Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung percepatan pengembangan infrastruktur PUPR di wilayah Danau Toba. Pasalnya, wilayah tersebut merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) nomor satu di Tanah Air.
Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono mengatakan, secara nasional ada 12 KSPN yang menjadi prioritas untuk dikembangkan. “Dari 12 KSPN itu ada tiga yang menjadi super prioritas, yakni, KSPN Danau toba, Borobudur dan Lombok,” ungkap Hadi saat menerima kunjungan DPRD Sumatera Utara di Kantor BPIW, Jakarta, Rabu (13/3).
Hadi mengatakan, BPIW mengupayakan pengembangan dari perencanaan hingga evaluasi pelaksanaan di lapangan. “Untuk penanganan KSPN Danau Toba, sudah kami rencanakan pada dua tahun terakhir,” jelas Hadi.
Ia mengatakan, Kementerian PUPR juga melibatkan bantuan dari Bank Dunia untuk melakukan percepatan pengembangan Danau Toba. Hadi menerangkan, BPIW dalam pengembangan KSPN memiliki tugas untuk membuat perencanaannya.
“Adapun pelaksanaan pembangunan fisik, dilakukan empat Direktorat Jenderal (Ditjen) teknis di lingkungan Kementerian PUPR, yakni Bina Marga untuk sektor jalan, Cipta Karya untuk sektor penataan lingkungan, sanitasi dan lainnya, Sumber Daya Air untuk sektor perairan, dan Penyediaan Perumahan untuk perumahannya,” paparnya.
Hadi menerangkan, ke depan di sekitar KSPN Danau Toba akan ada pembangunan jalan tol dari Toba hingga Parapat. Kemudian, perbaikan kawasan kumuh, membangun rumah susun dan pembangunan lainnya yang dilaksanakan sektor-sektor teknis terkait.
Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terpadu, efektif dan efisien, lanjut Hadi, BPIW sejak awal perencanaan senantiasa melakukan koordinasi dengan empat ditjen teknis tersebut. “Termasuk koordinasi antar kementerian terkait dan pemerintah daerah,” ungkapnya. Ia melanjutkan, BPIW juga selalu membuka kesempatan apabila ada usulan pembangunan untuk dibahas bersama.
Di tempat sama, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Wagirin Arman mengatakan, kunjungan rombongan DPRD Sumut ke BPIW didampingi juga dinas-dinas terkait di lingkungan Pemprov Sumut sebagai bentuk upaya percepatan pengembangan KSPN Danau Toba.
Wagirin mengatakan, saat ini pembangunan jalan nasional lingkar dalam sudah mantap, namun lingkar luar jalan provinsi dan kabupaten masih belum terkoneksi secara utuh. “Untuk itu, kami mengusulkan ada program penyusunan studi kelayakan dan DED untuk menghubungkan jalan lingkar luar provinsi dan kabupaten,” terang Wagimin.
Selain itu, lanjut Wagirin, pihaknya juga mengusulkan ada penyusunan studi kelayakan dan DED untuk jalan layang Berastagi-Medan, mengingat kemacetan yang kerap terjadi di kawasan tersebut. “Kemudian, penambahan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah,-red) di beberapa titik kawasan Danau Toba, mengingat adanya pencemaran air,” terangnya. (aje/infoBPIW)
