Berita

Sebagai upaya implementasi RPJMN 2025-2029, BPIW menerima kunjungan kerja Wakil Ketua dan Tim Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai pada hari kamis tanggal 19 Februari 2026 di Lantai 7, Gedung G. Pada kesempatan tersebut, Tim DPRD juga didampingi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Kabupaten Kepulauan Mentawai sesuai dengan amanat RPJMN 2025-2029 ditetapkan sebagai Kawasan Afirmasi Kepulauan Mentawai (Daerah Terdepan dan Percepatan Pengentasan Kemiskinan). Dalam pembukaan audiensi, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah I, Benny Hermawan menyampaikan bahwa esensi tugas BPIW adalah memastikan agar perencanaan dan pemrograman Infrastruktur PU dapat memberikan manfaat yang paling besar dengan pendekatan pengembangan wilayah. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD, Juni Arman, menyampaikan bahwa Panjang jalan nasional yang sudah ditangani oleh Kementerian PU di Pulau Sipora adalah 80 km (mendukung pariwisata) yang penanganannya telah selesai sekitar 85% dan masih terdapat pekerjaan rumah lainnya terkait pembangunan jalan di 3 (tiga) pulau besar lainnya. Infrastruktur jalan diyakini dapat mendukung dalam mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan di Kabupaten Kep. Mentawai, ungkap Juni. Selanjutnya Juni juga menyampaikan bahwa dukungan konektivitas jalan untuk ketahanan pangan di Kabupaten Mentawai masih belum tersentuh dan sangat memerlukan dukungan penanganan. DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai melakukan konsultasi terkait kebutuhan konektivitas antara lain (1) Peningkatan Jalan Saliguma – Maileppet di Pulau Siberut (2,4 Km) mendukung akses Pelabuhan Regional Maileppet, perkebunan kelapa, dan wisata budaya/bahari; (2) Peningkatan Jalan Puro – Rogdog di Pulau Siberut (2,3 Km) mendukung perkebunan pisang dan wisata budaya/bahari; (3) Peningkatan Simpang Jalan nasional – Berilou di Pulau Sipora (2,1 Km) untuk mendukung perkebunan kelapa; dan (4) Peningkatan Jalan Simpang Kartini – Sabiret – Malakopa di Pulau Pagai Selatan (2,24 Km) mendukung pariwisata budaya/bahari. DPRD Mentawai menyampaikan pula bahwa letak geografis Mentawai yang terpencil memiliki kendala dalam dalam pengiriman material konstruksi sehingga DPRD Mentawai mengusulkan agar pembangunan infrastruktur dapat dipertimbangkan untuk dilaksanakan secara multiyears contract (MYC). Menanggapi hal tersebut Benny menyampaikan mekanisme perencanaan dan pemrograman Infrastruktur Pekerjaan Umum melalui forum Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil), Konsultasi Regional (Konreg), dan forum-forum pemrograman lainnya. Benny menambahkan agar Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat berkoordinasi intensif kepada Pemerintah Provinsi yang nantinya akan mengawal di dalam pembahasan program pada forum-forum tersebut. Selain itu mekanisme Inpres Jalan Daerah dapat menjadi alternatif selama memenuhi kriteria, ungkap Benny. Dalam audiensi tersebut, Benny menginformasikan arahan Bapak Menteri PU bahwa Infrastruktur PU merupakan enabler bagi pertumbuhan ekonomi dimana fokusnya pada bagaimana investasi infrastruktur yang minim dapat mendorong output ekonomi yang tinggi. Dalam konteks ini, Bapak Menteri PU menegaskan sasaran utama Kementerian PU 608 (efisiensi investasi ICOR <6, pengentasan kemiskinan menuju 0%, dan pendorong pertumbuhan ekonomi 8%). Dengan demikian, Benny berharap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat bersinergi mewujudkan sasaran 608 tersebut.

