Berita

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PU menyelenggarakan Pembekalan kepada 79 orang PPPK BPIW 2024 sebagai upaya penguatan kapasitas dan penatakelolaan penugasan pegawai di BPIW, pada Rabu, 1 Oktober 2025, di Ruang Rapat Lantai 1 BPIW Kementerian PU. Sekretaris BPIW, Riska Rahmadia saat membuka acara menekankan pentingnya memahami tanggung jawab sesuai dengan jabatan dalam SK. Kinerja setiap pegawai dinilai melalui SKP yang berpengaruh pada tunjangan kinerja. Riska juga menekankan pentingnya berdiskusi dengan atasan terkait dengan tugas pokok, agar output dapat terukur dan dinilai dengan objektif. Selain itu, Riska juga mengingatkan pentingnya kedisiplinan, khususnya dalam absensi, karena manipulasi data hadir, izin, maupun cuti merupakan perbuatan tidak berintegritas dan akan berujung pada sanksi kedisiplinan. “Sepintar apa pun memanipulasi, BPK dan Itjen lebih canggih dalam menemukan penyimpangan. Maka jadilah ASN yang teladan dan profesional,” tegasnya. Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional BPIW, Zevi Azzaino menegaskan komitmen anti korupsi melalui internalisasi anti-gratifikasi, anti suap dan pencegahan benturan kepentingan. Ia juga menekankan penerapan Whistleblowing System dan penguatan Zona Integritas. “Jangan bermain-main dengan uang negara, jangan korupsi waktu. Sekali tertangkap, sanksinya tegas hingga pemberhentian tidak hormat,” ujarnya. Kemudian penjelasan mengenai gratifikasi, penyuapan, benturan kepentingan, whistleblowing system yang harus dihindari dilanjutkan oleh Ketua Tim Kepatuhan Intern, Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Neneng Chairiah. Sedangkan, Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum BPIW, Eko Susanto menyampaikan kewajiban pegawai dalam menerapkan kode etik, perilaku, serta core values BerAKHLAK dan i-ProVe. Eko mengingatkan agar para PPPK di BPIW tidak hanya menuntut hak, tetapi juga konsisten menjalankan kewajiban. Setiap kinerja harus terdokumentasi dan memiliki bukti dalam SKP. Turut hadir pada acara ini, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I, Benny Hermawan, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III, Pranoto. (Tasya/Mutia/Tiara).

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Bob Arthur Lombogia, resmi melantik 4 Pejabat Pengawas di lingkungan BPIW pada Rabu, 17 September 2025 di Jakarta. Pelantikan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum. Selain sebagai tindak lanjut regulasi, pelantikan ini juga dimaknai sebagai momentum penyegaran organisasi untuk memperkuat formasi, meneguhkan komitmen integritas, serta meningkatkan kinerja BPIW ke depan. Dalam sambutannya, Kepala BPIW menekankan sejumlah hal penting bagi pejabat yang baru dilantik. Pertama, pejabat pengawas merupakan etalase organisasi yang berperan dalam membangun kolaborasi sekaligus mampu menghadirkan solusi atas berbagai permasalahan. “Kuasai aturan dan pekerjaan, serta hindari tindakan yang bersifat warisan seperti pola kerja yang hanya berdasarkan kebiasaan lama. Setiap keputusan harus berpijak pada aturan yang berlaku,” tegas Bob. Kedua, Bob mengingatkan pentingnya soliditas dan kerja sama tim. “Dengan bekerja sama, potensi masalah atau konflik internal dapat diminimalisasi. Kekompakan membuat kita saling melindungi dan mengingatkan bila ada kekeliruan,” ucap Bob. Ketiga, pejabat pengawas dituntut untuk tidak bekerja secara business as usual, melainkan senantiasa menghadirkan inovasi agar pelaksanaan tugas lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, ia menekankan peran pemimpin sebagai teladan. “Pemimpin adalah guru. Bekali diri dengan ilmu, karena bawahan berhak mendapat jawaban yang sesuai dengan aturan. Wawasan seorang pemimpin harus luas agar dapat menjadi rujukan, tempat bertanya, sekaligus panutan,” ucap Bob. Ia juga menambahkan bahwa pemimpin harus dekat dengan bawahan, menciptakan suasana kerja yang hangat, terbuka untuk berdiskusi, dan jujur dalam bekerja. Sebagai wujud komitmen bersama, para pejabat yang dilantik menandatangani Pakta Integritas yang menjadi simbol penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta akuntabilitas publik. Adapun 4 pejabat pengawas yang dilantik adalah Ricca Alexandra Noor Arynda, sebagai Kepala Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Sieska Komala Dewi sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I, Angger