Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) kembali menggelar Rapat Koordinasi Penajaman Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Pembangunan Tahun 2021 dan Jangka Pendek 2022-2024 Keterpaduan Pengembangan Kawasan dan Infrastruktur PUPR. Kali ini, acara tersebut digelar di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin, 23 September 2019.
Acara di Kota Mataram tersebut untuk pembahasan Provinsi Jawa Timur, DKI Jakarta, Bali, NTB dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebelumnya acara tersebut digelar di Semarang dengan pembahasan untuk Provinsi Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat dan Banten.
Kemudian, di Makassar dengan pembahasan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Kegiatan tersebut juga telah digelar di Ambon dengan pembahasan Provinsi Papua Barat, Papua, Maluku dan Maluku Utara.
Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono mengatakan, kegiatan tersebut harus menghasilkan substansi untuk memberikan masukan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang tengah disusun Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Khususnya, terkait pengembangan infrastruktur dan wilayah.
Menurutnya, dasar substansi yang dibahas BPIW berangkat dari arah kebijakan nasional, mulai dari Visi Presiden RI Terpilih, Visi Indonesia 2045, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan rancangan RPJMN 2020-2024. Termasuk, program dari dokumen teknokratik RPJMN 2020-2024.
BPIW, diungkapkannya, dalam proses penyusunan program tahunan 2021 dan program jangka pendek 2022-2024 melakukan pembahasan bersama unit organisasi (Unor) teknis di Kementerian PUPR dan seluruh pemerintah provinsi (Pemprov). "Salah satunya untuk penajaman lokasi dan program BPIW tengah menyusun perubahan rencana induk pada 35 WPS (Wilayah Pengembangan Strategis,-)," terangnya.
Ia menjelaskan, revisi tersebut perlu dilakukan seiring perubahan dinamika yang pesat. Pada 4 tahun terakhir pembangunan infrastruktur bergerak pesat membuat kondisi di WPS berubah. Salah satunya termasuk rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Menurutnya, revisi WPS secara jumlah bisa masih sama, tapi delineasinya berubah. "Kemungkinan ada wilayah yang delineasi WPSnya menjadi lebih gemuk, seperti Kaltim karena terkait rencana ibu kota negara," papar Hadi.
Hadi memastikan kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung terwujudnya RPJMN 2020-2024 yang mengangkat tema "Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing."
Sementara itu, Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, BPIW, Iwan Nurwanto menyatakan, kegiatan tersebut ditargetkan dapat menghasilkan finalisasi draft matriks berdasarkan konfirmasi dan klarifikasi terhadap draft matriks tahun 2021 dan jangka pendek 2022-2024 yang telah disusun oleh BPIW.
Menurutnya, seluruh kegiatan tersebut dilakukan di 9 kota, yakni Jakarta, Semarang, Batam, Makassar, Ambon, Lombok, Balikpapan, Medan dan Manado. "Seluruh Unor teknis di Kementerian PUPR dan provinsi di Indonesia terlibat," terangnya.(ris/infoBPIW)
