Memuat halaman...

Pembekalan 79 PPPK Perkuat Formasi dan Integritas Organisasi

1 Oktober 2025

Sekretaris BPIW, Riska, saat memberi sambutan pada acara pembekalan CPPPK Tahun 2024

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PU menyelenggarakan Pembekalan kepada 79 orang PPPK BPIW 2024 sebagai upaya penguatan kapasitas dan penatakelolaan penugasan pegawai di BPIW, pada Rabu, 1 Oktober 2025, di Ruang Rapat Lantai 1 BPIW Kementerian PU.

Sekretaris BPIW, Riska Rahmadia saat membuka acara menekankan pentingnya memahami tanggung jawab sesuai dengan jabatan dalam SK. Kinerja setiap pegawai dinilai melalui SKP yang berpengaruh pada tunjangan kinerja. Riska juga menekankan pentingnya berdiskusi dengan atasan terkait dengan tugas pokok, agar output dapat terukur dan dinilai dengan objektif. Selain itu, Riska juga mengingatkan pentingnya kedisiplinan, khususnya dalam absensi, karena manipulasi data hadir, izin, maupun cuti merupakan perbuatan tidak berintegritas dan akan berujung pada sanksi kedisiplinan. “Sepintar apa pun memanipulasi, BPK dan Itjen lebih canggih dalam menemukan penyimpangan. Maka jadilah ASN yang teladan dan profesional,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional BPIW, Zevi Azzaino menegaskan komitmen anti korupsi melalui internalisasi anti-gratifikasi, anti suap dan pencegahan benturan kepentingan. Ia juga menekankan penerapan Whistleblowing System dan penguatan Zona Integritas. “Jangan bermain-main dengan uang negara, jangan korupsi waktu. Sekali tertangkap, sanksinya tegas hingga pemberhentian tidak hormat,” ujarnya. Kemudian penjelasan mengenai gratifikasi, penyuapan, benturan kepentingan, whistleblowing system yang harus dihindari dilanjutkan oleh Ketua Tim Kepatuhan Intern, Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Neneng Chairiah.

Sedangkan, Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum BPIW, Eko Susanto menyampaikan kewajiban pegawai dalam menerapkan kode etik, perilaku, serta core values BerAKHLAK dan i-ProVe. Eko mengingatkan agar para PPPK di BPIW tidak hanya menuntut hak, tetapi juga konsisten menjalankan kewajiban. Setiap kinerja harus terdokumentasi dan memiliki bukti dalam SKP.

Turut hadir pada acara ini, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I, Benny Hermawan, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III, Pranoto. (Tasya/Mutia/Tiara).

