibahas pembangunan Stadion Sudiang sebagai bagian dari penguatan kawasan prioritas, yang telah dilengkapi dengan dokumen perencanaan dan skema pendanaan. Hasil Rakorbangwil 2025 menyimpulkan bahwa kedua program tersebut dapat diakomodasi dengan tetap memperhatikan kesiapan teknis dan penyesuaian kebijakan anggaran. Kemudian pada sesi kedua, pembahasan dipimpin oleh Ketua Tim Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.C, Stephanus Raden Kristianto yang membahas terkait dengan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap 3 Kab. Biak Numfor, Sekolah Rakyat Tahap 3 Kab. Jayapura dan Sekolah Rakyat Tahap 3 Kab. Sarmi yang ketiganya disepakati untuk ditangguhkan.(MTZ/Tiara)

Baca Selengkapnya

BPIW Bahas Preservasi Jalan, PISEW, dan Konektivitas Antarwilayah pada Desk Rakorbangwil 2025 Hari Keempat

16 Desember 2025

253

BPIW Bahas Preservasi Jalan, PISEW, dan Konektivitas Antarwilayah pada Desk Rakorbangwil 2025 Hari Keempat

Desk Rapat Koodinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) Tahun 2025 memasuki hari keempat pada Selasa, 16 Desember 2025. Pada pelaksanaan desk hari ini, terdapat 3 pembahasan sesuai prioritas nasional dan wilayah dimana desk 1 membahas Prioritas Nasional (PN) 5 untuk Provinsi Aceh, desk 2 membahas PN 6 dan 8 untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), serta desk 3 yang membahas PN 3 untuk Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara serta Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Desk 1, yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A, Hasna Widiastuti membahas dan menyepakati pengakomodasian program preservasi jalan nasional di Provinsi Aceh. Kesepakatan ini dibahas sebagai bagian dari PN 5, yaitu melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam, khususnya dalam mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe. Pembahasan preservasi jalan nasional difokuskan pada peningkatan konektivitas wilayah dan dukungan terhadap kawasan strategis nasional, sekaligus merespon kondisi sejumlah ruas jalan yang terdampak bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh. Infrastruktur jalan nasional dinilai memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran logistik, mobilitas masyarakat, serta aktivitas industri di wilayah Aceh. Perwakilan dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Hussein Heykal menjelaskan bahwa penanganan ruas jalan nasional akibat bencana dapat dilakukan lebih awal pada Tahun Anggaran (TA) 2026, sehingga tidak perlu menunggu hingga TA 2027. Sehingga, usulan untuk TA 2027 difokuskan pada preservasi reguler, bukan penanganan kebencanaan, dengan penyesuaian volume dan anggaran berdasarkan hasil International Roughness Measurement System (IRMS). Sebagai hasil akhir pembahasan, program Preservasi jalan nasional di Provinsi Aceh mendukung KEK Arun Lhokseumawe dinyatakan diakomodasi, dengan indikasi kebutuhan anggaran sekitar Rp11 miliar per kilometer sebagai dasar perencanaan awal. Penamaan kegiatan disepakati tetap mengacu pada PN 5 sebagai bagian dari kerangka perencanaan pembangunan nasional. Desk 2, yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.C, Allien Dyah Lestary membahas beberapa usulan pekerjaan yang diakomodasi untuk dilanjutkan pada desk Konsultasi Regional (Konreg), diantaranya pelaksanaan Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) dalam Kegiatan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur, Provinsi NTT. Dijelaskan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapperida) NTT, Tanda Sirait, Manggarai terpilih menjadi salah satu kawasan super prioritas disebabkan oleh isu kemiskinan dan stunting yang masih cukup tinggi, sehingga adanya intervensi PISEW menjadi hal yang penting untuk infrastruktur dan kepentingan kelembagaan. Adapun pelaksanaan desk 3 sesi pertama dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.A, Setyo Purnomo. Sesi ini difokuskan pada sinkronisasi kebijakan dan keterpaduan program pengembangan infrastruktur jalan di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo dengan fokus pada sektor Bina Marga. Pembahasan untuk Provinsi Sulawesi Utara difokuskan pada pengembangan Jalan Lingkar Manado, khususnya ruas Kalasey–Winangun (Mor 3). Di Provinsi Sulawesi Selatan, pembahasan menyoroti pengembangan jaringan jalan di kawasan metropolitan Mamminasata, khususnya Jalan Maminasata Bypass dan Jalan Middle Ring Road Kota Makassar. Kedua ruas jalan tersebut dinilai strategis dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, dan Kota Makassar, serta mendukung sistem transportasi perkotaan yang lebih terintegrasi. Sementara itu, untuk Provinsi Sulawesi Tenggara, pembahasan difokuskan pada rencana pembangunan Jembatan Muna–Buton sebagai penghubung strategis antarpulau. Adapun untuk Provinsi Gorontalo, pembahasan menekankan pengembangan Jalan Lingkar Gorontalo Segmen III yang menghubungkan kawasan bandara dengan pelabuhan. Pada sesi kedua, rapat dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.B, Sukamto, yang membahas dukungan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum untuk mendukung PN 3 di Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Dalam sesi ini, dibahas beberapa program prioritas yang menjadi fokus pembangunan di kedua provinsi tersebut. Pada Provinsi Maluku Utara, fokus program kegiatan berada di Pulau Morotai, dengan pembangunan delapan jembatan yang menjadi bagian dari jalan lingkar Pulau Morotai. Meskipun sebagian jalan sudah dapat dilalui, beberapa jembatan masih berupa jembatan kayu dan beberapa segmen memerlukan perbaikan geometri jalan agar aksesibilitas lebih optimal. Sementara itu, di Provinsi Maluku, terdapat beberapa kawasan prioritas. Di Kabupaten Kepulauan Aru, pembangunan jalan Batu Goyang menjadi program utama untuk mendukung aksesibilitas dan pengembangan kawasan 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Di Pulau Kei Besar, pembangunan Jalan Trans Pulau Kei Besar dari Ela Cimangudu hingga Holat juga menjadi perhatian, dengan sebagian pembiayaan berasal dari APBN dan sebagian melalui skema SBSN. Di Pulau Seram, program prioritas meliputi pembangunan Jalan Trans Seram dari Weri Nama menuju Kota Baru dan Air Nanang. Sesi terakhir pada desk 3 dipimpin oleh oleh Ketua Tim, Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.C, Stephanus Raden Kristianto, yang membahas program pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Dalam sesi ini, dibahas program keterpaduan pembangunan infrastruktur PU pada Provinsi Papua Barat Daya meliputi kawasan sentra produksi berbasis komoditas udang di Kota Sorong, daerah tertinggal Kabupaten Tambraw, destinasi pariwisata prioritas Raja Ampat, serta kawasan transmigrasi Klamono Sagun di Kabupaten Sorong. Dalam pembahasan teknis, beberapa proyek disepakati ditangguhkan atau digeser ke tahun berikutnya karena belum masuk prioritas fisik tahun 2027. Di antaranya pembangunan Jalan Lingkar Sorong Magbon–Saoka, pembangunan jalan ruas Smartbon–Sausavor di Kabupaten Tambraw, serta pembangunan Jalan Utama Poros Kawasan Pusat Pemerintahan Daerah Otonomi Baru (KPP DOB) Papua Barat Daya. Jalan akses menuju Rumah Susun (Rusun) yang akan dihuni Aparatur Sipil Negara (ASN) di KPP DOB akan dibangun oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, ruas jalan poros sedang diajukan sebagai Program Strategis Nasional (PSN) dan masih dalam proses penilaian. Begitu pula pembangunan Jalan Lingkar Raja Ampat (Waisai–Wawii) ditangguhkan sambil menunggu konfirmasi dari pemerintah daerah dan data volume. Untuk Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah, program pembangunan Jalan Trans Papua Merauke–Sorong, khususnya segmen Ilaga–Wamena, disepakati diakomodasi untuk dilanjutkan pada desk kontrak, sementara untuk Provinsi Papua Selatan, pembangunan Jalan KSPP Warna Mouting segmen satu ditangguhkan karena menggunakan sumber pendanaan non-APBN. (SMF/Tiara)

Baca Selengkapnya

Rakorbangwil 2025 Hari Ketiga Fokuskan Pembahasan Prioritas Infrastruktur Per Wilayah

15 Desember 2025

166

Rakorbangwil 2025 Hari Ketiga Fokuskan Pembahasan Prioritas Infrastruktur Per Wilayah

Pelaksanaan desk Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) 2025 memasuki hari ketiga pada Senin, 15 Desember 2025. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada hari ini dibagi ke dalam tiga desk pembahasan sesuai prioritas nasional dan wilayah. Desk 1 membahas Prioritas Nasional (PN) 4 untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan, Desk 2 membahas PN 3 untuk wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, sementara Desk 3 membahas PN 3 untuk wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua. Pada Desk 1, pembahasan difokuskan pada sektor Prasarana Strategis dengan menghadirkan narasumber dari berbagai kementerian/lembaga, antara lain Kemenko IPK, Kementerian PPN/Bappenas, Kemendagri, Kementerian Pertanian, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Sesi pertama dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B, Fransisco, dengan fokus pembahasan pada Provinsi Bengkulu. Dalam diskusi ini, Provinsi Bengkulu mengusulkan kawasan prioritas yang disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan daerah, yaitu Kawasan Swasembada Air dan Energi Bukit Barisan Tengah Bengkulu, serta kegiatan nonkawasan yang mendukung pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pada sesi tersebut disepakati tiga usulan kegiatan utama untuk diprogramkan pada Tahun Anggaran (TA) 2027, yaitu pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bengkulu Utara, rehabilitasi dan renovasi madrasah di Kabupaten Seluma, serta rehabilitasi dan renovasi madrasah di kawasan prioritas Bukit Barisan Tengah. Pembangunan Sekolah Rakyat dinilai telah memenuhi kesiapan lahan dan sebagian besar readiness criteria (RC), dengan komitmen pemerintah daerah untuk melengkapi dokumen teknis dan lingkungan paling lambat tahun 2026. Sementara itu, dua kegiatan rehabilitasi madrasah diakomodasi dengan catatan pemenuhan persyaratan administratif dan teknis, serta perlunya sinkronisasi dengan Kementerian Agama. Sesi kedua desk 1 dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.C, Zaldy Sastra. Pada sesi ini, setiap usulan daerah ditelaah untuk memastikan keterpaduannya dengan kebijakan nasional, sekaligus membuka ruang bagi kementerian/ lembaga untuk memberikan masukan lebih lanjut terkait kesiapan dan urgensi kegiatan. Untuk Provinsi Kalimantan Utara, pembahasan difokuskan pada sektor madrasah dan Sekolah Rakyat. Bappeda menyampaikan terdapat 124 madrasah di lima kabupaten/kota, dengan 67 madrasah membutuhkan rehabilitasi maupun pembangunan baru. Usulan kegiatan mencakup Kabupaten Bulungan, Tana Tidung, Malinau, Kota Tarakan, dan Nunukan, dengan Bappenas menekankan pentingnya sinkronisasi data bersama Kementerian Agama. Selain itu, Sekolah Rakyat yang telah beroperasi di Kota Tarakan juga menjadi perhatian sebagai bagian dari penguatan layanan pendidikan. Selanjutnya, desk 2 yang terbagi ke dalam tiga sesi membahas perkembangan, kesiapan, serta penyesuaian sejumlah program pembangunan infrastruktur jalan di berbagai wilayah. Sesi pertama, dibuka oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.A, Erwin Adhi Setyadhi. Pembahasan difokuskan pada proyek jalan bebas hambatan di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Surakarta–Yogyakarta–NYIA Kulonprogo direncanakan melalui skema KPBU dan telah masuk dalam Renstra DJBM 2025–2029 dengan target operasional tahun 2028. Sementara itu, Harbor Toll Semarang (Semarang–Kendal) ditargetkan beroperasi pada 2029 dan masih berada pada tahap penyiapan dokumen. Proyek Tol Semarang–Demak Seksi 1B ditargetkan selesai pada TA 2027, sedangkan Jogjakarta Outer Ring Road masih menghadapi kendala pendanaan dan pembebasan lahan sehingga pelaksanaannya ditangguhkan dan digeser ke tahun berikutnya. Sesi kedua desk 2 dibuka oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.B, Allien Dyah Lestari, dengan fokus pembahasan pada penataan