Guna mematangkan substansi masukan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang tengah disusun Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) melakukan proses penyusunan program tahunan 2021 dan program jangka jangka pendek 2022-2024 terkait bidang PUPR.
Demikian diungkapkan Kepala BPIW, Hadi Sucahyono saat menyampaikan arahan dan membuka "Rapat Koordinasi Penajaman Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Pembangunan Tahun 2021 dan Jangka Pendek 2022-2024 Keterpaduan Pengembangan Kawasan dan Infrastruktur PUPR" di Jakarta, Senin, (2/9).
Hadi mengatakan, dasar substansi masukan untuk RPJMN 2020-2024 berangkat dari arah kebijakan nasional, mulai dari Visi Presiden RI Terpilih, Visi Indonesia 2045, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan rancangan RPJMN 2020-2024.
Dalam proses penyusunan program tahunan 2021 dan program jangka pendek 2022-2024, Hadi menegaskan, BPIW bersama unit organisasi (Unor) teknis di Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) melakukan penajaman pada lokasi dan program pembangunan bidang PUPR.
Menurutnya, untuk penajaman lokasi dan program BPIW tengah menyusun perubahan rencana induk pada 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). "Hal ini dilakukan sejalan dengan adanya perubahan dinamika yang terbilang pesat. Pada 4 tahun terakhir pembangunan infrastruktur bergerak pesat membuat kondisi di WPS berubah. Salah satunya termasuk rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur," papar Hadi.
Ia menjelaskan, revisi WPS secara jumlah bisa jadi masih sama, tapi delineasinya berubah. "Kemungkinan ada wilayah yang delineasi WPSnya menjadi lebih gemuk, seperti Kaltim karena dua kabupaten akan menjadi ibu kota negara," terang Hadi.
Selain itu, perubahan WPS juga dipicu infrastruktur baru yang telah mengubah lanskap di wilayah pengembangan. "Seperti di Sumatra, kehadiran jalan tol Trans-Sumatra perlu memantik gairah pertumbuhan ekonomi baru, sehingga perencanaan infrastruktur harus direncanakan dengan lebih terpadu lagi," terangnya.
Hadi berharap, kegiatan terebut dapat mendukung terwujudnya RPJMN 2020-2024 yang mengangkat tema "Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing."
Di tempat yang sama, Iwan Nurwanto, Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, BPIW mengatakan, kegiatan tersebut juga ditargetkan dapat menghasilkan finalisasi draft matriks berdasarkan konfirmasi dan klarifikasi terhadap draft matriks tahun 2021 dan jangka pendek 2022-2024 yang telah disusun oleh BPIW. “Termasuk penajaman kelengkapan program, seperti data informasi pendukung, readiness criteria dan kebijakan nasional terkait program,” terangnya
Kegiatan ini seluruhnya dilakukan di 9 kota. Yakni, Jakarta, Semarang, Batam, Makassar, Ambon, Lombok, Balikpapan, Medan dan Manado. Untuk pelaksanaan di Jakarta dalam rangka sinkroniasi di internal Kementerian PUPR. Kemudian pada 8 daerah lainnya, untuk melakukan sinkronisasi dengan seluruh provinsi di Indonesia. (ris/infoBPIW)
