Sejak tahun 2015 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) mengoptimalkan keterpaduan pembangunan infrastruktur bidang PUPR. Keterpaduan tersebut dilakukan melalui 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Hal Itu dilakukan untuk mengurangi disparitas antara wilayah Barat dan Timur Indonesia.
Demikian disampaikan Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono saat berbicara mewakili Kepala BPIW Hermanto Dardak pada acara Deloitte Infrastructure Week dengan tema “Encouraging SMART Infrastructure Development”, di Jakarta, Senin (14/3).
Lebih lanjut Hadi menjelaskan bahwa keterpaduan dan sinkronisasi tidak saja dilakukan antar satminkal di Kementerian PUPR, namun juga antar kementerian. “Contohnya, kami mendukung pembangunan infrastruktur di 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional atau KSPN yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata, atau pembangunan infrastruktur di 15 Kawasan Industri yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian,” tutur Hadi pada acara yang diselenggarakan oleh Deloitte Indonesia tersebut.
Terkait pengembangan pembangunan infrastruktur menurut Hadi, Kementerian PUPR saat ini tengah menerapkan smart infrastructure yang sudah dilakukan dalam pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. Jalan tol tersebut memiliki lebar 120 meter. Padahal biasanya hanya 60 meter. “Dengan lebar jalan yang dua kali lipat itu, di sisi jalan tol dapat dipasang utility box untuk listrik, saluran gas, saluran air dan kabel fiber optic untuk telekomunikasi, dan di sisi lainnya dapat dibangun jalur kereta,” tambah Hadi.
Selain Jalan Tol Trans Sumatera, smart infrastructure lainnya adalah green building yang sudah diterapkan di gedung Kementerian PUPR. Dengan cara ini menurut Hadi dapat menghemat energi listrik sampai dengan 44%, menghemat konsumsi air sampai dengan 61 hingga 83%, dan mengurangi emisi karbon sampai dengan 1.650 ton per tahun.
“Kami juga mengembangkan green water sebagai salah satu smart infrastructure, yang sudah dilakukan di Madura yaitu mengubah air laut menjadi air bersih menggunakan teknologi reverse osmosis,” tutur Hadi.
Dalam kesempatan itu Hadi juga menyatakan Kementerian PUPR membuka kerjasama bagi pihak swasta, pemerintah daerah, maupun lembaga pinjaman dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia. Kerjasama tersebut khususnya dalam segi finansial, dikarenakan keterbatasan anggaran pemerintah terhadap kebutuhan pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Acara yang dihadiri konsultan ahli sektor infrastruktur dari beberapa negara ini merupakan ajang diskusi dan tukar pikiran dalam menyelesaikan tantangan infrastruktur, khususnya dalam 3 pilar utama, yakni perencanaan, pendanaan, dan pelaksanaan yang baik. (Naufal/InfoBPIW)
