Berita

  Kepala Pusat Pengembangan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional BPIW Kementerian PU,  Zevi Azzaino melaksanakan rapat koordinasi terkait Integrated City Planning (ICP) di Purwokerto, 19 Juni 2025. Rapat koordinasi tersebut dihadiri beberapa pejabat daerah dan instansi terkait antara lain Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono dan Asisten Perekonomian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas, Junaidi.   Dalam paparannya Zevi Azzaino menjelaskan rapat koordinasi tersebut untuk menindaklanjuti kunjungan Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah II dan Ketua Central Project Management Unit (CPMU) National Urban Development Project (NUDP)  pada tanggal 22 Mei 2025 lalu.   Dijelaskannya bahwa NUDP bertujuan untuk mewujudkan kota-kota menjadi kota yang layak, hijau, dan cerdas dengan standar global serta meningkatkan kapasitas kelembagaan perkotaaan terkait manajemen proyek dan pembiayaan.   “Kegiatan NUDP melibatkan Project Management Unit atau PMU dari Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri, dengan lingkup penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan nasional, penyusunan perencanaan dan kerangka investasi perkotaan, serta peningkatan kapasitas daerah,” tuturnya.   Zevi juga mengatakan bahwa proyek percontohan NUDP melalui kegiatan ICP berada di 23 Kota, termasuk di Purwokerto. Kegiatan ICP terdiri atas tiga komponen, yaitu perencanaan dan perancangan pada skala kota, kawasan prioritas, distrik, dan lingkungan.   Ia berharap rapat koordinasi yang dilakukan ini dapat menyepakati priority area yang selanjutnya akan didetailkan dalam konsep desain dan menjaring masukan pengembangan pada kawasan prioritas tersebut.   Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono menambahkan ada beberapa kawasan prioritas di Kabupaten Banyumas, seperti kawasan pendidikan antara lain kawasan di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), dan Universitas Islam Negeri (UIN) Saizu. Dikatakannya bahwa kawasan pariwisata di Banyumas berkembang pesat sejak Covid lalu, namun penataannya masih perlu ditingkatkan.   “Kami juga punya aset Kebon Dalem (pusat kuliner), 19 tahun dikuasai oleh pihak ketiga. Sejak saya menjadi wakil bupati diambil alih oleh Pemkab, konsepnya ingin menjadikan pusat kuliner yang digabung dengan kegiatan anak-anak muda, seperti yang ada di Jakarta. Minat investasi sudah banyak,” jelasnya.   Sadewo juga menyebutkan bahwa Banyumas telah menjadi percontohan pengelolaan sampah se-Asia Tenggara. Terkait  pengelolaan sampah ini menurutnya tata kelola sudah baik dan  ekosistem sudah terbentuk, namun dalam pengelolaan lebih lanjut terbentur pada keterbatasan anggaran.   Selain itu menurutnya sudah diusulkan agar Tol Pejagan-Cilacap dimasukkan ke Proyek Strategis Nasional (PSN). Mengenai hal ini kata Sadewo, salah satu investor luar negeri menyatakan minat untuk berinvestasi dan sudah dipertemukan dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum.   Asisten Perekonomian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas, Junaidi, juga menyampaikan bahwa  empat  kawasan prioritas di Banyuman yakni kawasan pendidikan Unsoed, koridor wisata kuliner, kawasan pusat pemukiman padat stasiun, dan kawasan genangan Bung Karno. “Pertemuan hari ini untuk menentukan mana kawasan prioritas yang terpilih, yang selanjutnya akan dikaji oleh Tim dari Kementerian PU,” tandasnya.   Rapat koordinasi ini juga dihadiri para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Banyumas. Selain itu dihadiri  Ketua CPMU, PMU, dan Project Implementation Unit (PIU) NUDP, serta para Kepala Balai Besar dan Balai di lingkungan Kementerian PU.  (**)        

Pada tanggal 4 Juni 2025 telah dilaksanakan kegiatan pembahasan inception report kegiatan Integrated City Planning (ICP) in Sumatera and Kalimantan di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Jakarta. Kegiatan ini dibagi menjadi dua sesi yaitu pembukaan serta desk kewilayahan, dimana pada sesi pagi rapat dibuka oleh Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum (PU) Wilayah I, Boby Ali Azhari dan dihadiri oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, serta turut dihadiri secara online wakil dari pemerintah daerah antara lain dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Wakil dari Pemerintah Kab/Kota yaitu Kota Bukittingi, Kabupaten Belitung, Kabupaten Mempawah, dan Pemerintah Kota Samarinda.   “ICP merupakan instrumen pembangunan dan pengembangan permukiman perkotaan sesuai dengan skenario dan strategi pengembangan perkotaan nasional dan mengacu pada arahan kebijakan penataan ruang” Ucap Boby dalam pembukaan kegiatan kegiatan pembahasan inception report kegiatan Integrated City Planning (ICP) in Sumatera and Kalimantan. “NUDP memiliki sembilan subkomponen yang disusun dan kolaborasi antara Kementerian PU dalam hal ini melakukan penyusunan terdahap tiga komponen (NUDS, ICP dan PMS); Kementerian Dalam Negeri yang melakukan penyusunan terhadap 6 komponen (OSP, CPS, EO, CIP, CDP, dan SysDev) dan Bappenas dalam penyusunan NUP (NUA + SDG). ICP merupakan hilir dari 9 subkomponen ini, karena akan menjadi masukan dalam piloting dalam capacity building oleh pemerintah daerah” tutur Firman H Napitupilu sebagai CPMU.   Hadi Prabowo selaku Project Team Leader ICP in Sumatera and Kalimantan dalam kesempatannya Hadi menyampaikan progress kegiatan ICP in Sumatera and Kalimantan berupa pendekatan dan metodologi, Rencana kerja, progress pelaksanaan kegiatan serta rencana kerja. Sementara itu, pada sesi kedua yang merupakan desk kewilayahan yang dibagi menjadi 4 desk kewilayahan, setiap desk dipimpin oleh Kepala Bidang di Lingkungan Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I dengan pembahasan fact finding, penajaman isu kewilayahan dan isu strategis, pembahasan hasil initial survey, pembahasan city profile, serta beberapa usulan kawasan prioritas yang akan menjadi cikal bakal selected area untuk menjadi concept design hingga basic design nya. Selanjutnya pada sesi akhir masing-masing desk menyimpulkan akan melakukan pendalaman materi serta kunjungan lapangan selanjutnya dengan melibatkan unsur Pemerintah Prov/Kab/Kota serta Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian PU guna mematangkan ICP masing-masing kota untuk menjawab target RPJMN 2025 – 2029 serta Renstra PU 2025 – 2029 termasuk memposisikan peran PU sebagai enabler pertumbuhan ekonomi dengan 3 sasaran utama, yakni efisiensi investasi (ICOR kurang dari 6, pengentasan kemiskinan menuju 0%, dan pendorong pertumbuhan ekonomi dengan target 8%/tahun.

