Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Kawasan Danau Toba melalui Koordinasi Lintas Kementerian

Layanan Informasi BPIW     |     11 Mar 2016     |     04:03     |     1506
Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Kawasan Danau Toba melalui Koordinasi Lintas Kementerian

Saat ini, Pemerintah terus mengupayakan pengembangan pariwisata Danau Toba, salah satunya dengan menyusun Rancangan Peraturan Presiden  (Perpres) pembentukan Badan Otoritas Pariwisata Danau Toba. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Menko Maritim, Rizal Ramli memimpin rapat koordinasi dengan beberapa kementerian, seperti, Menko Polhukam, Menteri Pariwisata, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, perwakilan Menteri Keuangan, perwakilan Sektretaris Negara, serta 7 Bupati dari Kabupaten di sekitar Danau Toba, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kamis (10/3). Rapat ini juga menindaklanjuti kunjungan Presiden Joko Widodo ke Danau Toba beberapa waktu lalu.

 

Saat mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam pertemuan itu, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Hermanto Dardak memaparkan beberapa dukungan Kementerian PUPR dalam pengembangan kawasan pariwisata di Sumatera Utara tersebut.

 

Dardak menyatakan bahwa tahun ini bidang keciptakaryaan sedang melakukan pembersihan eceng gondok di sekitar Danau Toba. Selain itu bersama World Bank juga telah dilakukan survei langsung ke Mandalika, Tanjung Lesung dan Danau Toba. Ketiga kawasan tersebut merupakan bagian dari 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang diprioritaskan pemerintah untuk dikembangkan.

 

“Dalam pengembangan 10 KSPN itu, Kementerian PUPR melalui BPIW telah memformulasikan satu kerjasama dengan World Bank yang dinamakan Infrastructure For Tourism, dan kami telah mengupayakan percepatan dan assurance untuk sasaran tersebut agar dapat tercapai,” tutur Dardak.

Ia juga menyatakan pada tahun ini sudah dimulai pembangunan untuk jalan nasional terutama di Pulau Samosir dan luar Pulau Samosir, yakni di lingkar luar dan lingkar dalam Pulau Samosir. Selain itu, arsitektur dari pembangunan Jembatan Ponggol akan disesuaikan dengan budaya di kawasan Danau Toba dengan estetika yang baik.

Pada kesempatan yang sama Menko Polhukam, Luhut Panjaitan meminta agar pembangunan infrastruktur yang akan dibangun, tidak merusak lingkungan mengingat banyak hutan lindung di sekitar Danau Toba.

Terkait langkah rencana pengembangan kawasan Danau Toba, Rizal Ramli menjelaskan ada 9 rencana yang akan dilakukan, yaitu perpanjangan landasan Bandar Udara Sibisa, pembangunan tourist resort, pembangunan Jalan Tol Kualanamu - Parapat, pendalaman Tano Ponggol, dan pembersihan Danau Toba. Kemudian, dilakukan penyediaan lahan seluas 500 Ha untuk Eco-Tourism  wilayah wisata Danau Toba, pembuatan Perpres Badan Otoritas Pariwisata Danau Toba, dan kampanye ‘Bersih-Senyum’ bagi warga sekitar Danau Toba.

Terkait Rancangan Perpres Badan Otoritas Pariwisata Danau Toba ini, Rizal mengatakan perwakilan dari Sekretariat Kabinet dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara akan menyelesaikan surat-surat administratif Rancangan Perpres tersebut dalam waktu 1 minggu.

 

Rizal berharap jika rencana pengembangan kawasan Danau Toba telah diselesaikan, maka Danau Toba akan menjadi destinasi wisata Indonesia andalan ketiga setelah Bali dan Jakarta. Selain itu menurutnya dengan adanya pembangunan Jalan Tol Kualanamu – Prapat, diharapkan investasi akan semakin berkembang untuk mendukung pengembangan kawasan wisata Danau Toba. (Naufal/InfoBPIW)

Bagikan / Cetak:

Berita Terkait: