Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyiapkan beberapa program untuk mendukung percepatan 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasonal (KSPN) prioritas. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Hermanto Dardak, saat rapat pembahasan kelembagaan pembangunan destinasi pariwisata, di ruang rapat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rabu (23/3).
Lebih lanjut Dardak menjelaskan salah satu KSPN yang mendapat dukungan Kementerian PUPR yakni kawasan wisata Danau Toba di Sumatera Utara. “Kami mempercepat pembangunan wisata di kawasan tersebut dengan membuat jalan tol, sehingga yang tadinya dari Danau Toba ke Medan memakan waktu 5 jam, maka dengan adanya percepatan pembangunan jalan tol, maka 1,5 jam sudah sampai ke sana. Pembangunan jalan tol sampai Tebing Tinggi, kita tambah hingga Parapat, sehingga dengan hanya menempuh perjakan sekitar 130 kilometer, dalam waktu 1,5 jam sudah sampai ke Danau Toba,” ungkap Dardak.
Tidak hanya mendukung menuju destinasi wisata, Kementerian PUPR juga mendukung pembangunan infrastruktur di dalam kawasan Danau Toba. Beberapa diantaranya membuat jalan lingkar luar yang menghubungkan Parapat ke Balige hingga Sibolga. “Dengan pembangunan jalan ini, maka ada jalan akses menuju Samosir. Jalan lingkar luar dan yang di Samosir kita jadikan jalan nasional. Kita prioritaskan akses menuju pusat-pusat wisata tadi dapat kompetitif,” tegas Dardak.
Dalam kesempatan itu Dardak juga menyampaikan bahwa pengembangan infrastustruktur di 10 KSPN juga mendapat dukungan dari World Bank. Untuk merealisasikan dukungannya dan melihat kondisi kawasan wisata, World Bank yang didampingi BPIW telah melakukan tinjauan lapangan ke Tanjung Lesung di Provinsi Banten, Danau Toba di Sumatera Utara dan Mandalika di Nusa Tenggara Barat.
Untuk mendukung pengembangan 10 KSPN ini menurut Dardak ada empat komponen yang utama yang harus dilakukan. Pertama, membuat masterplan dengan basis pengembangan wilayah. Masterplan tersebut dibuat oleh Kementerian PUPR. Kedua, pembangunan infrastruktur, baik menuju destinasi maupun di dalam destinasi wisata tersebut. Ketiga, peningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada obyek wisata dan pembinaan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang menjual kerajinan khas kawasan wisata tersebut. Keempat, kelembagaan daerah wisata. “Komponen kelembagaan ini penting untuk memajukan obyek wisata,” tuturnya.
Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan yang juga Plh. Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Ir.Wismana Adi Suryabrata, M.I.A., menambahkan dibuatnya kelembagaan ini dimaksudkan untuk keseluruhan destinasi pariwisata, sehingga nantinya dukungan pengembangan yang diperlukan, dapat diindentifikasi antar kementerian terkait setiap tahun. Wismana juga mengatakan, Bappenas mengusulkan Menko Maritim dan Menko Perekonomian yang menjabat sebagai ketua dari lembaga pengelola destinasi pariwisata itu. “Pertimbangannya kementerian yang dikelola adalah kementerian dibawahnya. Kemudian untuk Steering Committee atau SC ini, Ketua Pelaksana Hariannya kita usulkan Menteri Pariwisata karena pariwisata merupakan tugas pokoknya,” ujar Wismana.
Fungsi SC ini menurutnya memutuskan mengenai beberapa hal mengenai pengembangan SDM, infrastruktur, persiapan pembentukan kelembagaan, dan terkait pendanaan 10 KSPN tersebut.
Rapat ini juga dihadiri beberapa pejabat seperti Deputi Bidang Ekonomi Bappenas, Leonardo .VH. Tampubolon, Deputi III Bidang Koordinasi Infrastuktur Kementerian Koordinator Maritim, Ridwan Djamaluddin, dan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata Dadang Rizki Ratman. Hen/infobpiw
