Berita

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperkuat komitmen dalam menjaga integritas aparatur melalui sosialisasi Memorandum Menteri PU tentang pencegahan dan penanganan perjudian daring di lingkungan Kementerian PU. Sosialisasi tersebut dilaksanakan bersamaan dengan rapat pemantauan Manajemen Risiko UPR T-1 BPIW di Ruang Rapat Lantai 2 BPIW, Jakarta, Jumat 24 Juli 2026.   Rapat dipimpin oleh Kepala BPIW, Adenan Rasyid, dan dihadiri oleh Sekretaris BPIW, Riska Rahmadia, para Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I, II, dan III, serta seluruh pegawai di lingkungan BPIW.   Dalam arahannya, Adenan menegaskan bahwa seluruh jajaran BPIW wajib menindaklanjuti Memorandum Menteri PU dengan memperkuat pembinaan kepada seluruh pegawai sebagai langkah nyata mencegah keterlibatan dalam praktik perjudian daring.   "Menindaklanjuti Memorandum Bapak Menteri PU terkait dengan pencegahan dan penanganan perjudian daring, kita sudah melakukan sosialisasi kepada seluruh jajaran di BPIW. Saya meminta agar seluruh pimpinan dapat melakukan pembinaan secara berjenjang kepada pegawai di unit kerja masing-masing. Mari kita bersama-sama menjaga integritas dan profesionalisme, serta bijak dalam menggunakan media sosial," ujar Adenan.   Adenan menegaskan bahwa pembinaan harus dilaksanakan secara berjenjang oleh seluruh pimpinan unit kerja. Pelaksanaan pembinaan tersebut selanjutnya akan dilaporkan sesuai arahan Menteri PU sebagai bentuk komitmen dalam mendukung terciptanya lingkungan kerja yang bersih, profesional, dan berintegritas. Seluruh pegawai juga diimbau untuk menjauhi segala bentuk praktik perjudian daring serta menggunakan media sosial secara bijaksana sebagai bagian dari upaya menjaga nama baik institusi.   Sekretaris BPIW, Riska Rahmadia, menambahkan bahwa penguatan integritas organisasi juga didukung melalui penerapan manajemen risiko yang dilakukan secara berkelanjutan. Pemantauan penerapan manajemen risiko dilaksanakan setiap semester, dengan hasil pemantauan Semester I Tahun 2026 akan disampaikan kepada Komite Manajemen Risiko Kementerian PU paling lambat 31 Juli 2026.   Dalam kesempatan yang sama, rapat juga membahas perkembangan penerapan Manajemen Risiko UPR T-1 BPIW. Kepala BPIW menekankan pentingnya pengelolaan risiko yang mampu menggambarkan kondisi nyata di lapangan. Identifikasi risiko diharapkan mencakup berbagai potensi yang berkaitan dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM), media, maupun pemangku kepentingan lainnya, disertai strategi mitigasi yang tepat.   Adenan juga menyampaikan target peningkatan nilai Manajemen Risiko UPR T-1 hingga mencapai Level 4. Untuk mewujudkan target tersebut, setiap unit diminta memperkuat komponen penilaian dengan bobot terbesar serta mengevaluasi penyebab masih rendahnya capaian pada beberapa aspek.   Berdasarkan hasil evaluasi, tingkat efektivitas penerapan manajemen risiko BPIW memperoleh nilai 73,78 pada 2023, meningkat menjadi 74,65 pada 2024, dan menjadi 55 pada 2025. Penurunan nilai tersebut dipengaruhi oleh penerapan regulasi baru serta kebutuhan bukti dukung yang lebih komprehensif.   Saat ini BPIW memiliki 12 Pernyataan Risiko Tingkat 1 (UPR T-1) yang masing-masing telah dilengkapi Rencana Tindak Pengendalian (RTP). Penguatan substansi dilakukan melalui pengambilan keputusan berbasis risiko, peningkatan komunikasi dan konsultasi manajemen risiko, serta pemanfaatan profil risiko sebagai dasar penyusunan kebijakan, perencanaan kegiatan, dan proses bisnis organisasi. Setiap unit juga didorong melakukan pemantauan secara berkala serta mendokumentasikan pembahasan risiko dalam notulensi maupun keputusan rapat.   