Kepala BPIW Dampingi Menteri PU dalam Raker Komisi V DPR RI Evaluasi Infrastruktur Pasca Lebaran

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Bob Arthur Lombogia, mendampingi Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo dan Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, pada Selasa, 7 April 2026. Raker yang dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR RI, Lassarus, membahas evaluasi pelaksanaan infrastruktur pasca Lebaran 2026.

Dalam rapat tersebut, Komisi V DPR RI bersama Kementerian PU membahas berbagai aspek pelaksanaan infrastruktur selama periode Lebaran, termasuk kesiapan dan pelayanan infrastruktur dalam mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik.

Ketua Komisi V DPR RI, dalam arahannya menyampaikan bahwa evaluasi ini penting sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan infrastruktur ke depan. Lassarus juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PU atas kinerjanya dengan keterbatasan anggaran yang ada namun tidak ditemukan kejadian yang menonjol dalam pelaksanaan infrastruktur selama Lebaran Tahun 2026.

Ia menegaskan kerusakan jalan merupakan dampak dari lemahnya pembiayaan pada sektor preservasi jalan. “Hendaknya menjadi perhatian serius dari Kementerian Pekerjaan Umum, setidaknya kalau kita tidak bisa membangun baru, kita mampu merawat yang lama. Hal ini merupakan pemenuhan standar pelayanan minimum untuk seluruh jalan yang ada di Indonesia.” ujarnya.

Berdasarkan hasil pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi V DPR RI, terdapat sejumlah isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian yaitu, optimalisasi kemantapan infrastruktur jalan dan jembatan untuk memastikan ruas-ruas seluruh jalan nasional berada dalam kondisi prima untuk menghadapi lonjakan volume kendaraan, peningkatan kualitas sarana prasarana pendukung rest area, termasuk manajemen alur kendaraan dan penyediaan air bersih, serta penguatan koordinasi dan integrasi lintas sektoral.

Menanggapi hal tersebut, Dody Hanggodo menyampaikan bahwa Kementerian PU terus berupaya meningkatkan kualitas layanan infrastruktur, khususnya pada momen strategis seperti Lebaran.

Dalam pemaparannya, Dody menyampaikan pagu anggaran Kementerian PU sebesar RP118,89 triliun, dengan alokasi Rp34,74 tiliun untuk Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Rp45,59 triliun untuk Direktorat Jenderal Bina Marga, Rp12,04 triliun untuk Direktorat Jenderal Cipta Karya, Rp25,11 triliun untuk Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, serta Rp2,01 triliun untuk Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, BPSDM, BPIW, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU.

“Realisasi keuangan pada tanggal 5 April 2026 mencapai Rp15 triliun atau sebesar 12,67 persen dan realisasi fisik sebesar 14,60 persen. Kami sedang melakukan konsolidasi untuk tetap mengalokasikan anggaran pada infrastruktur berbasis masyarakat (IBM) agar target tetap berjalan dengan baik dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga langkah dan target pembangunan dapat berjalan lebih efisien,” ujar Dody.

Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI tersebut juga menghasilkan sejumlah penegasan kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Komisi V DPR RI mewajibkan Kementerian PU untuk melanjutkan percepatan pemulihan infrastruktur di daerah terdampak bencana guna menjamin pemulihan konektivitas dan aktivitas masyarakat.

Selain itu, Komisi V DPR RI juga menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi dalam pelaksanaan Instruksi Presiden terkait jaringan irigasi, agar pelaksanaannya tidak diserahkan kepada penyedia jasa tertentu dan tetap terbuka bagi masyarakat.

Turut hadir dalam rapat ini, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, Kepala Badan, serta Staf Ahli Menteri di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. (Fir/Tiara)