Berita

Rangkaian kegiatan Konsultasi Regional (Konreg) saat ini telah memasuki tahap pembahasan indikasi program infrastruktur PU TA 2027 yang dibagi menjadi beberapa desk per provinsi. Rangkaian desk ini digelar pada 13-16 April 2026 di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten secara hybrid. Setiap desk konreg dihadiri oleh Perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas, Kemenko IPK, serta Direktorat Teknis dari seluruh Unit Organisasi di Kementerian PU. Sementara itu, perwakilan dari Pemda provinsi terdiri dari Bappeda dan dinas teknis yang membidangi urusan terkait infrastruktur ke-PU-an yang hadir secara langsung maupun melalui daring.   Pada hari pertama, Senin 13 April 2026, pembahasan dibagi menjadi 5 untuk membahas program pembangunan infrastruktur PU TA 2027 yang dibagi menjadi 2 sesi. Pada desk sesi pagi dilakukan pembahasan terhadap lima provinsi yang berbeda pada masing-masing desk, yakni Provinsi Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Papua Tengah, dan Sumatera Selatan. Sementara pada sesi siang dibahas program pembangunan infrastruktur PU TA 2027 pada Provinsi Kepulauan Riau, DK Jakarta, DI Yogyakarta, Papua Selatan, dan Kepulauan Bangka Belitung.   Desk 1 membahas Provinsi Aceh dan Kepulauan Riau dipimpin oleh Hasna Widiastuti, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah IA BPIW. Desk 2 membahas Provinsi Jawa Barat dan DK Jakarta dipimpin oleh Bernardi Heryawan, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.A. Desk 3 membahas Provinsi Jawa Tengah dan DIY dipimpin oleh Erwin Adhi Setyadhi, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.B.   Desk 4 membahas Provinsi Papua Tengah dan Papua Selatan dipimpin oleh Andie Pramudita Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.C. Sementara desk 5 dipimpin oleh Fransisco Manalu, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B membahas Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.     Beberapa program yang dibahas pada desk antara lain pembangunan dan preservasi beberapa ruas jalan nasional dan jalan bebas hambatan, pembangunan SPAM regional, embung, intake dan pipa transmisi air baku, pengendali banjir, jaringan irigasi, sistem pengelola persampahan, serta rehabilitasi dan rekonstruksi beberapa fasilitas kesehatan, perekonomian, peribadatan dan fasilitas umum. Adapun beberapa kesimpulan kesepakatan dalam desk berdasarkan hasil pembahasan pada masing-masing program antara lain yaitu diakomodasi untuk dilaksanakan TA 2027, ditangguhkan dan akan dibahas kembali untuk TA 2028, ditangguhkan karena telah selesai dilaksanakan TA 2026, serta ditangguhkan karena akan dibiayai menggunakan skema pembiayaan selain APBN dan akan dibahas pada forum pemrograman lainnya yang disertai dengan beberapa catatan lain hasil kesepakatan dalam desk. (MBA/Tiara)

Kementerian Pekerjaan Umum melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah kembali menyelenggarakan Kick Off Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) tahun 2025 untuk pemrograman infrastruktur tahun 2027 di Jakarta, 4 Desember 2025. Rakorbangwil adalah forum koordinasi program dan anggaran pengembangan infrastruktur PU dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait dan Pemerintah Daerah. Di dalam forum ini dibahas program tahunan yang berasal dari Memorandum Program dan Anggaran serta program tahunan yang berasal dari K/L terkait. Tujuan forum ini adalah untuk menyepakati program keterpaduan pengembangan infrastruktur PU tahun 2027.   