Memuat halaman...

Kementerian PU Dorong Penguatan Infrastruktur Dasar Kabupaten dalam Rakernas XVII APKASI 2026

20 Januari 2026

Kepala BPIW, Bob Arthur Lombogia ketika menyampaikan paparannya pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2026 yang diselenggarakan di Batam, 19 Januari 2026

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Bob Arthur Lombogia mewakili Menteri PU, Dody Hanggodo sebagai narasumber pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2026 yang diselenggarakan di Batam, 19 Januari 2026.

Rakernas APKASI adalah sebuah forum yang dihadiri oleh bupati dari kabupaten se-Indonesia, yang pada tahun ini mengusung tema “Wujudkan Asta Cita untuk Daerah yang Sejahtera” sebagai upaya menyelaraskan program pembangunan pemerintah daerah dengan delapan misi utama pembangunan nasional.

Pada sesi paparan materi, Bob menyampaikan topik “Penguatan Infrastruktur Dasar Kabupaten untuk Mendukung Konektivitas, Layanan Publik, dan Hilirisasi Ekonomi Daerah dalam Kerangka Asta Cita” yang secara umum menegaskan komitmen Kementerian PU untuk memperkuat pembangunan infrastruktur dasar kabupaten sebagai fondasi konektivitas, peningkatan layanan publik, dan hilirisasi ekonomi daerah dalam kerangka Asta Cita.

Kementerian PU berperan langsung dalam enam Prioritas Nasional RPJMN 2025–2029, antara lain memperkuat swasembada pangan, energi, dan air; melanjutkan pembangunan infrastruktur; memperkuat pembangunan SDM; mendukung hilirisasi; membangun dari desa dan dari bawah; serta memperkuat keselarasan dengan lingkungan melalui konservasi bencana.

Arah kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam sasaran utama “PU608”, dimana Kementerian PU berperan sebagai enabler pertumbuhan ekonomi yang membantu investasi sektor produktif seperti industri dan pariwisata lebih efisien melalui 6 (enam), efisiensi investasi dengan target nilai Incremental Capital Investment Output (ICOR) kurang dari 6; 0 (nol), pengentasan kemiskinan menuju 0%; dan 8 (delapan), mendorong pertumbuhan ekonomi 8% per tahun.

Sasaran ini selanjutnya dijabarkan dalam tujuh misi pembangunan infrastruktur pekerjaan umum yang mencakup ketahanan air, konektivitas jalan dan jembatan, infrastruktur dasar permukiman, prasarana strategis, penguatan SDM konstruksi, tata kelola pembangunan, serta pengembangan kawasan perkotaan berkelanjutan.

Dalam RPJMN 2025–2029, intervensi infrastruktur pekerjaan umum diprioritaskan pada 547 lokasi prioritas yang mencakup kawasan swasembada pangan, air, dan energi; kawasan pertumbuhan industri, pariwisata, dan perkotaan; kawasan komoditas unggulan; kawasan afirmasi pengentasan kemiskinan; serta kawasan konservasi dan rawan bencana.

Pada Tahun Anggaran 2026, Kementerian PU menetapkan berbagai target pembangunan, antara lain peningkatan kapasitas tampungan air, keandalan daerah irigasi, akses air minum dan sanitasi aman, penurunan waktu tempuh jaringan jalan nasional, peningkatan kualitas sarana pendidikan, serta penguatan prasarana strategis sosial dan ekonomi.

Selain program reguler, percepatan pembangunan juga dilaksanakan melalui sejumlah Instruksi Presiden (Inpres), antara lain: Inpres Percepatan Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi untuk Swasembada Pangan; Inpres Percepatan Revitalisasi Madrasah; Inpres Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan Sekolah Rakyat; Inpres Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah; Inpres Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional.

Kemudian, dalam mendukung capaian prioritas nasional, pemerintah menetapkan tiga strategi utama pembangunan infrastruktur pekerjaan umum, yaitu: memastikan penyusunan program infrastruktur mempedomani Asta Cita serta berbasis potensi unggulan wilayah, kebutuhan layanan dasar, dan pemerataan ekonomi; melanjutkan dukungan infrastruktur yang berkeadilan untuk memenuhi target-target Inpres, termasuk jaringan irigasi, jalan dan jembatan daerah, Sekolah Rakyat, revitalisasi madrasah, serta Infrastruktur Berbasis Masyarakat; dan memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

“Kunci keberhasilan pembangunan wilayah terletak pada kolaborasi hexahelix yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media,” ungkap Bob.