Melalui kegiatan ini, BPIW menegaskan komitmennya untuk tidak hanya memperkuat penerapan manajemen risiko, tetapi juga membangun budaya kerja yang berintegritas dengan mencegah dan menangani praktik perjudian daring di lingkungan Kementerian PU. Penguatan pengendalian internal, pembinaan pegawai, dan peningkatan kesadaran terhadap integritas diharapkan mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta pelaksanaan tugas Kementerian PU yang akuntabel. (Tasya/Tiara)  

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum menerima audiensi Kementerian Pariwisata untuk membahas penyusunan awal Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) 2027–2045, Selasa 14 juli 2026, di Kantor BPIW Kementerian PU, Jakarta.   Audiensi ini merupakan tindak lanjut penyusunan RIPPARNAS sesuai amanat UndangUndang Nomor 18 Tahun 2025 dan RPJPN 2025–2045. Melalui pertemuan tersebut, Kementerian Pariwisata meminta masukan strategis BPIW terhadap rancangan kerangka berpikir RIPPARNAS guna memastikan keselarasan perencanaan pembangunan kepariwisataan dengan pembangunan wilayah dan infrastruktur nasional.   Pertemuan ini dipimpin oleh Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional BPIW, Zevi Azzaino, dan dihadiri Kepala Bidang Keterpaduan Program dan Anggaran BPIW, Alis Listalatu, perwakilan unit kerja BPIW serta jajaran Kementerian Pariwisata.   Dalam diskusi, Kementerian Pariwisata menyampaikan bahwa RIPPARNAS diarahkan sebagai dokumen induk yang bersifat strategis, sedangkan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) menjadi dokumen yang lebih operasional. Pembahasan juga mencakup penyempurnaan terminologi pembangunan dan pengembangan, mekanisme reviu dokumen, penyusunan indikasi program, sinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta penguatan pendekatan kawasan pariwisata.   Menanggapi hal tersebut, Zevi menyampaikan bahwa delineasi kawasan pariwisata perlu dibedakan antara delineasi administratif dan delineasi fungsional. Menurutnya, pendekatan fungsional memungkinkan kawasan pariwisata berkembang melampaui batas administrasi sehingga lebih mencerminkan keterkaitan antarwilayah dan karakteristik kawasan.   Sementara itu, Alis Listalatu menyampaikan bahwa dalam penyajiannya RIPPARNAS yang berjangka waktu 20 tahun, setidaknya terdapat kebijakan dan strategi yang diatur, arahan kawasan/lokus pariwisata yang ditangani setiap lima tahun, dan tahapan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan pariwisata agar menjadi input bagi kami di Kementerian PU untuk menentukan dukungan infrastruktur yang dibutuhkan.” jelasnya.   BPIW juga menyampaikan pertimbangan kelas kawasan pariwisata, pengembangan koridor berbasis fungsi, serta penyusunan indikasi program melalui kombinasi pendekatan top-down dan bottom-up agar implementasinya lebih adaptif terhadap kebutuhan daerah.   Melalui audiensi ini, BPIW Kementerian PU dan Kementerian Pariwisata sepakat memperkuat sinergi dalam penyusunan RIPPARNAS 2027–2045 sehingga menghasilkan dokumen perencanaan yang terpadu, selaras dengan kebijakan sektoral dan kewilayahan, serta mampu mendukung pengembangan kepariwisataan nasional secara berkelanjutan. (Tasya/Tiara)

