Berita

BPIW saat ini sedang menyusun Rancangan Peraturan Menteri PUPR (Rapermen) tentang  Pedoman Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Penyusunan Rapermen telah memasuki tahap persiapan harmonisasi dan pembahasannya dilakukan di Bintaro Tangerang Selatan pada Rabu, 21 April 2021. Saat memimpin acara tersebut Sekretaris BPIW Iwan Nurwanto berharap akan terwujudnya pemahaman atau adanya kesamaan persepsi terhadap isi dari Rapermen. “Saya juga berharap pada saat harmonisasi tidak terlalu banyak hal-hal yang dipertentangkan atau dipertanyakan,” ujar Iwan. Bila persiapan harmonisasi selesai dilakukan, maka Rapermen tersebut akan memasuki tahapan harmonisasi. “Mudah-mudahan kita bisa segera menyepakati Rapermen ini, sehingga tinggal menunggu jadwal untuk harmonisasi  dengan Kementerian Hukum dan HAM, meskipun sepertinya saat ini jadwal Kementerian Hukum dan HAM untuk  harmonisasi ini padat,” ungkapnya. Kegiatan ini dihadiri beberapa pihak seperti Mardi Parnowiyoto, Kepala Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan II Biro Hukum Kementerian PUPR. Dari Biro Hukum juga dihadiri Firman Herzal. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Direktorat Jenderal Bina Marga Ande Akhmad Sanusi. Perwakilan Ditjen Bina Marga lainnya, Fadil. A.N., dan perwakilan dari Biro Perencanaan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian PUPR, Djuang F.S.  Kelompok Perancang Pengharmonisasian 17 Kementerian Hukum dan HAM turut hadir yakni Nur Rokhma M, Luluatul F, dan Imam S. Selain hadir langsung, kegiatan ini juga diikuti beberapa peserta yang mengikuti video conference seperti perwakilan dari Ditjen Bina Marga, Fathurrahman, perwakilan Ditjen Sumber Daya Air (SDA), Isnaini, Ditjen Perumahan, dan Ditjen Cipta Karya. Sedangkan dari BPIW dihadiri beberapa pejabat, salah satunya Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II, Kuswardono. Beberapa  hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut antara lain mengenai definisi dari pengembangan wilayah, wilayah, perencanaan, dan rencana. Beberapa definisi dipertimbangkan untuk dipertahankan dan dihilangkan. Tim dari Kementerian Hukum dan HAM merekomendasikan untuk dihapuskannya pasal 2 dan 3 tentang Maksud dan Tujuan. Selain itu pasal 4 tentang Lingkup juga direkomendasikan untuk dihapuskan. Alasannya Peraturan Menteri tidak membutuhkan Maksud, Tujuan, dan Lingkup, karena ketiga hal itu dimasukkan dalam konsideran “Menimbang”.  Kegiatan ini digelar Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik BPIW Kementerian PUPR. (Hen/infobpiw)  

Negara Indonesia saat ini tengah menghadapi pandemi Covid-19 atau Corona. Seluruh aspek kehidupan terdampak pandemi ini termasuk kegiatan infrastruktur sektor PUPR. Sehubungan dengan hal itu, Kepala BPIW Kementerian PUPR Hadi Sucahyono menyatakan aspek kebencaanaan non alam seperti Covid-19 ini dimasukan sebagai salah satu indikator dalam penyusunan perencanaan dan pemrograman sektor PUPR. Menurut Hadi perkembangan pandemi setiap harinya terus dipantau. Perencanaan dan pemrograman disesuaikan dengan kondisi pandemi terakhir. Artinya bila angka positif Covid-19 masih tinggi, maka infrastruktur yang dibangun disesuaikan, bila infrastruktur yang dibangun merupakan single project atau proyek pembangunan infrastruktur yang dapat diselesaikan satu tahun, maka diubah menjadi multi year project atau proyek yang diperpanjang masa pelaksanaannya.  Selain itu program padat karya semakin panjang dilakukan, bila angka positif Covid-19 masih tinggi. Hal itu menurut Hadi dilakukan Kementerian PUPR untuk membantu mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan yang meningkat akibat dari wabah tersebut.  “Selama terjadinya pandemi Covid-19, dukungan infrastruktur terutama ditujukan untuk penanganan kesehatan, seperti pembangunan rumah sakit. Dukungan program juga ditujukan untuk penanganan perekonomian masyarakat, seperti program padat karya,” ujar Hadi saat menjadi pembicara pada Seminar Online dengan tema "Konsep Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Dalam Menghadapi Aspek Kebencaanaan Non Alam (Pandemi)", Selasa, 19 Mei 2020. Bila ternyata kasus Covid-19 masih ada dan diharuskan bekerja di rumah, maka menurut Hadi infrastruktur yang dibangun menyesuaikan kondisi tersebut, misalkan standar rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR perlu diperluas lagi. “begitu pula fasilitasnya ditambah dengan jaringan internet supaya mereka nyaman bekerja di rumah, “jelas Hadi. Dengan demikian menurut Hadi infrastruktur disesuaikan dengan kondisi yang ada termasuk bila aktifitas tetap jalan dengan standar kesehatan yang ada ditengah-tengah pandemi Covid-19 atau yang disebut “new normal life”.  Pada saat itu Hadi juga menjelaskan mengenai Prinsip dan Kebijakan Transformasi Kota Masa Depan. Menurut ia transformasi kota masa depan meliputi Penguatan Kerangka Perencanaan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Perkotaan seperti integrasi aspek keberlanjutan dan target peningkatan kualitas hidup, peningkatan Kapasitas Pemda melalui pemanfaatan teknologi . Selain itu urban regeneration dan strategi kolaborasi perkotaan-perdesaan untuk keberlanjutan dan menarik investasi. Transformasi Kota Masa Depan menurut Hadi memperhatikan Ketahanan Kota untuk Mengantisipasi Risiko di Masa Depan seperti penggunaan infrastruktur tangguh bencana, sektor informal sebagai agen perubahan dalam mewujudkan ketahanan kota, kerja sama untuk strategi ketahanan kotajangka panjang, dan pemanfaatan big data oleh pemerintah daerah. Selain itu kota masa depan menurut Hadi mengakomodir Smart City dan Inklusif melalui pemanfaatan teknologi dalam bentuk meningkatkan tata kelola kota cerdas, mendorong perusahaan IT dalam menciptakan smart cityberketahanan , perlindungan cybersecurity, rencana investasi untuk smart mobility, dan  mekanisme pendanaan smart city. Transformasi Kota Masa Depan juga terkait Pembiayaan Perkotaan Melibatkan Peran Berbagai pihak seperti KPBU dan penyertaan masyarakat untuk solusi pembiayaan perumahan, mekanisme pendanaan terkait lahan untuk pembangunan infrastruktur,dan memperkenalkan congestion-charging dan environtmental user fee untuk meningkatkan kualitas udara. Selain Hadi, narasumber lainnya adalah Dirjen Cipta Karya Danis Hidayat Sumadilaga yang membahas mengenai Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan Dalam Rangka Menghadapi Bencana Pandemi Covid-19. Danis menyatakan kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) melalui program KOTAKU atau Kota Tanpa Kumuh dalam masa pandemi COVID-19 ini tetap dilaksanakan dengan penyesuaian metode kerja dengan protokol Covid-19 sebagai upaya pencegahan dan penyebaran Covid-19. Sedangkan Rudy Setiawan yang merupakan narasumber dari  Institut Teknologi  Sepuluh  Nopember  Surabaya memapakan mengenai “Mewujudkan Smart City Sebagai Konsep Penataan Kawasan yang Tangguh Bencana Non Alam Pandemi”. Menurutnya Smart City adalah kota yang memberi inspirasi, berbagi budaya, pengetahuan, dan kehidupan, kota yang memotivasi penghuninya untuk menciptakan dan berkembang dalam kehidupan mereka sendiri. Salah satu bagian dari Smart City adalah Smart People, di mana dalam kondisi pandemi sekarang ini adalah ketika aktifitas masyarakat yag melakukan  berbagai cara untuk mendapatkan pendanaan jangka pendek yang ditargetkan ke beberapa kalangan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak langsung krisis kesehatan tersebut. Kegiatan seminar yang diadakan Balai Diklat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Surabaya ini diikuti lebih dari 100 peserta termasuk dari pejabat dan staf BPIW. (Hen/infobpiw)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR tengah menyusun Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) tentang Pedoman Penyusunan Rencana, Program dan Pembiayaan Pengembangan Infrastruktur PUPR. Guna menyempurnakan isi Rapermen tersebut, BPIW melakukan pertemuan dengan unit organisasi (unor) di lingkungan Kementerian PUPR untuk menampung berbagai masukan. Rapat digelar di ruang rapat Sekretariat Jenderal, Senin (28/10).  