Memuat halaman...

BPIW Perkuat Komitmen Penerapan Manajemen Risiko Tahun 2026

11 November 2025

Analisis Risiko

Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) menggelar Rapat Penyusunan Profil Risiko Unit Pemilik Risiko (UPR) T-2 Tahun 2026 sebagai salah satu bentuk implementasi amanat Menteri Pekerjaan Umum dalam Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 12/SE/M/2024 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian PU. Rapat ini membahas penetapan tujuan kegiatan utama dalam Rancangan Profil Risiko yang menjadi dasar untuk mengidentifikasi potensi risiko serta memastikan keselarasan antara tujuan kegiatan dengan tugas dan fungsi (tusi) Sekretariat BPIW.

Kegiatan diawali dengan arahan Sekretaris BPIW, Riska Rahmadia, yang menegaskan pentingnya penyusunan profil risiko yang selaras dengan tahapan penyusunan RKAKL dan berfungsi sebagai acuan nyata dalam pengambilan keputusan. “Penerapan manajemen risiko harus implementatif dan berorientasi hasil. Bukan sekadar matriks, tapi alat bantu dalam mengantisipasi tantangan dan memastikan setiap tujuan dapat tercapai,” ujarnya.

Ia juga menekankan agar seluruh kegiatan tahun 2026 diarahkan untuk mendukung indikator kinerja Kementerian PU, meliputi nilai IKPA, pengelolaan aset, transformasi digital, dan reformasi birokrasi. “Kami harap proses penyusunan ini dapat difinalkan pada minggu ketiga Desember 2025,” tambahnya.

Kegiatan dilanjutkan oleh Kepala Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan Entatarina Simanjuntak, yang menyampaikan bahwa penyusunan profil risiko dilakukan untuk mengidentifikasi potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. “Melalui proses ini, kita dapat memetakan kegiatan berisiko tinggi agar langkah mitigasi bisa disiapkan sejak dini,” ujarnya.

Sementara itu, Sosilawati selaku Kepala Bidang Kepatuhan Intern, menjelaskan bahwa finalisasi Profil Risiko harus disampaikan paling lambat minggu ketiga Desember 2025. “UPR T-2 telah menyampaikan rancangan profil risiko pada 4 November 2025, dan kami akan melakukan pendampingan teknis kepada tiap bagian hingga akhir November,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya kesesuaian antara penetapan risiko dengan temuan audit internal maupun eksternal. “Risiko operasional perlu diidentifikasi secara rinci, tidak hanya berfokus pada output, tetapi juga pada proses administratifnya,” tambahnya.

Terkait pengelolaan aset, Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, Eko Susanto, melaporkan masih terdapat beberapa aset yang belum bersertifikat dan sebagian dalam proses likuidasi serta sengketa. “Kami menargetkan penyelesaian Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN sebelum akhir Desember,” ungkapnya.

Rapat ini juga dihadiri oleh perwakilan pelaksana dari setiap unit eselon III di Sekretariat BPIW. (Tasya/Tiara)

#BPIW #SigapMembangunNegeriUntukRakyat #KemenPU

Berita Terkait

7 November 2025

BPIW Bahas Penyesuaian SE Nomor 02 20/SE/KW/2023 Sejalan dengan Sesuai Visi Kementerian PU 2029

