Memuat halaman...

Kick Off Rakorbangwil 2025, Penyusunan Program dan Kegiatan Infrastruktur PU 2027 Dimulai

5 Desember 2025

Wakil Menteri PU bersama Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dan Sekjen Kementerian PU dan Kepala BPIW dalam Pembukaan Rakorbangwil 2025

Kementerian Pekerjaan Umum melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah kembali menyelenggarakan Kick Off Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) tahun 2025 untuk pemrograman infrastruktur tahun 2027 di Jakarta, 4 Desember 2025. Rakorbangwil adalah forum koordinasi program dan anggaran pengembangan infrastruktur PU dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait dan Pemerintah Daerah. Di dalam forum ini dibahas program tahunan yang berasal dari Memorandum Program dan Anggaran serta program tahunan yang berasal dari K/L terkait. Tujuan forum ini adalah untuk menyepakati program keterpaduan pengembangan infrastruktur PU tahun 2027.

Forum yang tahun ini mengangkat tema Sinkronisasi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Berkeadilan untuk Rakyat Sejahtera dan Indonesia Maju ini dibuka langsung oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Ibu Diana Kusumastuti. Wamen Diana menegaskan, Rakorbangwil menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam menerjemahkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto menjadi aksi konkret di lapangan. “Pembangunan infrastruktur PU harus memperkuat swasembada pangan, energi, dan air. Membuka lapangan kerja, memperkuat daerah serta mendorong ekonomi yang merata,” kata Wamen Diana.

Wamen Diana menyampaikan rekapitulasi capaian pembangunan infrastruktur PU tahun 2025 dan target pembangunan tahun 2027. Beliau juga menyampaikan ada tiga strategi dalam penyusunan program infrastruktur PU TA 2027, yaitu: Pertama memastikan penyusunan program infrastruktur PU TA 2027 memedomani Asta Cita dan berbasiskan potensi keunggulan wilayah, pemenuhan kebutuhan layanan dasar, dan mendukung pemerataan ekonomi wilayah. Kedua, melanjutkan dukungan infrastruktur yang berkeadilan untuk memenuhi target-target Inpres dan Infrastruktur Berbasis Masyarakat. Ketiga, memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas K/L dan pemerintah daerah.

Hadir pula dalam forum tersebut Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Muhammad Rachmat Kaimudin. Beliau menyampaikan mengenai kebijakan pembangunan infrastruktur yang terpadu, di antaranya bahwa pembangunan harus dipastikan terpadu dan mendukung pelaksanaan prioritas nasional yang tertuang dalam Asta Cita, RPJMN, RPJP, serta Instruksi Presiden.

Untuk Sektor Pekerjaan Umum, Beliau menyampaikan bahwa perlu perhatian pada infrastruktur terkait air, konektivitas/jalan, pengembangan SDM, pengelolaan sampah, dan pengembangan energi bersih. “Infrastruktur membutuhkan pendanaan yang besar. Kebutuhan investasi infrastruktur untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% diperkirakan mencapai 10 ribu triliun Rupiah. Ini tentu tidak cukup hanya dengan APBN, dan memerlukan cara-cara strategis dan kreatif dalam pembiayaan”, jelasnya.

Kepala BPIW, Bob Arthur Lombogia dalam laporannya mengatakan bahwa Rakorbangwil dilaksanakan sebagai forum pemrograman tahunan yang menjadi tahapan awal perencanaan pemrograman infrastruktur PU sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Menteri PU nomor 6 tahun 2022. Rakorbangwil juga menjadi bagian dari proses perencanaan & penganggaran pembangunan nasional sesuai PP 17 tahun 2017. “Perencaanaan 2027 dilaksanakan setahun lebih awal agar kita memiliki waktu yang cukup untuk melakukan verifikasi, validasi, dan penajaman kesiapan lokus prioritas beserta kebuthan programnya” ujarnya.

Dalam kesempatan berdialog dengan media, Wakil Menteri PU menyatakan bahwa untuk lokus prioritas pembangunan tahun 2027 tentunya semua provinsi mendapat perhatian yang sama. “Semua mendapatkan fokus, namun kita akan melihat masukan dari K/L dan daerah pada rakorbangwil ini untuk menjadi dasar penentuan provinsi mana yang lebih membutuhkan. Tentunya adanya wilayah yang terdampak bencana seperti sekarang ini, akan menjadi pertimbangan penting untuk menentukan lokus prioritas”, ujarnya.