Sebagai upaya implementasi RPJMN 2025-2029, BPIW menerima kunjungan kerja Wakil Ketua dan Tim Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai pada hari kamis tanggal 19 Februari 2026 di Lantai 7, Gedung G. Pada kesempatan tersebut, Tim DPRD juga didampingi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Kabupaten Kepulauan Mentawai sesuai dengan amanat RPJMN 2025-2029 ditetapkan sebagai Kawasan Afirmasi Kepulauan Mentawai (Daerah Terdepan dan Percepatan Pengentasan Kemiskinan). Dalam pembukaan audiensi, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah I, Benny Hermawan menyampaikan bahwa esensi tugas BPIW adalah memastikan agar perencanaan dan pemrograman Infrastruktur PU dapat memberikan manfaat yang paling besar dengan pendekatan pengembangan wilayah. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD, Juni Arman, menyampaikan bahwa Panjang jalan nasional yang sudah ditangani oleh Kementerian PU di Pulau Sipora adalah 80 km (mendukung pariwisata) yang penanganannya telah selesai sekitar 85% dan masih terdapat pekerjaan rumah lainnya terkait pembangunan jalan di 3 (tiga) pulau besar lainnya. Infrastruktur jalan diyakini dapat mendukung dalam mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan di Kabupaten Kep. Mentawai, ungkap Juni. Selanjutnya Juni juga menyampaikan bahwa dukungan konektivitas jalan untuk ketahanan pangan di Kabupaten Mentawai masih belum tersentuh dan sangat memerlukan dukungan penanganan. DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai melakukan konsultasi terkait kebutuhan konektivitas antara lain (1) Peningkatan Jalan Saliguma – Maileppet di Pulau Siberut (2,4 Km) mendukung akses Pelabuhan Regional Maileppet, perkebunan kelapa, dan wisata budaya/bahari; (2) Peningkatan Jalan Puro – Rogdog di Pulau Siberut (2,3 Km) mendukung perkebunan pisang dan wisata budaya/bahari; (3) Peningkatan Simpang Jalan nasional – Berilou di Pulau Sipora (2,1 Km) untuk mendukung perkebunan kelapa; dan (4) Peningkatan Jalan Simpang Kartini – Sabiret – Malakopa di Pulau Pagai Selatan (2,24 Km) mendukung pariwisata budaya/bahari. DPRD Mentawai menyampaikan pula bahwa letak geografis Mentawai yang terpencil memiliki kendala dalam dalam pengiriman material konstruksi sehingga DPRD Mentawai mengusulkan agar pembangunan infrastruktur dapat dipertimbangkan untuk dilaksanakan secara multiyears contract (MYC). Menanggapi hal tersebut Benny menyampaikan mekanisme perencanaan dan pemrograman Infrastruktur Pekerjaan Umum melalui forum Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil), Konsultasi Regional (Konreg), dan forum-forum pemrograman lainnya. Benny menambahkan agar Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat berkoordinasi intensif kepada Pemerintah Provinsi yang nantinya akan mengawal di dalam pembahasan program pada forum-forum tersebut. Selain itu mekanisme Inpres Jalan Daerah dapat menjadi alternatif selama memenuhi kriteria, ungkap Benny. Dalam audiensi tersebut, Benny menginformasikan arahan Bapak Menteri PU bahwa Infrastruktur PU merupakan enabler bagi pertumbuhan ekonomi dimana fokusnya pada bagaimana investasi infrastruktur yang minim dapat mendorong output ekonomi yang tinggi. Dalam konteks ini, Bapak Menteri PU menegaskan sasaran utama Kementerian PU 608 (efisiensi investasi ICOR <6, pengentasan kemiskinan menuju 0%, dan pendorong pertumbuhan ekonomi 8%). Dengan demikian, Benny berharap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat bersinergi mewujudkan sasaran 608 tersebut.