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) menggelar rapat pembahasan revisi Surat Edaran (SE) Kepala BPIW Nomor 02/SE/KW/2023 secara hybrid pada Jumat, 7 November 2025. Rapat ini bertujuan untuk merevisi petunjukpelaksanaan integrasi program mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan perubahan fokus dan struktur organisasi. Kegiatan dibuka oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A, Hasna Widiastuti, yang menjelaskan pentingnya revisi SE tersebut sebagai dasar koordinasi BPIW selaku Ketua Tim Pelaksana dalam Tim Integrasi Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem serta Percepatan Penurunan Stunting Kementerian Pekerjaan Umum. “Surat edaran ini perlu disesuaikan karena kebijakan dan struktur organisasi telah mengalami perubahan. Kami bertugas mengoordinasikan perencanaan dan pengintegrasian program agar tetap sejalan dengan arah kebijakan kementerian,” ujar Hasna. Hasna memaparkan bahwa beberapa perubahan strategis perlu diakomodasi dalam revisi SE tersebut. Di antaranya adalah perubahan organisasi dan tata kelola dari Kementerian PUPR menjadi Kementerian PU, serta perluasan kelompok sasaran yang tidak hanya difokuskan pada masyarakat miskin ekstrem, tetapi juga mencakup kelompok miskin secara umum. Selain itu, terdapat perubahan basis data dari P3KE menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), serta penyesuaian komponen program, di mana komponen BSPS dihapus dan digantikan dengan program baru, yakni Sekolah Rakyat. Revisi ini juga menegaskan adanya target Pengentasan Kemiskinan Menuju 0% sebagai bagian dari sasaran utama PU 608 dalam Visi Kementerian PU 2029. Menurut Hasna, penyesuaian tersebut diperlukan agar sejalan dengan visi dan misi Kementerian Pekerjaan Umum yang menargetkan penghapusan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. “Kita perlu melakukan evaluasi dan menerima masukan dari unit organisasi pelaksana program yang mendukung pengentasan kemiskinan, penghapusan kemiskinan ekstrem, dan penurunan stunting di Kementerian PU agar indikator serta target program dapat dirumuskan secara tepat dan implementatif,” tambahnya. Rapat ini turut menghadirkan Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan, Bappenas, Tirta Sutedjo, sebagai narasumber. Dalam paparannya, Tirta menjelaskan kondisi terkini, tantangan, serta strategi pengurangan kemiskinan melalui pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan penduduk. Ia juga menyampaikan bahwa Bappenas mendorong integrasi program pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui kartu kesejahteraan, yang akan mengakomodasi berbagai inisiatif termasuk program Sekolah Rakyat yang diusung Kementerian PU. Tirta menekankan pentingnya pelaksanaan program pembangunan yang bersifat afirmatif dan inklusif. Ia berharap kegiatan pembangunan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar, sekaligus memastikan akses yang ramah bagi kelompok disabilitas dan lanjut usia. Menurutnya, hal ini penting mengingat Indonesia telah memasuki fase aging population sehingga infrastruktur yang dibangun harus mampu mendukung kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Sementara itu, Asisten Deputi Bidang Peningkatan Kapasitas Masyarakat Berkelanjutan, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Amin Mudzakkir, menyampaikan sejumlah masukan terhadap rancangan revisi SE Kepala BPIW berdasarkan amanah dalam Instruksi Presiden Nomor 4 dan Nomor 8 Tahun 2025. Ia menyoroti perlunya penyesuaian terminologi dan kelembagaan, integrasi program berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), penegasan peran Kementerian PU dalam klaster infrastruktur dasar, pentingnya kolaborasi multipihak yang melibatkan pemerintah, dunia usaha (CSR), dan masyarakat, serta penguatan mekanisme pemantauan dan pelaporan. Dari sisi praktis, Arief Rahadi, selaku praktisi Pemberdayaan Masyarakat, turut memaparkan rancangan kebijakan pada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Optimalisasi PKE 2025 di Kementerian PU. Ia menjelaskan bahwa kebijakan ini dirancang untuk mendukung pencapaian target pengurangan kantong kemiskinan melalui peningkatan akses pelayanan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah. Selain itu, program tersebut juga diarahkan untuk mendukung tercapainya target program Sekolah Rakyat melalui penyediaan sarana dan prasarana strategis, meningkatkan pendapatan masyarakat lewat program padat karya dan infrastruktur berbasis komunitas, serta memperkuat intervensi sensitif terhadap penurunan stunting melalui peningkatan akses air minum dan sanitasi layak. Lebih lanjut, Arief menegaskan pentingnya pemanfaatan DTSEN untuk mendukung pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk dalam pemetaan sasaran penurunan stunting dan pengembangan Sekolah Rakyat di lingkungan Kementerian PU. Ia menambahkan bahwa seluruh upaya tersebut juga mendukung strategi jangka menengah Kementerian PU 2025–2029 sesuai misi “PU 608”. Sebagai penutup, perwakilan Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas turut memaparkan materi mengenai Pencegahan Stunting dalam Rencana Pembangunan Nasional. Paparan tersebut mencakup hasil evaluasi pelaksanaan percepatan penurunan stunting berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, serta strategi penguatan dan percepatan pencegahan dan penurunan stunting ke depan. Melalui kegiatan ini, BPIW berharap revisi Surat Edaran dapat memperkuat sinergi lintas lembaga dalam mendukung percepatan pengentasan kemiskinan, penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting secara berkelanjutan di seluruh Indonesia, sejalan dengan target Pengentasan Kemiskinan Menuju 0%, sebagai bagian dari Sasaran Utama PU 608 dalam Visi Kementerian PU 2029. (Fir/Tiara)