#BPIWPU #SigapMembangunNegeriUntukRakyat #SetahunBerdampak #PPPK #KemenPU

Berita Terkait

23 September 2025

Penguatan Perencanaan Anggaran, BPIW Laksanakan Clinic Session RKA-K/L 2026

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) lakukan clinic session penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) serta identifikasi efisiensi mandiri pada Selasa, 23 September 2025 di Jakarta. Rapat ini juga dihadiri oleh Andrias Hari Prajogo dan Heri Syafardi selaku Analis Keuangan Negara Ahli Madya Bidang Tugas Perencanaan dan Penganggaran, Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Kementerian Keuangan, sebagai narasumber serta Ahmad Fadillah Adha, Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda Bagian Pelaksanaan Anggaran, Biro Keuangan sebagai pendamping dalam penyusunan rencana anggaran. Rapat ini dilakukan sebagai tindak lanjut pembahasan implementasi efisiensi mandiri dalam rangka pencapaian target output BPIW. Saat membuka acara, Entatarina Simanjuntak selaku Kepala Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, menjelaskan bahwa ada 5 kegiatan utama yang dilaksanakan oleh BPIW, yaitu penyusunan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum (PU), penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) untuk 38 provinsi, penyelenggaraan Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) dan Konsultasi Regional (Konreg), pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterpaduan dan kebermanfaatan infrastruktur Kementerian PU, serta penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dari kelima kegiatan tersebut, BPIW melakukan efisiensi anggaran pada beberapa akun. “Sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025, ada 15 item sasaran efisiensi anggaran di BPIW terfokus pada belanja barang, belanja modal, serta belanja lainnya,” jelas Enta. Sekretaris BPIW, Riska Rahmadia, menyebut BPIW sebagai center of excellence Kementerian PU di bidang perencanaan dan pemrograman infrastruktur PU dengan pendekatan kewilayahan, sehingga 5 kegiatan utama BPIW tersebut harus tetap dilanjutkan di tengah skema efisiensi. Menanggapi hal tersebut, Hari mengatakan bahwa di Tahun 2026 prioritas Presiden pada Kementerian PU diantaranya yaitu revitalisasi sekolah atau madrasah, sekolah rakyat, preservasi jalan dan jembatan, pembangunan dan rehabilitasi irigasi, serta bendungan. “Jika berbicara mengenai postur anggaran BPIW, di tahun 2026 perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur merupakan supporting kinerja utama Presiden, namun tetap penting untuk dilaksanakan” jelas Hari. Ia juga menambahkan bahwa meskipun sedang dilakukan efisiensi anggaran, unit organisasi di Kementerian PU dapat melakukan perjalanan dinas dan serangkaian kegiatan utama seperti yang biasanya dilakukan namun harus disertai dengan justifikasi yang jelas dan tetap memperhatikan kewajaran. Hari juga berpendapat bahwa diantara semua kegiatan utama BPIW, penyusunan RPIW merupakan salah satu kegiatan strategis yang perlu didukung dengan anggaran yang lebih besar. “Efisiensi itu dilakukan dengan menyisir berbagai belanja dan menemukan fokus prioritas. Kedepannya, BPIW perlu menemukan dasar hukum yang lebih tepat untuk melakukan penyusunan anggaran kegiatan,” ucap Hari. Menutup kegiatan, Riska berharap dengan adanya rapat ini penyusunan anggaran dengan skema efisiensi dapat segera diselesaikan dengan baik sebelum 6 Oktober 2025 untuk dilakukan penelitian, reviu, dan penelaahan bersama Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal, Kementerian PU serta Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan. Turut hadir dalam kegiatan ini, antara lain Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.A, Bernadi Haryawan, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.C, Allien Dyah Lestary, Kepala Bidang Kepatuhan Intern, Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Sosilawati, Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, Eko Susanto, Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama, Komunikasi Publik dan Data dan Teknologi Informasi, Ande Akhmad Sanusi, serta pejabat pengawas dan pegawai BPIW. (Mut/Tiara)

Baca Selengkapnya

17 September 2025

BPIW Lantik Empat Pejabat Pengawas untuk Perkuat Formasi Organisasi

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Bob Arthur Lombogia, resmi melantik 4 Pejabat Pengawas di lingkungan BPIW pada Rabu, 17 September 2025 di Jakarta. Pelantikan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum. Selain sebagai tindak lanjut regulasi, pelantikan ini juga dimaknai sebagai momentum penyegaran organisasi untuk memperkuat formasi, meneguhkan komitmen integritas, serta meningkatkan kinerja BPIW ke depan. Dalam sambutannya, Kepala BPIW menekankan sejumlah hal penting bagi pejabat yang baru dilantik. Pertama, pejabat pengawas merupakan etalase organisasi yang berperan dalam membangun kolaborasi sekaligus mampu menghadirkan solusi atas berbagai permasalahan. “Kuasai aturan dan pekerjaan, serta hindari tindakan yang bersifat warisan seperti pola kerja yang hanya berdasarkan kebiasaan lama. Setiap keputusan harus berpijak pada aturan yang berlaku,” tegas Bob. Kedua, Bob mengingatkan pentingnya soliditas dan kerja sama tim. “Dengan bekerja sama, potensi masalah atau konflik internal dapat diminimalisasi. Kekompakan membuat kita saling melindungi dan mengingatkan bila ada kekeliruan,” ucap Bob. Ketiga, pejabat pengawas dituntut untuk tidak bekerja secara business as usual, melainkan senantiasa menghadirkan inovasi agar pelaksanaan tugas lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, ia menekankan peran pemimpin sebagai teladan. “Pemimpin adalah guru. Bekali diri dengan ilmu, karena bawahan berhak mendapat jawaban yang sesuai dengan aturan. Wawasan seorang pemimpin harus luas agar dapat menjadi rujukan, tempat bertanya, sekaligus panutan,” ucap Bob. Ia juga menambahkan bahwa pemimpin harus dekat dengan bawahan, menciptakan suasana kerja yang hangat, terbuka untuk berdiskusi, dan jujur dalam bekerja. Sebagai wujud komitmen bersama, para pejabat yang dilantik menandatangani Pakta Integritas yang menjadi simbol penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta akuntabilitas publik. Adapun 4 pejabat pengawas yang dilantik adalah Ricca Alexandra Noor Arynda, sebagai Kepala Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Sieska Komala Dewi sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I, Angger Hassanah sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II, dan Shoviah sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III. Acara pelantikan berlangsung khidmat namun hangat, ditutup dengan doa bersama serta ucapan selamat dari seluruh pegawai BPIW yang hadir. (Mut/Tiara)