Jakarta – Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum kembali menggelar Rapat Persiapan Desk Rakorbangwil Tahun 2025 pada Jumat, 5 Desember 2025, sebagai langkah lanjutan sebelum memasuki Forum Desk Rakorbangwil yang akan menjadi tahap final pemrograman infrastruktur Pekerjaan Umum (PU) untuk Tahun Anggaran 2027.   Kepala BPIW, Bob Arthur Lombogia, dalam arahannya menekankan pentingnya keseriusan dalam mengawal proses desk sehingga kebutuhan program dari daerah dan unit organisasi teknis dapat terakomodasi dengan baik. Bob juga menegaskan bahwa setiap pembangunan harus memberikan nilai manfaat yang berkelanjutan.“Membangun harus ada revenue-nya. Semua usulan daerah maupun unit organisasi harus dikaitkan/di-tagging ke Prioritas Nasional agar selaras dengan arah pembangunan,” ujarnya.   Bob menambahkan bahwa para Kepala Pusat, Kepala Bidang serta petugas desk diminta mengawal proses pemrograman dengan serius agar program prioritas dapat dirumuskan dengan efektif dan tepat sasaran.   Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino, menjelaskan bahwa Desk Rakorbangwil akan berlangsung pada 11–17 Desember 2025 secara hybrid, dengan BPIW dan unit organisasi teknis hadir secara offline, sementara kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah mengikuti secara online. “Desk Rakorbangwil diikuti oleh BPIW, Unor teknis, K/L dan pemda. Tahun ini formatnya hybrid agar koordinasi lebih fleksibel namun tetap komprehensif,” kata Zevi.   Rapat ini dipimpin oleh Kepala Bidang Keterpaduan Program dan Anggaran, Alis Listalatu, yang memaparkan alur pemrograman Rakorbangwil 2025. Ia menjelaskan bahwa desk merupakan tahap akhir dari serangkaian proses perencanaan, dimulai dari Pra-Rakorbangwil, dilanjutkan reviu lintas K/L dan pemda, kemudian Kick Off Rakorbangwil pada 4 Desember 2025, dan input catatan Pemda pada 4–9 Desember 2025.   “Output forum desk ini nantinya adalah penetapan kawasan atau lokus prioritas beserta program/kegiatan TA 2027 yang mendukung Prioritas Nasional, serta catatan hasil pembahasan desk,” jelasnya. Secara teknis, pelaksanaan desk akan dibagi menjadi tiga desk per hari, yang masing-masing membahas wilayah berbeda dan program nasional sebagai fokus utama pembahasan.   Melalui rapat persiapan ini, BPIW memastikan seluruh perangkat dan tim siap untuk mengawal Desk Rakorbangwil sebagai tahapan strategis dalam merumuskan program infrastruktur tahun 2027 agar lebih tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan daerah, dan mendukung Prioritas Nasional.(MBA/Tiara)

Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) menggelar Rapat Penyusunan Profil Risiko Unit Pemilik Risiko (UPR) T-2 Tahun 2026 sebagai salah satu bentuk implementasi amanat Menteri Pekerjaan Umum dalam Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 12/SE/M/2024 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian PU. Rapat ini membahas penetapan tujuan kegiatan utama dalam Rancangan Profil Risiko yang menjadi dasar untuk mengidentifikasi potensi risiko serta memastikan keselarasan antara tujuan kegiatan dengan tugas dan fungsi (tusi) Sekretariat BPIW.   Kegiatan diawali dengan arahan Sekretaris BPIW, Riska Rahmadia, yang menegaskan pentingnya penyusunan profil risiko yang selaras dengan tahapan penyusunan RKAKL dan berfungsi sebagai acuan nyata dalam pengambilan keputusan. “Penerapan manajemen risiko harus implementatif dan berorientasi hasil. Bukan sekadar matriks, tapi alat bantu dalam mengantisipasi tantangan dan memastikan setiap tujuan dapat tercapai,” ujarnya.   Ia juga menekankan agar seluruh kegiatan tahun 2026 diarahkan untuk mendukung indikator kinerja Kementerian PU, meliputi nilai IKPA, pengelolaan aset, transformasi digital, dan reformasi birokrasi. “Kami harap proses penyusunan ini dapat difinalkan pada minggu ketiga Desember 2025,” tambahnya.   Kegiatan dilanjutkan oleh Kepala Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan Entatarina Simanjuntak, yang menyampaikan bahwa penyusunan profil risiko dilakukan untuk mengidentifikasi potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. “Melalui proses ini, kita dapat memetakan kegiatan berisiko tinggi agar langkah mitigasi bisa disiapkan sejak dini,” ujarnya.   Sementara itu, Sosilawati selaku Kepala Bidang Kepatuhan Intern, menjelaskan bahwa finalisasi Profil Risiko harus disampaikan paling lambat minggu ketiga Desember 2025. “UPR T-2 telah menyampaikan rancangan profil risiko pada 4 November 2025, dan kami akan melakukan pendampingan teknis kepada tiap bagian hingga akhir November,” jelasnya.   