Memuat halaman...

Langkah Awal Integrated City Planning dalam mewujudkan Kota Layak Huni Samarinda

2 Juni 2025

Dalam rangka mendukung pelakasaan program Integrated City Planning (ICP) Kota Samarinda, Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I melaksanakan Rapat Koordinasi dan Survei dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Samarinda pada tanggal 2 - 4 Juni 2025.

Rapat Koordinasi dilaksanakan di beberapa Kantor antara lain Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Kalimantan Timur, Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur, serta Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Samarinda yang juga melibatkan wakil dari OPD terkait serta perwakilan Balai dari Unit Organisasi Kementerian PU di Kalimantan Timur.

Dalam Rapat Koordinasi Awal, yang diwakili oleh Bapak Zaldy Sastra selaku Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I.C, menyampaikan bahwa program ICP Kota Samarinda bertujuan untuk mewujudkan Kota Samarinda sebagai kota yang layak huni, hijau dan berkelanjutan secara ekologis. Program ICP diharapkan dapat mendorong strategi pengembangan Kota Samarinda untuk menjadi penggerak/katalis ekonomi serta meningkatkan daya saing kota dan peluang investasi.

Berdasarkan hasil kajian awal tim penyusun ICP Samarinda dan hasil diskusi dengan pelibatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Samarinda, telah teridentifikasi usulan kawasan prioritas pada 4 (empat) lokasi yaitu Kecamatan Samarinda Kota, Kecamatan Samarinda Ilir, Kecamatan Samarinda Seberang, dan Kecamatan Palaran. Pada 4 (empat) lokasi tersebut di atas selanjutnya akan dinalisa dan dikaji lebih dalam untuk memperoleh informasi prakiraaan kawasan katalis perkotaan (5 Ha) sebagai lokus perencanaan dan perancangan ICP.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Samarinda telah berupaya optimal untuk membangun Kota Samarinda, termasuk beberapa infrastruktur atau bangunan untuk kepentingan umum yang saat ini sedang dalam proses pembangunan, maupun yang masih dalam tahap perencanaan. Berdasarakan hasil diskusi dan peninjauan lapangan, maka diharapkan pemilihan kawasankawasan katalis perkotaan dalam program ICP Kota Samarinda harus dapat disinkronisasikan dengan program- program yang telah dibangun dan akan dibangun di Kota Samarinda untuk menghindari terjadinya tumpang tindih serta upaya pembangunan secara signifikan untuk menjawab target pertumbuhan ekonomi.

Secara umum, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Samarinda, H Ananta Fathurrozi mengatakan bahwa Perencanaan ICP harus sejalan dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dan RPJMD Kota Samarinda 2025-2029 sehingga dapat menjadi katalis pertumbuhan wilayah yang signifikan. Demikian juga Ananta berharap pembangunan kota Samarinda dapat dilakukan secara kolaboratif antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah pusat untuk dapat membagi peran dalam proses pembangunan Kota Samarinda serta dimungkinkan adanya skema creative financing atau KPBU ditengah terjadinya efisiensi anggaran baik APBN maupun APBD.

Sebagai tindak lanjut, pada tanggal 3 Juni 2025 dilaksanakan survei lapangan untuk memahami konteks kawasan perencanaan di Kota Samarinda oleh tim ICP Kota Samarinda bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kota Samarinda serta OPD terkait. Survei tersebut meliputi Kawasan Stadion Senggiri dan sekitarnya, Citra Niaga dan sekitarnya, Pasar Pagi Modern, Chinatown, koridor Jalan KH. Agus Salim dan koridor Jalan Yos Sudarso, tepian sungai di Karang Mumus dan Sungai Pinang Luar, serta kawasan Polder Air Hitam.

Dari hasil survei tersebut terdapat beberapa informasi baru dan menarik antara lain profil kawasan Kota Samarinda, isu-isu strategis terkini mulai dari kebutuhan aksesibilitas, kemacetan, keterbatasan sarana prasarana kota, kebutuhan penanganan banjir, dan upaya penanganan kawasan kumuh yang dapat melengkapi dokumen ICP Kota Samarinda. Pada akhir survei, Pemerintah Kota Samarinda berjanji akan menyediakan informasi yang dibutuhkan dan siap berdiskusi lebih lanjut untuk mematangkan konsep ICP Kota Samarinda yang akan disusun BPIW.