Baca Selengkapnya

7 November 2025

BPIW Matangkan Rencana Pengembangan Kota Weda Melalui Major Project Integrated City Planning (ICP)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyelenggarakan rapat untuk membahas serta menyepakati Major Project Integrated City Planning (ICP) di Kota Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. Kegiatan ini menjadi bagian dari program ICP Sulawesi, Maluku, dan Papua, dalam kerangka pinjaman IBRD No. 8976-ID. Rapat yang berlangsung di Kantor BPIW Jakarta dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, tim konsultan ICP untuk wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua, serta perwakilan unit kerja BPIW. Fokus pembahasan menitikberatkan pada penyepakatan rencana pengembangan Kota Weda sebagai salah satu dari 24 kota prioritas nasional untuk pembangunan jangka panjang, jangka waktu 20 tahun ke depan. Dalam sambutannya, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III, Pranoto, menegaskan bahwa pertumbuhan penduduk serta aktivitas industri di Weda mengalami peningkatan pesat, yang menuntut perencanaan kota yang komprehensif dan dukungan infrastruktur yang memadai. "Jika Weda dapat terhubung dengan Sofifi dan Buli secara efisien, hal ini akan menjadi katalisator signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Maluku Utara secara keseluruhan," ujarnya. Di sisi lain, tim konsultan ICP memaparkan visi dan misi pengembangan kota dengan city branding "Weda Bersinergi, Halmahera Tengah sebagai Industri Hijau yang Inovatif", sekaligus mengenalkan Burung Bidadari sebagai ikon budaya dan simbol identitas Kabupaten Halmahera Tengah. Bupati Halmahera Tengah, Ikram Malan Sangadji, menyampaikan dukungan penuh terhadap arah pengembangan yang dirancang dalam proyek ICP Weda. “Rencana yang disusun oleh tim konsultan telah selaras dengan visi daerah. Kami mendukung penuh konsep pembangunan kota yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan,” tegasnya. Berdasarkan kesepakatan, dua lokasi prioritas ditetapkan sebagai major project: 1. Lokasi 1 (Weda): Transit Hub, terminal water taxi, serta kawasan mixed-use. 2. Lokasi 2 (Sagea): Transit Hub, terminal water taxi, serta kawasan komersial. Di Lokasi 1 (Weda), konsep pengembangan mengusung prinsip flexible block yang menyesuaikan dengan karakteristik wilayah lokal. Proyeksi jumlah penduduk di pusat kota diperkirakan mencapai 24.000–27.000 jiwa. Desain ini mengedepankan dua koneksi utama di area transit hub: konektivitas antara shuttle, water taxi, dan green corridor, guna mendorong mobilitas ramah lingkungan. Lokasi 2 (Sagea) akan dikembangkan sebagai kawasan penyangga industri yang tetap menjaga nilai-nilai budaya setempat. Karena bersebelahan dengan permukiman lama (Old Sagea), diperlukan korelasi desain yang kuat antara area baru dan lama demi menjaga keberlanjutan sosial dan budaya. Hasil rapat dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani bersama oleh seluruh pihak terkait. Dokumen ini menjadi dasar pelaksanaan tahap percepatan program ICP Weda di Kabupaten Halmahera Tengah. Dengan terlaksananya rapat ini, BPIW menegaskan komitmen kuatnya dalam mendukung percepatan pembangunan wilayah di Kawasan Timur Indonesia melalui pendekatan perencanaan kota terpadu yang seimbang antara aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi. “Melalui program ICP, BPIW berupaya mendorong lahirnya kota-kota baru yang berdaya saing tinggi, berkelanjutan, serta menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi regional,” tutup Pranoto. (Zim/Saf/Tiara)

