Berita

Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Riska Rahmadia, bersama Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino, menghadiri Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PU) tentang Perencanaan dan Pemrograman Pengembangan Infrastruktur PU yang diselenggarakan di Gedung Penyimpanan Arsip Kintaka pada Selasa, 21 April 2026. Rapat ini bertujuan untuk memastikan rancangan peraturan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperkuat proses perencanaan dan pemrograman infrastruktur yang terintegrasi. Dalam sambutannya, Riska Rahmadia menekankan bahwa forum harmonisasi ini diharapkan menghasilkan regulasi yang tidak hanya kuat secara normatif, tetapi juga implementatif. “Melalui diskusi yang konstruktif dan komprehensif, kami berharap Rancangan Peraturan Menteri ini dapat disempurnakan menjadi regulasi yang berkualitas, implementatif, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Riska. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II Kementerian Hukum, M. Waliyadin, yang menyampaikan sambutan secara daring melalui Zoom, menegaskan pentingnya proses harmonisasi dalam pembentukan regulasi. “Harmonisasi ini bertujuan memastikan rancangan peraturan memenuhi syarat formil dan material, serta tidak hanya kuat secara normatif, tetapi juga efektif dan implementatif di lapangan,” ujarnya. Sementara itu, Zevi Azzaino menjelaskan bahwa penyusunan rancangan peraturan ini diarahkan untuk memperkuat sistem perencanaan dan pemrograman infrastruktur pekerjaan umum secara menyeluruh. “Perencanaan dan pemrograman memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan suatu proyek dapat berjalan optimal dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan,” jelas Zevi. Kegiatan berlanjut dengan pembahasan substansi Rancangan Peraturan Menteri secara komprehensif melalui pembahasan pasal per pasal hingga Pasal 44, meliputi pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi agar Rapermen siap diterapkan. Dalam penutupannya, Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Wawan Yunarwanto, menyampaikan bahwa pihaknya akan terus melakukan koordinasi untuk proses selanjutnya. Ia juga berharap hasil pembahasan dalam rapat ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak. Turut hadir dan aktif melaksanakan diskusi dalam rapat, Biro Hukum, perwakilan unit organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum, tim harmonisasi Kementerian Hukum, serta perwakilan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama, Komunikasi Publik dan Data dan Teknologi Informasi, Ande Akhmad Sanusi, serta Kepala Bidang Keterpaduan Program dan Anggaran, Alis Listalatu. Dengan kehadiran dan kontribusi BPIW, Rapermen yang diharapkan segera ditetapkan dapat lebih implementatif, berkualitas, dan memperkuat perencanaan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan. (Fir/Tiara)  

Desk Konsultasi Regional (Konreg) yang dilaksanakan di Tangerang telah memasuki hari ketiga (15/4), pembahasan kali ini terbagi dalam 2 sesi dengan 10 desk yang membahas program dari masing-masing provinsi. Setiap desk konreg dihadiri oleh Bappenas, Kemenko IPK, jajaran Direktorat Sistem dan Strategi serta Direktorat Teknis seluruh Unit Organisasi di Kementerian PU serta perwakilan provinsi yang terdiri dari Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum. Pada sesi pertama, Desk 1 membahas Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh Hasna Widiastuti, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah IA BPIW. Desk 2 membahas Provinsi Sulawesi Selatan dipimpin oleh Setyo Purnomo, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.A. Desk 3 membahas Provinsi Maluku dipimpin oleh Sukamto, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.B. Desk 4 membahas Provinsi Papua Barat yang dipimpin oleh Andie Pramudita, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.C. Sementara desk 5 dipimpin oleh Zaldy Sastra, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A membahas Provinsi Kalimantan Barat. Pembahasan yang dilakukan pada sesi 1 antara lain, Pembangunan Sarana/Prasarana Pengendalian Banjir Batang Sinamar Kabupaten Lima Puluh Kota di Sumatera Barat hingga Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Sanggau di Kalimantan Barat. Selanjutnya dalam sesi kedua, Desk 1 membahas program pada Provinsi Jambi yang dipimpin oleh Fransisco Manalu, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B. Desk 2, membahas Provinsi Sulawesi Tengah yang dipimpin dipimpin oleh Setyo Purnomo, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.A. Kemudian pada Desk 3 membahas program pada Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dipimpin oleh Allien Dyah Lestary, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.C. Desk 4 dilanjutkan dengan membahas Provinsi Papua Barat Daya, dan Desk 5 membahas Provinsi Kalimantan Utara. Pembahasan program yang dilakukan antara lain pembangunan dan preservasi beberapa ruas jalan nasional, jalan bebas hambatan, pembangunan SPAM regional, embung, intake dan pipa transmisi air baku, pengendali banjir, jaringan irigasi, sistem pengelolaan persampahan, rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pendidikan. Adapun hasil dari pembahasan masing-masing program antara lain yaitu diakomodasi, ditangguhkan ke tahun berikutnya, atau dengan catatan-catatan lain yang disepakati dalam rapat. (Zim/Tiara)  

Desk Konsultasi Regional (Konreg) yang dilaksanakan di Tangerang memasuki hari keempat (15/4). Pembahasan terbagi dalam dua sesi dengan delapan desk yang membahas program dari masing-masing provinsi. Pada sesi pertama, desk 1 membahas Provinsi Bengkulu dipimpin Fransisco, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B BPIW. Desk 2 membahas Provinsi Gorontalo dipimpin Setyo Purnomo, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.A. Desk 3 membahas Provinsi Maluku Utara dipimpin Sukamto, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.B. Desk 4 membahas Provinsi Papua Pegunungan dipimpin Andie Pramudita, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.C. Sementara desk 5 dipimpin Zaldy Sastra, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A, membahas Provinsi Kalimantan Timur. Sesi pertama menyepakati percepatan pembangunan sejumlah infrastruktur sektor sumber daya air dan bina marga, meliputi peningkatan dan rehabilitasi daerah irigasi (D.I.); pengendalian banjir di Bengkulu dan Kalimantan Timur; pembangunan jaringan pipa transmisi air baku di Maluku Utara; dan pembangunan jalan. Selain itu, dibahas juga sektor cipta karya dan prasarana strategis meliputi penataan kawasan strategis pariwisata; pembangunan dan perluasan jaringan perpipaan air minum SPAM; pembangunan TPST; peningkatan IPLT; hingga rehabilitasi dan renovasi madrasah. Pada sesi kedua, desk 1 membahas Provinsi Lampung dipimpin Fransisco Manalu, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B. Desk 2 membahas Provinsi Sulawesi Barat dipimpin Setyo Purnomo, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.A. Desk 3 membahas Provinsi Nusa Tenggara Barat dipimpin Allien Dyah Lestary, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.C. Pembahasan pada sesi kedua mencakup rehabilitasi D.I.; pengendalian banjir di Sulawesi Barat dan Nusa Tenggara Barat; peningkatan IPA; pembangunan IPLT dan TPST; serta pembangunan Sekolah Rakyat. Hasil pembahasan setiap program meliputi status diakomodasi dan ditangguhkan yang disertai catatan sesuai kesepakatan rapat. Turut hadir pada desk Konreg antara lain Bappenas, Kemenko IPK, jajaran Direktorat Sistem dan Strategi, direktorat teknis unit organisasi teknis di Kementerian PU, serta perwakilan pemerintah provinsi yang terdiri atas Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum yang mengikuti secara luring maupun daring.(ATD/Tiara)

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Bob Arthur Lombogia, mendampingi Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo dan Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, pada Selasa, 7 April 2026. Raker yang dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR RI, Lassarus, membahas evaluasi pelaksanaan infrastruktur pasca Lebaran 2026. Dalam rapat tersebut, Komisi V DPR RI bersama Kementerian PU membahas berbagai aspek pelaksanaan infrastruktur selama periode Lebaran, termasuk kesiapan dan pelayanan infrastruktur dalam mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik. Ketua Komisi V DPR RI, dalam arahannya menyampaikan bahwa evaluasi ini penting sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan infrastruktur ke depan. Lassarus juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PU atas kinerjanya dengan keterbatasan anggaran yang ada namun tidak ditemukan kejadian yang menonjol dalam pelaksanaan infrastruktur selama Lebaran Tahun 2026. Ia menegaskan kerusakan jalan merupakan dampak dari lemahnya pembiayaan pada sektor preservasi jalan. “Hendaknya menjadi perhatian serius dari Kementerian Pekerjaan Umum, setidaknya kalau kita tidak bisa membangun baru, kita mampu merawat yang lama. Hal ini merupakan pemenuhan standar pelayanan minimum untuk seluruh jalan yang ada di Indonesia.” ujarnya. Berdasarkan hasil pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi V DPR RI, terdapat sejumlah isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian yaitu, optimalisasi kemantapan infrastruktur jalan dan jembatan untuk memastikan ruas-ruas seluruh jalan nasional berada dalam kondisi prima untuk menghadapi lonjakan volume kendaraan, peningkatan kualitas sarana prasarana pendukung rest area, termasuk manajemen alur kendaraan dan penyediaan air bersih, serta penguatan koordinasi dan integrasi lintas sektoral. Menanggapi hal tersebut, Dody Hanggodo menyampaikan bahwa Kementerian PU terus berupaya meningkatkan