Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen mendukung pengembangan kepariwisataan di Indonesia. Salah satunya pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba. Pemerintah pun meningkatkan anggaran untuk pengembangan kawasan tersebut. Pada 2019 anggaran untuk pengembangan infrastruktur PUPR di Danau Toba sebesar Rp 944 miliar dan pada 2020 meningkat menjadi Rp 2,5 triliun.
Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono yang mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di sela-sela kegiatan "Peletakan Batu Pertama untuk Pembangunan Glamorous Camping” di Kawasan Toba Caldera Resort Toba Samosir, Sumatera Utara, Senin, 14 Oktober 2019.
Dukungan Kementerian PUPR dilakukan melalui pembangunan infrastruktur empat sektor, yakni bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Penyediaan Perumahan. Menurut Hadi, Danau Toba merupakan KSPN yang memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik unggulan. Selain itu, ujarnya, Danau Toba memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan kawasan di sekitarnya.
Ia mengungkapkan, dalam mendukung percepatan pembangunan pengembangan KSPN Danau Toba telah ada beragam program infrastruktur. "Baik yang dilaksanakan tahun 2019 maupun direncanakan untuk tahun 2020," terangnya.
Untuk pengembangan KPSN Danau Toba, lanjutnya, dilakukan juga penyelarasan dengan konsep pengembangan Integrated Tourism Master Plan (ITMP) yang sudah disusun Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). “Penyusunan ITMP tersebut melibatkan seluruh stakeholder, baik dari unsur pemerintah pusat dan daerah, swasta, dunia usaha dan juga akademis,” terangnya.
Saat memberi kata sambutan di acara tersebut Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyatakan Toba Caldera Resort harus menjadi penggerak ekonomi bagi masyarakat setempat.
“Tidak ada satu pun desa yang kami korbankan demi keberadaan Toba Caldera. Sesuai amanat Presiden, pemerintah berperan membantu mengatur pengelolaannya sehingga pembangunan dapat dilakukan secara menyeluruh," tegas Luhut.
Dilanjutkan Luhut, Presiden Jokowi berpesan agar penyelesaian urusan tanah adat yang digunakan untuk akses jalan menuju Toba Caldera Resort segera diselesaikan dengan cara yang baik. Ia juga menyatakan pemerintah menerima dengan tangan terbuka bagi siapa saja yang ingin berdiskusi terutama terkait keberadaan tanah adat tersebut. Terlebih bahwa kawasan Toba Caldera juga dapat digunakan bagi kepentingan adat. Jadi, masyarakat yang hendak menggunakan lokasi ini hanya perlu menginformasikan terlebih dahulu mengenai rencana pemakaian tempat.
"Pembangunan di sini akan dilakukan secara menyeluruh. Di sekitar Danau Toba ini ada 39 spot pariwisata, kami akan membangun spot tersebut satu persatu. Untuk itu, perlu dukungan berbagai pihak sehingga pembangunan berjalan sesuai target yang diharapkan," ucap Luhut.
Pada kesempatan itu dihadiri juga Menteri Pariwisata, Arief Yahya, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, Bupati Toba Samosir, dan perwakilan kementerian terkait. (Arya /Daris/Info BPIW)