Melalui Rakernas XVII APKASI 2026, Kementerian PU menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat peran sebagai simpul integrasi perencanaan infrastruktur wilayah. Sinergi pusat–daerah diharapkan mampu menghadirkan pembangunan yang tidak hanya memadai secara kuantitas, tetapi juga berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan.

“Forum ini menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan visi, menyamakan langkah, dan memperkuat komitmen bersama dalam membangun infrastruktur wilayah yang berdaya ungkit tinggi bagi kesejahteraan rakyat,” tutup Bob Arthur Lombogia.

Dengan penguatan perencanaan terpadu dan kolaborasi lintas sektor, Kementerian PU optimistis pembangunan infrastruktur wilayah akan menjadi motor penggerak utama dalam mewujudkan Indonesia Maju dan fondasi Indonesia Emas 2045. (Zim/Tiara)

#Kementerian PU #BPIW #Bob Arthur Lombogia #APKASI

Berita Terkait

BPIW Dukung Penguatan SDM Penanganan Bencana melalui Pelatihan Relawan Kementerian PU

24 Desember 2025

230

BPIW Dukung Penguatan SDM Penanganan Bencana melalui Pelatihan Relawan Kementerian PU

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) secara resmi membuka Pelatihan Pendampingan Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian PU yang akan ditugaskan sebagai relawan penanganan bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah I Medan dan dilaksanakan secara klasikal pada 22–24 Desember 2025 bertempat di UPTD Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas teknis peserta dalam melaksanakan pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana, sekaligus memperkuat peran ASN sebagai relawan kemanusiaan di lapangan. Dari total 69 peserta yang mengikuti pelatihan tersebut, BPIW mengirimkan sebanyak 9 orang perwakilan, yang berasal dari unit kerja terkait dengan perencanaan dan pengembangan infrastruktur wilayah. Kepala BPSDM Kementerian PU, Apri Artoto, dalam sambutannya menegaskan bahwa kehadiran para peserta pelatihan merupakan wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat yang terdampak bencana. “Hari ini Saudara hadir bukan sekadar sebagai peserta pelatihan, tetapi sebagai wajah negara di tengah masyarakat yang sedang berjuang bangkit dari bencana. Kehadiran Saudara adalah simbol kepedulian, keberpihakan, dan tanggung jawab negara kepada rakyatnya,” ujar Apri. Lebih lanjut, Apri menegaskan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tidak hanya berfokus pada pemulihan fisik infrastruktur, tetapi juga pada pemulihan rasa aman serta keberlanjutan kehidupan masyarakat. “Rehabilitasi dan rekonstruksi bukan sekadar membangun kembali seperti semula. Kita harus membangun lebih kuat, lebih aman, dan lebih berkelanjutan agar infrastruktur yang dipulihkan mampu meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana di masa depan,” tegasnya. Materi pelatihan disusun secara komprehensif dengan total 30 jam pelajaran, dari identifikasi dan pelaporan kegiatan penanggulangan bencana, pendampingan masyarakat, pemeriksaan kerusakan bangunan pascabencana, pengawasan konstruksi, pengenalan Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA), hingga administrasi kontrak penanganan bencana. Pelatihan ini didukung oleh widyaiswara serta pejabat struktural dan fungsional Kementerian PU sebagai pengajar. Menutup sambutannya, Kepala BPSDM secara resmi membuka pelatihan dan menyampaikan pesan moral kepada seluruh peserta agar menjalankan tugas dengan profesionalisme dan empati. “Ketika tangan bekerja dengan ilmu dan hati bergerak dengan empati, di situlah pengabdian menemukan maknanya,” tutup Apri. Melalui pelatihan ini, diharapkan para peserta mampu menjalankan peran sebagai relawan yang tidak hanya andal secara teknis, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dalam mendampingi masyarakat menuju pemulihan yang lebih aman dan berkelanjutan pascabencana. Dalam rangka memperoleh gambaran kondisi eksisting pascabencana, Tim BPIW melaksanakan pemantauan lapangan di Nagari Koto Alam, Kecamatan Palembayaan dan Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pemantauan awal dilakukan dengan meninjau langsung kondisi akses jalan dan badan jalan, serta kerusakan prasarana pendukung lainnya. Di beberapa titik, terdapat gangguan fungsi infrastruktur yang berpotensi menghambat konektivitas wilayah dan akses logistik masyarakat, terutama pada koridor yang menjadi jalur utama mobilitas antarwilayah.(Zim/Tiara)

Baca Selengkapnya

Kementerian PU Dorong Zero Delta Q Policy sebagai Jawaban Tantangan Tata Ruang Jawa Barat