Forum yang tahun ini mengangkat tema Sinkronisasi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Berkeadilan untuk Rakyat Sejahtera dan Indonesia Maju ini dibuka langsung oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Ibu Diana Kusumastuti. Wamen Diana menegaskan, Rakorbangwil menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam menerjemahkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto menjadi aksi konkret di lapangan. “Pembangunan infrastruktur PU harus memperkuat swasembada pangan, energi, dan air. Membuka lapangan kerja, memperkuat daerah serta mendorong ekonomi yang merata,” kata Wamen Diana.   Wamen Diana menyampaikan rekapitulasi capaian pembangunan infrastruktur PU tahun 2025 dan target pembangunan tahun 2027. Beliau juga menyampaikan ada tiga strategi dalam penyusunan program infrastruktur PU TA 2027, yaitu: Pertama memastikan penyusunan program infrastruktur PU TA 2027 memedomani Asta Cita dan berbasiskan potensi keunggulan wilayah, pemenuhan kebutuhan layanan dasar, dan mendukung pemerataan ekonomi wilayah. Kedua, melanjutkan dukungan infrastruktur yang berkeadilan untuk memenuhi target-target Inpres dan Infrastruktur Berbasis Masyarakat. Ketiga, memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas K/L dan pemerintah daerah.   Hadir pula dalam forum tersebut Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Muhammad Rachmat Kaimudin. Beliau menyampaikan mengenai kebijakan pembangunan infrastruktur yang terpadu, di antaranya bahwa pembangunan harus dipastikan terpadu dan mendukung pelaksanaan prioritas nasional yang tertuang dalam Asta Cita, RPJMN, RPJP, serta Instruksi Presiden.   Untuk Sektor Pekerjaan Umum, Beliau menyampaikan bahwa perlu perhatian pada infrastruktur terkait air, konektivitas/jalan, pengembangan SDM, pengelolaan sampah, dan pengembangan energi bersih. “Infrastruktur membutuhkan pendanaan yang besar. Kebutuhan investasi infrastruktur untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% diperkirakan mencapai 10 ribu triliun Rupiah. Ini tentu tidak cukup hanya dengan APBN, dan memerlukan cara-cara strategis dan kreatif dalam pembiayaan”, jelasnya.   Kepala BPIW, Bob Arthur Lombogia dalam laporannya mengatakan bahwa Rakorbangwil dilaksanakan sebagai forum pemrograman tahunan yang menjadi tahapan awal perencanaan pemrograman infrastruktur PU sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Menteri PU nomor 6 tahun 2022. Rakorbangwil juga menjadi bagian dari proses perencanaan & penganggaran pembangunan nasional sesuai PP 17 tahun 2017. “Perencaanaan 2027 dilaksanakan setahun lebih awal agar kita memiliki waktu yang cukup untuk melakukan verifikasi, validasi, dan penajaman kesiapan lokus prioritas beserta kebuthan programnya” ujarnya.   Dalam kesempatan berdialog dengan media, Wakil Menteri PU menyatakan bahwa untuk lokus prioritas pembangunan tahun 2027 tentunya semua provinsi mendapat perhatian yang sama. “Semua mendapatkan fokus, namun kita akan melihat masukan dari K/L dan daerah pada rakorbangwil ini untuk menjadi dasar penentuan provinsi mana yang lebih membutuhkan. Tentunya adanya wilayah yang terdampak bencana seperti sekarang ini, akan menjadi pertimbangan penting untuk menentukan lokus prioritas”, ujarnya.     Kick off Rakorbangwil ini dihadiri pula oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Ibu Wida Nurfaida; jajaran Pejabat Tinggi Madya Kementerian PU beserta tim; Kepala Balai Kementerian PU seluruh Indonesia, Perwakilan K/L terkait pembangunan infrastruktur PU; serta Bappeda, Bapperinda, dan Bappelitbangda dari semua provinsi yang hadir secara online. Forum ini akan dilanjutkan dengan diskusi dalam format desk  per provinsi yang akan dilaksanakan pada 11 hingga 17 Desember 2025 mendatang. (MBA/Tiara)

Urbanisasi saat ini menjadi salah satu peluang untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi. Beberapa riset dan studi praktis menunjukkan antara pembangunan ekonomi dan urbanisasi mempunyai keterkaitan erat. Hal itu diungkapkan Kepala Badan BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono dalam "Sharing Session: Rethingking Urban Planning and Infrastructure Development Approach in Post Covid-19 Era" di Tangerang Selatan, Senin 26 April 2020. Kegiatan ini tersambung juga secara virtual. Hadir pada diskusi tersebut Perencana Ahli Utama Kementerian PPN/Bappenas yang juga Sekretaris Tim Kajian Ibu Kota Negara (IKN) Kementerian PPN/Bappenas, Hayu Parasati serta Ahli Perkotaan, Wicaksono Sarosa. Hadi menambahkan, urbanisasi merupakan isu perkotaan yang tidak dapat dihindari, melainkan dapat dikelola. Salah satu cara yang dilakukan Kementerian PUPR dalam hal ini adalah dengan dengan menyediakan infrastruktur perkotaan yang layak dan cukup secara kualitas maupun kuantitas. "Kementerian PUPR akan mendukung untuk terwujudnya infrastruktur yang layak di sana," ungkapnya. Ia juga mengatakan bahwa urbanisasi tidak sepenuhnya berdampak negatif. "Saat ini data menunjukan 1% tren urbanisasi meningkatkan 1,4 % pertumbuhan ekonomi nasional. Sedangkan, 1% tren urbanisasi di China, menumbuhkan 3% ekonomi nasional negaranya," terang Hadi sambil menambahkan, urbanisasi jika dikelola dengan baik makan dapat menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi. Terkait pandemi Covid-19, Hadi menyatakan, peristiwa tersebut menimbulkan peningkatan angka pengangguran, angka kemiskinan. "Untuk turut mengatasi hal itu, Kementerian PUPR melakukan program padat karya. Yang salah satu tujuannya untuk tetap menjaga daya beli masyarakat," terang Hadi. Hayu Parasati mengatakan, pandemi Covid-19 ini makin mendesak perubahan dalam pembangunan perkotaan. "Kita tidak bisa lagi melakukan pembangunan seperti biasanya," terang Hayu. Apalagi untuk Indonesia dengan tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi, khususnya di kawasan metropolitan seperti Jabodetabekpunjur, Bandung Raya, Gerbangkertosusila, Kedungsepur, Mamminasata dan lainnya. "Pada kawasan itu polusi udara, air dan tanah, diperburuk dengan meningkatnya suhu udara area perkotaan, kelangkaan ruang perkotaan untuk pesepeda, pejalan kaki, dan ruang publik untuk beraktivitas aktif, hal ini mendorong rentannya kota-kota ini terhadap pandemi," terang Hayu. Hayu menerangkan, untuk menciptakan kota yang berketahanan, smart, green, resilient harus harus dilakukan perencanaan kota terintegrasi. Ia menerangkan, penerapan konsep di Ibu Kota Baru, antara lain aktivitas fisik, pangan sehat, edukasi dan perilaku hidup sehat, lingkungan sehat, serta ada deteksi dini. Hal ini dapat mendorong terwujudnya kualitas hidup lebih baik. Wicaksono Sarosa mengatakan, Covid-19 awalnya merupakan masalah kesehatan, namun kemudian berimplikasi terhadap semua bidang. "Pandemi ini juga mengajarkan, kedepan akan banyak hal yang tidak bisa diantisipasi, ketidakpastian pun semakin tinggi. Namun tetap harus disikapi dengan positif," terang Wicaksono. Menurutnya, Kota memang merupakan episentrum pandemi yakni dengan sekitar 90% kasus dilaporkan terjadi di kota. Namun, kota juga berpotensi menjadi titik balik kebangkitan pasca pandemi. Ia menerangkan, perencanaan kota jaman dulu komprehensif dan jangka panjang. "Sekarang tak bisa lagi hanya itu, karena banyak ketidakpastian itu. Untuk era sekarang perencanaan kota yang dibutuhkan itu tetap punya visi jangka panjang, namun  harus ada incremental yang rinci akan tahap bertahapnya," tegasnya. Sharing ini juga diwarnai diskusi dari peserta, terutama terkait pengembangan ibu kota negara baru pasca pandemi ini.(ris)

BPIW saat ini sedang menyusun Rancangan Peraturan Menteri PUPR (Rapermen) tentang  Pedoman Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Penyusunan Rapermen telah memasuki tahap persiapan harmonisasi dan pembahasannya dilakukan di Bintaro Tangerang Selatan pada Rabu, 21 April 2021. Saat memimpin acara tersebut Sekretaris BPIW Iwan Nurwanto berharap akan terwujudnya pemahaman atau adanya kesamaan persepsi terhadap isi dari Rapermen. “Saya juga berharap pada saat harmonisasi tidak terlalu banyak hal-hal yang dipertentangkan atau dipertanyakan,” ujar Iwan. Bila persiapan harmonisasi selesai dilakukan, maka Rapermen tersebut akan memasuki tahapan harmonisasi. “Mudah-mudahan kita bisa segera menyepakati Rapermen ini, sehingga tinggal menunggu jadwal untuk harmonisasi  dengan Kementerian Hukum dan HAM, meskipun sepertinya saat ini jadwal Kementerian Hukum dan HAM untuk  harmonisasi ini padat,” ungkapnya. Kegiatan ini dihadiri beberapa pihak seperti Mardi Parnowiyoto, Kepala Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan II Biro Hukum Kementerian PUPR. Dari Biro Hukum juga dihadiri Firman Herzal. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Direktorat Jenderal Bina Marga Ande Akhmad Sanusi. Perwakilan Ditjen Bina Marga lainnya, Fadil. A.N., dan perwakilan dari Biro Perencanaan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian PUPR, Djuang F.S.  Kelompok Perancang Pengharmonisasian 17 Kementerian Hukum dan HAM turut hadir yakni Nur Rokhma M, Luluatul F, dan Imam S. Selain hadir langsung, kegiatan ini juga diikuti beberapa peserta yang mengikuti video conference seperti perwakilan dari Ditjen Bina Marga, Fathurrahman, perwakilan Ditjen Sumber Daya Air (SDA), Isnaini, Ditjen Perumahan, dan Ditjen Cipta Karya. Sedangkan dari BPIW dihadiri beberapa pejabat, salah satunya Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II, Kuswardono. Beberapa  hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut antara lain mengenai definisi dari pengembangan wilayah, wilayah, perencanaan, dan rencana. Beberapa definisi dipertimbangkan untuk dipertahankan dan dihilangkan. Tim dari Kementerian Hukum dan HAM merekomendasikan untuk dihapuskannya pasal 2 dan 3 tentang Maksud dan Tujuan. Selain itu pasal 4 tentang Lingkup juga direkomendasikan untuk dihapuskan. Alasannya Peraturan Menteri tidak membutuhkan Maksud, Tujuan, dan Lingkup, karena ketiga hal itu dimasukkan dalam konsideran “Menimbang”.  Kegiatan ini digelar Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik BPIW Kementerian PUPR. (Hen/infobpiw)  

Kementerian PUPR sangat berkepentingan bekerja sama dengan asosiasi perencana seperti Ikatan Ahli Perencana (IAP) untuk mendapatkan program pembangunan yang efektif dan optimal, terutama yang berkeadilan. “Berkeadilan, tidak hanya untuk menyeimbangkan disparitas pembangunan wilayah di Indonesia, tapi untuk lebih mencapai keadilan sosial bagi masyarakat,” ujar Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono saat berbicara pada Talkshow menyambut Ulang Tahun 1AP ke-50 melalui video conference, Sabtu, 17 April 2021. Kepala BPIW Hadi Sucahyono menambahkan perencana profesional di Kementerian PUPR sangat berperan penting untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Perencana profesional ini tidak hanya bidang spatial planning, tapi juga dalam perencanaan, pemrograman dan juga desain untuk membangun infrastruktur. Saat ini menurut Hadi ada 512 orang planner atau perencana di Kementerian PUPR. Dari jumlah tersebut  78 orang berada di BPIW dengan strata pendidikan  S3 sebanyak tiga orang, S2 sebanyak 38 orang dan S1 sebanyak 37 orang. Puluhan planner ini juga telah menghasilkan beberapa produk kajian di BPIW. Sejak 2015, BPIW dipercaya sebagai sentral programming di Kementerian PUPR. BPIW telah menyusun perencanaan dan pemrograman pengembangan wilayah diantaranya, untuk Kawasan Metropolitan seperti Kedungsepur, Mebidangro dan Palembang dan sekitarnya. Selain itu untuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional seperti di Danau Toba, Lombok, dan Borobudur. Perencanaan dan pemrograman juga dilakukan BPIW untuk mendukung Kawasan Industri (KI) dan KEK di Sei Mangke, Sorong dan Dumai. Selain itu juga untuk perencanaan kota baru seperti Tanjung Selor dan Sofifi. “Kemudian perencanaan dan pemrograman untuk Kawasan Perbatasan dan Pulau-pulau Terluar. Selain itu PUPR melalui Ditjen Cipta karya dan BPIW telah melakukan kajian terkait Ibu Kota Negara (IKN) dan terus disempurnakan dengan Kementerian/Lembaga lain,” ungkap Hadi. Dalam melakukan perencanaan tersebut menurut Hadi BPIW telah menjalin kemitraan dengan IAP. Menurutnya IAP menjadi partner diskusi dan sharing pengetahuan perencanaan bidang PUPR. “IAP juga telah memberikan advokasi terkait isu-isu global, maupun isu-isu nasional, serta memberi masukan terhadap norma standar prosedur dan kriteria yang disusun,” ucapnya.  Menurut Hadi kemitraan dengan IAP akan terus dilakukan agar perencanaan bidang PUPR akan semakin berkualitas. Kegiatan ini juga menghadirkan pembicara lain yakni Menteri ATR/BPN Sofyan A. Djalil. Pada kesempatan itu ia mengatakan ahli perencana memberi kontribusi yang nyata bagi pembangunan nasional. Dengan pentingnya ahli perencana tersebut Sofyan berharap perencanaan terkait pengembangan wilayah dapat lebih relevan dengan kompetensi profesi yang lebih tinggi. Pada kesempatan itu ditampilkan video dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia menyarankan dalam pengembangan smart city dilakukan dengan disain yang smart, baik smart secara budaya, sosial dan ekonomi. Disain yang smart ini menurut Jokowi perlu ditopang dengan teknologi yang mumpuni. “Indonesia harus memiliki kekhasan tersendiri dalam perencanaan wilayah dan kota. Aspek lingkungan, budaya dan ekonomi harus diperhitungkan, karena  kita membangun kota yang semakin inklusif dan terbuka bagi warganya,” tuturnya. Lembaga yang dipimpin Andi Simarmata ini menghadirkan pembicara lainnya yakni Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang Kementerian ATR/BPN,  Abdul Kamarzuki, Ketua Pertama Badan Sertifikasi Perencana  BSP-IAP B.S. Kusbiantoro, Dosen Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) ITB Benedictus Kombaitan dan Sekjen Pertama IAP Syarif Puradimadja.  (Hen/infobpiw)    

Kementerian PUPR melalui BPIW telah menyusun Masterplan dan Development Plan (MPDP) pembangunan infrastuktur dan wilayah di Indonesia. Dalam MPDP tersebut memuat rencana pembangunan infrastruktur jangka panjang dan menengah secara terpadu untuk mendukung kawasan strategis yang ditindaklanjuti dengan programming, desain dan implementasi konstruksi di lapangan. Demikian diungkapkan Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono saat menjadi pembicara utama webinar "Kerjasama dalam Pelaksanaan Studio Mahasiswa