Memuat halaman...

Langkah Awal Menuju Kota Terpadu: Pembahasan Inception Report ICP untuk Sumatera dan Kalimantan

4 Juni 2025

268

Langkah Awal Menuju Kota Terpadu: Pembahasan Inception Report ICP untuk Sumatera dan Kalimantan

Pada tanggal 4 Juni 2025 telah dilaksanakan kegiatan pembahasan inception report kegiatan Integrated City Planning (ICP) in Sumatera and Kalimantan di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Jakarta. Kegiatan ini dibagi menjadi dua sesi yaitu pembukaan serta desk kewilayahan, dimana pada sesi pagi rapat dibuka oleh Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum (PU) Wilayah I, Boby Ali Azhari dan dihadiri oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, serta turut dihadiri secara online wakil dari pemerintah daerah antara lain dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Wakil dari Pemerintah Kab/Kota yaitu Kota Bukittingi, Kabupaten Belitung, Kabupaten Mempawah, dan Pemerintah Kota Samarinda.

“ICP merupakan instrumen pembangunan dan pengembangan permukiman perkotaan sesuai dengan skenario dan strategi pengembangan perkotaan nasional dan mengacu pada arahan kebijakan penataan ruang” Ucap Boby dalam pembukaan kegiatan kegiatan pembahasan inception report kegiatan Integrated City Planning (ICP) in Sumatera and Kalimantan. “NUDP memiliki sembilan subkomponen yang disusun dan kolaborasi antara Kementerian PU dalam hal ini melakukan penyusunan terdahap tiga komponen (NUDS, ICP dan PMS); Kementerian Dalam Negeri yang melakukan penyusunan terhadap 6 komponen (OSP, CPS, EO, CIP, CDP, dan SysDev) dan Bappenas dalam penyusunan NUP (NUA + SDG). ICP merupakan hilir dari 9 subkomponen ini, karena akan menjadi masukan dalam piloting dalam capacity building oleh pemerintah daerah” tutur Firman H Napitupilu sebagai CPMU.

Hadi Prabowo selaku Project Team Leader ICP in Sumatera and Kalimantan dalam kesempatannya Hadi menyampaikan progress kegiatan ICP in Sumatera and Kalimantan berupa pendekatan dan metodologi, Rencana kerja, progress pelaksanaan kegiatan serta rencana kerja. Sementara itu, pada sesi kedua yang merupakan desk kewilayahan yang dibagi menjadi 4 desk kewilayahan, setiap desk dipimpin oleh Kepala Bidang di Lingkungan Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I dengan pembahasan fact finding, penajaman isu kewilayahan dan isu strategis, pembahasan hasil initial survey, pembahasan city profile, serta beberapa usulan kawasan prioritas yang akan menjadi cikal bakal selected area untuk menjadi concept design hingga basic design nya. Selanjutnya pada sesi akhir masing-masing desk menyimpulkan akan melakukan pendalaman materi serta kunjungan lapangan selanjutnya dengan melibatkan unsur Pemerintah Prov/Kab/Kota serta Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian PU guna mematangkan ICP masing-masing kota untuk menjawab target RPJMN 2025 – 2029 serta Renstra PU 2025 – 2029 termasuk memposisikan peran PU sebagai enabler pertumbuhan ekonomi dengan 3 sasaran utama, yakni efisiensi investasi (ICOR kurang dari 6, pengentasan kemiskinan menuju 0%, dan pendorong pertumbuhan ekonomi dengan target 8%/tahun.

#BPIWPU #IntegratedCityPlanning #SinergiInfrastruktur #SigapMembangunNegeriUntukRakyat