kawasan dan konektivitas di Bali dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Penataan Kawasan Nusa Penida dinyatakan telah memenuhi seluruh RC, namun masih terkendala keterbatasan anggaran. Tol Gilimanuk–Mengwi telah masuk Renstra dan berada pada tahap penyiapan dokumen dengan target kepastian investasi akhir 2025. Selain itu, Underpass Jimbaran telah masuk Renstra dan direncanakan dilaksanakan secara bertahap mulai 2027. Di NTT, pembangunan Jalan Labuan Bajo–Terang–Bari sepanjang 14 km direncanakan pada TA 2027, dengan penekanan pada kejelasan status kewenangan jalan dan kesiapan lahan. Sementara itu, sesi ketiga desk 2 yang dibuka oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.C, Bernardi Haryawan, membahas sejumlah proyek jalan tol skema KPBU yang masih ditangguhkan, antara lain Tol Ancol Timur–Pluit Elevated, Tol Depok–Antasari, JORR Elevated, Tol Kamal–Teluknaga–Rajeg, serta Tol Semanan–Grogol. Seluruh proyek tersebut telah masuk Renstra dan berada pada berbagai tahap penyiapan, pengadaan lahan, maupun konstruksi. Di sisi lain, proyek Tol Akses Cipali–Patimban dan Flyover Jalan Sudirman Kota Serang dinyatakan diakomodasi, sementara sejumlah kegiatan peningkatan kapasitas jalan di Provinsi Banten mengalami penyesuaian jadwal dan difokuskan pada kegiatan preservasi berdasarkan hasil perhitungan teknis. Selanjutnya, desk 3 berfokus pada sektor Sumber Daya Air dan Cipta Karya. Pada sesi pertama, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.B, Sukamto, memimpin diskusi yang berfokus pada Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Untuk Provinsi Maluku, pembahasan difokuskan pada penataan kawasan melalui usulan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Banda Neira dan sekitarnya, pembangunan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) kawasan Banda Neira, serta peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Banda. Sementara itu, untuk Provinsi Maluku Utara, disepakati usulan pembangunan tahun 2027 yang meliputi sistem pengelolaan persampahan skala kota/kawasan dan pembangunan SPAM Fidi Jaya. Sesi kedua desk 3 dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.A, Setyo Purnomo, dengan fokus pembahasan pada Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Gorontalo. Dalam sesi ini disepakati sejumlah usulan pekerjaan tahun 2027, antara lain perluasan SPAM Bungalawang, optimalisasi SPAM Ibu Kota Kecamatan Tamako, pembangunan bendung dan jaringan irigasi Daerah Irigasi Meko Kabupaten Poso, pembangunan jaringan irigasi DI Salugan Kabupaten Tolitoli, pembangunan jaringan irigasi DI Gilireng, optimalisasi pengelolaan persampahan skala perkotaan, peningkatan SPAM Kota Kendari, serta pemasangan Sambungan Rumah (SR) di Kecamatan Pulubala. Pada sesi ketiga, desk 3 dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.C, Andie Pramudita Saidhidayat, yang membahas usulan kegiatan untuk Provinsi Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Dari hasil pembahasan, disepakati beberapa usulan pekerjaan tahun 2027, antara lain pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) terpusat Kawasan Pemerintahan Provinsi Daerah Otonomi Baru Papua Selatan, pembangunan pengendali banjir Kota Merauke, optimalisasi IPLT Wanggar, penataan TPA Wanggar dan pembangunan TPST Wanggar, pembangunan jaringan air baku Kabupaten Lanny Jaya dan Tolikara, serta pengendalian banjir melalui pembangunan talud dan penguatan tebing Sungai Klablim pada kawasan pusat pemerintahan. Selain itu, disepakati pula usulan pengendalian banjir Sungai Klagison Kota Sorong, prasarana air tanah untuk air baku di Kabupaten Raja Ampat, serta pembangunan sumur air tanah untuk air baku di wilayah yang sama. Secara umum, sesi desk menegaskan pentingnya sinkronisasi antara kesiapan dokumen, kepastian pendanaan, serta pembebasan lahan agar program pembangunan infrastruktur dapat dilaksanakan secara efektif, berkelanjutan, dan selaras dengan prioritas nasional maupun daerah. (FCM/Tiara)

Baca Selengkapnya