Hassanah sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II, dan Shoviah sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III. Acara pelantikan berlangsung khidmat namun hangat, ditutup dengan doa bersama serta ucapan selamat dari seluruh pegawai BPIW yang hadir. (Mut/Tiara)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR ikut serta memeriahkan Nusantara Expo, yang diadakan Kementerian Dalam Negeri di Pantai Lewoleba yang berada di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang dimulai 9 hingga 13 Desember mendatang. Pameran nasional ini sebagai bagian dari peringatan Hari Nusantara ke-17. Dalam pameran itu, BPIW menampilkan sebaran 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS), rencana pengembangan infrastruktur terpadu WPS 19 Kupang-Atampua, dukungan infrastruktur pariwisata Labuan Bajo, rencana induk pengembangan infrasruktur pulau-pulau di NTT, dan Rencana Strategis (Renstra) PUPR. Pada acara pembukaan Nusantara Expo yang berlangsung, Jumat (9/12) malam yang berlokasi tak jauh dari pantai tersebut, Ketua Bidang Pameran Panitia Pusat Nusantara Expo, Ruhayati Basra mengatakan Hari Nusantara Expo 2016 kali ini, mengambil tema “Tata Kelola Potensi Maritim yang Baik Menuju Poros Maritim Dunia”. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi hasil-hasil yang telah dilakukan sektor-sektor yang berhubungan dengan kelautan, energi, transportasi, dan industri kelautan, dalam mendukung program pemerintah yakni menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. “Pameran diikuti 115 peserta dari kementerian, satuan kerja perangkat daerah atau SKPD, BUMN, BUMD, dan UKM di NTT. Jumlah standnya mencapai 131 stand,” ujarnya. Saat membuka kegiatan tersebut, Wakil Gubernur NTT, Benny A. Litelnoni menyatakan kegiatan ini dapat menjadi dorongan bagi Kabupaten Lembata dalam meningkatkan potensi daerah, sehingga ada gairah dari pemerintah pusat untuk memberikan bantuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.  Dikatakannya bahwa secara geografis, Kabupaten Lembata berbatasan laut dengan Negara Timor Leste dan Australia. Kabupaten Lembata merupakan satu dari lima kabupaten yang berbatasan laut dengan dua negara tersebut. Untuk itu menurutnya seluruh aparatur negara  harus menjaga keutuhan dan keamanan kawasan perbatasan. “Kita  secara bersama-sama harus memberikan perhatian yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hari Nusantara menjadi wujud dukungan dan perhatian pemerintah pusat terhadap daerah-daerah yang berbatasan laut dengan negara lain. TNI Angkutan Laut juga telah melindungi masyarakat di perbatasan laut,” ucap Benny. Saat membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Panitia Hari Nusantara, Benny mengatakan peringatan hati nusantara sangat penting untuk mengingatkan semua pihak akan konsep wawasan nusantara. Peringatan ini mengukuhkan tekad bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang tidak terpisahkan, meskipun Indonesia ada 17 ribu pulau.   Dikatakannya bahwa peringatan Hari Nasional ini tidak terlepas dari jasa Perdana Menteri Indonesia Ir.H. Joeanda Kartawidjaja (1957-1959),  yang mencetuskan laut Indonesia termasuk laut dan kepulauan menjadi satu kesatuan wilyah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di tahun 1957. Deklaraasi Joeanda menegaskan kuasa penuh Indonesia dengan segala pulau yang ada.  Malam pembukaan tersebut dihadiri beberapa pejabat seperti Penjabat Bupati Lembata Sinun Petrus Manuk, Ketua,  dan anggota DPRD Kabupaten Lembata. Acara dimeriahkan dengan berbagai tarian daerah setempat dan pesta kembang api. Pada kesempatan itu Wakil Gubernur dan Bupati beserta beberapa pejabat mengunjungi beberapa stand, salah satu stand BPIW.  Kegiatan yang juga menghadirkan KRI Dewa Ruci  ini juga dimeriahkan karnaval yang melintasi jalan-jalan di Lembata dan berakhir di area pameran, pada Jumat siang. Hen/indi/infobpiw    