Baca Selengkapnya

7 November 2025

Strategi Pengembangan Perkotaan Mempawah-Kijing dalam Implementasi National Urban Development Project

Sebagai rangkaian dari kegiatan Integrated City Planning (ICP), Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I menyelenggarakan Rapat Lintas Stakeholder untuk menyepakati Strategi Pengembangan Perkotaan Mempawah-Kijing. Pertemuan dilakukan di Kota Pontianak pada Jum’at, 7 November 2025. Dalam sambutan pembukaan, Bupati Mempawah, Erlina mengharapkan integrasi seluruh kegiatan dalam National Urban Development Project menjadi perangkat yang mampu menarik minat dan meningkatkan realisasi investasi di Kabupaten Mempawah, khususnya pada sektor perdagangan-jasa dan industri. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I Benny Hermawan, menyampaikan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk menjaring masukan teknis terkait key performance indicator, riviu kawasan prioritas yang terpilih serta profil dan rancangan dasar kawasan pilot serta kawasan pengembangan terpilih. Dengan ICP ini, perkembangan aglomerasi kota akan didorong lebih efisien dan efektif untuk menghindari urban sprawl dan kumuh. Benny juga menambahkan selain mendorong transformasi kota menjadi mesin pertumbuhan ekonomi wilayah, kota juga diharapkan dapat menjadi oase peradaban. Sebagai oase peradaban, kota akan menjadi tempat dimana perlahan Kota Mempawah Kijing dapat menjadi tempat kehidupan yang bermartabat, berkelanjutan, menyenangkan, serta penuh makna dan kenangan. Untuk itu diperlukan kolaborasi semua pihak, dengan peran utama dari Pemerintah Kabupaten Mempawah. Benny mengingatkan bahwa kegiatan NUDP melalui ICP ini merupakan bantuan teknis bagi kota terpilih yang sifatnya non fisik untuk untuk menyiapkan dokumen prospektus atau demonstration of investment dengan tujuan menarik berbagai alternatif pembiyaan pengembangan perkotaan. Proses pemilihan kawasan pengembangan perkotaan diarahkan pada major project hingga titik akupuntur yang dinilai memiliki dampak secara regional dan juga memfasilitasi perkembangan kawasan perkotaan, mengantisipasi potensi perkembangan logistik dan industri yang diperkirakan semakin cepat dan massif di Kabupaten Mempawah. Ketua CPMU NUDP, FirmanH. Napitupulu mengingatkan bahwa strategi pengembangan transformasi perkotaan membutuhkan jangka waktu yang tidak sebentar, sehingga Pemerintah Daerah akan sangat berperan menyiapkan dan mengembangkan opportunity zones melalui pembiayaan kreatif perkotaan jangka menengah dan panjang. Turut memberikan masukan, Zaharatul Hasanah dari Direktorat Tata Ruang, Perkotaan Pertanahan, dan Penanggulanan Bencana Kementerian PPN/Bappenas, menyatakan bahwa strategi pengembangan perkotaan Mempawah-Kijing telah sejalan dengan Kebijakan Perkotaan Nasional 2045, dengan kebutuhan penguatan Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) pada Misi 4 untuk mewujudkan kota yang hijau dan tangguh.

Baca Selengkapnya