Jakarta – Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum kembali menggelar Rapat Persiapan Desk Rakorbangwil Tahun 2025 pada Jumat, 5 Desember 2025, sebagai langkah lanjutan sebelum memasuki Forum Desk Rakorbangwil yang akan menjadi tahap final pemrograman infrastruktur Pekerjaan Umum (PU) untuk Tahun Anggaran 2027.   Kepala BPIW, Bob Arthur Lombogia, dalam arahannya menekankan pentingnya keseriusan dalam mengawal proses desk sehingga kebutuhan program dari daerah dan unit organisasi teknis dapat terakomodasi dengan baik. Bob juga menegaskan bahwa setiap pembangunan harus memberikan nilai manfaat yang berkelanjutan.“Membangun harus ada revenue-nya. Semua usulan daerah maupun unit organisasi harus dikaitkan/di-tagging ke Prioritas Nasional agar selaras dengan arah pembangunan,” ujarnya.   Bob menambahkan bahwa para Kepala Pusat, Kepala Bidang serta petugas desk diminta mengawal proses pemrograman dengan serius agar program prioritas dapat dirumuskan dengan efektif dan tepat sasaran.   Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino, menjelaskan bahwa Desk Rakorbangwil akan berlangsung pada 11–17 Desember 2025 secara hybrid, dengan BPIW dan unit organisasi teknis hadir secara offline, sementara kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah mengikuti secara online. “Desk Rakorbangwil diikuti oleh BPIW, Unor teknis, K/L dan pemda. Tahun ini formatnya hybrid agar koordinasi lebih fleksibel namun tetap komprehensif,” kata Zevi.   Rapat ini dipimpin oleh Kepala Bidang Keterpaduan Program dan Anggaran, Alis Listalatu, yang memaparkan alur pemrograman Rakorbangwil 2025. Ia menjelaskan bahwa desk merupakan tahap akhir dari serangkaian proses perencanaan, dimulai dari Pra-Rakorbangwil, dilanjutkan reviu lintas K/L dan pemda, kemudian Kick Off Rakorbangwil pada 4 Desember 2025, dan input catatan Pemda pada 4–9 Desember 2025.   “Output forum desk ini nantinya adalah penetapan kawasan atau lokus prioritas beserta program/kegiatan TA 2027 yang mendukung Prioritas Nasional, serta catatan hasil pembahasan desk,” jelasnya. Secara teknis, pelaksanaan desk akan dibagi menjadi tiga desk per hari, yang masing-masing membahas wilayah berbeda dan program nasional sebagai fokus utama pembahasan.   Melalui rapat persiapan ini, BPIW memastikan seluruh perangkat dan tim siap untuk mengawal Desk Rakorbangwil sebagai tahapan strategis dalam merumuskan program infrastruktur tahun 2027 agar lebih tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan daerah, dan mendukung Prioritas Nasional.(MBA/Tiara)

Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) menggelar Rapat Penyusunan Profil Risiko Unit Pemilik Risiko (UPR) T-2 Tahun 2026 sebagai salah satu bentuk implementasi amanat Menteri Pekerjaan Umum dalam Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 12/SE/M/2024 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian PU. Rapat ini membahas penetapan tujuan kegiatan utama dalam Rancangan Profil Risiko yang menjadi dasar untuk mengidentifikasi potensi risiko serta memastikan keselarasan antara tujuan kegiatan dengan tugas dan fungsi (tusi) Sekretariat BPIW.   Kegiatan diawali dengan arahan Sekretaris BPIW, Riska Rahmadia, yang menegaskan pentingnya penyusunan profil risiko yang selaras dengan tahapan penyusunan RKAKL dan berfungsi sebagai acuan nyata dalam pengambilan keputusan. “Penerapan manajemen risiko harus implementatif dan berorientasi hasil. Bukan sekadar matriks, tapi alat bantu dalam mengantisipasi tantangan dan memastikan setiap tujuan dapat tercapai,” ujarnya.   Ia juga menekankan agar seluruh kegiatan tahun 2026 diarahkan untuk mendukung indikator kinerja Kementerian PU, meliputi nilai IKPA, pengelolaan aset, transformasi digital, dan reformasi birokrasi. “Kami harap proses penyusunan ini dapat difinalkan pada minggu ketiga Desember 2025,” tambahnya.   