19 Desember 2025

333

Kementerian PU Dorong Zero Delta Q Policy sebagai Jawaban Tantangan Tata Ruang Jawa Barat

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Bob Arthur Lombogia, mewakili Menteri PU hadir dalam Rapat Koordinasi Tata Ruang dan Pertanahan Jawa Barat di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis, 18 Desember 2025. Rapat dibuka oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi untuk membahas usulan revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jawa Barat. Dalam sesi pembahasan bencana banjir, Dedi mendesak Kementerian PU untuk segera menetapkan batas definitif sempadan sungai sebagai dasar hukum penertiban bangunan yang berdiri di kawasan lindung. “Kejelasan batas sempadan sungai akan menjadi instrumen penting bagi pemerintah daerah dalam menegakkan aturan dan memulihkan fungsi ekologis sungai yang selama ini terdegradasi akibat urbanisasi yang tidak terkendali.” jelasnya. Langkah ini dinilai krusial sebagai dasar hukum untuk menertibkan bangunan liar maupun komersial yang menjadi biang kerok bencana banjir di berbagai daerah. Menanggapi hal tersebut, Kepala BPIW, Bob Arthur Lombogia, menjelaskan bahwa tekanan urbanisasi memang berdampak signifikan terhadap perubahan keseimbangan siklus hidrologi. Dalam paparannya, ia menunjukkan bahwa sebelum urbanisasi, air hujan masih dapat terdistribusi secara seimbang melalui infiltrasi, limpasan permukaan, dan evapotranspirasi. Namun, setelah terjadi perubahan tata guna lahan, porsi limpasan meningkat dan daya serap tanah menurun, sehingga memperbesar potensi banjir. “Tantangan utama kita saat ini adalah bagaimana mempertahankan persentase keseimbangan variabel siklus hidrologi di tengah tekanan pembangunan. Karena itu, strategi yang harus dikedepankan adalah memberikan ruang untuk air,” ujar Bob. Ia menambahkan, Kementerian PU mendorong penerapan Zero Delta Q Policy, yaitu kebijakan pengendalian debit limpasan agar tidak melebihi kondisi alami sebelum pembangunan dilakukan. Konsep ini bertujuan menjaga agar puncak debit banjir pasca pembangunan tetap setara dengan kondisi awal, melalui penyediaan tampungan air, penguatan sistem drainase berwawasan lingkungan, serta optimalisasi infrastruktur pengendali banjir yang telah terbangun. “Zero Delta Q bukan sekadar konsep teknis, tetapi pendekatan tata ruang yang menempatkan air sebagai elemen utama. Setiap kawasan permukiman, industri, pertanian, maupun hingga pesisir harus menyediakan ruang tampungan agar limpasan tidak langsung dibebankan ke sungai,” jelasnya. Lebih lanjut, Bob menegaskan bahwa kebijakan ini selaras dengan upaya pemerintah daerah Jawa Barat dalam melakukan revisi RTRW. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai krusial agar pembangunan ekonomi tetap berjalan tanpa mengorbankan fungsi lindung lingkungan dan keselamatan masyarakat. Melalui penguatan kebijakan tata ruang, penetapan sempadan sungai yang tegas, serta implementasi Zero Delta Q Policy secara konsisten, Kementerian PU berharap risiko bencana banjir di Jawa Barat dapat ditekan sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya air untuk generasi mendatang. Sementara itu, Dedi menyatakan bahwa inventarisasi dan penetapan batas sempadan oleh Kementerian PU akan menjadi "senjata" bagi pemerintah daerah untuk melakukan penegakan hukum secara tegas. "Saya minta Kementerian PU segera menetapkan di mana saja titik sempadan sungai di Jawa Barat. Jika sudah ditetapkan secara resmi sebagai kawasan lindung, maka sertifikat perorangan yang terbit di atasnya tinggal dicabut oleh Kementerian ATR/BPN," tegas Dedi. Turut hadir dalam rapat Menteri Agraria Tata Ruang/BPN, Nusron Wahid, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan, Ade Tri Ajikusumah, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional BPIW, Zevi Azzaino dan para Pejabat Tinggi Pratama di Kementerian PU.(Zim/Tiara)

Baca Selengkapnya

Bupati Supiori Audiensi dengan Kementerian PU: Pemkab Supiori Sampaikan Usulan Infrastruktur

12 Desember 2025

248

Bupati Supiori Audiensi dengan Kementerian PU: Pemkab Supiori Sampaikan Usulan Infrastruktur

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Supiori, Provinsi Papua, melakukan kunjungan untuk menyampaikan usulan dukungan pembangunan infrastruktur beserta dengan penganggaran kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam audiensi yang digelar di Jakarta, Kamis, 11 Desember 2025. Kunjungan tersebut dipimpin oleh Bupati Supiori, Heronimus Mansoben bersama Wakil Bupati Hasanudin Nunsi dengan didampingi oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Delfinus Mansoben, Wakil Ketua 1 DPRK Torry Kafiar beserta Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Supiori. Audiensi tersebut, merupakan kesempatan emas sebagai bagian dari upaya mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) di Provinsi Papua. Audiensi ini diterima oleh Kementerian Pekerjaan Umum, yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan, Yudha Mediawan, dengan didampingi oleh Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, Krisno Yuwono, dan Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Pranoto serta Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program Sekretariat Jenderal Kementerian PU, Dodi Priyono. Pada kesempatan tersebut, Yudha Mediawan menyampaikan bahwa Kementerian PU membuka ruang koordinasi dengan pemerintah daerah sepanjang usulan yang disampaikan sesuai dengan kewenangan kementerian dan kesiapan dokumen teknis yaitu Readiness Criteria. “Usulan daerah akan ditelaah lebih lanjut sesuai dengan Readiness Criteria, kesesuaian dengan prioritas nasional, kebijakan finansial, serta kondisi ketersediaan anggaran. Sedangkan untuk kawasan hutan di sekitar wilayah Korido yang telah berubah peruntukan menjadi area penggunaan lain (APL) perlu didukung dengan kejelasan status legal dari Kantor Pertanahan ataupun ATR/BPN agar dapat dimanfaatkan/dilintasi infrastruktur jalan sebagai akses dan konektivitas. Koordinasi teknis dengan unit organisasi teknis terkait perlu terus diperkuat agar program yang diusulkan benar-benar siap dilaksanakan,” ujarnya. Dalam paparannya, Bupati Supiori menyampaikan bahwa dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan infrastruktur di wilayah kepulauan, baik itu melalui alokasi dana alokasi khusus (DAK) atau mekanisme pendanaan lainnya. “Kabupaten Supiori merupakan wilayah perbatasan dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Infrastruktur pengaman pantai, konektivitas jalan antar distrik, jembatan penghubung kampung, serta akses air bersih menjadi kebutuhan mendesak yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Heronimus. Ia menambahkan bahwa usulan infrastruktur tersebut disusun untuk mendukung pengurangan kemiskinan, peningkatan layanan dasar, serta penguatan kedaulatan wilayah perbatasan negara. Secara khusus, Heronimus menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian PU terhadap usulan DAK bidang jalan yang diajukan Pemerintah Kabupaten Supiori, sebagai bentuk dukungan nyata pemerintah pusat terhadap peningkatan konektivitas dan pelayanan dasar di wilayah perbatasan Pulau Papua. “Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kementerian PU untuk mengakomodir usulan DAK bidang jalan yang sangat dibutuhkan masyarakat Supiori untuk meningkatkan aksesibilitas dan mendukung pertumbuhan wilayah,” ujarnya. Sementara itu, Pranoto menyampaikan bahwa beberapa program strategis telah masuk dalam Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) yang disusun oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW). “Beberapa usulan yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Supiori telah direncanakan, diprogramkan, dan tertuang dalam dokumen teknokratik RPIW Provinsi Papua yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 817/KPTS/M/2024 tentang Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Salah satunya pembangunan Jalan Lingkar Supiori, dan juga telah diakomodasi pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 367/KPTS/M/2023 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional 2020-2040 yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga. Namun demikian, pelaksanaannya masih memerlukan tahapan yang cukup panjang karena harus melalui proses penajaman program, kesiapan teknis, serta penyesuaian dengan prioritas dan ketersediaan anggaran,” ujar Pranoto. Melalui audiensi ini, diharapkan terbangun sinergi yang lebih kuat antara Pemkab Supiori dan Kementerian PU dalam merencanakan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan. Dukungan infrastruktur yang tepat sasaran diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan konektivitas wilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Supiori. Bupati Supiori berharap Kementerian PU dapat mengakomodasi usulan pendanaan pembangunan infrastruktur di bidang lainnya. Menanggapi hal tersebut, Yudha menyampaikan arahan agar Pemkab Supiori segera menindaklanjuti percepatan proses pengusulan secara administratif sebagai langkah penguatan koordinasi lintas kementerian dan percepatan pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Untuk mendorong percepatan realisasi usulan tersebut, kami sarankan Pemkab Supiori segera menyampaikan surat resmi kepada Menteri PU” tutupnya. (Zim/Tiara)

Baca Selengkapnya