Ia juga mengingatkan pentingnya kesesuaian antara penetapan risiko dengan temuan audit internal maupun eksternal. “Risiko operasional perlu diidentifikasi secara rinci, tidak hanya berfokus pada output, tetapi juga pada proses administratifnya,” tambahnya.   Terkait pengelolaan aset, Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, Eko Susanto, melaporkan masih terdapat beberapa aset yang belum bersertifikat dan sebagian dalam proses likuidasi serta sengketa. “Kami menargetkan penyelesaian Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN sebelum akhir Desember,” ungkapnya.   Rapat ini juga dihadiri oleh perwakilan pelaksana dari setiap unit eselon III di Sekretariat BPIW. (Tasya/Tiara)  

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PU menyelenggarakan Pembekalan kepada 79 orang PPPK BPIW 2024 sebagai upaya penguatan kapasitas dan penatakelolaan penugasan pegawai di BPIW, pada Rabu, 1 Oktober 2025, di Ruang Rapat Lantai 1 BPIW Kementerian PU. Sekretaris BPIW, Riska Rahmadia saat membuka acara menekankan pentingnya memahami tanggung jawab sesuai dengan jabatan dalam SK. Kinerja setiap pegawai dinilai melalui SKP yang berpengaruh pada tunjangan kinerja. Riska juga menekankan pentingnya berdiskusi dengan atasan terkait dengan tugas pokok, agar output dapat terukur dan dinilai dengan objektif. Selain itu, Riska juga mengingatkan pentingnya kedisiplinan, khususnya dalam absensi, karena manipulasi data hadir, izin, maupun cuti merupakan perbuatan tidak berintegritas dan akan berujung pada sanksi kedisiplinan. “Sepintar apa pun memanipulasi, BPK dan Itjen lebih canggih dalam menemukan penyimpangan. Maka jadilah ASN yang teladan dan profesional,” tegasnya. Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional BPIW, Zevi Azzaino menegaskan komitmen anti korupsi melalui internalisasi anti-gratifikasi, anti suap dan pencegahan benturan kepentingan. Ia juga menekankan penerapan Whistleblowing System dan penguatan Zona Integritas. “Jangan bermain-main dengan uang negara, jangan korupsi waktu. Sekali tertangkap, sanksinya tegas hingga pemberhentian tidak hormat,” ujarnya. Kemudian penjelasan mengenai gratifikasi, penyuapan, benturan kepentingan, whistleblowing system yang harus dihindari dilanjutkan oleh Ketua Tim Kepatuhan Intern, Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Neneng Chairiah. Sedangkan, Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum BPIW, Eko Susanto menyampaikan kewajiban pegawai dalam menerapkan kode etik, perilaku, serta core values BerAKHLAK dan i-ProVe. Eko mengingatkan agar para PPPK di BPIW tidak hanya menuntut hak, tetapi juga konsisten menjalankan kewajiban. Setiap kinerja harus terdokumentasi dan memiliki bukti dalam SKP. Turut hadir pada acara ini, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I, Benny Hermawan, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III, Pranoto. (Tasya/Mutia/Tiara).

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Bob Arthur Lombogia, resmi melantik 4 Pejabat Pengawas di lingkungan BPIW pada Rabu, 17 September 2025 di Jakarta. Pelantikan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum. Selain sebagai tindak lanjut regulasi, pelantikan ini juga dimaknai sebagai momentum penyegaran organisasi untuk memperkuat formasi, meneguhkan komitmen integritas, serta meningkatkan kinerja BPIW ke depan. Dalam sambutannya, Kepala BPIW menekankan sejumlah hal penting bagi pejabat yang baru dilantik. Pertama, pejabat pengawas merupakan etalase organisasi yang berperan dalam membangun kolaborasi sekaligus mampu menghadirkan solusi atas berbagai permasalahan. “Kuasai aturan dan pekerjaan, serta hindari tindakan yang bersifat warisan seperti pola kerja yang hanya berdasarkan kebiasaan lama. Setiap keputusan harus berpijak pada aturan yang berlaku,” tegas Bob. Kedua, Bob mengingatkan pentingnya soliditas dan kerja sama tim. “Dengan bekerja sama, potensi masalah atau konflik internal dapat diminimalisasi. Kekompakan membuat kita saling melindungi dan mengingatkan bila ada kekeliruan,” ucap Bob. Ketiga, pejabat pengawas dituntut untuk tidak bekerja secara business as usual, melainkan senantiasa menghadirkan inovasi agar pelaksanaan tugas lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, ia menekankan peran pemimpin sebagai teladan. “Pemimpin adalah guru. Bekali diri dengan ilmu, karena bawahan berhak mendapat jawaban yang sesuai dengan aturan. Wawasan seorang pemimpin harus luas agar dapat menjadi