Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) menggelar rangkaian Konsultasi Regional (Konreg) terakhir di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Senin (18/3).
Konreg yang diselengarakan di Kota Hujan ini untuk membahas program pengembangan infrastruktur PUPR tahun anggaran (TA) 2020 di enam provinsi wilayah Jawa dan Bali, yakni Jawa Barat (Jabar), DKI Jakarta, Yogyakarta, Banten, Jawa Tengah (Jateng) dan Bali. Adapun Konreg untuk Provinsi Jawa Timur (Jatim) dilakukan secara jarak jauh melalui vidio confrence.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dalam sambutannya yang diwakili Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Anita Firmanti menyampaikan, Konsultasi Regional (Konreg) 2019 merupakan forum konsolidasi dan sinergi seluruh pemangku kepentingan terkait perumusan program pembangunan infrastruktur PUPR tahun 2020. Hadir dalam pembukaan tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jabar, Iwa Karniwa, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah II, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Iwan Kurniawan dan para hadirin peserta konreg.
"Saat ini menjadi penting karena tahun 2020, tahun pertama dari periode kabinet yang akan datang. Di tengah dinamika tahun ini, kita tetap harus melaksanakan kegiatan konstitusi, yaitu kegiatan programming," terang Anita.
Menurutnya, setiap tahun anggaran ada tiga hal yang perlu dilaksanakan, yakni, mempertanggungjawabkan yang sudah dikerjakan tahun lalu, melaksanakan tugas yang harus dikerjakan tahun berjalan dan memprogramkan pekerjaan tahun depan.
Lebih lanjut, diungkapkannya, pesan Presiden dalam Rapat Kabinet Paripurna pada 6 Maret 2019 yang disampaikan kepada DPR, antara lain perlu adanya pelaksanaan tahapan kerja teknokratik. "Seperti penyusunan RKP (Rencana Kerja Pemerintah,-red) 2020 dan kebijakan ekonomi makro serta pokok-pokok kebijakan fiskal untuk 2020, harus tetap berjalan,” ungkapnya.
Kemudian, lanjutnya, pembangunan SDM tetap diprioritaskan untuk menjaga keberlangsungan pembangunan nasional. Selain itu, ada juga pesan antisipasi terhadap dinamika perekonomian dunia, seperti normalisasi dari kebijakan moneter di Amerika Serikat, fluktuasi harga komoditas, perang dagang dan proteksionisme, moderasi pertumbuhan di Tiongkok, maupun keamanan dan geopolitik dunia. “Terakhir, perlu menciptakan inovasi dan sinergi pembiayaan yang melibatkan swasta,” paparnya.
Menurutnya, pada RKP 2020 yang mengangkat tema “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas” telah ditetapkan 5 prioritas nasional, yakni pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, konektivitas dan pemerataan yang sudah dikerjakan PUPR. “Kemudian, ketiga adalah mencari nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja. Keempat, ketahanan pangan, air, energi, dan lingkungan hidup. Terakhir kelima adalah stabilitas pertahanan dan keamanan," paparnya.
Ia juga menerangkan, tujuan Konreg 2019 antara lain, memastikan dan memantapkan sinkronisasi program pembangunan pusat-daerah. “Kedua, memastikan keberlanjutan pembangunan dari RPJMN 2015-2019,” paparnya.
Selain itu, lanjutnya, guna memprioritaskan program untuk empat sasaran yang belum tercapai di 2015-2019. “Yakni sektor air minum, sanitasi, banjir dan hunian layak,” tegasnya. Kemudian bertujuan untuk menyelenggarakan kegiatan khusus di Jawa, seperti jalan, destinasi wisata, ketahanan terhadap bencana alam. Ia juga berharap, seluruh jajaran pemerintah di Papua dapat bersatu guna menyelesaikan masalah setelah bencana banjir bah, sehingga dapat keluar dari kembali bangkit normal seperti biasanya. “Terakhir anggaran ditingkatkan efisiensinya untuk belanja modal,” jelasnya.
Di tempat sama, Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono menyampaikan, strategi visium Indonesia 2045 antara lain, memajukan sektor industri sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Kemudian, mendukung destinasi unggulan pariwisata, serta mewujudkan Indonesia menuju poros maritim dunia.
“Selain itu, pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani. Ada juga pemantapan ketahanan air, pemerataan pembangunan wilayah dan pembangunan infrastruktur yang merata dan terintegrasi,” papar Hadi.
Ia mengatakan, Kementerian PUPR dalam melakukan pengembangan infrastruktur saat ini menggunakan pendekatan yang berbasis kewilayahan atau Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Ia menyebutkan, seluruh wilayah di Indonesia telah dikelompokan ke dalam 35 WPS. Dalam WPS itu terdapat kawasan tematik yang didukung pengembangnya, seperti Kawasan Industri, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) dan lainnya.
Ia mencontohkan, untuk kawasan industri yang didukung untuk berkembang seperti Kendal, Gresik. Kemudian, untuk KEK ada Tanjung Lesung. Kemudian, Metropolitan dan Kota Baru ada Jabodetabekpunjur, Gerbangkertosusilo, Kedungsepur, Sarbagita dan Maja. Untuk KSPN ada Borobudur, Bromo-Tengger-Semeru, Kep. Seribu dan lainnya.
“Pendekatan WPS diharapkan dapat mendorong pengembangan infrastruktur PUPR yang terpadu, komprehensif, cepat mengatasi kesenjangan infrastruktur di kawasawan Barat dan Timur serta pembangunan berjalan sesuai daya dukung dan daya tampung,” ungkap Hadi
Lebih lanjut, Hadi menjelaskan, isu strategis pengembangan wilayah 2020-2024 di Jawa dan Bali, yakni mengurangi disparitas wilayah utara dan selatan Pulau Jawa-Bali, peningkatan layanan infrastruktur PUPR yang merata. Kemudian, dukungan terhadap kedaulatan pangan, ketahanan air dan energi. Termasuk, penyelesaian proyek strategis nasional. “Ada juga mengenai penanganan urbanisasi, serta mitigasi bencana di Pulau Jawa-Bali,” terangnya.
Pelaksanaan konreg tahun ini disamping ada meeting program, ada juga terobosan baru dengan memanfaatkan teknologi informasi yaitu dengan konreg jarak jauh melalui media video conference. Konreg untuk seluruh provinsi di Indonesia dilaksanakan di empat kota, yaitu Kota Mataram untuk wilayah provinsi di Kalimantan dan Nusa Tenggara, Kota Makassar untuk wilayah provinsi di Sulawesi, Maluku dan Papua. Kemudian, konreg di Kota Banda Aceh untuk wilayah provinsi Sumatera. Konreg di Kota Bogor untuk wilayah provinsi Jawa dan Bali.
Adapun peserta konreg adalah perwakilan pemerintah provinsi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas bidang PUPR, Balai Unit Organisasi (Unor) Kementerian PUPR, serta perwakilan Unor di Kementerian PUPR.(tim/infoBPIW)