Pasca Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK), Institut Teknologi Bandung (ITB)", Jumat (25/5). Hadi mengatakan, saat ini perencanaan pembangunan infrastruktur dan wilayah perlu tanggap terhadap resiko bencana alam maupun non alam. "Seperti merespon terhadap pandemi Covid-19 melalui aksi mitigasi dengan memanfaatkan inovasi teknologi dan melakukan kerjasama lintas sektor, agar perencanaan pembangunan responsif terhadap dinamika," paparnya. Ia menerangkan, untuk mewujudkan hal tersebut BPIW melakukan kerjasama dengan berbagai kementerian dan lembaga, seperti Badan Geologi Kementerian ESDM dan lainnya. Termasuk, perlu melakukan kerjasama dengan ITB. "Kami (BPIW,-res) berharap kerjasama dengan ITB bisa selalu dipererat, mulai dari pertukaran informasi, data, desain dan lain-lainnya," harap Hadi. Kementerian PUPR, lebih lanjut Hadi menerangkan, dalam melakukan pengembangan infrastruktur menggunakan pendekatan yang berbasis kewilayahan atau Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Ia menyebutkan, dalam cakupan WPS itu terdapat kawasan tematik yang pengembangnya didukung Kementerian PUPR, seperti Kawasan Industri, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) dan lainnya. “Pendekatan WPS diharapkan dapat mendorong pengembangan infrastruktur PUPR yang terpadu, komprehensif, cepat mengatasi kesenjangan infrastruktur di kawasan Barat dan Timur serta pembangunan berjalan sesuai daya dukung dan daya tampung,” ungkap Hadi. Ia menambahkan, pembangunan akan efektif dan efisien kalau didalamnya terdapat elemen keterpaduan Lebih lanjut Hadi mengatakan, Kementerian PUPR dalam mendukung pengembangan kawasan dilakukan melalui empat sektor, yakni sektor Sumber Daya Air (SDA) seperti, pembangunan jaringan irigasi, serta sumber air baku untuk masyarakat. "Sektor konektivitas, seperti pembangunan jalan nasional, akses menuju bandara, akses menuju pelabuhan, pembangunan jalan akses dari lahan produksi ke pusat pengolahan dan lainnya,” terang Hadi. Selain itu, sektor Cipta Karya dukunganya seperti pembangunan infrastruktur permukiman, sanitasi, air minum dan lainnya. Sedangkan, terakhir sektor Perumahan dukungannya seperti penyediaan rumah khusus, rumah susun, dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Menurutnya, dalam merencanakan sistem infrastruktur dan transportasi diarahkan untuk menghubungkan simpul-simpul kegiatan strategis, seperti KSPN, KEK, KI, dan kawasan strategis lainnya. Ia juga menekankan, untuk mewujudkan tata kelola perkotaan yang harmonis memang perlu adanya kolaborasi dan koordinasi, pemerintah daerah, termasuk BUMN dan swasta dalam pembangunan infrastruktur dan wilayah. Diawal acara, Ketua Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, ITB, Ibnu Sabri menyatakan, segenap jajaran Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota ITB menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BPIW dengan terselenggaranya webinar tersebut. "Webinar ini diikuti pembimbing dan mahasiswa pasca sarjana program studi magister PWK yang telah membentuk lima studio, dimana setiap studio diikuti 9 hingga 10 mahasiswa," terang Ibnu. Ia berharap, kajian lima studio yang dilakukan mahasiswa program pasca sarjana tersebut dapat berkontribusi pada perencanaan pembangunan infrastruktur dan wilayah. "Selain itu, diharapkan juga kerjasama BPIW dan ITB dapat makin erat dan dilakukan dalam berbagai bentuk yang beragam lagi," ujarnya. Sebelum webinar berakhir, dilakukan paparan singkat mengenai kajian dari masing-masing studio dan diskusi Kepala BPIW dengan mahasiswa pasca sarjana PWK ITB. (Ris/infoBPIW)