Kementerian PU Terima Audiensi Tim Konsolidasi Kemendes PDT, Bahas Pemetaan Program K/L Masuk Desa

 

Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional (Kapuswilnas), Zevi Azzaino, menerima kunjungan Tim Konsolidasi Kementerian/Lembaga (K/L) dari Pusat Pengembangan Kebijakan dan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal, Kementerian Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung G, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada Kamis, 20 November 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memetakan berbagai program K/L yang masuk hingga ke level desa, guna mencegah fragmentasi dan tumpang-tindih program serta memperkuat konsolidasi program untuk mendukung target nasional pembangunan desa.

 

Ketua Tim Konsolidasi, Gizdy Chalifa Chairul Rizaldi, menjelaskan bahwa Kemendes PDT tengah melakukan pemetaan besar untuk melihat keseluruhan program lintas K/L yang selama ini masuk ke desa, yang nilainya mencapai ratusan triliun Rupiah. Oleh karena itu, Kemendes PDT ingin memperoleh gambaran utuh mengenai seluruh kegiatan yang berlangsung di desa, sehingga kebijakan dan perencanaan dapat lebih terarah.

 

“Kami ingin memperoleh benchmarking dari BPIW untuk melihat bagaimana pemetaan dan perencanaan infrastruktur dilakukan. Kami melihat ada fragmentasi program di desa, dan pemetaan ini penting agar kami dapat memperkuat integrasi,” ujarnya.

 

Menanggapi hal tersebut, Zevi menyampaikan apresiasi atas inisiatif Kemendesa dalam membangun integrasi antar-K/L. Ia menekankan bahwa perencanaan dan pemrograman infrastruktur PU mengacu pada RPJMN 2025–2029, yang dijabarkan ke dalam Renstra PU dan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW).

 

“Proses perencanaan dimulai dua tahun sebelum pelaksanaan konstruksi melalui Rakorbangwil, forum koordinasi lintas K/L untuk menyelaraskan dukungan pembangunan di kawasan prioritas. Proses tersebut kemudian diperdalam melalui Konreg, yang dilakukan satu tahun sebelum pelaksanaan konstruksi untuk memastikan sinkronisasi program dan kesiapan pelaksanaannya,” jelasnya.

 

Zevi juga memaparkan bahwa pada 12–18 November 2025 lalu, Kementerian PU telah menggelar Pra-Rakorbangwil bersama sejumlah K/L, termasuk perwakilan Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemendes PDT, sebagai langkah awal penyelarasan program dan penajaman isu-isu prioritas kawasan. Ia menegaskan pentingnya pemahaman konteks spasial atau kewilayahan dalam menyusun program pembangunan, karena desa dan kota merupakan satu kesatuan ekosistem yang saling tergantung.

 

Menurut Zevi, pembangunan wilayah tidak dapat dipisahkan dari peran desa sebagai hinterland yang menjadi bagian penting rantai ekonomi regional. Desa mendukung suplai bahan baku industri, basis produksi pangan, penopang pariwisata, hingga penjaga keseimbangan ekologis. Karena itu, ia menekankan pentingnya infrastruktur yang memadai untuk menjamin kelancaran aliran barang, jasa, dan mobilitas manusia antara desa dan kota.

 

“Agar desa dapat optimal berperan sebagai pendukung rantai ekonomi wilayah, maka konektivitas dan infrastruktur dasar perdesaan harus kuat,” tegasnya.

 

Zevi juga menjelaskan bahwa untuk mencapai transformasi wilayah, dibutuhkan komitmen kuat antara Pemerintah Pusat dan daerah, dengan pembangunan yang bertumpu pada empat pilar pengembangan wilayah: ketersediaan infrastruktur, ketersediaan modal, institusi yang kuat dan ramah investasi, serta partisipasi masyarakat. Keempat pilar ini menjadi fondasi bagi delapan indikator transformasi kota yang mencakup peningkatan kinerja pembangunan, keterpaduan antar sektor, akses pelayanan publik yang inklusif, peningkatan kapasitas masyarakat, hingga optimalisasi potensi ekonomi lokal dengan tetap menjaga daya dukung lingkungan.

 

Menutup pertemuan, Zevi menegaskan komitmen Kementerian PU untuk memperkuat kolaborasi lintas K/L. Ia menyampaikan bahwa BPIW memiliki mandat strategis, termasuk penyusunan Renstra PU, memorandum program dan anggaran, laporan kinerja, serta analisis manfaat pembangunan infrastruktur.

 

“Kami siap berbagi langkah dan pengalaman untuk memperkuat peran BPI di Kemendes. Sinergi ini sangat penting agar perencanaan pembangunan benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ujarnya.

 

Para perwakilan Tim Konsolidasi Kemendes PDT menyampaikan bahwa proses pemetaan dan harmonisasi perencanaan yang disampaikan Kementerian PU menjadi masukan penting bagi mereka untuk memperkuat posisi unit perencanaannya. Mereka berharap kerja sama ini dapat terus dilanjutkan, termasuk pemahaman lebih mendalam mengenai mekanisme Rakorbangwil dan Konreg.

 

Turut mendampingi Kapuswilnas dalam kunjungan tersebut, Kepala Bidang Keterpaduan Program dan Anggaran, Alis Listalatu, dan Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.C, Allien Dyah Lestary.  (Fir/Cid/Tiara)