Kick off Rakorbangwil ini dihadiri pula oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Ibu Wida Nurfaida; jajaran Pejabat Tinggi Madya Kementerian PU beserta tim; Kepala Balai Kementerian PU seluruh Indonesia, Perwakilan K/L terkait pembangunan infrastruktur PU; serta Bappeda, Bapperinda, dan Bappelitbangda dari semua provinsi yang hadir secara online. Forum ini akan dilanjutkan dengan diskusi dalam format desk per provinsi yang akan dilaksanakan pada 11 hingga 17 Desember 2025 mendatang. (MBA/Tiara)

#rakorbangwil #perencanaan #pemrograman

Berita Terkait

Pra-Rakorbangwil 2025 Hari Terakhir Bahas PN 6 dan PN 8: Pemerataan Wilayah hingga Infrastruktur Tanggap Bencana

18 November 2025

2777

Pra-Rakorbangwil 2025 Hari Terakhir Bahas PN 6 dan PN 8: Pemerataan Wilayah hingga Infrastruktur Tanggap Bencana

Pelaksanaan Pra Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Pra-Rakorbangwil) 2025 memasuki hari terakhir pada Selasa, 18 November 2025. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kali ini memfokuskan pembahasan pada Prioritas Nasional (PN) 6 mengenai pertumbuhan ekonomi dan pemerataan wilayah, serta PN 8 terkait dengan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, budaya, dan toleransi antarumat beragama. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino, saat membuka acara kembali menekankan bahwa Pra-Rakorbangwil merupakan tahapan penting dalam mempersiapkan pemrograman infrastruktur PU untuk TA 2027. Zevi juga mejelaskan bahwa forum ini menjadi sarana koordinasi untuk memastikan keterpaduan antar sektor dan kelembagaan. Lebih lanjut, Zevi memaparkan bahwa berdasarkan RPJMN dan dokumen RPIW, terdapat 547 kawasan prioritas yang menjadi acuan perencanaan. Untuk TA 2027, telah teridentifikasi 7 kawasan atau lokus PN 6 yang membutuhkan dukungan infrastruktur PU meliputi tiga kawasan di Bali-Nusa Tenggara serta empat kawasan di Sulawesi-Papua. Adapun dukungan terhadap PN 8 masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut dari K/L terkait karena proses penajaman kebutuhan dan tagging program masih terus berlangsung. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I, Benny Hermawan menyampaikan bahwa usulan program infrastruktur PU TA 2027 untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan yang berkaitan dengan PN 6 dan PN 8 hingga saat ini belum memiliki tagging langsung dalam dokumen perencanaan. “Secara tagging memang belum masuk ke PN 6 dan PN 8, namun program tetap berjalan sesuai dengan rencana,” jelasnya. Benny menjelaskan bahwa Pusat Pengembangan Wilayah I tetap melakukan identifikasi kawasan strategis dan memetakan kebutuhan infrastruktur untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrem melalui intervensi air minum, sanitasi, lingkungan hunian, dan sarana pendidikan dasar. Selain itu, identifikasi kawasan rawan bencana sebagai bagian dari dukungan terhadap PN 8, mencakup wilayah rawan abrasi, tsunami, banjir, dan resiko geologi lainnya telah dilakukan. “Seluruh data teknis sudah kami siapkan dan kami menunggu arahan untuk penajaman program 2027,” tambah Benny. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah II, Airlangga Mardjono memperkenalkan program infrastruktur Pekerjaan Umum TA 2027 yang mendukung PN 6, khususnya di wilayah Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Dijelaskan oleh Airlangga bahwa di tahun 2027 provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi yang mendapatkan intervensi dari Kementerian PU, dengan fokus pada peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan yang masih terbatas oleh infrastruktur yang ada. Terdapat tiga kawasan lokus prioritas yang mendapatkan intervensi yaitu Manggarai Barat, Manggarai, dan Manggarai Timur, termasuk dalam tema swasembada pangan, air, dan energi. “Koordinasi lintas kementerian menjadi kunci agar intervensi infrastruktur PU dapat berjalan efektif dan mendukung pencapaian PN 6 dan PN 8 wilayah tersebut,” ujar Airlangga. Selanjutnya, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III, Pranoto, menyampaikan pentingnya memperhatikan daya dukung wilayah. “Salah satunya, Papua Barat Daya yang peran perkotaan sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanannya masih perlu dioptimalkan, perlu pengembangan infrastruktur konektivitas, pelayanan dasar, dan yang terpenting adalah infrastruktur tanggap bencana,” ucap Pranoto. Dalam kesempatan yang sama, Taufik Hidayat Putra, Direktur Kemitraan dan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) menanggapi pemaparan dengan menyampaikan beberapa hal mengenai cara mengatasi isu dan tantangan keterpaduan pembangunan infrastruktur, diantaranya adalah memperkuat dan menjabarkan tema pembangunan, mengintegrasikan kerangka pikir, kerangka kerja, penguatan narasi serta kelembagaan. “Banyak permasalahan urbanisasi yang harus kita selesaikan terutama bagaimana sebuah infrastruktur bisa membentuk konteks pemanfaatan ruang misalnya jadi backbone arah pengembangan pola fisik kegiatan masyarakat seperti sekolah, pekerjaan, konektivitas, termasuk yang bersifat well-being, seperti tempat rekreasi atau pelayanan kesehatan,” ucap Taufik. Selanjutnya, Zaharatur Hasanah, mewakili Direktorat Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas, menyoroti mengenai pentingnya strategi pengendalian emerging cities yang tersebar di Indonesia. “Kita pandang bersama bahwa emerging cities ini merupakan pusat-pusat perkotaan yang tumbuh secara cepat, namun kita perlu kawal kawasan perkotaan ini agar perkembangannya tidak terlalu masif dan tidak terkontrol lagi,” ucap Zahara. Sebagai penutup, Arkha Demas, yang juga merupakan perwakilan dari Direktorat Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas, menyampaikan masukan yang dapat dipertimbangkan terkait dengan pembangunan infrastruktur PU Tahun 2027 mendukung PN 6 dan 8. “Kita perlu memprioritaskan pembangunan infrastruktur tahan bencana terutama di 32 lokasi prioritas wilayah berisiko tinggi gempa dan tsunami, secara proporsional dengan memperhatikan risiko, kebutuhan masyarakat, serta koordinasi antar kementerian dan lembaga,” tegas Arkha. (MF/Tiara)

