Sinergi BPIW dan World Bank dalam Persiapan NUTP

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), melaksanakan rapat koordinasi pembahasan persiapan National Urban Transformation Program (NUTP) sebagai tindak lanjut dari Kegiatan National Urban Development Project (NUDP) yang telah berakhir pada tahun 2025. Pertemuan antara BPIW dan World Bank dilaksanakan pada hari Selasa, 20 Januari 2026, di Ruang Rapat Gedung G, Kementerian PU. 

 

Rapat ini dihadiri oleh Bob Arthur Lombogia, Kepala BPIW; Zevi Azzaino, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional; Mangapul L. Nababan, Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Evaluasi Kinerja; Alis Listalatu, Kepala Bidang Keterpaduan Program dan Anggaran, Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional; serta Tim Persiapan NUTP dari World Bank. 

 

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPIW menekankan bahwa NUTP diarahkan untuk mendorong transformasi perkotaan sehingga dapat sejalan dengan Asta Cita Presiden, mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, serta mewujudkan target RPJMN 2025–2029. Program ini bertujuan sebagai stimulan infrastruktur guna mempercepat transformasi kota menjadi pusat pertumbuhan yang layak huni dan berkelanjutan. 

 

“Program NUTP tidak kami kehendaki berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi harus dapat diimplementasikan menjadi pembangunan kota yang nyata. Untuk itu, kami berharap dukungan dari seluruh pihak agar program ini dapat segera dilanjutkan,” ujar Bob. 

 

NUTP akan melibatkan 17 pemangku kepentingan, dengan indikasi kebutuhan biaya tahap pertama sebesar USD 750 juta. Lokasi program ditargetkan sebanyak 23 kota/kabupaten dari NUDP, dengan tambahan tiga Wilayah Metropolitan (WM). Namun, telah dipilih beberapa kota prioritas yang dipertimbangkan berdasarkan kesiapan dokumen Pra-FS, Pra-DED, status lahan, dan komitmen pemerintah daerah.  

 

Program NUTP memiliki tiga komponen utama, yaitu: infrastruktur transformatif; pengembangan kebijakan, rencana terpadu, dan kapasitas; serta dukungan pelaksanaan proyek dan bantuan teknis, berfokus pada implementasi misi yang tertuang dalam KPN. Tata kelola proyek dilaksanakan oleh Dewan Pengarah, Central Project Management Unit (CPMU), dan Project Management Unit (PMU) pada setiap Kementerian yang terdiri dari Kementerian PPN/Bappenas, Kemendagri, dan Kementerian PU, sesuai dengan kewenangannya masing-masing. 

 

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan World Bank menyampaikan dukungan terhadap keberlangsungan NUTP, termasuk potensi penerapan creative financing, blended financing, dan peran investasi swasta sebagai katalis pembangunan perkotaan. Dukungan ini diharapkan dapat menjadi jembatan agar NUTP segera diimplementasikan secara nyata, termasuk melalui pembangunan fisik dan penyusunan kajian teknis tambahan. 

 

BPIW juga menekankan pentingnya koordinasi dan kesiapan teknis daerah. Sebagai tindak lanjut, telah dilakukan roadshow ke Kabupaten Belitung sebagai salah satu kota prioritas. Rangkaian kegiatan ini meliputi peninjauan lokasi pilot project Kawasan Tanjung Pendam dan kawasan pendukung seperti Pelabuhan Perikanan Nusantara, Pasar Sungai Siburik, dan Bundaran Satam, sekaligus menilai kesiapan daerah terkait readiness criteria dan komitmen pemerintah daerah. 

 

Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional BPIW, Zevi Azzaino, menegaskan bahwa kesiapan pemerintah daerah menjadi faktor kunci dalam pelaksanaan program. 

 

“Kami telah melihat langsung komitmen pemerintah daerah, termasuk di Belitung. Hal ini menjadi dasar penting dalam penyusunan proposal Blue Book, sekaligus pelaporan kesediaan para pemangku kepentingan sebagai Implementing Agency (IA),” ujar Zevi. 

 

Sejalan dengan hal tersebut, BPIW telah bersurat kepada KementerianPPN/Bappenas dan Kemendagri terkait kesediaan sebagai IA. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri telah menyampaikan kesediaannya sebagai IA, sedangkan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri dan Kementerian PPN/Bappenas masih dalam proses koordinasi internal. 

 

Ke depannya, BPIW menekankan pentingnya percepatan penyusunan dan finalisasi dokumen Blue Book sebagai dasar pengusulan pinjaman luar negeri NUTP periode 2025–2029, termasuk pemetaan peran pembiayaan pemerintah daerah dan swasta agar implementasi program dapat berjalan optimal. (Fir/Tiara)