kualitas layanan infrastruktur, khususnya pada momen strategis seperti Lebaran. Dalam pemaparannya, Dody menyampaikan pagu anggaran Kementerian PU sebesar RP118,89 triliun, dengan alokasi Rp34,74 tiliun untuk Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Rp45,59 triliun untuk Direktorat Jenderal Bina Marga, Rp12,04 triliun untuk Direktorat Jenderal Cipta Karya, Rp25,11 triliun untuk Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, serta Rp2,01 triliun untuk Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, BPSDM, BPIW, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU. “Realisasi keuangan pada tanggal 5 April 2026 mencapai Rp15 triliun atau sebesar 12,67 persen dan realisasi fisik sebesar 14,60 persen. Kami sedang melakukan konsolidasi untuk tetap mengalokasikan anggaran pada infrastruktur berbasis masyarakat (IBM) agar target tetap berjalan dengan baik dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga langkah dan target pembangunan dapat berjalan lebih efisien,” ujar Dody. Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI tersebut juga menghasilkan sejumlah penegasan kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Komisi V DPR RI mewajibkan Kementerian PU untuk melanjutkan percepatan pemulihan infrastruktur di daerah terdampak bencana guna menjamin pemulihan konektivitas dan aktivitas masyarakat. Selain itu, Komisi V DPR RI juga menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi dalam pelaksanaan Instruksi Presiden terkait jaringan irigasi, agar pelaksanaannya tidak diserahkan kepada penyedia jasa tertentu dan tetap terbuka bagi masyarakat. Turut hadir dalam rapat ini, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, Kepala Badan, serta Staf Ahli Menteri di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. (Fir/Tiara)  

Kementerian Pekerjaan Umum secara resmi memulai rangkaian kegiatan Konsultasi Regional (Konreg) sebagai bagian dari proses perencanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2027. Kegiatan ini diselenggarakan secara hybrid, baik daring maupun luring, pada Kamis, 2 April 2026, bertempat di Auditorium Kementerian PU. Adapun tema yang diangkat pada Konreg tahun 2026 adalah “Pembangunan Infrastruktur PU dalam Rangka Akselerasi Pertumbuhan yang Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri.” Menteri PU Dody Hanggodo dalam sambutannya menekankan untuk melaksanakan agenda konreg ini dengan baik karena hasil konreg akan menjadi masukan dalam Musrenbangnas dan menjadi dasar penyusunan pagu indikatif anggaran 2027. “Seluruh proses perencanaan dan pemrograman ini diarahkan untuk mendukung Asta Cita Presiden, di mana peran Kementerian PU adalah menyediakan infrastruktur dasar yang menopang aktivitas ekonomi dan pelayanan publik” ujarnya. “Dalam penyelenggaraan infrastruktur tahun 2027 agar dipedomani 3 strategi ini, yaitu melanjutkan dukungan infrastruktur dalam sektor swasembada pangan, energi dan air; efisien dalam pembelanjaan infrastruktur dan mendorong pembiayaan yang inovatif; serta memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah” terangnya. Hadir dalam pertemuan ini mewakili Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), yaitu Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar, Muhammad Rachmat Kaimudin. Dalam paparannya, beliau menyampaikan perlunya mempertimbangkan resiliensi terhadap berbagai tantangan geopolitik. Selain itu beliau menyampaikan bahwa Kemenko IPK senantiasa mengawasi orientasi utama pembangunan pada outcome dan impact, yaitu bagaimana manfaat pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan produktivitas dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. “Kami juga bersama Kementerian Teknis berupaya mengintegrasikan pembangunan infrastruktur antar sektor, antarpusat dan daerah, serta dari hulu ke hilir. Tantangan utama kita dalam Kementerian Teknis ini tentu adalah bagaimana target-target kita sejalan dan sepaham agar arahnya menjadi selaras” Paparnya. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Bob Arthur Lombogia, dalam laporannya mengatakan bahwa Konsultasi Regional diselenggarakan untuk memastikan keselarasan program dan kegiatan pembangunan infrastruktur PU dan prioritas nasional dalam RPJMN 2025-2029. “Forum ini akan membahas program dan kegiatan hasil rakorbangwil, rakortekrenbang, serta usulan kegiatan baru dari Pemprov yang selaras dengan prioritas utama bidang PU dalam RPJMN.” Lanjutnya.  “Beberapa hal yang perlu dipastikan dalam Konreg ini antara lain Pemenuhan readiness criteria (RC) untuk kegiatan infrastruktur PU, dan komitmen Pemda seperti penyiapan lahan agar konstruksi siap dilaksanakan pada 2027 mendatang” jelasnya. Pembukaan Konreg 2026 dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi penggunaan aplikasi sistem informasi pemrograman (SIPro) guna memastikan pelaksanaan proses input usulan Pemerintah Daerah yang  dilakukan pada tanggal 2-7 April 2026. Rangkaian forum ini akan dilanjutkan dengan sesi desk provinsi pada tanggal 13-16 April 2026. Acara ini dihadiri oleh Menteri PU, Wakil Menteri PU, Pejabat Pimpintan Tinggi Madya, Pratama dan Administrator dari Kementerian PU, perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, dan Kementerian PPN/ Bappenas. Forum ini juga dihadiri secara daring oleh Bappeda, Bapperida, Bappelitbangda, dan Pemerintah Provinsi dan Kepala Dinas yang membidangi urusan Pekerjaan Umum Provinsi. Selain itu hadir pula jajaran Kepala Balai di Lingkungan Kementerian PU di seluruh Indonesia. (MBA/Tiara)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus memperkuat kualitas perencanaan dan akuntabilitas kinerja melalui finalisasi penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Kementerian PU Tahun 2026. Hal tersebut dibahas dalam rapat yang diselenggarakan di Ruang Rapat Lantai 2, Gedung G BPIW, Kamis (26/3).   Rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala BPIW, Bob Arthur Lombogia ini dihadiri oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian PU, antara lain Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri (PAKLN), Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris BPIW, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Direktur Sistem dan Strategi dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Prasarana Strategis serta perwakilan dari Unit Organisasi (Unor) lainnya. Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk memastikan keselarasan penyusunan dokumen PK Kementerian PU 2026, khususnya dalam merumuskan narasi kebermanfaatan yang lebih substantif dan berorientasi pada outcome.   Dalam arahannya, Kepala BPIW menekankan bahwa setiap indikator kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja harus dilengkapi dengan penjelasan yang jelas mengenai kebermanfaatan dan dampak yang dihasilkan. Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Pekerjaan Umum agar pembangunan infrastruktur tidak hanya terukur dari sisi output, tetapi juga mampu menunjukkan kontribusinya terhadap pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.   “Narasi kebermanfaatan harus benar-benar menggambarkan outcome, bukan sekadar pengulangan dari output yang telah ditetapkan. Selain itu, penyajian informasi juga diharapkan menggunakan bahasa yang sederhana, komunikatif, dan mudah dipahami oleh masyarakat luas.” Ujar Bob.   Bob menegaskan bahwa langkah awal dalam merumuskan kebermanfaatan adalah dengan mengidentifikasi output infrastruktur secara tepat. Dari output tersebut, kemudian dirumuskan narasi dampak yang selaras, baik dalam konteks nasional maupun dalam mendukung program prioritas pemerintah, seperti pengentasan kemiskinan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah.   Dalam sesi diskusi, berbagai masukan konstruktif disampaikan oleh peserta rapat. Salah satunya terkait perlunya keselarasan narasi kebermanfaatan antar level organisasi dengan mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja Menteri sebagai acuan utama (top-down alignment). Selain itu, untuk unit organisasi non-teknis, identifikasi output dapat merujuk pada dokumen Rencana Strategis dan DIPA agar tetap mencerminkan kinerja yang relevan.   Aspek lain yang turut menjadi perhatian adalah pentingnya penyesuaian narasi kebermanfaatan dengan karakteristik masing-masing unit organisasi. Sebagai contoh, BPIW menitikberatkan pada aspek integrasi pembangunan wilayah, sementara Inspektorat Jenderal lebih menekankan pada aspek integritas dan pengawasan.   Dari sisi teknis, disepakati bahwa pengambilan data output mengacu pada DIPA Revisi RO Khusus (R1), sebagaimana yang telah disampaikan Menteri PU dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR RI beberapa waktu lalu. Selain itu, dalam penyusunan narasi kebermanfaatan, tidak perlu mencantumkan secara spesifik nomor Instruksi Presiden, melainkan cukup menjelaskan bentuk dukungan terhadap kebijakan tersebut secara umum.   Sebagai tindak lanjut, seluruh unit organisasi diminta untuk segera menyampaikan dokumen Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani pimpinan masing-masing paling lambat 31 Maret 2026 kepada BPIW, untuk selanjutnya disampaikan secara kolektif kepada Menteri PU.   Selain itu, pelaksanaan program pembangunan infrastruktur tahun 2026 juga harus dipublikasikan secara transparan, akuntabel, dan periodik kepada masyarakat sebagai penerima manfaat. Dalam rangka mendukung evaluasi kinerja berbasis dampak, mulai tahun 2026 seluruh unit organisasi juga diharapkan mendokumentasikan kondisi sebelum dan sesudah pelaksanaan pembangunan, termasuk testimoni masyarakat.   Melalui langkah ini, BPIW bersama seluruh unit organisasi Kementerian Pekerjaan PU berkomitmen untuk menghadirkan perencanaan yang tidak hanya terukur secara administratif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan.(Zim/Tiara)