Saat mengawali rapat tersebut, Sekretaris BPIW   Firman Hatorangan Napitupulu mengatakan disusunnya Rapermen ini, karena adanya perintah dari Menteri PUPR terkait adanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  bahwa Kementerian PUPR perlu mengitegrasikan suatu proses perencanaan dan pemrograman yang terkendali. Dengan langkah ini maka diharapkan proses perencanaan dan pemrograman dapat berjalan pada kondisi yang benar. “Deskripsi tentang apa yang harus kita lakukan adalah terbitnya pedoman perencanaan dan pemprograman infrastruktur di lingkungan PUPR yang didalamnya mencakup pula pengaturan akan pembagian peran dan tanggung jawab unit kerja di lingkungan PUPR,” tutur Firman. Saat itu Firman menegaskan bahwa Rapermen ini tidak mengatur internal unor, tapi hanya membahas hubungan tugas antar unor. Tujuannya tak lain agar proses perencanaan dan pemprograman yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Ditargetkan pembahasan Rapermen di lingkungan PUPR dapat tuntas pada Desember mendatang. “Setelah itu kita serahkan ke Biro Hukum dan diharapkan pada Maret 2020 Permennya sudah ditandatangani Pak Menteri dan mulai diberlakukan,” ucap Firman.  Seiring dengan pembahasan Rapermen ini, BPIW juga melakukan peningkatan efektifitas  tata kelola organisasi. Masing-masing unor yang hadir pada pertemuan tersebut memberi beberapa masukan. Salah satunya Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan Ditjen Penyediaan Perumahan Dwityo Akoro Soeranto. Ia mengusulkan agar dibentuk tim kecil yang membahas secara detail isi Rapermen tersebut. Tim kecil ini berasal dari masing-masing unor seperti Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air, Penyediaan Perumahan, dan Pembiayaan Infrastruktur PUPR. Unor-unor tersebut juga hadir dalam rapat pembahasan Rapermen ini. Usulan itu disambut positif tim penyusun dari BPIW dan seluruh peserta rapat. Akhirnya diputuskan, tim kecil tersebut merupakan pejabat eselon III dan IV di lingkungan Kementerian PUPR.  Ia juga memberi masukan terkait skema pembiayaan. Menurutnya perlu dipertimbangkan ditambah poin hasil kajian dan studi kelayakan dalam pembiayaan. Direktur Pengembangan Jaringan Jalan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Rachman Arif Dienaputra menyatakan BPIW yang menyusun perencanaan, tapi unor-unor akan terus meminta data pendukung untuk keberlangsungan program. “Proses perencanaan dimulai dari Bappenas, kemudian dari Bappenas, perencanaan terkait infrastruktur PUPR masuk ke BPIW. Menurut saya, BPIW menjadi penyaring perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR dan yang mengkomunikasikan hal itu dengan seluruh unor di Kementerian PUPR. BPIW juga yang menjembatani komunikasi kita di unor-unor ini dengan Kementerian/ Lembaga lain yang terkait dengan infrastruktur,” ucapnya. Kegiatan yang berlangsung dari pagi hingga siang  ini dimoderatori Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja sama Luar Negeri Kementerian PUPR Trisasongko Widianto. (Hen/infobpiw)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan evaluasi keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR di Indonesia, agar dapat mengukur tingkat keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR pada Tahun Anggaran (TA) 2016. Termasuk, memberikan rekomendasi pada tahun mendatang, agar semakin terpadu. Demikian diungkapkan Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastuktur PUPR, BPIW Kementerian PUPR, Harris H. Batubara saat membuka “Rapat Pembahasan Pemantauan dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR Tahun Anggaran (TA) 2016” di Jakarta, Kamis (15/9). Menurut Harris, kondisi pertumbuhan ekonomi  negara yang melambat menjadi salah satu penyebab terjadinya pemotongan anggaran pembangunan infrastuktur sehingga dapat berpengaruh dalam mencapai keterpaduan pembangunan. Adanya pemotongan anggaran untuk infrastruktur, lanjutnya, telah mendorong segenap jajaran di lingkungan Kementerian PUPR untuk dapat memprioritaskan dan lebih fokus dalam belanja infrastuktur PUPR. “Dengan belanja yang dapat diprioritaskan dan lebih fokus, akan semakin mudah untuk mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR,” papar Harris. Selain terpadu, ungkapnya, pembangunan infrastruktur juga harus efektif dan efisien. Artinya, kebutuhan infrastuktur di suatu kawasan itu perlu didorong agar terpenuhi sesuai daya dukung dan daya tampung. Harris juga mengatakan, dalam rencana strategis (Renstra) PUPR 2015-2019 menyatakan untuk mewujudkan  pencapaian  sasaran strategis PUPR dilakukan perencanaan, pemrograman, dan pembangunan infrastruktur melalui pendekatan  wilayah yaitu Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Seluruh wilayah di Indonesia terkelompokkan menjadi 35 WPS. “Nah Keterpaduan pembangunan infrastruktur tersebut, perlu tercipta pada sebuah kawasan dalam WPS, antar kawasan dalam WPS, termasuk