Dalam rangka mendukung pelakasaan program Integrated City Planning (ICP) Kota Samarinda, Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I melaksanakan Rapat Koordinasi dan Survei dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Samarinda pada tanggal 2 - 4 Juni 2025.   Rapat Koordinasi dilaksanakan di beberapa Kantor antara lain Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Kalimantan Timur, Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur, serta Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Samarinda yang juga melibatkan wakil dari OPD terkait serta perwakilan Balai dari Unit Organisasi Kementerian PU di Kalimantan Timur.   Dalam Rapat Koordinasi Awal, yang diwakili oleh Bapak Zaldy Sastra selaku Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I.C, menyampaikan bahwa program ICP Kota Samarinda bertujuan untuk mewujudkan Kota Samarinda sebagai kota yang layak huni, hijau dan berkelanjutan secara ekologis. Program ICP diharapkan dapat mendorong strategi pengembangan Kota Samarinda untuk menjadi penggerak/katalis ekonomi serta meningkatkan daya saing kota dan peluang investasi.   Berdasarkan hasil kajian awal tim penyusun ICP Samarinda dan hasil diskusi dengan pelibatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Samarinda, telah teridentifikasi usulan kawasan prioritas pada 4 (empat) lokasi yaitu Kecamatan Samarinda Kota, Kecamatan Samarinda Ilir, Kecamatan Samarinda Seberang, dan Kecamatan Palaran. Pada 4 (empat) lokasi tersebut di atas selanjutnya akan dinalisa dan dikaji lebih dalam untuk memperoleh informasi prakiraaan kawasan katalis perkotaan (5 Ha) sebagai lokus perencanaan dan perancangan ICP.   Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Samarinda telah berupaya optimal untuk membangun Kota Samarinda, termasuk beberapa infrastruktur atau bangunan untuk kepentingan umum yang saat ini sedang dalam proses pembangunan, maupun yang masih dalam tahap perencanaan. Berdasarakan hasil diskusi dan peninjauan lapangan, maka diharapkan pemilihan kawasankawasan katalis perkotaan dalam program ICP Kota Samarinda harus dapat disinkronisasikan dengan program- program yang telah dibangun dan akan dibangun di Kota Samarinda untuk menghindari terjadinya tumpang tindih serta upaya pembangunan secara signifikan untuk menjawab target pertumbuhan ekonomi.   Secara umum, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Samarinda, H Ananta Fathurrozi mengatakan bahwa Perencanaan ICP harus sejalan dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dan RPJMD Kota Samarinda 2025-2029 sehingga dapat menjadi katalis pertumbuhan wilayah yang signifikan. Demikian juga Ananta berharap pembangunan kota Samarinda dapat dilakukan secara kolaboratif antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah pusat untuk dapat membagi peran dalam proses pembangunan Kota Samarinda serta dimungkinkan adanya skema creative financing atau KPBU ditengah terjadinya efisiensi anggaran baik APBN maupun APBD.   Sebagai tindak lanjut, pada tanggal 3 Juni 2025 dilaksanakan survei lapangan untuk memahami konteks kawasan perencanaan di Kota Samarinda oleh tim ICP Kota Samarinda bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kota Samarinda serta OPD terkait. Survei tersebut meliputi Kawasan Stadion Senggiri dan sekitarnya, Citra Niaga dan sekitarnya, Pasar Pagi Modern, Chinatown, koridor Jalan KH. Agus Salim dan koridor Jalan Yos Sudarso, tepian sungai di Karang Mumus dan Sungai Pinang Luar, serta kawasan Polder Air Hitam.   Dari hasil survei tersebut terdapat beberapa informasi baru dan menarik antara lain profil kawasan Kota Samarinda, isu-isu strategis terkini mulai dari kebutuhan aksesibilitas, kemacetan, keterbatasan sarana prasarana kota, kebutuhan penanganan banjir, dan upaya penanganan kawasan kumuh yang dapat melengkapi dokumen ICP Kota Samarinda. Pada akhir survei, Pemerintah Kota Samarinda berjanji akan menyediakan informasi yang dibutuhkan dan siap berdiskusi lebih lanjut untuk mematangkan konsep ICP Kota Samarinda yang akan disusun BPIW.