Baca Selengkapnya

BPIW Bahas ICP Sumatera dan Kalimantan: Membangun Kota Yang Bertransformasi

12 September 2025

161

BPIW Bahas ICP Sumatera dan Kalimantan: Membangun Kota Yang Bertransformasi

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) kembali lakukan pembahasan Penyusunan Task 1 Kegiatan Integrated City Planning (ICP) in Sumatera and Kalimantan pada Jumat, 12 September 2025 di Jakarta, bersama Tim Konsultan ICP Sumatera dan Kalimantan. Kegiatan ini dilakukan guna membahas Deliverable City Profile Report serta Draft Task Report yang telah disampaikan sebelumnya agar disesuaikan dengan arahan Kepala BPIW. Saat membuka acara, Benny Hermawan selaku Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I, menyampaikan bahwa fokus pembahasan kali ini adalah bagaimana tahapan transformasi kota dapat diwujudkan berbasis daya dukung utamanya, khususnya Kota Bukittinggi, Belitung Area, Mempawah Area, dan Kota Samarinda, dengan memperhatikan konstelasi dengan kota-kota sekitarnya untuk mendukung kebutuhan kota di masa depan. Benny juga menekankan bahwa ICP akan menjadi arahan pembangunan secara teknis untuk unit organisasi Kementerian PU. “ICP merupakan arahan yang sifatnya lintas kewenangan serta menjadi intervensi jangka pendek maupun jangka panjang,” ucap Benny. Sebagai tambahan informasi, Kepala BPIW, Bob Arthur Lombogia, telah menyusun kerangka rumah “Kota yang Bertransformasi” sebagai arah pembangunan kota-kota di Indonesia. Kerangka ini diharapkan dapat diakomodasi dalam pelaksanaan ICP di 10 pilot project, sehingga setiap kegiatan perencanaan kota mampu menjawab tantangan keberlanjutan dan ketahanan wilayah. Kebijakan yang diakomodasi didalam ICP merupakan hasil overlay dari berbagai kebijakan global maupun nasional, seperti Paris Agreement yang menekankan pentingnya kawasan tahan bencana, serta New Urban Agenda yang menekankan pentingnya pembangunan perkotaan berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, kota-kota yang menjadi bagian dari ICP diproyeksikan akan menunjukkan wajah baru dalam 20 tahun ke depan. Selanjutnya, Benny menekankan bahwa pengembangan pilot project Mempawah-Bukittinggi-Belitung dan Samarinda seharusnya mempertimbangkan comparative advantage kota. “Bukittinggi merupakan kota yang sejuk dan secara alami tidak bisa dikondisikan melalui pembangunan fisik dan nonfisik. Pengembangan ICP yang akan kita lakukan tidak hanya membuat kota Bukittinggi tetap sejuk hingga 20 tahun kedepan namun juga terjadi peningkatan ekonomi di kawasan tersebut,” ucap Benny. Menanggapi hal tersebut, Nuning, selaku Co Team Leader Urban Planning ICP Mempawah Area menjelaskan bahwa telah dilakukan analisis daya dukung untuk kota-kota percontohan ICP. “Selain melakukan analisa daya dukung, kami juga mencoba membuat pengukuran kota yang bertransformasi. Namun, kami masih mempertimbangkan apa saja yang akan menjadi indikator transformasi tersebut,” sebut Nuning. Dalam diskusi tersebut, Hadi selaku Project Team Leader ICP Sumatera dan Kalimantan turut menyoroti pentingnya desain kota yang baik dalam ICP sebagai “titik akupuntur” pembangunan perkotaan, yakni intervensi yang dilakukan secara terfokus pada kawasan tertentu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. “Lebih dari sekadar proyek fisik, ini merupakan strategi untuk mengendalikan arah perkembangan kota melalui kerangka desain perkotaan dan pedoman desain perkotaan, sehingga pertumbuhan kota tidak berjalan liar, tetapi tetap terarah dan berkelanjutan,” ujar Hadi. Menutup kegiatan, Benny berharap agar dalam laporan ICP selanjutnya, Tim Konsultan mampu menyajikan skenario kota di 20 tahun kedepan, dan mampu mengintegrasi kebijakan nasional dan global seperti New Urban Agenda, Sustainable Development Goals, dan Paris Agreement. Turut hadir dalam kegiatan ini, antara lain Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A, Hasna Widiastuti, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B, Fransisco, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.C, Zaldy Sastra, serta pejabat pengawas dan pegawai BPIW. (Mut/Fri/Tiara)

Baca Selengkapnya