antar WPS,” terang Harris seraya berharap, acara tersebut akan dapat menjadi masukan dalam mengukur tingkat keterpaduan pembangunan infrastruktur  PUPR pada TA 2016. Termasuk, memberikan rekomendasi agar pada tahun mendatang pemrogramannya dapat semakin terpadu. Sementara itu, Kepala Bidang Pemantauan dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR,  Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastuktur PUPR, BPIW Kementerian PUPR,  James Siahaan mengakui, pihaknya menggelar acara tersebut untuk memonitor tingkat keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR pada TA 2016. “Termasuk setelah ada pemotongan anggaran, apakah mempengaruhi terhadap keterpaduan infrastruktur PUPR,” jelasnya. James menjelaskan, terlebih setelah ada pemotongan anggaran membuat beberapa proyek di daerah tertunda. “Seperti pembangunan jembatan teluk Kendari, dukungan permukiman di koridor MBBPT (Merak-Bakauhuni-Bandar Lampung-Palembang-Tanjung Api-api,-red) dan lainnya,” terangnya. James mengakui, pada rapat tersebut BPIW akan mengkonfirmasi perkembangan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) pada masing-masing direktorat  jenderal (Ditjen) teknis yang ada di lingkungan Kementerian PUPR, agar dapat menjadi data program dalam melakukan pengukuran tingkat keterpaduan pembangunannya. Untuk pembahasan progres pelaksanaan PSN tersebut, Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastuktur PUPR, BPIW Kementerian PUPR menghadirkan enam narasumber dari unit organiasasi (unor) di lingkungan Kementerian PUPR.(ris/infoBPIW)      

Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan infrastruktur PUPR, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah  (BPIW), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Harris Batubara mengungkapkan, saat ini BPIW telah merumuskan sejumlah perencanaan terkait pelaksanaan keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR Tahun Anggaran (TA) 2016. “Termasuk sinkronisasi program-program pembangunan Kementerian PUPR TA 2017 dalam mendukung pengembangan kawasan prioritas dan wilayah pengembangan strategis (WPS),” kata Harris saat menjadi pembicara dalam seminar Ikatan Ahli Manajemen Proyek Indonesia (IAMPI) yang mengambil tema “Enchacing The National Project Capabilities Through Portofolio, Program, and Project Management” di Jakarta, beberapa waktu lalu. Haris mengatakan, BPIW memiliki tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur PUPR. Dalam hubungan dengan unit organisasi lain di Kementerian PUPR, BPIW memiliki peran pada bidang perencanaan, Sekretariat Jenderal (Sekjen) pada bidang organizing, Direktorat Jenderal (Ditjen) pada bidang actuating atau pelaksanaan program. “Adapun Inspektorat Jenderal (Itjen) pada bidang pengawasan,” ujar Haris Seminar ini dihadiri berbagai stakeholders, mulai dari perwakilan BPIW Kementerian PUPR, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, PT. Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, Asosiasi Kontraktor Indonesia, PT. Total Bangun Persada, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), dan  International Project Management Association (IPMA). IPMA merupakan sebuah organisasi di bidang manajemen proyek yang mengintegrasikan sumber daya, proses, struktur, dan budaya dalam proyek, program dan portofolio (PP&P) untuk mendukung pemerintahan dan sistem manajemen. Reinhard Wagner, President IPMA, menjelaskan, manajemen proyek merupakan bagian penting dalam menjalankan suatu proyek. Sebab, dalam pelaksanaannya sering dihadapkan pada permasalahan yang kompleks. Dengan begitu, ungkap Reinhard, suatu organisasi memang dituntut untuk fleksibel dan tidak kaku dalam menghadapi permasalahan. Menurut Reinhard, hal lain yang perlu menjadi perhatian dalam melaksanakan suatu proyek adalah goals yang ingin dicapai dari suatu proyek. “Jangan hanya melihat pencapaian jangka pendek, akan tetapi harus melihat pencapaian jangka panjang. Oleh karena itu, manajemen proyek juga perlu memperhatikan pendekatan, agar proyek dapat dikerjakan dengan pemikiran yang lebih holistik,” jelasnya.   Turut menjadi pembicara pada seminar tersebut, Tri Haryo Soesilo, selaku Project Director for Energy Sector Committee for Acceleration of Priority Infrastructure Delivery, Sarwo Handayani, selaku Commisioner of PT. MRT Jakarta.(YPS/InfoBPIW)