Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Prof. Anita Firmanti menyatakan pembangunan infrastruktur harus diselesaikan tepat waktu dan tidak ada yang mangkrak (terbengkalai,red). Hal itu disampaikannya kepada seluruh peserta, saat membuka Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) di Kendari, Rabu (21/2) malam. Pra Konreg ini membahas program infrastruktur untuk tahun 2019 di Pulau Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Dalam kesempatan itu, Anita juga menyampaikan pesan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono bahwa tidak ada proyek multiyears yang diprogramkan untuk tahun 2019 kecuali bendungan.
Saat ini menurut Anita, Kementerian PUPR tengah menyelesaikan beberapa proyek prioritas tahun 2019 di tiga pulau besar tersebut, seperti pada bidang sumber daya air, akan dimulai pembangunan bendungan Jenelata di Sulawesi Selatan. Kemudian bendungan yang telah selesai tahun 2018 ini adalah bendungan Passeloreng, di Sulawesi Selatan. Selanjutnya yang akan selesai tahun 2019 adalah bendungan Karalloe di Sulawesi Selatan.
“Banyak pembangunan infrastruktur yang kita selesaikan. Sesuai Nawa Cita, yakni membangun dari pinggiran, maka daerah-daerah Indonesia bagian timur jadi perhatian kita, termasuk juga kawasan perbatasan,” tutur Anita.
Terkait program penyediaan layanan dasar ditargetkan 122 kabupaten kota tertinggal dapat ditangani Ditjen Cipta Karya dalam mendukung penanganan sanitasi dan permukiman. Kemudian untuk pembangunan jalan di Papua, pada 2018 dibangun jalan baru sepanjang 18,2 km. Pada tahun 2019 direncanakan dibangun jalan baru sepanjang 24,3 km.
Dikatakannya juga bahwa Kementerian PUPR selalu mendukung apa yang dilakukan pemerintah, khususnya penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, di Provinsi Papua.
Menurutnya beberapa program infrastruktur PUPR untuk mendukung sektor kesehatan di daerah tersebut yakni pembukaan lahan irigasi
(irigasi, embung dan long storage), peningkatan akses jalan, penyediaan rumah layak huni (rumah swadaya dan rumah khusus). Kemudian juga ada program penyediaan sarana dan prasarana air bersih (termasuk sumur bor) dan sanitasi.
Selain itu menurut Anita, Kementerian PUPR juga mendukung penanganan stunting atau penyandang keterbatasan khusus di 10 Kabupaten/100 Desa Prioritas. Kesepuluh Kabupaten tersebut yakni Kabupaten Rokan Ulu, Lampung Tengah, Cianjur, Brebes, Pemalang,
Lombok Tengah, Ketapang, gorontalo, Maluku Tengah, dan Lanny Jaya.
Saat memberikan paparan pada kegiatan tersebut, Plt. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Lana Winayanti menyatakan ada beberapa isu strategis terkait pembangunan infrastruktur di Maluku, seperti dukungan penyediaan air minum, sanitasi, drainase, dan penanganan kumuh untuk kota baru Sofifi, serta Penyediaan air baku, dan pengendalian daya rusak air untuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Morotai.
Selanjutnya, isu strategis 2019 di Wilayah Sulawesi seperti dukungan air baku, pengaman pantai dan infrastruktur permukiman untuk pulau-pulau kecil terluar dan pengembangan jalan nasional Palu – Parigi. Untuk Pulau Papua, menurut Lana beberapa isu strategis tahun depan yakni penyelesaian pembangunan jalan Trans Papua dan dukungan pembangunan rumah khusus untuk nelayan dan perbatasan. “Pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementeria PUPR selalu berbasis pengembangan wilayah, termasuk yang kita lakukan di Sulawesi, Maluku, dan Papua,” tutur Lana.
Kegiatan tersebut juga diisi dengan Laporan Pelaksanaan Pra Konreg yang disampaikan Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR BPIW, Irwan Nurwanto. Menurutnya tema Konreg 2018 adalah sejalan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 yakni pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas. Dikatakannya, Pra Konreg di Kendari merupakan yang kedua, dimana sebelumnya Pra Konreg pertama dilaksanakan di Semarang 12-14 Februari lalu.
Dalam Pra Konreg ini dilakukan keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR yang melibatkan seluruh stakeholders terkait infrastruktur sektor PUPR di pusat dan daerah, maupun juga pemerintah daerah,” ungkap Irwan.
Pelaksana harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Laode Andi Pili yang turut hadir dalam kegiatan tersebut berharap dengan adanya kegiatan ini Kementerian PUPR dapat memprioritaskan pembangunan infrastruktur untuk mendukung kawasan pesisir dan pantai di Sulawesi Tenggara, khususnya di kawasan wisata Wakatobi. “Hal ini penting karena barang dan jasa menjadi mahal karena persoalan infrastruktur yang perlu ditingkatkan. Mudah-mudahan kawasan pesisir dan pantai di Sulawesi Tenggara menjadi salah satu prioritas Kementerian PUPR ,” ucapnya.
Acara tersebut dihadiri Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian PUPR, Bappeda Provinsi, dan Kepala Dinas Provinsi Bidang PUPR di Sulawesi, Maluku, dan Papua. Kemudian juga dihadiri oleh beberapa kalangan seperti Balai Besar di Lingkungan Sumber Daya Air (SDA), Bina Marga, Pejabat Administrator terkait Perencanaan di Lingkugan PUPR, Satker Perencanaan dan Pengendalian Direktorat Jenderal Cipta Karya, dan Satker di Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan. (Hen/Ind/infobpiw)
