Untuk rencana kerja tahun 2020, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyiapkan program dukungan pada kawasan-kawasan strategis di Tanah Air. Seperti perencanaan pengembangan pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Metropolitan dan lainnya.
Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan unit-unit organisasi di Kementerian PUPR, yakni Sekretariat Jenderal (Setjen), Inspektorat Jenderal (Itjen), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), serta Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) di Jakarta, (10/9).
Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono mengatakan, pagu indikatif penyesuaian TA 2020 yang akan diterima BPIW mencapai Rp 199,3 M. "Pagu anggaran BPIW TA 2020 itu akan dialokasikan untuk program strategis yang mendukung tujuan tugas dan fungsi BPIW dalam menyelenggarakan perencanaan keterpaduan infrastruktur PUPR," papar Hadi.
Ia menjelaskan, tematik kegiatan BPIW pada 2020 antara lain, kegiatan program perencanaan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Pariwisata, Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi serta Kawasan Metropolitan yang alokasinya mencapai Rp 47,03 M.
“Ada juga kegiatan fasilitasi, koordinasi, serta dukungan manajemen. Alokasi untuk dukungan manajemen sebesar Rp 35,26 M, operasional gaji, tukin serta layanan perkantoran sebesar Rp 51,5 M serta pemrograman dan evaluasi keterpaduan infrastruktur PUPR Rp 19,3 M,” terang Hadi.
Lebih lanjut Hadi memaparkan, ada juga dukungan pengembangan perkotaan nasional yang dialokasikan sebesar Rp 15 M. "Selain itu, kerjasama pengembangan infrastruktur kawasan ekonomi dan kerjasama regional dan global dengan alokasi sebesar Rp 2,15 M," ungkap Hadi.
Ia menambahakan, ada juga perencanaan penanganan kawasan Pesisir termasuk tanggul laut dengan alokasi mencapai Rp 1,3 M serta untuk program kota ketahanan bencana dan perubahan iklim yang dialokasikan Rp 5,9 M.
BPIW juga menyiapkan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Penyusunan Jakstra) dengan alokasi mencapai Rp 5,8 M. "Serta instrumen simulasi kebijakan dan skema pembiayaan dengan alokasi anggaran Rp 11,1 M," terangnya.
Kemudian ada juga untuk program Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) regulasi BPIW, penyusunan standar dan pedoman Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur Terpadu Bidang PUPR dialokasikan anggaran mencapai Rp 5 M.
Hadi mengakui, tantangan pengembangan infrastruktur PUPR ke depan memang tidak mudah, namun BPIW Kementerian PUPR komitmen untuk dapat mengatasi tantangan yang dihadapi dengan baik.
Merespon paparan tersebut sejumlah wakil rakyat mengapresiasi dan memberi masukan untuk perbaikan kinerja BPIW ke depan. Sebelum menutup rapat, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Sigit Sosiantomo menjelaskan, Komisi V DPR RI dapat memahami penjelasan Setjen, Itjen, Balitbang, BPSDM, dan BPIW Kementerian PUPR mengenai capaian pelaksanaan APBN TA 2019.
Ia juga menyatakan, Komisi V DPR RI akan mengupayakan peningkatan anggaran agar sasaran pengembangan infrastruktur PUPR kedepan dapat dilaksanakan dalam rangka memenuhi harapan nasional.(ris/infoBPIW)