Kegiatan dilanjutkan oleh Kepala Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan Entatarina Simanjuntak, yang menyampaikan bahwa penyusunan profil risiko dilakukan untuk mengidentifikasi potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. “Melalui proses ini, kita dapat memetakan kegiatan berisiko tinggi agar langkah mitigasi bisa disiapkan sejak dini,” ujarnya.   Sementara itu, Sosilawati selaku Kepala Bidang Kepatuhan Intern, menjelaskan bahwa finalisasi Profil Risiko harus disampaikan paling lambat minggu ketiga Desember 2025. “UPR T-2 telah menyampaikan rancangan profil risiko pada 4 November 2025, dan kami akan melakukan pendampingan teknis kepada tiap bagian hingga akhir November,” jelasnya.   Ia juga mengingatkan pentingnya kesesuaian antara penetapan risiko dengan temuan audit internal maupun eksternal. “Risiko operasional perlu diidentifikasi secara rinci, tidak hanya berfokus pada output, tetapi juga pada proses administratifnya,” tambahnya.   Terkait pengelolaan aset, Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, Eko Susanto, melaporkan masih terdapat beberapa aset yang belum bersertifikat dan sebagian dalam proses likuidasi serta sengketa. “Kami menargetkan penyelesaian Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN sebelum akhir Desember,” ungkapnya.   Rapat ini juga dihadiri oleh perwakilan pelaksana dari setiap unit eselon III di Sekretariat BPIW. (Tasya/Tiara)  

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PU menyelenggarakan Pembekalan kepada 79 orang PPPK BPIW 2024 sebagai upaya penguatan kapasitas dan penatakelolaan penugasan pegawai di BPIW, pada Rabu, 1 Oktober 2025, di Ruang Rapat Lantai 1 BPIW Kementerian PU. Sekretaris BPIW, Riska Rahmadia saat membuka acara menekankan pentingnya memahami tanggung jawab sesuai dengan jabatan dalam SK. Kinerja setiap pegawai dinilai melalui SKP yang berpengaruh pada tunjangan kinerja. Riska juga menekankan pentingnya berdiskusi dengan atasan terkait dengan tugas pokok, agar output dapat terukur dan dinilai dengan objektif. Selain itu, Riska juga mengingatkan pentingnya kedisiplinan, khususnya dalam absensi, karena manipulasi data hadir, izin, maupun cuti merupakan perbuatan tidak berintegritas dan akan berujung pada sanksi kedisiplinan. “Sepintar apa pun memanipulasi, BPK dan Itjen lebih canggih dalam menemukan penyimpangan. Maka jadilah ASN yang teladan dan profesional,” tegasnya. Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional BPIW, Zevi Azzaino menegaskan komitmen anti korupsi melalui internalisasi anti-gratifikasi, anti suap dan pencegahan benturan kepentingan. Ia juga menekankan penerapan Whistleblowing System dan penguatan Zona Integritas. “Jangan bermain-main dengan uang negara, jangan korupsi waktu. Sekali tertangkap, sanksinya tegas hingga pemberhentian tidak hormat,” ujarnya. Kemudian penjelasan mengenai gratifikasi, penyuapan, benturan kepentingan, whistleblowing system yang harus dihindari dilanjutkan oleh Ketua Tim Kepatuhan Intern, Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Neneng Chairiah. Sedangkan, Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum BPIW, Eko Susanto menyampaikan kewajiban pegawai dalam menerapkan kode etik, perilaku, serta core values BerAKHLAK dan i-ProVe. Eko mengingatkan agar para PPPK di BPIW tidak hanya menuntut hak, tetapi juga konsisten menjalankan kewajiban. Setiap kinerja harus terdokumentasi dan memiliki bukti dalam SKP. Turut hadir pada acara ini, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I, Benny Hermawan, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III, Pranoto. (Tasya/Mutia/Tiara).