#BPIWPU #SinergiInfrastruktur #SigapMembangunNegeriUntukRakyat #IntegratedCityPlanning

Berita Terkait

10 Juni 2025

CPNS sebagai Masa Depan BPIW dan Kementerian PU

Sekretaris Badan Pegembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Benny Hermawan, menyambut Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan BPIW. Sebanyak 62 CPNS yang baru bergabung hadir dengan antusias, mengenakan pakaian dinas dan menunjukkan kesiapan mereka untuk memulai pengabdian. Acara penyambutan berlangsung di ruang rapat Gedung G lantai 2 pada Selasa, 10 Juni 2025. Dalam sambutannya, Benny menyampaikan harapan besar terhadap para CPNS sebagai masa depan BPIW dan Kementerian PU. Ia menekankan pentingnya integritas, loyalitas, serta semangat belajar dalam menjalankan tugas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). “BPIW adalah rumah kita bersama, tempat di mana setiap individu memiliki peran penting dalam membangun bangsa,” ujarnya. Benny juga menguraikan program utama Kementerian PU saat ini, yaitu PU 608, dengan tiga sasaran utama: efisiensi investasi (ICOR < 6), pengentasan kemiskinan menuju 0%, dan mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8% per tahun. Ia mengingatkan bahwa tantangan pembangunan ke depan akan semakin kompleks, sehingga dibutuhkan ASN yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik. “Saya mengingatkan para CPNS untuk selalu memberikan yang terbaik sejak pertama kali menginjakkan kaki di kantor Kementerian PU, karena catatan perjalanan karier CPNS dimulai dari momen itu. Selain itu, penting bagi kita untuk membangun kerja sama tim, yang diawali dari hal-hal kecil seperti saling mengenal sesama CPNS di lingkungan BPIW, Kementerian PU, hingga CPNS dari kementerian atau lembaga (K/L) lain, serta para senior dan seluruh pemangku kepentingan yang berada dalam satu gedung Kementerian PU,” pesannya. Selain itu, Benny menyampaikan tiga pesan penting bagi para CPNS, pertama harus mampu mengembangkan keunggulan di bidang masing-masing. Kedua, dapat membangun kerja sama tim yang solid. Ketiga, bisa memanfaatkan hobi dan minat untuk mendukung kinerja di lingkungan Kementerian PU. “Sebagai generasi penerus, kalian adalah ujung tombak perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah. Jadikan kesempatan ini sebagai momentum untuk terus belajar, berkontribusi, dan bertumbuh bersama BPIW,” jelasnya. Dengan sinergi dan kolaborasi yang kuat, diharapkan para CPNS dapat memberikan kontribusi terbaik serta segera beradaptasi dengan budaya kerja BPIW, sekaligus memahami peran strategis BPIW dalam perencanaan infrastruktur wilayah di seluruh Indonesia. (Fir/Tiara)

Baca Selengkapnya

BPIW Terima Kunjungan Peserta Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) Lemhanas Tahun Ajaran 2025

10 Juni 2025

140

BPIW Terima Kunjungan Peserta Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) Lemhanas Tahun Ajaran 2025

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Bob Arthur Lombogia mendampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, M. Zainal Fatah menerima kunjungan Peserta Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas RI) Angkatan ke-25 Tahun 2025. Kunjungan yang dilakukan di Gedung Utama Kementerian PU pada Selasa, 10 Juni 2025 ini dihadiri oleh sejumlah 12 peserta P3N. Saat menyampaikan sambutan, Didi Sumardi selaku ketua rombongan kunjungan ini menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) sebagai metode pembelajaran dengan melakukan peninjauan langsung ke Kementerian/Lembaga serta ke daerah untuk mengonfirmasi dan mempelajari berbagai isu strategis yang ada secara mendalam. “Kegiatan ini adalah rangkaian kunjungan yang kita lakukan, dari mulai kementerian hingga ke pemerintah provinsi DKI Jakarta.” Ucap Didi. Ia berharap bahwa adanya kunjungan ini memberikan tambahan informasi mengenai kebijakan kementerian khususnya hilirisasi sumber daya alam sebagai masukan untuk para peserta. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal PU, M. Zainal Fatah menjelaskan bahwa peran Kementerian PU dalam penguatan ketahanan nasional mencakup 3 hal yakni swasembada pangan melalui pembangunan bendungan dan irigasi untuk pengairan persawahan, swasembada air melalui pembangunan bendungan dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk penyediaan air bersih, serta swasembada energi melalui pembangunan bendungan terintegrasi dengan pembangkit listrik. Ia menambahkan bahwa Kementerian PU juga mendukung tujuan hilirisasi sumber daya alam melalui pembangunan infrastruktur-infrastruktur yang berkaitan dengan pembangunan nasional. Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPIW, Bob Arthur juga menambahkan bahwa program utama Kementerian PU saat ini adalah PU 608 dengan 3 sasaran utamanya yakni efisiensi investasi (ICOR <6), pengentasan kemiskinan (menuju 0%), serta mendorong pertumbuhan ekonomi (8% per tahun). “Melalui dokumen RPIW yang telah disusun, pelaksanaan pembangunan infrastruktur dilakukan berdasarkan pengembangan kewilayahan agar terjadi keterpaduan dan integrasi program. Dengan terpadunya program maka apa yang kita harapkan seperti efisiensi, pengentasan kemiskinan, serta ekonomi dapat berlangsung secara efisien,” tutur Bob. Selanjutnya, Bob menyampaikan bahwa dalam mendukung sasaran utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Kementerian PU bersinergi dengan pemerintah daerah dalam melaksanakan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pembangunan nasional. Sinergi antara pusat dan daerah ini dilaksanakan melalui rangkaian kegiatan yang dimulai dari Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) guna membahas dan menyepakati kawasan prioritas dan indikasi program kegiatan, Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) untuk membahas usulan provinsi pada kawasan prioritas terpilih. Kemudian dilanjutkan dengan Konsultasi Regional (Konreg) yang membahas dan menyepakati kegiatan dari hasil rapat koordinasi teknis sebelumnya, dan terakhir dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) untuk menindaklanjuti hasil Rakortekrenbang dengan mempertimbangkan hasil Konreg Kementerian PU. Dalam hal ini, Kementerian PU menyiapkan target sektor utama diantaranya meliputi pengelolaan sumber daya air serta pembangunan jaringan jalan dan jembatan. Kunjungan ini juga turut dihadiri oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Canka Amprawati Suryadi Putri; Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino; serta para Direktur Sistem dan Strategi Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Cipta Karya di lingkungan Kementerian PU. (Mut/Hen/Tiara)

