Tahun 2019, Konreg Jarak Jauh Kementerian PUPR Berakhir dengan Pemprov Jatim

Layanan Informasi BPIW     |     22 Mar 2019     |     01:03     |     1090
Tahun 2019, Konreg Jarak Jauh Kementerian PUPR Berakhir dengan Pemprov Jatim

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) menggelar rangkaian Konsultasi Regional (Konreg) jarak jauh terakhir dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, Kamis (21/3). 

Pada pelaksanaan Konreg jarak jauh terakhir ini, Kementerian PUPR melaksanakan di ICT Room, Kantor Kementerian PUPR, Jakarta sedangkan Pemprov Jatim di Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) VIII di Surabaya, Jatim.

Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, BPIW Kementerian PUPR, Iwan Nurwanto, saat membuka kegiatan menyatakan, pelaksanaan Konreg jarak jauh dengan Pemprov Jatim merupakan penyelenggaran yang keempat dan sesi terakhir di Konreg 2019.

Iwan menjelaskan, tahun 2019 merupakan tahun pertama adanya Konreg jarak jauh melalui video conference.  “Pada tahun 2019, Konreg jarak jauh diujicobakan pada empat provinsi, yaitu dilaksanakan dengan Pemprov Kalsel, Pemprov Sulut, Pemprov Sumut serta Pemprov Jatim," jelasnya.

Menurutnya, tahun depan ditargetkan akan lebih banyak Konreg yang dilakukan secara jarak jauh. Konreg jarak jauh ini diharapkan dapat menekan biaya penyelenggaraannya, sehingga pelaksanaan Konreg menjadi lebih efisien dan efektif.

Iwan berharap, Konreg jarak jauh yang dilaksanakan dapat tetap menghasilkan pemrograman pengembangan infrastruktur PUPR yang tajam, efektif serta mensinergikan program pusat dan daerah. "Harapannya kualitas hasil Konreg jarak jauh ini tetap berkualitas, seperti pelaksanaan tatap muka langsung," ungkap Iwan.

Iwan menekankan,  Konreg jarak jauh dengan Pemprov Jatim agar dapat mendukung visium Kementerian PUPR, antara lain, memajukan sektor industri sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Kemudian, mendukung destinasi unggulan pariwisata, serta mewujudkan Indonesia menuju poros maritim dunia.

Selain itu, pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani. Ada juga pemantapan ketahanan air, pemerataan pembangunan wilayah dan pembangunan infrastruktur yang merata dan terintegrasi.

Kemudian, Iwan menjelaskan, Konreg jarak jauh dengan Provinsi Jatim dilaksanakan selama dua hari Kamis dan Jumat, (21-22/3). “Hari pertama Desk akan fokus pada pembahasan sektor Bina Marga dan Penyediaan Perumahan. Adapun hari kedua fokus pada pembahasan sektor Cipta Karya dan Sumber Daya Air,” jelasnya.

Usai pembukaan diputar video mengenai arahan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono yang wakili Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Anita Firmanti. Selanjutnya, diputar vidio arahan dari Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga, Dirjen Penyediaan Perumahan, Dirjen Cipta Karya dan Dirjen Sumber Daya Air.

Di Surabaya, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional VIII, Ketut Darmawahana mengatakan, jajaran di Pemrov Sumut dalam melakukan Konreg jarak jauh menghadirkan semua perwakilan dinas pemprov terkait  perencanaan dan pengembangan infrastruktur wilayah.

“Perwakilan dari Pemprov Jatim dan perwakilan Kementerian PUPR di balai telah siap melakukan konreg jarak jauh,” terangnya.

Kepala Bidang Infrastruktur, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemrov Jatim, Toni Indrayanto memaparkan, Jatim merupakan provinsi yang didominasi sektor agribisnis, pariwisata, air dan energi. Sehingga, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Jatim menjadikan pengelolaan lingkungan keberlanjutan menjadi bahasan pertama termasuk kualitas air dan layanan air minum.

Ia juga mengatakan, Jatim merupakan provinsi yang berkembang cepat, sehingga pengembangan infrastruktur perlu dilakukan dengan cepat juga agar dapat mendukung kemajuan masyarakat.

Toni berharap ada pecepatan dukungan pengembangan infrastruktur dari pusat di Jatim, seperti pengembangan KSPN Bromo-Tengger-Semeru, konektivitas Jawa Selatan dan lainnya.

Konreg jarak jauh ini diikuti perwakilan Unit Organisasi (Unor) teknis di Kementerian PUPR, yakni Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Sumber Daya Air serta Ditjen Penyediaan Perumahan. Kemudian, dari Sulut ada perwakilan pemprov dan Balai-balai Kementerian PUPR yang melingkupi Provinsi Jatim.(ris/infoBPIW)

Bagikan / Cetak:

Berita Terkait: