Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerapkan empat strategi dalam menyusun perencanaan untuk pengembangan infrastruktur PUPR di Indonesia pada 2015-2019.
“Keempat strategi itu antara lain, pertama mengembangkan infrastruktur menuju pembangunan wilayah yang seimbang,” ungkap Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono dalam acara “Ikatan Ahli Perencanan (IAP) Dialog” yang mengangkat tema Indonesia and Chinese Cities: Urban Infrastructure Development and Spatial Growth Control di Jakarta, Rabu (11/9).
Strategi kedua, lanjut Hadi, mengembangkan infrastruktur dasar untuk mengatasi urbanisasi yang tinggi, dan untuk meningkatkan kualitas hidup di daerah perkotaan dan pedesaan.
Menurutnya, strategi ketiga adalah pemanfaatan dan pengembangan sumber daya untuk nilai tambah guna mencapai ketahanan air, kedaulatan pangan dan energi dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
"Adapun strategi keempat yakni, meningkatkan konektivitas wilayah, darat dan laut untuk meningkatkan daya saing nasional," terang Hadi.
Lebih lanjut, Ia mengatakan, Kementerian PUPR dalam melakukan pengembangan infrastruktur menggunakan pendekatan yang berbasis kewilayahan atau Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).
Menurutnya, dalam WPS itu terdapat kawasan tematik yang pengembangannya didukung infrastruktur PUPR, seperti Kawasan Industri, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Metropolitan, Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) dan lainnya.
Ia mencontohkan, kawasan Metropolitan yang didukung pengembangan infrastruktur PUPR adalah Metropolitan Mebidangro (Kota Medan-Kota Binjai-Kab Deli Serdang-Kab Karo). "Perencanaan pengembangan kawasan secara terpadu dilakukan juga untuk kawasan tematik di sekitar Metropolitan Mebidangro, seperti pengembangan KSPN Danau Toba, Kawasan industri Sei Mangkei termasuk Kawasan industri Dumai. Hal ini untuk contoh untuk pengembangan Metropolitan Mebidangro–Tebing Tinggi–Dumai-Pekanbaru," paparnya.
Lebih lanjut, Hadi menerangkan, perencanaan terpadu untuk pengembangan Infrastruktur di Indonesia telah dilakukan BPIW sejak 2015. Perencanaan terpadu itu mengakomodir perencanaan tata ruang nasional dan provinsi, serta agenda global seperti SDGs dan NUA. "Sektor-sektor yang tercakup dalam perencanaan terpadu untuk pengembangan infrastruktur terdiri dari, pengembangan sumber daya air, pengembangan jalan dan jembatan, pembangunan permukiman dan perumahan. termasuk, perencanaan untuk area spesifik seperti di pariwisata, indutri, dan lainnya," jelas Hadi.
Kemudian guna mempromosikan agenda global, Ia menyatakan, BPIW juga menerjemahkan Pedoman Internasional dalam Perencanaan Kota dan Wilayah dari UN Habitat. Hadi BPIW juga telah menerbitkan buku Kota-Kota Indonesia sejak 2017. “Adapun untuk buku yang diterbitkan tahun ini mengangkat tema Kota Tangguh," katanya.
Selain itu, Hadi menjelaskan, BPIW dalam proses penyusunan perencanaan terpadu menggabungkan pendekatan Top-down dan Bottom-up. "Selama proses penyusunan perencanaan, konsultasi publik dilakukan di banyak kota dengan mengundang pemerintah daerah, akademisi, lembaga pemerintah pusat dan lembaga swadaya masyarakat," jelasnya.
Hadir para pembicara dalam acara ini Budi Situmorang, Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan, Kementeraian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Sebastian Goethals, Directur ISOCARP, serta akadimisi dan ahli perencanaan kota, Prof. Yang Junyan dari Southeast University China.(ris/infoBPIW)