Baca Selengkapnya

4 Juni 2025

Langkah Awal Menuju Kota Terpadu: Pembahasan Inception Report ICP untuk Sumatera dan Kalimantan

Pada tanggal 4 Juni 2025 telah dilaksanakan kegiatan pembahasan inception report kegiatan Integrated City Planning (ICP) in Sumatera and Kalimantan di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Jakarta. Kegiatan ini dibagi menjadi dua sesi yaitu pembukaan serta desk kewilayahan, dimana pada sesi pagi rapat dibuka oleh Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum (PU) Wilayah I, Boby Ali Azhari dan dihadiri oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, serta turut dihadiri secara online wakil dari pemerintah daerah antara lain dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Wakil dari Pemerintah Kab/Kota yaitu Kota Bukittingi, Kabupaten Belitung, Kabupaten Mempawah, dan Pemerintah Kota Samarinda. “ICP merupakan instrumen pembangunan dan pengembangan permukiman perkotaan sesuai dengan skenario dan strategi pengembangan perkotaan nasional dan mengacu pada arahan kebijakan penataan ruang” Ucap Boby dalam pembukaan kegiatan kegiatan pembahasan inception report kegiatan Integrated City Planning (ICP) in Sumatera and Kalimantan. “NUDP memiliki sembilan subkomponen yang disusun dan kolaborasi antara Kementerian PU dalam hal ini melakukan penyusunan terdahap tiga komponen (NUDS, ICP dan PMS); Kementerian Dalam Negeri yang melakukan penyusunan terhadap 6 komponen (OSP, CPS, EO, CIP, CDP, dan SysDev) dan Bappenas dalam penyusunan NUP (NUA + SDG). ICP merupakan hilir dari 9 subkomponen ini, karena akan menjadi masukan dalam piloting dalam capacity building oleh pemerintah daerah” tutur Firman H Napitupilu sebagai CPMU. Hadi Prabowo selaku Project Team Leader ICP in Sumatera and Kalimantan dalam kesempatannya Hadi menyampaikan progress kegiatan ICP in Sumatera and Kalimantan berupa pendekatan dan metodologi, Rencana kerja, progress pelaksanaan kegiatan serta rencana kerja. Sementara itu, pada sesi kedua yang merupakan desk kewilayahan yang dibagi menjadi 4 desk kewilayahan, setiap desk dipimpin oleh Kepala Bidang di Lingkungan Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I dengan pembahasan fact finding, penajaman isu kewilayahan dan isu strategis, pembahasan hasil initial survey, pembahasan city profile, serta beberapa usulan kawasan prioritas yang akan menjadi cikal bakal selected area untuk menjadi concept design hingga basic design nya. Selanjutnya pada sesi akhir masing-masing desk menyimpulkan akan melakukan pendalaman materi serta kunjungan lapangan selanjutnya dengan melibatkan unsur Pemerintah Prov/Kab/Kota serta Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian PU guna mematangkan ICP masing-masing kota untuk menjawab target RPJMN 2025 – 2029 serta Renstra PU 2025 – 2029 termasuk memposisikan peran PU sebagai enabler pertumbuhan ekonomi dengan 3 sasaran utama, yakni efisiensi investasi (ICOR kurang dari 6, pengentasan kemiskinan menuju 0%, dan pendorong pertumbuhan ekonomi dengan target 8%/tahun.

Baca Selengkapnya