Berita Terkait

24 Juli 2025

Sekretariat BPIW Pantau Penerapan Manajemen Risiko Rutin

Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) melakukan Pemantauan Penerapan Manajemen Risiko (MR) UPR-T2 pada 24 Juli 2025 di Jakarta. Sekretaris BPIW, Riska Rahmadia, dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini dilakukan sesuai dengan amanat SE Menteri PUPR Nomor 12/SE/M/2024 yang menyatakan setiap UPR Wajib melakukan kegiatan pemantauan penerapan Manajemen Risiko minimal 1 kali setiap Semester. “Hal ini penting dilakukan karena merupakan salah satu indikator penilaian di dalam Evaluasi Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan oleh Bidang Kepatuhan Intern/ Inspektorat Jenderal,” Ujarnya. Disampaikan juga bahwa Sekretariat BPIW saat ini telah mengidentifikasi 16 risiko. Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan memiliki 5 risiko (1 risiko korupsi dan 4 risiko kinerja). Bagian Kepegawaian dan Umum memiliki 6 risiko (1 risiko korupsi, 1 risiko keuangan, dan 4 risiko kinerja). Sementara Bagian Hukum, Kerja sama, Komunikasi Publik, dan Data dan Informasi memiliki 5 risiko (3 risiko kinerja, 1 risiko layanan, dan 1 risiko reputasi). Kepala Bidang Kepatuhan Intern Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Sosilowati, menyampaikan bahwa evaluasi tingkat efektivitas penerapan manajemen risiko adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil penerapan Manajemen Risiko dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kegiatan dalam mencapai tujuan. “Adapun nilai efektivitas UPR-T1 BPIW tahun 2024 adalah 74,68 (defined) artinya telah efektif, telah dilaksanakan secara menyeluruh, terstruktur, sistematis, dan lengkap”, Paparnya. Ia juga mengungkapkan mengenai urgensi kebutuhan pemahaman MR di kalangan pegawai BPIW. “Hingga tahun 2025 jumlah pegawai yang telah mengikuti Workshop MR berjumlah 234 dari 240 orang (97,50%), dan akan terus dikejar sesuai arahan Kepala BPIW bahwa di tahun 2025 100% pegawai BPIW sudah mengikuti workshop MR,” tambahnya. Rapat dilanjutkan dengan laporan progres pemantauan penerapan manajemen risiko per bagian oleh Ketua Tim Keuangan, Maryam Jamieala, dilanjutkan dengan diskusi bersama seluruh peserta rapat. Di akhir rapat, Riska Rahmadia kembali mengingatkan kepada seluruh jajaran untuk saling bekerjasama dalam meminimalisir, mengendalikan risiko dan melakukan inovasi agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif, efisien, dan akuntabel dalam menghadapi perubahan dan tantangan yang dinamis. Rapat ini dihadiri seluruh Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat BPIW, dan Kepala Bidang Kepatuhan Intern Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Sosilowati beserta tim. Hadir juga seluruh ketua tim di lingkungan Sekretariat BPIW dan staf terkait. (MBA/Tiara)

Baca Selengkapnya

22 Juli 2025

BPIW Gelar Workshop Implementasi Transformasi Digital Kementerian PU 2025

Dalam rangka Penilaian Transformasi Digital Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Tahun 2025, BPIW selenggarakan workshop implementasi transformasi digital di lingkungan BPIW di Balai Pengembangan Kompentensi PU Wilayah III, Jakarta tanggal 22-23 Juli 2025. Workshop yang dipimpin oleh Ketua Tim Data dan Teknologi Informasi, Rikawati ini menghadirkan narasumber Ketua Tim Sistem Infrastruktur TI Pusat Data dan Teknologi Informasi Jimmy Segers dan dihadiri oleh perwakilan unit kerja di BPIW. Rikawati, saat membuka acara mengatakan penilaian transformasi digital telah memasuki tahap pengumpulan bukti dukung hingga tanggal 15 September 2025. Menurutnya, kegiatan ini perlu dilakukan dengan tujuan pendampingan teknis dan asistensi kepada para pegawai dalam rangka optimalisasi perangkat kolaborasi bekerja dan sebagai penyiapan bukti dukung penilaian transformasi digital. “Transformasi Digital Kementerian PU Tahun 2025 ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih modern, transparan, dan berbasis teknologi informasi,” ucap Rika. Dalam kesempatan yang sama, Jimmy mengatakan bahwa ada 4 kriteria penilaian transformasi digital. Pertama, adalah organisasi dengan indikator pengukuran tata kelola SPBE, anggaran, dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). Kedua, proses dengan pengukuran penggunaan email PU, workspace microsoft 365, penggunaan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE), dan penggunaan bravo. Ketiga, data dengan pengukuran tata kelola data, distribusi atau publikasi data atau informasi. Dan keempat, teknologi dengan pengukuran internet, manajemen insiden infrastruktur jaringan, aset Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), inovasi, dan keamanan informasi. Dalam paparannya, Jimmy menekankan bahwa dalam penilaian transformasi digital, kriteria proses memegang peran penting. Ia menjelaskan bahwa transformasi digital lebih menekankan bagaimana teknologi diimplementasikan secara nyata oleh pegawai BPIW dalam proses kerja sehari-hari. Oleh karena itu, penilaian ini diharapkan dapat mendorong setiap pegawai untuk aktif memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas. (Mut/Tiara)

Baca Selengkapnya

BPIW Gelar Serah Terima Jabatan Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator

21 Juli 2025

189

BPIW Gelar Serah Terima Jabatan Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator

Sebanyak 20 Pejabat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) yang dilantik Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, melakukan serah terima jabatan di kantor BPIW, Jakarta, Senin 21 Juli 2025. Serah terima dilakukan secara simbolis dengan disaksikan langsung oleh Kepala BPIW, Bob Arthur Lombogia. Adapun 20 Pejabat BPIW yang dilantik, terdiri atas 5 Pejabat Tinggi Pratama yaitu Riska Rahmadia menjabat sebagai Sekretaris BPIW, Zevi Azzaino sebagai Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Benny Hermawan sebagai Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I, Airlangga Mardjono sebagai Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah II, dan Pranoto sebagai Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III. Selain itu, 15 Pejabat Administrator di lingkungan Sekretariat Badan dan Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, yaitu Entatarina Simanjuntak sebagai Kepala Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, Eko Susanto sebagai Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, Ande Akhmad Sanusi sebagai Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama, Komunikasi Publik, dan Data dan Teknologi Informasi, Mangapul Nababan sebagai Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Evaluasi Kinerja, Alis Listalatu sebagai Kepala Bidang Keterpaduan Program dan Anggaran, dan Sosilawati sebagai Kepala Bidang Kepatuhan Intern. Kemudian, Pejabat administrator di Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I, II, dan III, yaitu Hasna Widiastuti sebagai Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A, Fransisco sebagai Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B, Zaldy Sastra sebagai Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.C, Bernadi Haryawan sebagai Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.A, Erwin Adhi Setyadhi sebagai Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.B, Allien Dyah Lestari sebagai Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.C, serta Setyo Purnomo sebagai Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.A, Sukamto sebagai Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.B, dan Andie Pramudita Saidhidayat sebagai Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.C. Dalam sambutannya, Bob menyampaikan bahwa penugasan yang diberikan oleh Menteri merupakan bagian dari rencana besar untuk mengembangkan organisasi BPIW ke depan. “Sesuai arahan Menteri, penugasan ini harus kita laksanakan dengan sungguh-sungguh dan tulus bekerja,” ujar Bob. Lebih lanjut, Ia mengingatkan seluruh jajaran untuk senantiasa menempatkan nilai-nilai spiritual dan kepatuhan terhadap peraturan dalam setiap pelaksanaan tugas. Bob juga menekankan bahwa setiap tindakan dalam organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu, ia mengajak seluruh pegawai agar bekerja sebagai satu tim yang solid. “Dalam menjalankan tugas, kita adalah satu kesatuan. Tidak ada yang bekerja sendiri-sendiri. Kita harus saling kolaborasi, bekerja sama, dan menjaga kekompakan. Dengan bekerja bersama, kita akan menjadi kuat,” ungkapnya. Bob kemudian mengingatkan terkait tugas besar yang harus diselesaikan bersama, antara lain penyusunan Renstra Tahun 2025–2029, pelaksanaan Konsultasi Regional, revisi Peraturan Menteri terkait Perencanaan dan Pemrograman Infrastruktur PU, serta revisi dokumen Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah. “Saya ucapkan selamat kepada para pejabat yang telah dilantik. Semoga BPIW ke depan semakin maju, solid, dan kompak,” tutupnya. Acara serah terima jabatan ditutup dengan doa bersama dan ramah tamah seluruh pegawai BPIW. (Mut/Tiara)

Baca Selengkapnya