Baca Selengkapnya

Dorong Hilirisasi Nasional, Pra-Rakorbangwil 2025 Bahas Kebutuhan Infrastruktur PN 5

17 November 2025

2856

Dorong Hilirisasi Nasional, Pra-Rakorbangwil 2025 Bahas Kebutuhan Infrastruktur PN 5

Pelaksanaan Pra Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Pra-Rakorbangwil) Tahun 2025 memasuki hari keempat pada Senin, 17 November 2025. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kali ini, memusatkan perhatian pada Prioritas Nasional (PN) 5 yang menekankan hilirisasi industri di berbagai wilayah Indonesia. Sesi pagi diawali dengan pembukaan oleh Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino yang menegaskan bahwa Pra-Rakorbangwil merupakan tahap strategis untuk mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur sebelum pembahasan difinalisasi dalam forum Rakorbangwil nasional. Ia menjelaskan bahwa BPIW mengemban amanah mendukung delapan Prioritas Nasional, termasuk PN 5 yang menjadi fokus pembahasan hari ini. “Kebutuhan dukungan infrastruktur untuk PN 5 telah diidentifikasi dan diperkirakan membutuhkan pendanaan APBN sekitar Rp0,97 triliun. Kami harap seluruh peserta dapat memberikan masukan konstruktif sebagai bagian dari proses penyelarasan program menjelang Rakorbangwil yang nantinya akan diselenggarakan 26 November 2025,” jelas Zevi. Kegiatan dilanjutkan dengan sesi paparan yang dipandu moderator Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.B, Erwin Adhi Setyadhi. Sesi pertama pemaparan dimulai oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A, Hasna Widiastuti mewakili Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I. Dalam penjelasannya, Hasna menyampaikan bahwa wilayah Sumatera dan Kalimantan menitikberatkan kebutuhan PN 5 pada pengembangan hilirisasi industri di Aceh, dukungan infrastruktur yang diperlukan meliputi preservasi jalan, pembangunan Tol Banda Aceh–Lhokseumawe, koridor Sigli–Lhokseumawe, serta penguatan kawasan pendukung seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun. Paparan kemudian dilanjutkan oleh Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah II, Airlangga Mardjono yang menjelaskan kebutuhan PN 5 pada wilayah Jawa dan Bali. Disebutkan bahwa wilayah tersebut memiliki empat kawasan prioritas yang mencakup kawasan pertumbuhan dan kawasan yang mendukung swasembada pangan, air, dan energi. Beliau juga menambahkan bahwa Jawa Timur juga mengusulkan tiga kawasan tambahan yang membutuhkan penguatan infrastruktur untuk mempercepat pengembangan hilirisasi industri serta memperluas pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah tersebut. Usai pemaparan dari kedua wilayah tersebut, diskusi berlanjut pada penyampaian situasi dan kebutuhan dari wilayah Indonesia Timur, mencakup Sulawesi, Maluku, dan Papua oleh Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III, Pranoto. Ia turut menekankan kebutuhan infrastruktur untuk memperkuat ketahanan pangan, mendukung hilirisasi komoditas unggulan, dan meningkatkan konektivitas logistik, terutama di kawasan-kawasan yang aksesnya masih terbatas. Kepulauan Maluku menyoroti kebutuhan penguatan infrastruktur pangan dan kawasan industri, sementara Papua menegaskan pentingnya pembangunan jaringan logistik untuk mendukung hilirisasi dan membuka akses ekonomi baru. Dalam kesempatan yang sama, narasumber Perwakilan Direktorat Industri Perdagangan dan Peningkatan Investasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Fajar Hadi Pratama, menekankan pentingnya sinkronisasi antarsektor agar program pembangunan yang dirumuskan tidak saling tumpang tindih. Ia menegaskan bahwa masukan dari Pra-Rakorbangwil sangat membantu dalam memastikan program pemerintah sejalan dengan arah kebijakan nasional. Selanjutnya, Direktur Perwilayahan Industri, Kementerian Perindustrian, Winardi menyampaikan perkembangan regulasi kawasan industri yang menjadi pijakan dalam penyusunan pengembangan kawasan berbasis industri. (Fir/Mut/Tiara)