rujukan, tempat bertanya, sekaligus panutan,” ucap Bob. Ia juga menambahkan bahwa pemimpin harus dekat dengan bawahan, menciptakan suasana kerja yang hangat, terbuka untuk berdiskusi, dan jujur dalam bekerja. Sebagai wujud komitmen bersama, para pejabat yang dilantik menandatangani Pakta Integritas yang menjadi simbol penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta akuntabilitas publik. Adapun 4 pejabat pengawas yang dilantik adalah Ricca Alexandra Noor Arynda, sebagai Kepala Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Sieska Komala Dewi sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I, Angger Hassanah sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II, dan Shoviah sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III. Acara pelantikan berlangsung khidmat namun hangat, ditutup dengan doa bersama serta ucapan selamat dari seluruh pegawai BPIW yang hadir. (Mut/Tiara)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR ikut serta memeriahkan Nusantara Expo, yang diadakan Kementerian Dalam Negeri di Pantai Lewoleba yang berada di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang dimulai 9 hingga 13 Desember mendatang. Pameran nasional ini sebagai bagian dari peringatan Hari Nusantara ke-17. Dalam pameran itu, BPIW menampilkan sebaran 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS), rencana pengembangan infrastruktur terpadu WPS 19 Kupang-Atampua, dukungan infrastruktur pariwisata Labuan Bajo, rencana induk pengembangan infrasruktur pulau-pulau di NTT, dan Rencana Strategis (Renstra) PUPR. Pada acara pembukaan Nusantara Expo yang berlangsung, Jumat (9/12) malam yang berlokasi tak jauh dari pantai tersebut, Ketua Bidang Pameran Panitia Pusat Nusantara Expo, Ruhayati Basra mengatakan Hari Nusantara Expo 2016 kali ini, mengambil tema “Tata Kelola Potensi Maritim yang Baik Menuju Poros Maritim Dunia”. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi hasil-hasil yang telah dilakukan sektor-sektor yang berhubungan dengan kelautan, energi, transportasi, dan industri kelautan, dalam mendukung program pemerintah yakni menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. “Pameran diikuti 115 peserta dari kementerian, satuan kerja perangkat daerah atau SKPD, BUMN, BUMD, dan UKM di NTT. Jumlah standnya mencapai 131 stand,” ujarnya. Saat membuka kegiatan tersebut, Wakil Gubernur NTT, Benny A. Litelnoni menyatakan kegiatan ini dapat menjadi dorongan bagi Kabupaten Lembata dalam meningkatkan potensi daerah, sehingga ada gairah dari pemerintah pusat untuk memberikan bantuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.  Dikatakannya bahwa secara geografis, Kabupaten Lembata berbatasan laut dengan Negara Timor Leste dan Australia. Kabupaten Lembata merupakan satu dari lima kabupaten yang berbatasan laut dengan dua negara tersebut. Untuk itu menurutnya seluruh aparatur negara  harus menjaga keutuhan dan keamanan kawasan perbatasan. “Kita  secara bersama-sama harus memberikan perhatian yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hari Nusantara menjadi wujud dukungan dan perhatian pemerintah pusat terhadap daerah-daerah yang berbatasan laut dengan negara lain. TNI Angkutan Laut juga telah melindungi masyarakat di perbatasan laut,” ucap Benny. Saat membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Panitia Hari Nusantara, Benny mengatakan peringatan hati nusantara sangat penting untuk mengingatkan semua pihak akan konsep wawasan nusantara. Peringatan ini mengukuhkan tekad bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang tidak terpisahkan, meskipun Indonesia ada 17 ribu pulau.   Dikatakannya bahwa peringatan Hari Nasional ini tidak terlepas dari jasa Perdana Menteri Indonesia Ir.H. Joeanda Kartawidjaja (1957-1959),  yang mencetuskan laut Indonesia termasuk laut dan kepulauan menjadi satu kesatuan wilyah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di tahun 1957. Deklaraasi Joeanda menegaskan kuasa penuh Indonesia dengan segala pulau yang ada.  Malam pembukaan tersebut dihadiri beberapa pejabat seperti Penjabat Bupati Lembata Sinun Petrus Manuk, Ketua,  dan anggota DPRD Kabupaten Lembata. Acara dimeriahkan dengan berbagai tarian daerah setempat dan pesta kembang api. Pada kesempatan itu Wakil Gubernur dan Bupati beserta beberapa pejabat mengunjungi beberapa stand, salah satu stand BPIW.  Kegiatan yang juga menghadirkan KRI Dewa Ruci  ini juga dimeriahkan karnaval yang melintasi jalan-jalan di Lembata dan berakhir di area pameran, pada Jumat siang. Hen/indi/infobpiw