International Bank for Reconstruction and Development atau IBRD World Bank tertarik melakukan penjajakan kerja sama berbagai peluang pengembangan infrastruktur perkotaan di Indonesia. Demikian terungkap saat Senior Urban Economist IBRD Word Bank, Mark Robert didampingi stafnya mengunjungi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta, Selasa (31/10).
Dalam pertemuan tersebut, Mark Robet mengatakan, pihaknya merasa tertarik melakukan kerja sama pengembangan infrastruktur perkotaan di Indonesia. “Pengembangan infrastruktur perkotaan di Indonesia peluangnya sangat menarik. Kami ingin terlibat turut bersama-sama mengembangkan berbagai infrastrukturnya,” ujar Mark Robet.
Menurutnya, pengembangan infrastuktur di Indonesia sangat prospektif sebab banyak hal yang dapat dilakukan. Indonesia memiliki rentang wilayah yang luas dan penduduk yang terus tumbuh.
Ia juga berharap, kunjungannya tersebut akan mendapat informasi dan gambaran mengenai rencana pengembangan infrastruktur di Indonesia.
Di tempat yang sama, Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan mengatakan, jajarannya mengapresiasi kunjungan jajaran IBRD Word Bank ke kantor BPIW. Ia berharap, pertemuan tersebut akan membawa manfaat besar bagi pengembangan infrastruktur di Indonesia. “Dalam rangka mengangkat kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia,” terangnya.
Rido menjelaskan, Kementerian PUPR dalam melakukan perencanaan pengembangan infrastruktur PUPR menggunankan basis kewilayahan atau Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). “Saat ini seluruh wilayah di Indonesia semuanya terkelompokkan dalam 35 WPS,” terangnya.
Kementerian PUPR, lanjut Rido, memiliki sejumlah Unit Organisasi (Unor) dalam menjalankan tugas pengembangan infrastruktur. Yakni, Unor BPIW merupakan perencana keterpaduan pengembangan infrastruktur PUPR, Unor Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga merupakan pelaksana penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan, Unor Ditjen Sumber Daya Air merupakan pelaksana penyediaan infrastruktur sungai dan laut, Unor Ditjen Penyediaan Perumahan merupakan penyediaan infrastruktur perumahan, Unot Ditjen Cipta Karya merupakan pelaksana penataan permukiman, taman kota, sanitasi, air minum dan lainnya.
“Ada juga Sekretariat Jenderal yang berperan sebagai pengorganisasian Unor-unor di Kementerian PUPR, serta ada unor Inspektorat Jenderal sebagai pengawas pelaksanaa kinerja Unor-unor di Kementerian PUPR,” terangnya.
Dalam upaya melakukan percepatan pengembangan infrastruktur, Rido menyatakan, pemerintah Indonesia terbuka dalam melakukan kerja sama dengan berbagai pihak. “Saat ini pemerintah (Indonesia,-red) sudah melakukan kerja sama dengan berbagai negara dan lembaga internasioal dalam pengembangan infrastruktur,” terangnya.
Ke depan, Rido berharap, BPIW dan IBRD Word Bank dapat melakukan pembicaraan lebih spesifik terkait rencana kerja sama pengembangan infrastrukturnya.(ris/infoBPIW)