Baca Selengkapnya

Infrastruktur Mendukung Penguatan SDM Jadi Sorotan Pra Rakorbangwil Hari Ketiga

14 November 2025

1253

Infrastruktur Mendukung Penguatan SDM Jadi Sorotan Pra Rakorbangwil Hari Ketiga

Pelaksanaan Pra Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Pra Rakorbangwil) Tahun 2025 kembali berlanjut pada 14 November 2025. Pada hari ketiga ini, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memfokuskan pembahasan pada Prioritas Nasional (PN) empat terkait penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), pendidikan, kesehatan, sains, teknologi, prestasi, dan olahraga. Rapat Pra Rakorbangwil hari ketiga, dimoderatori oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B, Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I, Fransisco. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino, membuka rapat hari ketiga dengan menegaskan pentingnya pelaksanaan Pra Rakorbangwil membahas rencana pembangunan infrastruktur mendukung PN 4 tahun 2027. “Kita lakukan Pra Rakorbangwil saat ini, untuk pembangunan infrastruktur tahun 2027 agar cukup waktunya untuk dilakukan verifikasi dan validasi kesiapan kawasan prioritas, serta kebutuhan program dan rencana pendanaannya,” ucap Zevi. Ia menambahkan bahwa target capaian infrastruktur PU mendukung PN 4 meliputi dua hal yaitu presentase satuan pendidikan yang ditingkatkan kualitas sarana dan prasarananya sebesar 64,47% si tahun 2027 dan persentase sarana prasarana perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya yang kualitasnya ditingkatkan sebesar 71,38% di tahun 2027. Dalam kesempatan yang sama, masing-masing Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah menyampaikan paparan mengenai program dan kegiatan dan konfirmasi kesiapan. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I, Benny Hermawan, memulai pemaparan dengan menyampaikan isu strategis Pulau Sumatera dan Kalimantan, kawasan prioritas mendukung PN 4 di kedua provinsi, serta hal yang perlu dikonfirmasi terkait kebutuhan dukungan kementerian/lembaga untuk mendukung PN 4. “Ada beberapa rencana program yang perlu kami konfirmasi dengan Kementerian Sosial, Kementerian Agama, dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, seperti arahan strategis dan prioritisasi lokasi pengembangan sekolah rakyat di Kabupaten Bengkulu Utara dan Pulau Sumatera, rencana rehabilitasi dan renovasi sekolah pendidikan keagamaan, dan rencana penyelenggaraan pendidikan sekolah rakyat,” sebut Benny. Adapun rencana program yang perlu dikonfirmasi oleh Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah II, yang diwakili oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.B, Erwin Adhi Setyadhi, meliputi rencana program di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur mendukung PN 4. “Kami perlu mengkonfirmasi rencana program dengan Kementerian Dalam Negeri mengenai dukungan kesiapan lahan untuk infrastruktur pendidikan dan olahraga, operasionalisasi dan pemeliharaan aset olahraga daerah di Stadion Wergu Wetan Kudus, Stadion Joyokusumo di Pati, Paralympic Training Center Karanganyar Tahap II, dan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel di Surabaya,” jelas Erwin. Ia juga menambahkan perlunya melakukan konfirmasi rencana program dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mengenai tindak lanjut serah terima aset dan pemanfaatan infrastruktur pendidikan di UIN Sunan Ampel setelah konstruksi selesai, serta mengkonfirmasi persiapan pembangunan stadion Wergu Wetan di Kudus dan Joyokusumo di Pati dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Selanjutnya, rencana program yang perlu dilakukan konfirmasi oleh Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III, Pranoto, selaku penanggung jawab wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua, adalah program yang perlu koordinasi dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. “Kami mengkonfirmasi rencana program dengan Kementerian Sosial mengenai arahan strategis pengembangan sekolah rakyat di Kabupaten Biak Numfor dan pemantauan dampak sosial program, serta memastikan intervensi pembangunan sekolah berdampak pada penurunan angka anak tidak bersekolah,” ucap Pranoto. Menanggapi hal ini, narasumber pertama mewakili Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Ari Fauzi Sabani, mengatakan pihak Kementerian PPN/Bappenas telah memetakan sebaran rumah sakit dan puskesmas seluruh Indonesia. Ia menyebutkan dari data tersebut masih terdapat red atau grey area yang mengindikasikan aspek akses waktu tempuh yang masih cukup variatif. “Di Pulau Jawa sebagian besar sudah green area, artinya masyarakat bisa menjangkau rumah sakit dibawah 30 menit, namun di sebagian besar area masih membutuhkan waktu hingga 3 jam perjalanan. Kami rekomendasikan intervensi peningkatan akses jalan atau jembatan menuju pelayanan dasar kesehatan,” tegas Ari. Dalam kesempatan yang sama, narasumber kedua mewakili Direktur Pendidikan Tinggi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kementerian PPN/Bappenas, Dimas Sudaryoso, menyebutkan pihaknya masih perlu berkolaborasi dengan Kementerian PU dan Kementerian Agama terkait kendala penyelesaian konstruksi dalam pengerjaan bangunan Perguruan Tinggi Negeri, meliputi kebutuhan anggaran tambahan serta masih dalam pelaksanaan reviu teknis lanjutan. Terakhir, narasumber ketiga mewakili Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian PPN/Bappenas, Rifqi Alfian Maulana, memaparkan mengenai urgensi kolaborasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, dan Kementerian PU, untuk mengatasi isu mengenai banyaknya ruang kelas yang rusak dan menghambat kegiatan belajar mengajar, serta perlunya dashboard pemantauan revitalisasi madrasah. (Mut/Sya/Tiara)

Baca Selengkapnya