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR telah melakukan penyusunan masterplan  dan Pra Detail Engineering Design (DED) 4 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), yakni Morotai, Labuan Bajo, Praya, dan Tabanan.  Masterplan yang sudah dibuat dapat menjadi pedoman atau panduan terutama bagi unit organisasi atau unor Kementerian PUPR dalam penyusunan program dukungan pembangunan infrastruktur kawasan perdesaan tahun depan dan tahun berikutnya. Hal itu disampaikan Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan BPIW, Agusta Ersada Sinulingga, saat menggelar rapat koordinasi keterpaduan pengembangan infrastruktur  pada KPPN, di ruang rapat Kementerian PUPR, Kamis (1/12). Penyusunan masterplan  dan Pra DED  tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu pengembangan 40 pusat pertumbuhan baru serta pegurangan jumlah desa tertinggal peningkatan jumlah desa mandiri. Pada tahun 2016, telah dibuat Penyusunan masterplan  dan Pra DED pada 14 KPPN oleh beberapa kementerian seperti Kementerian PUPR melalui BPIW telah menyusun masterplan  dan Pra DED  sebanyak 4 KPPN, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT)  sebanyak 6 KPPN, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang sebanyak 2 KPPN. Penyusunan masterplan  dan Pra DED tersebut dibawah koodinasi  Kementerian Koordinator Bidang Pengembangan Manusia dan Kebudayaan. “Tahun depan akan ada Pra Konsultasi Regional atau Pra Konreg dan juga Konsultasi Regional atau Konreg. Pada ajang tersebut akan dibahas program  pembangunan infrastruktur secara detil. Harapan kami ini terinformasikan terlebih dahulu, sehingga pada saat Pra Konreg tidak membahas dari nol, jadi bisa melihat program apa yang akan dibuat,” ujar Agusta. Penyusunan tersebut menurut Agusta dilakukan melalui serangkaian tahapan yang terdiri dari rapat koordinasi di daerah, rapat koordinasi tingkat pusat, survei lapangan, dan focus group discussion (FGD). Sementara rapat koordinasi yang dilakukan dengan beberapa kementerian dan unor di lingkungan Kementerian PUPR bertujuan untuk membangun komitmen implementasi terhadap masterplan yang telah disusun dan menyusun langkah-langkah kerja yang dibutuhkan pada tahun 2017 dan tahun berikutnya. Ia berharap setelah adanya masterplan dan dan Pra DED tersebut dapat direalisasikan dukungan Kementerian PUPR terhadap kawasan perdesaan, berupa dukungan terhadap peningkatan produktivitas baik kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Kemudian mendukung peningkatan nilai tambah yakni dari pola petik-jual produksi pertanian menjadi  petik-olah-jual, dan mendukung kelancaran pemasaran dengan melakukan konektivitas. Selain itu mendekatkan produksi ke konsumen akhir. Dukungan Kementerian PUPR itu melalui pembangunan infrastruktur yang dibangun Ditjen Cipta Karya, Sumber Daya Air (SDA), Bina Marga, dan Perumahan. Pada kesempatan tersebut, Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan Perdesaan  Kementerian Koordinator Bidang Pengembangan Manusia dan Kebudayaan, Awal Subandar menyatakan semangat kebersamaan dan keterpaduan dalam menyusun masterplan dan Pra DED ini perlu dikembangkan dan ditingkatkan. Sehingga pengembangan KPPN hingga 2019 dapat terealisasi dengan baik. Rapat tersebut juga diisi dengan paparan Direktur Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kementerian Desa PDTT, Nora Ekaliana mengenai perencanaan pembangunan kawasan perdesaan. Nora menjelaskan bahwa untuk memenuhi target afirmatif RPJMN 2015-2019 pada 40 KPPN, maka Tahun 2015-2016 telah terfasilitasi 30 KPPN di 51 Kabupaten dan tahun 2017 direncanakan dilakukan fasilitasi 10 KPPN di 10 Kabupaten. Sementara Kasubdit Kebijakan II, Direktur Penataan Kawasan Ditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Desfitriza memaparkan mengenai peningkatan kualitas tata ruang kawasan perdesaan. Menurutnya tujuan dari konsep peningkatan kualitas tata ruang kawasan perdesaan adalah meningkatkan kualitas tata ruang kawasan perdesaan melalui penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di kawasan perdesaan.   Acara ini juga dihadiri perwakilan dari Bappenas, Zulfikar,  Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Kecil dan Perdesaan, Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan BPIW Kementerian PUPR,  Sanusi Sitorus, serta perwakillan dari Ditjen Cipta Karya, SDA, Bina Marga, dan Perumahan. Hen/infobpiw

Kementerian PUPR mendukung Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA). Salah satu bentuk dukungannya dengan melakukan penanaman pohon secara serentak di 34 provinsi di Indonesia. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangkaian Hari Bakti PU ke-71. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan menjelaskan GN-KPA  memiliki tujuan untuk menciptakan keseimbangan siklus hidrologi pada Daerah Aliran Sungai (DAS) atau bendungan, sehingga keandalan sumber-sumber air dapat terwujud. Menurutnya, Kementerian PUPR merupakan satu dari delapan kementerian yang mendukung gerakan tersebut. Ketuju Kementerian lainnya adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN,  dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. “Keandalan air ini dilihat dari kualitas, kuantitas maupun kontinuitas airnya, ujar Rido, saat membacakan sambutan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono pada acara penanaman pohon di sekitar lahan Bendungan Teritip Desa Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Selasa (30/11). Dikatakannya keberadaan air dalam kehidupan memiliki peran yang sangat strategis. Untuk itu perlu dilakukan berbagai upaya bersama agar siklus hidrologi dapat berlangsung dengan baik. “Diperlukan upaya nyata bersama dalam melakukan menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup,” tutur Rido. Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III Kaltim-Kaltara, Arief Rachman mengakui, hal yang menjadi perhatiannya bukan sekadar menanam pohon, namun juga pemeliharaan seusai tanam. “Harapannya pohon yang ditanam tersebut dapat tumbuh dengan baik, yang kelak akan memberikan banyak manfaat dalam kehidupan bersama,” terangnya. Ia mengakui, pada momentum peringatan Hari Bakti PU ke-71 di Provinsi Kaltim total pohon yang ditanam mencapai 4.110 bibit pohon. Adapun penanamannya dilaksanakan di Kabupatan Kutai Kartanegara sebanyak 1.000 pohon, Kota Samarinda sebanyak 2.000 pohon serta Kota Balikpapan 1.110 pohon.   Hadir dalam acara tersebut, Sekretaris Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Kaltim, M. Dadang Irawan yang mewakili Pemerintah Provinsi Kaltim, Wakil Walikota Balikpapan, Rakhmad Mas'ud, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III Kaltim-Kaltara, Arief Rachman serta unsur swasta dan masyarakat.  (ris/ini/infoBPIW)

  Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Rido Matari Ichwan melantik 5 Pejabat Pengawas (Eselon IV) di lingkungan BPIW di Gedung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jakarta (29/11). Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPIW Nomor 54/KPTS/W/2016 tanggal 21 November 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pengawas (Eselon IV). Dalam sambutannya, Rido mengatakan setiap Pejabat Pengawas hendaknya mempunyai kemampuan, kemauan dan memiliki wawasan luas ke depan serta mampu melakukan terobosan positif melalui pemikiran yang kreatif,  inovatif dan sistematis untuk kepentingan organisasi. ”Para Pejabat Pengawas diharapkan menjadi roda penggerak organisasi dan bergulirnya fungsi-fungsi manajemen dan administrasi secara sinergis di Lingkungan BPIW,” ujarnya. Rido berharap para pejabat yang baru dilantik dan semua pejabat/pegawai di lingkungan BPIW dapat menjaga disiplin sesuai dengan peraturan. “Saya harap Saudara memiliki peran dalam melindungi diri saudara dan para pelaksana dibawah anda, dari berbagai pengaruh buruk lingkungan eksternal, misalnya penyalahgunaan narkoba,” ungkapnya. Selain itu Rido mengatakan, Kementerian PUPR membutuhkan orang-orang yang berintegritas. Integritas dalam rangka mewujudkan rasa saling percaya sebagai dasar hubungan kerja, untuk membangun jiwa korsa dan kekompakan di lingkungan BPIW. Pada kesempatan yang sama, seluruh pejabat di lingkungan BPIW melakukan penandatanganan Pakta Integritas. Penandatanganan ini sebagai bentuk komitmen penerapan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta bagian dari komitmen bersama di lingkungan Kementerian PUPR. Kelima Pejabat yang dilantik tersebut adalah sebagai berikut: 1.       Riska Rahmadia sebagai Kepala Subbidang Keterpaduan Antar Sektor I, Bidang Perencanaan Infrastruktur Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR; 2.       Heru Edhi Wibowo sebagai Kepala Subbagian Program dan Evaluasi, Bagian Anggaran dan Umum, Pusat Pengembangan Kawasan Strategis; 3.   Annisa Dian Pratiwi sebagai Kepala Subbidang Antar Kawasan Strategis I, Bidang Pengembangan Infrastruktur Antar Kawasan Strategis, Pusat Pengembangan Kawasan Strategis; 4.       Agus sebagai Kepala Subbagian Umum, Bagian Anggaran dan Umum, Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan; dan   5.       Pilas Agita sebagai Kepala Subbidang Kota Kecil dan Perdesaan II, Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Kecil dan Perdesaan, Pusat Pengembangan Kawasan Strategis.(bri/infoBPIW)